“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, hingga tewas memenuhi unsur pelanggaran HAM.

“Tindakan Saudara RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Uli menjelaskan, jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh RZ, yaitu pelanggaran hak hidup, sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hal ini karena penembakan yang dilakukan RZ mengakibatkan meninggalnya GRO sehingga menghilangkan hak hidup seseorang.

Selain itu, Komnas HAM menyatakan bahwa RZ melakukan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing). Menurut Komnas, penembakan oleh RZ yang mengakibatkan satu orang meninggal dan dua orang lainnya luka-luka itu tidak dalam konteks pembelaan diri.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Uli.

Di samping itu, RZ dinyatakan melanggar hak seseorang untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM.

Tindakan penembakan RZ dinilai melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Komnas HAM juga menilai bahwa RZ melanggar hak atas perlindungan anak yang diatur Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Sebab, ketiga korban, yaitu GRO, S, dan A masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus sebagai anak.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” imbuh Uli.

Pernyataan Komnas HAM tersebut merupakan hasil dari pemantauan yang dilakukan dari tanggal 28–30 November 2024 di Kota Semaran.

Dalam pemantauan dimaksud, Komnas HAM telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam Polda Jawa Tengah, keterangan keluarga korban dan para saksi, keterangan kedokteran dan digital forensik, serta meninjau langsung tempat kejadian penembakan.

Peristiwa penembakan terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. GRO, korban tewas, dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Sementara itu, pelaku penembakan, RZ, telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik untuk RZ akan digelar secepatnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim telah mencopot 14 petugas terkait kasus tindak pidana narkotika di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas).

Agus mulanya menyinggung soal adanya 'Las Vegas' alias pesta sabu hingga judi yang dilakukan para tahanan di dalam lapas. Ia memastikan seluruh informasi yang beredar di media sosial langsung ditindaklanjuti.

"Setiap informasi yang kami terima, selalu menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang kami terima," kata Agus dalam konferensi pers pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12).

Agus mengatakan berdasarkan penyelidikan, ditemukan sejumlah pelanggaran dari petugas pemasyarakatan. Ia pun menyebut sebanyak 14 petugas langsung diberikan sanksi tegas.

"Kepada anggota yang lalai atau sengaja kemudian terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan terdiri dari pada Kalapas, Karutan, KPLP dan pegawai dari sipir yang terlibat di dalamnya," ujar Agus.

"Kepada mereka yg terlibat baik pesta sabu seperti yg di Sumatera Utara, kemudian Jember, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut jumlah pengguna narkotika di Indonesia saat ini mencapai 3,3 juta orang.

Budi menjelaskan peredaran narkoba di Indonesia kini tidak hanya menyasar kota besar, tapi juga sudah masuk ke daerah-daerah terpencil.

"Jumlah pengguna narkoba cukup besar dan peredaran semakin meluas, tidak hanya di kota besar tapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Budi.

Ia mengatakan dari total 3,3 juta orang itu, mayoritas merupakan kelompok generasi muda dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun.

Ia menyebut banyaknya pengguna itu sejalan dengan perputaran uang hasil transaksi narkotika di Indonesia. Pada periode 2022 hingga 2024, perputaran uang tercatat mencapai Rp99 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa penegakan hukum sangat penting dilaksanakan dalam penanganan dan pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tanpa itu akan sangat sulit mencegah dan menangani kasus-kasus kejahatan ini.

“Harus ada penegakan hukum. Ada tulisan regulasinya seperti apa, (tapi) kalau tidak ada penegakan hukum, percuma,” kata Karding pada pembukaan diskusi publik “Mendorong Penyusunan Road Map Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis HAM” di Jakarta, Kamis.

Penegakan hukum tersebut, menurut Karding, harus dilakukan terutama terhadap sindikat-sindikat yang terlibat TPPO dan para calo yang melakukan kegiatan tersebut.

Karding juga berpendapat bahwa ada orang-orang yang bekerja di institusi yang dengan sengaja terlibat dalam TPPO, termasuk di Kementerian P2MI (KP2MI) itu sendiri.

Dia kemudian menceritakan tentang pelayanan di bandara. Ada petugas yang menjadi calo dalam TPPO, mengatakan seharusnya petugas tersebut menolong para Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan malah ikut jadi calo.

Karena itulah, Karding melanjutkan, setiap institusi harus berkomitmen dan memastikan bahwa tidak ada pegawai institusi yang terlibat dalam kasus TPPO.

Dia menyatakan bahwa fokus utama di KP2MI adalah menangkap, menggagalkan, dan mencegah keberangkatan PMI yang dilakukan secara ilegal.

Karding juga menyebutkan ada yang menyalahgunakan visa – seperti visa umroh dan calling visa dari Arab Saudi – untuk memberangkatkan PMI secara ilegal.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Tim kuasa hukum Heri Pranyoto, yang diwakili Khresna Guntarto, membantah status daftar pencarian orang (DPO) atau buronan Heri. Menurutnya, Heri tidak kabur, tapi sudah keluar dari tahanan berdasarkan putusan hukum yang sah.

"Yang menyatakan beliau bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang tertanggal 3 April 2024, bukan melarikan diri," ujar Khresna dalam hak jawab yang diterima detikBali, Kamis (5/12/2024).

"Setelah Mahkamah Agung memutus bersalah sebagaimana putusan Nomor: 5878 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 19 September 2024, hingga hari penjemputan pihak kejaksaan, klien kami sejak putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama menjalani kegiatan di sekitar Jabodetabek, serta sebagian besar waktu dihabiskan di kediamannya di Jakarta Pusat. Pernyataan bahwa klien kami adalah seorang buronan adalah sangat tidak sesuai dan tidak pantas disematkan," urai Khresna.

Menurutnya, subtansi perkara yang melibatkan Heri merupakan bagian dari indikasi kriminalisasi terhadap mitra kerja sama swasta dalam pembiayaan proyek murni swasta terhadap aset daerah.

Selain itu, Khresna berujar, dua di antara empat terdakwa perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 meter persegi di Kaswasan Pantai Pede, Labuan Bajo, telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

"Yaitu atas nama Thelma Debora Sonya Bana dan Bahasil Papan. Sedangkan untuk atas nama Lidya Chrisanty Sunaryo sampai saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung," ungkap Khresna.

Dia menjelaskan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung 5876 K/Pid.Sus/2024 tanggal 02 Oktober 2024 atas nama Bahasil Papan, Hakim Agung pemeriksa perkara menyatakan PT SIM telah membangun hotel dan fasilitas lainnya di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, menggunakan biaya sendiri.

"Tidak menggunakan anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga keuntungan maupun kerugian investasi dari PT SIM ditanggung oleh PT SIM," urai Khresna.

Dia membeberkan Heri berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung RI dinyatakan terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

"Namun, pasal itu seyogyanya ditujukan kepada penyelenggara negara dan aparatur pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain," kata Khresna.

Dia menegaskan dalam perkara itu Thelma Debora Sonya Bana selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi dinyatakan tidak bersalah. Maka, Khesna berujar, tdak logis jika Heri disebut bersalah.

"Dengan demikian, tidak logis dan tidak mungkin Heri Pranyoto (Klien Kami), yang merupakan pihak swasta, dianggap sebagai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak lain," beber Khresna.

Diberitakan sebelumnya, Tim Tindak Pidana Khusus Kejari Manggarai Barat menangkap seorang terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 meter persegi di Kawasan Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jaksa menyatakan Heri Pranyoto itu berstatus DPO.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Manggarai Barat, Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, mengatakan Heri ditangkap di kediamannya di Jalan Mardani Raya No. 74, RT 002/RW005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 25 November 2024. Heri dieksekusi di Rutan Salemba, Jakarta.

"Untuk penangkapannya kami bekerja sama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Agung, Jumat (29/11/2024) malam.

Heri ditangkap setelah keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 5878 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024. Putusan itu menyatakan Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam putusan itu Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 100 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," jelas Agung.

Putusan itu, kata Agung telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung itu diterima Kejari Manggarai Barat pada 18 November 2024.

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Sebanyak 139 narapidana dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, yang sebagian besar terlibat kasus narkoba dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap.

Direktur Pengamanan dan Intelijen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemindahan ini merupakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden tentang pencegahan korupsi dan peredaran narkoba.

"Terkait dengan pemindahan 139 narapidana tahap IV ke Nusakambangan, hari ini telah tiba para napi dari wilayah DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat," kata Tatan kepada wartawan di Dermaga Wijayapura Cilacap, Kamis (5/12/2024).

Rinciannya, napi dari wilayah DKI Jakarta ada 61 orang, napi dari Jawa Barat 57 orang, dan napi dari Lampung 21 orang. Mereka diangkut menggunakan 7 bus.

Tatan menjelaskan, untuk kasus peredaran narkoba, atas perintah Menteri pihaknya saat ini gencar melakukan razia di lapas-lapas guna menentukan narapidana yang akan dipindahkan ke Nusakambangan.

"Tadi malam tepat pukul 22.00-23.00 WIB dari wilayah tersebut bergerak menuju wilayah Cilacap secara bersamaan dengan di=backup unsur TNI, Polri, dan BNN. Hari ini sudah tiba di sini," terangnya.

Menurut Tatan, rombongan napi ini akan dipindah ke Lapas Kelas IIA Karanganyar dengan kategori Super Maximum Security. Mereka yang dipindahkan itu dinilai masih melakukan tindak kejahatan dari dalam lapas.

"Ini yang sudah dilakukan asesmen oleh Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan klasifikasi narapidana yang akan dipindahkan ke lapas Nusakambangan. Klasifikasinya salah satunya seperti ini untuk memutus peredaran narkoba salah satu strategi yang kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan untuk lapas-lapas yang lain akan kita lakukan," jelasnya.

Tatan menambahkan, para napi yang dipindahkan merupakan tahanan kelas berat dengan tingkat hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

"Yang pasti dia ada yang seumur hidup, hukuman mati, dan tahanan tersendiri yang dari hasil asesmen layak untuk dipindahkan karena membuat kegaduhan atau mungkin ada pelanggaran beberapa kali yang dilakukan napi tersebut," ungkapnya.

"Salah satunya melakukan pengendalian narkoba, penipuan, memasukkan barang-barang terlarang ke dalam lapas dan itu juga dilakukan penindakan oknum anggota ada komunikasi atau negosiasi dengan narapidana," sambung Tatan.

Video: Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan

Video: Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan

Bisnis.com, JAKARTA--Imigrasi berhasil menangkap buronan asal negara China berinisial YZ dan langsung diserahkan ke Interpol.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian, Yuldi Yusman mengemukakan bahwa YZ merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat penegak hukum di China dan telah masuk daftar red notice sejak 3 Juli 2024 lalu.

"Pria berinisial YZ ini sudah masuk ke daftar red notice interpol dan masuk ke Indonesia melalui Batam dari Pelabuhan Internasional Harbour Front Singapura," tutur Yuldi di Jakarta, Kamis (5/12).

Yuldi menjelaskan bahwa buronan berinisial YZ tersebut terlibat dalam kasus pencucian uang dan mengendali platform judi online serta terlibat geng kriminal di negara China.

"Dia bertanggungjawab mentransfer dan melakukan pencucian uang dari geng yang mengoperasikan platform judi online," kata Yuldi.

Menurut Yuldi, buronan tersebut ditangkap pada saat melintasi tempat pemeriksaan imigrasi di pelabuhan Batam Center pada hari Senin 2 Desember 2024.

"Pelaku judi online itu langsung kami ringkus dan dia tidak melakukan perlawanan," ujar Yuldi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sidang kasus dugaan korupsi dalam jual beli emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan terdakwa "Crazy Rich" Surabaya Budi Said terus bergulir. Sejumlah fakta baru yang diungkapkan saksi-saksi dalam persidangan pun semakin membuat titik terang kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,16 triliun tersebut.

Salah Satu Kuasa Hukum Antam, Fernandes Raja Saor, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap indikasi kerugian negara dalam kasus Budi Said. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas sektor pertambangan, serta menjaga aset negara dari praktik yang merugikan.

Fernandes menilai bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Harapannya, langkah ini dapat menjadi pendorong untuk tindakan lebih lanjut dalam mengatasi berbagai kasus serupa.

“Kami menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Semua bukti yang dihadirkan menunjukkan adanya indikasi kuat persekongkolan yang merugikan keuangan negara,” ujar Fernandes dalam siaran pers, Rabu (4/12/2024).

Fernandes mencontohkan, dalam persidangan sebelumnya, ahli forensik digital Dimas Perdana memaparkan hasil analisis yang mengungkap komunikasi mencurigakan dalam grup WhatsApp yang beranggotakan terdakwa dan pihak terkait lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya koordinasi terencana yang menjadi salah satu kunci dalam pola transaksi yang sedang disidangkan.

Grup WhatsApp ini diduga digunakan untuk menyusun strategi terkait jual beli emas di luar prosedur resmi. Hal ini bertentangan dengan klaim terdakwa Budi Said yang menyebut dirinya sebagai korban.

Ahli lainnya, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., menjelaskan, sejumlah unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Salah satu tindakan krusial adalah pembelian emas dengan harga di bawah harga resmi dan penerimaan emas melebihi faktur resmi dan juga adanya pemberian (gratifikasi) kepada mantan karyawan Antam.

Selain itu, adanya saksi yang menyatakan bahwa pemberian fee oleh terdakwa sebesar Rp.92 miliar, hadiah mobil, rumah, serta perjalanan umroh kepada pihak tertentu juga merupakan bukti adanya pihak yang diuntungkan dalam perkara ini dengan cara melawan hukum. Sehingga klaim terdakwa sebagai korban tidak dapat diterima dan tidak menghapus tanggung jawab pidana.

"Terdapat saksi yang mengaku diperintahkan Terdakwa untuk memberikan uang miliaran, mobil, rumah bahkan umroh kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan emas. Ini kan menjadi dugaan adanya transaksi mencurigakan, tidak ada transaksi halal yang skemanya begitu,” ungkap Fernandes.

ANTAM tegaskan tak ada diskon emas

Lebih lanjut Fernandes menegaskan, klaim diskon emas yang sangat besar sehingga harganya jauh di bawah harga pasar tidak pernah menjadi kebijakan resmi ANTAM. “Diskon seperti itu tidak pernah ada di Antam, tidak ada di SOP ataupun aturan manapun. Nilai diskon juga tidak masuk akal, bisa mencapai 15% lebih murah dari harga buyback Antam. Kalau begitu saya beli emas diskon dari antam, saya jual lagi hari yang sama di Antam, saya untung? Kan tidak mungkin,” papar Fernandes.

Dia juga membantah pernyataan ANTAM gagal menyerahkan emas kepada Budi Said. “Terdakwa mendasarkan adanya emas terutang dari Surat Keterangan tanggal 16 November 2018, padahal saksi mengakui surat keterangan itu disusun sendiri oleh Budi Said dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dari Budi Said,” kata Fernandes.

Menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Budi Said, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut bahwa kasus ini telah diputus secara perdata, Fernandes menegaskan aspek pidana dan perdata memiliki ruang lingkup berbeda. “Putusan perdata tidak menghilangkan dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, ada indikasi kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata dia.

Fernandes pun berharap masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan dan membiarkan proses hukum berjalan secara objektif. “Kami percaya bahwa pengadilan akan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. ANTAM berkomitmen untuk selalu transparan dan mendukung proses penegakan hukum,” ungkap Fernandes.

Jakarta (ANTARA) -

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan merilis indeks HAM Indonesia pekan depan. Launching indeks HAM itu bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia.

Hal itu disampaikan dalam dialog memperingati Hari HAM Internasional di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024). Hadir dalam acara ini antara lain Plt Irjen Kementerian HAM Farid Junaedi, Plt Irjen Kementerian HAM Nurhaiti, Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta.

Farid mengungkap akan meluncurkan indeks HAM Indonesia pada Hari HAM Internasional 10 Desember. Farid menjelaskan indeks ini merupakan instrumen pengukuran kondisi implementasi norma dan prinsip HAM di Indonesia.

"Nanti tanggal 10 Desember kita akan launching, mudah-mudahan kita akan bisa launching indeks HAM," ungkap Farid di Artotel Casa Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (5/12/2024).

Farid menyebut nantinya indeks HAM dapat dijadikan sebagai alat ukur dan data. Menurutnya, indeks ini dapat dipakai untuk memantau situasi implementasi HAM di Indonesia.

"Kita harapkan mempunyai manfaat memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi implementasi HAM di Indonesia," kata Farid.

Lebih lanjut, dia berharap indeks HAM bisa menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Farid menyebut pemerintah juga dapat membuat evaluasi agar program dan kebijakan dapat lebih berkembang.

"Ini juga kita harapkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pemajuan HAM di Indonesia," ujar Farid.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta menyebut akan membangun kesadaran HAM kepada masyarakat. Hal tersebut nantinya akan dilakukan kepada basis komunitas yang berada di desa.

"Kita ingin membangun kesadaran HAM itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang selalu Pak Menteri sampaikan, bila perlu pendekatan dan basisnya, itu kita di komunitas-komunitas yang ada di desa-desa," kata Thomas.

Thomas menjelaskan kegiatan itu dapat dilakukan dalam bermacam bentuk, seperti sosialisasi. Namun da menyebut target pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

"Soal bentuk kegiatannya seperti apa, itu bisa dalam banyak bentuk, misalnya dalam bentuk sosialisasi. Seperti apa itulah kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Hari HAM Internasional jatuh pada Selasa (10/12). Nantinya Kementerian HAM akan menggelar berbagai rangkaian acara dalam rangka perayaan Hari HAM Internasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Plt Sekjen Kemenkumham Novita Ilmaris mengungkap nantinya akan melibatkan masyarakat sipil. Dia menyebut akan ada sesi Kementerian HAM mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat secara langsung.

"Jadi kita ada rangkaian kegiatan di mana Kementerian HAM mendengar suara atau masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Kita libatkan juga para civilsociety-nya untuk pidato langsung, apa sih yang diharapkan terkait dengan P5 HAM," sambungnya.

Novi mengatakan perayaan Hari HAM Internasional itu akan mengundang seluruh duta besar yang ada di Indonesia. Dia menjelaskan hal ini menjadi tanda terbukanya Kementerian HAM dengan membuka ruang dan keleluasaan.

"Dan kita hadirkan juga seluruh duta besar. Jadi nggak main-main ya, 104 duta besar kita libatkan," sebut Novi.

"Itu artinya Kementerian HAM yang di awal berdirinya, terbentuknya Kementerian HAM, itu sudah mulai membuka ruang, memberikan keleluasaan kepada seluruh pengampu hak asasi manusia untuk bergerak bersama pemerintah," kata Novi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengangkat tema “Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045” dalam memperingati Hari HAM Sedunia Ke-76 dengan tujuan memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

“Memperkokoh HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian itu memang menjadi semacam nyawa dan ruh yang mau kita dukung, arahkan, dan wujudkan dalam konteks pembangunan HAM ke depan,” ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Media Kementerian HAM Thomas Harming Suwarta di Jakarta, Kamis.

Menurut Thomas, tujuan digelarnya Hari HAM Sedunia tahun ini sejalan dengan poin pertama misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperkokoh HAM, demokrasi, dan Pancasila.

Melalui peringatan Hari HAM Sedunia, Kementerian HAM menginginkan agar nilai-nilai HAM lebih populer dan implementatif, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga aparatur pemerintah. Dengan begitu, pembangunan HAM di Indonesia dapat lebih merata.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk mengarusutamakan HAM. Menurut Thomas, pengarusutamaan HAM terdiri dari lapisan dimensi kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan serta dimensi aksiologis yang mengarah pada implementasinya.

“Mainstreaming (pengarusutamaan) HAM lebih kita arahkan kepada aparat sipil, ASN, penyelenggara negara, dan aparat pemerintah, baik itu keamanan maupun pertahanan, dalam konteks ini TNI/Polri,” tuturnya.

Puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 digelar pada Selasa (10/12) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada malam puncak yang terbuka bagi masyarakat umum ini, Kementerian HAM menyiapkan pesta rakyat dan kegiatan yang ramah anak.

Di malam puncak, Menteri HAM Natalius Pigai bakal menganugerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah maupun korporasi atas capaian dan kepedulian terhadap HAM. Selain itu, Kementerian HAM juga akan meluncurkan Indeks HAM Indonesia.

Rangkaian Hari HAM Sedunia Ke-76 telah dimulai sejak bulan September 2024. Sebelum puncak peringatan, Kementerian HAM menggelar berbagai kegiatan, di antaranya perlombaan untuk masyarakat dan ASN, diseminasi HAM, hingga seminar internasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) berkomitmen untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dari warga negara asing (WNA) yang mengancam stabilitas nasional.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kemen Imipas Yuldi Yusman menyampaikan pernyataan tersebut usai mengungkapkan buron Interpol China terkait judi online berinisial YZ alias Yan Zhenxing telah diamankan di Indonesia.

“Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Penanganan Judi Online bidang penindakan akan terus berperan aktif dan bersinergi bersama Interpol dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Astacita Presiden RI,” kata Yuldi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan interogasi awal, YZ tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dengan tujuan liburan.

“Karena pada saat diamankan, yang bersangkutan itu bersama tiga orang anaknya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini anaknya sudah bersama dengan ibunya, karena begitu diamankan, yang bersangkutan menghubungi istrinya, dan istrinya datang ke Batam, dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya, dan yang bersangkutan kami amankan.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa YZ merupakan pemegang permanent resident Singapura, dan belum pernah tinggal di Indonesia.

“Kemudian terkait dengan judi online tadi, dia juga tidak beroperasi di sini, makanya website-nya (situs webnya) tadi seperti Pak Brigjen Pol. Untung (Sekretaris National Central Bureaus Interpol Indonesia Untung Widyatmoko) bilang ada di China, ya, ada di China. Jadi, bukan di sini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Kemen Imipas dan NCB Interpol Indonesia, YZ mengelola situs judi onlineMakau Zianja, dan merupakan buronan Interpol China berdasarkan Red Notice Interpol terkait Fugitive Wanted for Prosecution Nomor A-7619/7/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) melaporkan ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta dan KPUD Jakarta Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis siang ini (5/12/2024).

Anggota Tim Hukum Pasangan RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar menuturkan bahwa pihaknya melapor kepada DKPP dengan landasan penyelenggara Pilkada di Jakarta tak profesional.

Lanjutnya, dia menuturkan bahwa kerja para penyelenggara Pilkada mengakibatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak kemarin sangat rendah, yakni dengan persentase 57%.

”Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta. Itu yang kami laporkan. KPUD Jakarta seharusnya mampu menjamin pelayanan publik yang baik kepada pemilih. Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Muslim berpendapat bahwa itu merupakan bagian dari kegagalan kerja KPUD Jakarta, yang secara spesifik juga menjadi kegagalan KPUD Jakarta Timur. Menurut catatannya, banyak TPS di Jakarta Timur memiliki partisipasi kurang dari 30%.

”Ini yang menyangkut KPUD harus menjamin pelayanan kepada masyarakat, mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan,” terangnya.

Adapun, Muslim juga menduga bahwa hal serupa juga terjadi di seluruh Jakarta, yang kemudian berujung pada partisipasi pemilih di Jakarta hanya menjadi 57%.

Dia kemudian mengklaim bahwa angka ini sekaligus mendudukan Pilkada ini sebagai Pilkada dengan partisipasi pemilih paling rendah, sepanjang penyelenggaraan pilkada Jakarta.