PURBALINGGA, iNewsSemarang.id - Kanwil Kemenkumham Jateng kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi warga binaan. Kali ini, melalui pelatihan mubalig atau penceramah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kemenkumham Jateng mengadakan kegiatan yang berlangsung di Masjid At-Taubah, Rutan Purbalingga, Jumat (6/12/2024).

Pelatihan ini diisi oleh Ustadz Fikri dari Kementerian Agama, yang memberikan berbagai metode berdakwah dan mengajarkan cara menyampaikan hadis serta firman Allah secara efektif.

Kepala Rutan Purbalingga, Bluri Wijaksono, menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini untuk membangun karakter positif warga binaan.

 “Pelatihan mubalig ini adalah bagian dari upaya kami untuk memberikan bekal spiritual sekaligus keterampilan kepada warga binaan. Kami berharap, setelah bebas nanti, mereka mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bluri.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono mengatakan jika program ini sejalan dengan visi untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang inovatif dan berdampak. 

"Kami apresiasi Rutan Purbalingga yang selalu berusaha menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi. Terima kasih kepada Kementerian Agama atas dukungannya dalam mewujudkan program ini," lanjutnya.

Ustadz Fikri, yang menjadi pembicara sekaligus mentor dalam kegiatan ini, memberikan arahan kepada peserta tentang pentingnya berdakwah dengan hati yang tulus dan penyampaian yang mudah dipahami.

 "Dakwah bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang menyentuh hati dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Saya berharap para peserta dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan di sini,” kata Ustadz Fikri.

Karutan Purbalingga menutup kegiatan dengan harapan besar agar pelatihan ini menjadi bekal berharga bagi para warga binaan.

 “Kegiatan ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pembinaan yang holistik, baik secara spiritual maupun keterampilan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain,” kata Karutan.

Dengan semangat sinergi antara Rutan Purbalingga dan Kementerian Agama, kegiatan ini berhasil terlaksana sebagai langkah positif dalam memberikan pembinaan dan memberdayakan warga binaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Editor : Maulana Salman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan perkara penembakan pelajar di Kota Semarang oleh polisi sebagai pelanggaran HAM. Komnas HAM lalu mengeluarkan enam rekomendasi dalam kasus tersebut.

Lima rekomendasi Komnas HAM ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo. Pertama, Komnas HAM meminta Kapolda Jateng melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada pelaku penembakan pelajar.

"Kedua, melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing pada Jumat (6/12/2024).

Ketiga, Komnas HAM mendesak Kapolda Jateng memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara. Keempat, Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jateng agar elakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis.

"Kelima, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah," ujar Uli.

Jakarta -

Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Muzhafi, dan istri Tom, Franciska Wihardja, menyambangi Komnas HAM sore ini. Mereka mengadukan dugaan kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka di kasus impor gula.

"Hari ini kami mengajukan pengaduan secara resmi kepada Komnas HAM. Pengaduan terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pak Tom Lembong," kata Zaid di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Zaid merasa hak Tom Lembong mendapatkan bantuan hukum dan memilih penasihat hukum tak dipenuhi. Menurutnya, Kejagung melanggar hak Tom untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

"Padahal Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur," ucapnya.

Dia menuding ada unsur politis dalam penanganan perkara itu. Dia mengungkit posisi Tom Lembong dalam Pilpres 2024.

"Kami masih sangat meyakini bahwasanya ada hal-hal berbau politik dalam proses penangkapan atau penahanan dan penetapan tersangka dari Pak Tom Lembong ini," ucap dia

"Kenapa setelah sembilan tahun proses ini baru dilaksanakan dan kenapa proses ini dilaksanakan setelah pagelaran Pilpres 2024 kemarin," lanjut Zaid.

Dia meminta Komnas HAM turut melakukan investigasi dan pengawasan dalam penangan perkara itu. Dia merasa ada pelanggaran hak asasi Tom.

"Itu yang kami minta agar kepada Komnas HAM melakukan penyelidikan-penyelidikan dan investigasi apakah apa yang kami rasakan, Pak Tom merasakan dan keluarga rasakan ini, benar bahwasanya ada pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi di dalam KUHAP dalam proses penetapan tersangka," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari pihak Tom Lembong. Dia mengatakan Komnas HAM akan mempelajari aduan itu.

"Kami menerima tim kuasa hukum dari Pak Thomas Lembong ya terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka (kasus) impor gula. Kami tentu harus mempelajari kasus ini," ucap Hari.

Dia mengatakan Komnas HAM bakal mengkaji pengaduan yang masuk. Dia menyebut Komnas HAM punya waktu tujuh hari kerja untuk mempelajari kasusnya.

"Ini akan kita pikirkan bareng-bareng ya di Subkomisi Penegakan, seperti apa kasus ini. Karena kan kalau di kami itu ada kebiasaan bedah kasus, jadi akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan (Rumondang/detikcom)

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

(ond/haf)

SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tindakan Aipda Robig Zaenudin (38), yang menembak siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17) hingga tewas tergolong tindakan extra judicial killing alias pembunuhan di luar proses hukum.


Foto/Ist

?Tindakan RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,? kata komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (6/12/2024).

Jenis pelanggaran HAM yang dilakukan Robig yaitu pelanggaran Hak hidup Pasal 9 ayat (1) dan pembunuhan di luar proses hukum.

Unsur-unsurnya telah memenuhi kualifikasi, yakni pembunuhan dan penembakan berakibat hilangnya nyawa Gamma dan melukai 2 orang lainnya dilakukan aparat negara dan aparat penegak hukum Kepolisian.



Selain itu tidak sedang dalam pembelaan diri dalam artian Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban. Saat kejadian Aipda Robigjuga tidak sedang dalam menjalankan perintah UU untuk menembak tiga korban tersebut.

Selain itu, berdasar hasil investigasi Komnas HAM, Robig juga melanggar hak untuk bebas dari pelakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Tindakannya juga melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal.

Selain itu, Robig juga melanggar hak atas perlindungan anak, mengingat salah satu korban masih berusia di bawah umur.

?RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senpi ketika berhadapan dengan anak-anak,? sambungnya.

Komnas HAM juga merekomendasikan Kapolda Jateng untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, imparsial, baik etika, disiplin dan pidana kepada Robig. Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senpi oleh anggota Kepolisian di lingkungan Polda Jateng termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jateng mengenai Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya polisi tingkat bintara.

Selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jateng.

KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Labuan Bajo mendeportasi seorang warga negara Malaysia karena tinggal melebihi batas waktu.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Argayuna menjelaskan WNA dengan inisial ATHT dideportasi pada Kamis (5/12/2024) setelah terbukti melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WNA Malaysia itu dideportasi setelah melalui proses pemeriksaan Keimigrasian di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ia dideportasi menggunakan pesawat AirAsia AK379.

"ATHT (62) terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 78 Ayat 3, yang mengatur tentang batas waktu tinggal bagi orang asing."

"Setelah melalui serangkaian pemeriksaan pihak imigrasi memutuskan untuk mengambil langkah tegas berupa deportasi," ujar Argayuna dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat sore.

Ia mengatakan, deportasi itu merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Kami akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban negara dengan melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan,” ujar Argayuna.

Deportasi itu, lanjut dia, dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan dilakukan secara lancar tanpa adanya insiden yang berarti.

Setelah proses pemeriksaan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, ATHTdipastikan telah meninggalkan Indonesia dan akan dikawal kembali ke negara asalnya, Malaysia.

Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak, baik bagi warga negara Indonesia maupun para wisatawan asing.

"Ke depannya, pihak imigrasi berharap agar semua warga negara asing (WNA) yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan

kedua belah pihak," tegas Mahendra.

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo mendeportasi seorang warga negara (WN) Malaysia berinisial ATHT. Pria 62 tahun itu dipulangkan ke negara asalnya karena melewati batas waktu tinggal orang asing (overstay) di Indonesia sekitar empat tahun.

Proses deportasi dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Argayuna Nur Indrawan. Argayuna mengatakan ATHT melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur tentang batas waktu tinggal bagi orang asing.

"Deportasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku," kata Argayuna, Jumat (6/12/2024).

"Kami akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban negara dengan melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan," lanjut dia.

Argayuna mengatakan ATHT dideportasi pada 5 Desember 2024 melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Deportasi ATHT, Argayuna berujar, dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan berjalan lancar tanpa ada insiden berarti.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra mengatakan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

"Ke depannya, pihak Imigrasi berharap agar semua warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak," kata Jaya.

(hsa/nor)

Jakarta -

Polisi menetapkan Ria Agustina (RA), tersangka kasus klinik kecantikan abal-abal 'Ria Beauty'. Ini potret Ria Agustina berbaju tahanan.

Ria dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (6/12/2024). Dia terlihat memakai baju tahanan warna oranye dan wajahnya tertutup masker.

Ria hanya tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers. Dia tak berkata-kata saat ditanya wartawan.

Ria ditangkap bersama asistennya di sebuah hotel di Kuningan, Jaksel, pada 1 Desember 2024. Dia ditangkap saat melakukan praktik treatment kecantikan terhadap 7 pasiennya di dalam sebuah kamar hotel.

"Perlu kami sampaikan bahwa tersangka RA merupakan pemilik salon Ria Beauty yang berdomisili di Malang, Jawa Timur," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

Hasil pemeriksaan, Ria dibantu oleh asistennya. Saat itu dia melakukan treatment terhadap 7 orang pasiennya.

"Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, tkm berhasil melakukan penangkapan terhadap RA di mana pada saat melakukan aktivitas pengobatan atau aktivitas kesehatan, tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan seorang laki-laki," paparnya.

Hasil pemeriksaan, alat derma roller yang digunakan tersangka Ria untuk melakukan treatment tersebut tidak memiliki izin edar. Ia juga menggunakan serum yang tidak terdaftar di BPOM.

"Pada saat ditangkap terhadap 7 Orang pasien yang ada di dalam pasien tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat derma roller tersebut tidak ada izin edar, cream anestesi dan serum tidak terdaftar BPOM," imbuhnya.

Fakta lainnya mengungkap bahwa Ria bukan seorang dokter kecantikan. Dia merupakan sarjana perikanan.

"Hasil pemeriksaan tersangka RA dan DN bukan merupakan seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Dari hasil pengungkapan tersebut, maka kedua orang tersangka dan barbuk selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya unjuk dilakukan pemeriksaan mendalam," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui Ria sendiri kerap mengunggah kegiatan praktiknya di media sosial miliknya. Praktik yang dilakukan kerap menjadi sorotan lantaran dinilai ekstrem hingga membuat para pasiennya berdarah-darah.

(wnv/mea)

Jakarta -

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menandatangani kesepakatan dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez, terkait transfer narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke negaranya Filipina. Yusril menyebut pemerintah Filipina meringankan hukuman Mary Jane menjadi penjara seumur hidup.

"Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane itu akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup," kata Yusril usai menandatangani practical arrangement di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

Untuk diketahui, Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika. Pemerintah Indonesia tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

Kembali ke pernyataan Yusril, dia menyebut peringanan hukuman Mary Jane didasari oleh ketentuan hukum dari pemerintah Filipina. Menurutnya, saat ini Filipina telah menghentikan pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.

"Karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya," ucapnya.

Setelah Mary Jane dipulangkan, pemerintah Indonesia berhak mendapat perkembangan kasus ini. Yusril menyebut pemerintah Filipina berjanji akan membuka akses informasi perkembangan kasus Mary Jane.

"Kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane. Sesudah ditransfer, pemerintah Filipina berjanji akan membuka akses bagi kita," ujar Yusril.

Yusril mengatakan langkah ini tetap sah meskipun belum ada undang-undang yang mengatur. Dia menyebut ketika dasar hukumnya belum ada, maka kasus semacam ini menjadi diskresi dari presiden.

"Undang-undangnya sampai sekarang belum ada.Melarang pun tidak, menyuruh juga tidak. Jadi karena itu ini sepenuhnya adalah diskresi dari presiden," imbuhnya.

(fas/fas)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, sebelum Natal 2024.

“Insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang,” kata Yusril saat konferensi pers usai penandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) terkait pemindahan Mary Jane dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina sepakat untuk memindahkan Mary Jane ke negara asalnya setelah proses diplomasi yang panjang.

“Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana, tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina,” ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dalam draf pengaturan pemindahan Mary Jane.

“Tidak ada satu pun yang mereka tolak oleh karena kami pun merumuskan draf itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional dan juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanfaatan yang berlaku di negara kita sendiri,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Filipina sepakat untuk menghormati putusan pengadilan Indonesia atas Mary Jane, yakni pidana mati. Namun, pembinaan kepada yang bersangkutan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

Terkait status hukuman Mary Jane setelah dipindahkan, menurut Yusril, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

“Kalau pun itu dilakukan oleh Presiden Marcos maka Pemerintah Indonesia akan menghormati keputusan itu karena otoritas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina,” ujarnya.

Menurut Yusril, teknis pemulangan Mary Jane masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memfasilitasi pemulangan Mary Jane.

Ia mengatakan, pemindahan ini semakin menegaskan hubungan baik kedua negara yang sudah terjalin lama, sekaligus menegaskan kerja sama, sinergisitas, dan koordinasi di bawah rasa hormat terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Raul berharap pemindahan Mary Jane dapat dilakukan secepatnya, sebelum tanggal 25 Desember mendatang. Ia menyebut, Natal tahun ini akan semakin menyenangkan bagi Filipina dan Indonesia.

“Kami berharap dapat melakukannya sebelum Natal, sehingga akan menjadi Natal yang lebih bahagia bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Filipina, tetapi juga bagi orang Indonesia; dan yang paling penting bagi keluarga yang menderita, mereka ingin melihat keluarganya kembali dan merangkulnya,” kata Raul.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kalau masalah amicus curiae, saya tidak bisa memutuskan karena itu sudah masuk tindak lanjut penanganan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan membedah kasus terlebih dahulu terkait dengan aduan istri dan kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebelum memutuskan perihal amicus curiae.

"Bedah kasus ini akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, aduan yang diterima dari istri dan kuasa hukum Tom Lembong akan dipelajari dan dibedah terlebih dahulu sebelum Komnas HAM menentukan langkah terkait dengan kasus tersebut.

Hari menjelaskan bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk menyikapi aduan dari istri dan kuasa hukum Tom Lembong atas dugaan kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap Tom Lembong.

Saat ditanya apakah akan memberikan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Tom Lembong, Hari belum dapat memastikan karena itu merupakan tindak lanjut penanganan aduan tersebut.

"Kalau masalah amicus curiae, saya tidak bisa memutuskan karena itu sudah masuk tindak lanjut penanganan," ujarnya.

Pada saat audiensi, istri dan kuasa hukum Tom Lembong meminta agar Komnas HAM mengawasi proses hukum yang dirasa penuh dengan kesewenang-wenangan.

"Tadi ada permintaan dari keluarga agar Komnas HAM melakukan pengawasan dan melakukan pemantauan terkait dengan kasus Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi (rakor) antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin merespons kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang pria difabel asal Kota Mataram, IWAS (21). Hassanudin mengatakan 13 orang yang menjadi korban akan diberi pendampingan hukum.

"Semua diberikan pendampingan (hukum)," kata Hassanudin saat dikonfirmasi di Mataram, seperti dilansir detikBali, Jumat (6/12/2024).

Hassanudin mengatakan kebutuhan korban akan dipenuhi. Dia menegaskan semua pihak memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

"Sesuai kebutuhan (pendampingan hukum), korban dibutuhkan, siapapun punya hak yang sama (untuk dapat pendampingan hukum). Sesuai dengan hak warga negara, semua diperlakukan sama," jelas mantan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. IWAS saat ini berstatus tersangka dan menjadi tahanan rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Nunung Trianingsih sebelumnya telah memastikan Pemprov NTB siap memberikan pendampingan hukum kepada belasan korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS.

"(Kalau mereka tidak mau) kami tidak bisa memaksa, karena (korban) ini sudah masuk (kategori) perempuan dewasa. Kecuali kalau anak-anak, kami ikut mendampingi," kata Nunung.

Baca selengkapnya di sini

(lir/idh)

Bisnis.com, BATAM - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) meminta industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) terus meningkatkan kewaspadaan dalam bertransaksi jual beli valuta asing maupun pengiriman dana.

Kepri disebut rentan tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan fasilitasi aktivitas keuangan ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Perwakilan Kepri Suryono dalam Pertemuan Tahunan KUPVA BB dan PJP LR di Batam, Jumat (6/12/2024). Adapun tema yang diangkat yakni Empowering Payment System Integrity throug Illegal Transaction Risk Mitigation (Epsilon).

"Epsilon ini merupakan upaya untuk memperkuat penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pada industri KUPVA BB dan PJP LR," kata Suryono.

Tema Epsilon dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko pemanfaatan KUPVA BB dan PJP LR untuk aktivitas ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tema ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha yang tergabung dalam ekosistem sistem pembayaran Provinsi Kepri.

Suryono juga menekankan betapa pentingnya penerapan prinsip APU-PPT dengan tepat sebagai upaya pencegahan terhadap TPPU, TPPT, dan fasilitasi aktivitas keuangan ilegal.

"Dengan demikian, upaya pencegahan pemanfaatan KUPVA BB dan PJP LR di Provinsi Kepri sebagai fasilitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas keuangan ilegal dapat lebih efektif," katanya lagi.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, Pertemuan Tahunan KUPVA BB dan PJP LR dilengkapi dengan Edukasi Sistem Pembayaran Interaktif yang memuat informasi kebijakan BI terkait pengawasan sistem pembayaran, alur pengurusan perizinan sistem pembayaran, pelindungan konsumen, serta roadmap digitalisasi sistem pembayaran Indonesia.

"Edukasi dalam bentuk labirin interaktif dimaksud diharapkan dapat meningkatkan awareness industri tentang pentingnya APU PPT untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang bersih, tertib, dan bertatakelola," pungkasnya.

Kepri sendiri merupakan salah satu provinsi dengan potensi TPPU dan TPPT tertinggi di Indonesia. Adapun jumlah penyelenggara KUPVA BB dan PJP LR di Kepri terbanyak kedua secara nasional dibawah DKI Jakarta.

Karena potensi TPPU dan TPPT yang cukup tinggi, maka pihak BI akan terus menggandeng stakeholder terkait, seperti pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum dan juga masyarakat.(K65)