JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan evaluasi penggunaan senjata api oleh anggotanya secara rutin.

Langkah ini diusulkan menyusul insiden penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig (RZ), yang menewaskan Gamma (17) dan melukai dua korban lainnya yang merupakan siswa SMKN 4 Semarang.

"Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, saat menyampaikan rekomendasi evaluasi ini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM menilai pentingnya pemeriksaan psikologi berkala guna memastikan anggota polisi memiliki kecakapan emosional dalam menjalankan tugas.

Insiden di Semarang dianggap melanggar prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Selain asesmen psikologi, Komnas HAM mendorong peningkatan pemahaman personel kepolisian, khususnya tingkat bintara, terhadap aturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah memberi evaluasi pemahaman maupun pengetahuan kepada anggotanya mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Langkah evaluasi dianggap krusial mengingat pelanggaran yang dilakukan Robig dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM menyebut tindakan ini melanggar hak hidup, hak bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta hak atas perlindungan anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan China berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam pencegahan terorisme pada pertemuan di Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kerja sama Indonesia dan China dalam rangka peningkatan kapasitas sangat penting dalam mencegah terorisme.

"Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam menangani permasalahan terorisme, yang tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga stabilitas kawasan," ujar Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT RI bersama Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat China untuk RI Wang Lutong membahas penguatan kerja sama dalam meningkatkan keamanan nasional kedua negara dan kawasan.

Eddy menegaskan bahwa BNPT RI akan berupaya maksimal untuk memastikan situasi dalam negeri tetap kondusif dan aman dari terorisme.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga keamanan karena ini kewajiban kami supaya situasi tetap kondusif agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan,” ucap dia.

Mengingat kedua negara memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi terorisme, diskusi tersebut menyoroti berbagai langkah konkret yang dapat diambil untuk saling mendukung upaya penanggulangan terorisme, termasuk penanganan anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teror.

Ia menilai pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat kerja sama kedua negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Wang Luntong berharap BNPT RI dan pemerintah China bisa melakukan kerja sama penanggulangan terorisme dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kedua negara.

"Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia dan China adalah korban terorisme," ungkap Wan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12).

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial senilai Rp 820 juta untuk 22 penyintas terorisme di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor, Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Inisiatif tersebut merupakan bentuk langkah konkret perusahaan dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Senior Vice President (SVP) Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengungkapkan, 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku. Wilayah ini termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

Bantuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak fisik dan psikologis akibat aksi terorisme.

Hal tersebut merupakan bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjuta (SDGs).

Selain luka fisik, Sutrisna menilai bahwa tindak pidana terorisme juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama.

“Melalui dukungan tersebut, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ujar Sutrisna dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/12/2024).

Pupuk Kaltim, lanjut Sutrisna, akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti pemulihan korban tindak pidana terorisme.

Hal tersebut sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim untuk senantiasa berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan secara umum.

“Selain pulih secara fisik dan psikologis, Pupuk Kaltim juga memastikan korban dapat memperbaiki taraf hidup. Dengan demikian, mereka dapat kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," tuturnya.

Dok. Pupuk Kaltim Penyerahan bantuan kemanusiaan dan psikososial senilai Rp 820 juta dari Pupuk Kaltim

Selain Pupuk Kaltim, anak usaha Pupuk Indonesia lain juga difokuskan di wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Total, ada 49 penyintas yang menerima bantuan sebagai wujud bakti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan mengatakan, upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

“Hal tersebut mendasari semangat Pupuk Indonesia Grup untuk memberikan dukungan," ucap Tina.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono menyampaikan, aspresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup dalam pemulihan korban terorisme di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

Eddy menilai, bentuk sinergi positif untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme secara bersama-sama.

“Apalagi, dukungan psikososial dan kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," terang Eddy.

Eddy berharap, sinergi dan kerjasama yang terjalin antara Pupuk Kaltim (Pupuk Indonesia Grup) dan BNPT dapat terus ditingkatkan dalam upaya pengentasan potensi aksi terorisme yang jelas mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

“Semoga langkah baik ini dapat terus berkelanjutan melalui sinergi yang lebih kuat antara BNPT bersama Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Grup,” tutup Eddy Hartono.

BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id – Sebagai langkah tegas memastikan integritas petugas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggelar tes urine mendadak bagi puluhan pegawainya. Sebanyak 78 petugas mengikuti tes ini dengan hasil menggembirakan—semua dinyatakan negatif dari zat terlarang.

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kredibilitas lembaga dan mendukung program nasional pemberantasan narkoba.

“Kami ingin memastikan seluruh pegawai bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini penting agar mereka bisa menjadi teladan bagi warga binaan dan masyarakat luas,” ungkap Agus.

Tes urine ini juga menjadi bagian dari program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan pengawasan ketat tim medis, proses berjalan transparan dan tertib.

“Hasilnya membuktikan seluruh pegawai kami bersih dari narkoba. Ini menjadi bukti nyata komitmen kami mendukung program pemerintah, khususnya di lingkungan pemasyarakatan,” ujar Agus.

Kegiatan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta program akselerasi Kementerian Hukum dan HAM dalam memberantas narkoba, terutama di dalam Lapas.

Agus menegaskan berbagai langkah terus dilakukan untuk mencegah peredaran gelap narkoba, termasuk memperketat pengawasan terhadap orang maupun barang yang masuk ke Lapas, menggelar razia rutin di kamar hunian warga binaan, serta melakukan tes urine terhadap mereka.

“Peningkatan intelijen juga dilakukan melalui sinergi dengan aparat penegak hukum. Ini penting untuk mengantisipasi upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas,” tambahnya.

Agus Wahono pun mengingatkan seluruh pegawai, warga binaan, dan masyarakat untuk tidak mencoba-coba membawa barang terlarang ke dalam Lapas.

“Bagi siapa pun yang melanggar, sanksi tegas sudah menanti. Jika terbukti, kami tidak akan segan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Lapas Banyuwangi menunjukkan komitmennya untuk menjadi wilayah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, memberikan contoh positif, dan mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih baik.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, penembakan Aipda Robig (RZ) terharap Gamma (17), siswa SMK Negeri 4 Semarang, melanggar hak anak.

Robig yang melakukan penembakan dinilai mengabaikan ketentuan perlindungan terhadap anak dalam peristiwa di Simongan, Semarang Barat, Minggu (1/12/2024) dini hari.

Koordinator Subkomisi Pemantauan, Uli Parulian Sihombing, mengatakan, penggunaan senjata api oleh polisi saat berhadapan dengan anak-anak melanggar Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Menurut Uli, penembakan tersebut tidak dalam konteks pembelaan diri dan tidak sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, serta kewajiban umum seperti tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

“Saudara RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri, seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut dan kepolisian dilarang menggunakan senjata api ketika berhadapan dengan anak-anak,” kata Uli dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Uli menjelaskan, Gamma dan dua korban lain yang terkena tembakan masih berusia di bawah 18 tahun sehingga berstatus anak.

Dari temuan Komnas HAM, kata Uli, tindakan Robig diduga telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM, mengacu pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Hak Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Uli juga menyoroti pentingnya perlindungan khusus terhadap anak dalam setiap tindakan aparat negara.

Komnas HAM menilai hak hidup korban juga terlanggar akibat tindakan yang dilakukan RZ. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang HAM menyebut hak hidup sebagai hak dasar yang tidak boleh dirampas dalam kondisi apa pun.

Kejadian ini telah dipantau Komnas HAM dari 28–30 November 2024 di Kota Semarang. Tim memeriksa keterangan dari Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam, keluarga korban, serta para saksi mata. Tim juga meninjau lokasi tempat kejadian perkara.

Sampai saat ini, Robig telah ditahan. Namun, status tersangka belum ditetapkan.

Polda Jawa Tengah berjanji menggelar sidang etik secepatnya. Komnas HAM meminta penegakan hukum dilakukan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tindakan Aipda RZ (Robig), anggota polisi yang menembak Gamma (GRO), siswa SMK Negeri 4 Semarang, hingga tewas, masuk kategori pembunuhan di luar proses hukum atau extra judicial killing.

“Saudara RZ tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban tersebut. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Pemantauan, Uli Parulian Sihombing, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, penembakan tersebut tidak berlandaskan hukum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM. Penembakan yang dilakukan mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Menurut Uli, Robig tidak menghadapi ancaman serius saat insiden terjadi. Sepeda motor yang dikendarai tiga korban tidak menimbulkan bahaya yang membenarkan penggunaan kekuatan mematikan.

Komnas HAM menilai peristiwa tersebut sebagai pelanggaran hak hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak hidup seseorang dianggap terampas karena tindakan aparat tidak beralasan hukum.

Uli menambahkan, ketiga korban, termasuk mendiang Gamma, masih berusia di bawah 18 tahun. Hak anak, yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU HAM, juga dilanggar.

Selain itu, tindakan Robig juga ditengarai melanggar Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kewajiban umum dalam aturan tersebut diabaikan.

Peristiwa maut itu terjadi di Simongan, Semarang Barat, pada Minggu (1/12/2024) dini hari. Komnas HAM telah melakukan pemantauan di lokasi pada 28–30 November 2024, dengan meminta keterangan dari Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bidpropam, keluarga korban, serta saksi mata.

Robig telah ditahan, tetapi status tersangka belum ditetapkan. Polda Jawa Tengah memastikan sidang etik akan digelar dalam waktu dekat.

Bisnis.com, JAKARTA - Filipina telah menyetujui prosedur pemindahan dan pemulangan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan kepadaReutersbahwa ia bersama dengan mitranya dari Filipina, akan menandatangani perjanjian pada Jumat (6/12/2024).

Adapun, Yusril juga menuturkan bahwa Mary Jane diharapkan dapat kembali ke negara asalnya sebelum hari raya Natal. "Sesuai instruksi Presiden Prabowo, kalau memungkinkan, kasus ini bisa kita selesaikan sebelum Natal," tutur Yusril.

Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane.

Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara menangkap dan mendeportasi empat warga negara asing (WNA) asal China berinisial HS, YJ, SR, dan TJ yang menjadi pekerja kasar membangun sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Mereka ditangkap karena tak memiliki izin bekerja.

"Karena terbukti menyalahi izin tinggal, keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11/2024) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Jakarta Utara, Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Wdiya mengatakan, keempat warga asing tersebut ditangkap saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan l Keimigrasian di sebuah restoran kawasan PIK pada Ahad (10/11/2024). Pada saat operasi dijalankan, sambung dia, keempat tersangka berinisial HS, YJ, SR, dan TJ ditemukan sedang bekerja sebagai pekerja kasar di restoran tersebut.

Padahal, restoran itu juga sedang direnovasi. "Mereka diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata Wdiya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan diketahui, warga China berinisial HS, YJ, SR, TJ merupakan orang asing pemegang Visa on Arrival (VOA).

Kemudian, petugas mengambil tindakan dengan membawa keempat warga asing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Kami telah memeriksa HS, YJ, SR, dan TJ dan semuanya terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ucap Wdiya.

Keempat pelaku tersebut telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya sebagai pemegang VOA berkegiatan sebagai pekerja kasar untuk merenovasi sebuah restoran di kawasan PIK serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Wdiya menyebut, selain dikenakan tindakan deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

Operasi imigrasi...

keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta

Jakarta (ANTARA) - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Utara menangkap dan mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial HS, YJ, SR, dan TJ yang menjadi pekerja kasar membangun sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.

"Karena terbukti menyalahi izin tinggal, keempat orang ini langsung kami deportasi ke negaranya pada Jumat (29/11) melalui Terminal Bandara Soekarno Hatta," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan keempat warga asing tersebut ditangkap saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara saat melakukan Operasi Pengawasan l Keimigrasian pada sebuah restoran di Kawasan Pantai Indah Kapuk pada Minggu (10/11).

Ia mengatakan pada saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian keempat tersangka berinisial HS, YJ, SR, dan TJ ditemukan tengah bekerja sebagai pekerja kasar pada restoran yang tengah direnovasi.

"Mereka diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal," kata dia.

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa WN China HS, YJ, SR, TJ merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) dan petugas mengambil tindakan dengan membawa keempat warga asing untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami telah memeriksa HS, YJ, SR, dan TJ dan semuanya terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap pasal 122 huruf a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata dia.

Keempat pelaku ini telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai pekerja kasar untuk merenovasi sebuah restoran di kawasan Pantai Indah Kapuk serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Ia mengatakan selain dikenakan tindakan deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.

Ia mengatakan operasi Imigrasi ini digelar atas instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.l untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasiaan.

"Kemudian warga asing yang mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra membeberkan perkembangan transfer atau pemindahan narapidana dua kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA). Para terpidana dari kedua kasus peredaran narkoba itu adalah lima anggota Bali Nine dan Mary Jane Veloso.

Yusril mengungkapkan draf syarat dan ketentuan permintaan transfer narapidana Bali Nine ke Australia sudah dibuat dan diserahkan ke pemerintah Australia. Menurutnya, kini pemerintah Australia berwenang untuk menyetujui atau tidak syarat dari Indonesia untuk memindahkan lima anggota Bali Nine yang tersisa ke Australia.

"Pemerintah Indonesia sudah menyerahkan draf resmi perjanjian pemulangan narapidana ke Australia. Tolong dipelajari dan beri tahu kami kalau setuju," kata Yusril seusai menghadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

Yusril menjelaskan tak ada tenggat waktu bagi pemerintah Australia untuk menyetujui draf transfer narapidana yang ditawarkan Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengampunan atau pengurangan masa tahanan bagi semua narapidana kasus narkotika.

Menurut Yusril, pemberian pengampunan atau pengurangan masa tahanan menjadi kewenangan pemerintah Australia jika lima anggota Bali Nine itu sudah pindah penjara ke Negeri Kanguru. "Jadi, kami transfer Bali Nine tetap sebagai narapidana. Nanti mereka menjalankan hukuman di Australia sesuai keputusan pengadilan di Indonesia," ujar Yusril.

"Kalau nanti Australia mau memberikan grasi, amnesti, remisi, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Australia," imbuhnya.

Yusril telah bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas mengenai pemindahan narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine.

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kilogram (kg) heroin ke Australia. Para anggota Bali Nine tersebut, yakni Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Filipina Setujui Draf Transfer Mary Jane

Sementara itu, Yusril menyebut draf perjanjian transfer narapidana Mary Jane Veloso sudah disetujui dan akan ditandatangani Kementerian Kehakiman Filipina. Setelah ditandatangani, terpidana mati kasus narkoba kan dapat menjalani hukumannya di Filipina.

"Besok (Jumat, 6/12/2024), Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan mungkin akan menandatangani (draf transfer narapidana)," kata Yusril di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis.

Yusril tidak merinci waktu Mary Jane pulang dan menjalani hukumannya di Filipina. Ia hanya menyebut Mary Jane dapat segera dipindah ke negara asalnya setelah pemerintah Filipina menandatangani drafnya.

"Karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak. Baik Filipina maupun Indonesia," kata Yusril.

Melalui perjanjian itu, Yusril berharap hal yang sama dapat dilakukan jika ada warga Indonesia yang terjerat hukum dengan vonis berat di Filipina. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan grasi atau pengampunan terhadap narapidana kasus narkotika.

Yusril mengatakan pertimbangan pemindahan tahanan asing ke negara asalnya berdasarkan lama masa hukumannya. Jika ada orang asing yang dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka pemerintah di negara asalnya berhak mengajukan pemindahan narapidana. Hal itu dilakukan melalui perjanjian yang dilakukan dua negara terkait.

"Kalau misalnya ada orang asing nyopet, dihukum sebulan (penjara), untuk apa dikembalikan ke negaranya," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr, melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos, mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina. Keputusan itu adalah hasil dari negosiasi pemerintah Filipina dengan Indonesia selama bertahun-tahun.

Video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina

Video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina