JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling banyak dilakukan oleh institusi Polri.

Kekerasan yang dimaksud mencakup peristiwa extrajudicial killing (pembunuhan di luar keputusan pengadilan), penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Dari berbagai catatan pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan oleh institusi kepolisian,” ungkap Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam tayangan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan data Kontras, sejak 2020 hingga awal Desember 2024, telah terjadi 353 kasus kekerasan yang mengakibatkan 410 orang tewas di institusi Polri.

Khusus untuk peristiwa extra judicial killing, antara Desember 2023 hingga November 2024 tercatat 45 kasus.

“Terkait dengan peristiwa extrajudicial killing, dari Desember 2023 hingga November 2024, terdapat 45 peristiwa yang mengakibatkan 47 korban tewas,” jelas Andi.

Dari 47 korban tersebut, 27 orang di antaranya berkaitan dengan tindakan kriminal, sedangkan 20 orang lainnya tidak terkait dengan tindakan kriminal.

“Hal ini memperlihatkan ada persoalan yang sangat mendasar dan serius mengenai penggunaan kekuatan oleh institusi kepolisian,” tambahnya.

Meskipun Polri memiliki berbagai peraturan internal yang membatasi penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas, kenyataannya, banyak anggota kepolisian yang cenderung menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Dalam konteks penggunaan senjata api, polisi tidak bisa langsung menggunakannya tanpa melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan dan pendekatan penggunaan kekuatan secara lunak.

“Dan yang terjadi, polisi cenderung menggunakan penggunaan kekuatan yang sangat ekseksif dan mengakibatkan banyak sekali peristiwa yang mengakibatkan terhadap korban luka maupun korban jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum atau HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering kali tidak ditindak secara tegas.

Bahkan, koalisi masyarakat sipil yang berusaha melaporkan kekerasan oleh oknum polisi sering kali menemui penolakan.

“Apabila laporan diterima, prosesnya sangat lambat dan sering kali anggota kepolisian yang bertanggung jawab hanya diproses secara etik atau disiplin,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari banyaknya kasus kekerasan oleh anggota polisi, yang sering kali diproses adalah polisi di level bawah atau berpangkat rendah.

Sementara itu, anggota polisi dengan pangkat lebih tinggi jarang dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana.

“Kondisi ini menunjukkan adanya kultur permisif dalam institusi kepolisian untuk melindungi anggotanya,” ujar Andi.

“Yang dikhawatirkan adalah jika proses penegakan hukum menyentuh anggota dengan pangkat tinggi, itu dapat membongkar peristiwa-peristiwa lain. Ini menjadi persoalan yang sangat serius,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling banyak dilakukan oleh institusi Polri.

Kekerasan yang dimaksud mencakup peristiwa extrajudicial killing (pembunuhan di luar keputusan pengadilan), penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Dari berbagai catatan pemantauan yang selalu dilakukan oleh Kontras setiap tahunnya, angka peristiwa kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang tertinggi selalu dilakukan oleh institusi kepolisian,” ungkap Wakil Koordinator Kontras Andi Muhammad Rezaldy dalam tayangan YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (8/12/2024).

Berdasarkan data Kontras, sejak 2020 hingga awal Desember 2024, telah terjadi 353 kasus kekerasan yang mengakibatkan 410 orang tewas di institusi Polri.

Khusus untuk peristiwa extra judicial killing, antara Desember 2023 hingga November 2024 tercatat 45 kasus.

“Terkait dengan peristiwa extrajudicial killing, dari Desember 2023 hingga November 2024, terdapat 45 peristiwa yang mengakibatkan 47 korban tewas,” jelas Andi.

Dari 47 korban tersebut, 27 orang di antaranya berkaitan dengan tindakan kriminal, sedangkan 20 orang lainnya tidak terkait dengan tindakan kriminal.

“Hal ini memperlihatkan ada persoalan yang sangat mendasar dan serius mengenai penggunaan kekuatan oleh institusi kepolisian,” tambahnya.

Meskipun Polri memiliki berbagai peraturan internal yang membatasi penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas, kenyataannya, banyak anggota kepolisian yang cenderung menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Dalam konteks penggunaan senjata api, polisi tidak bisa langsung menggunakannya tanpa melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan dan pendekatan penggunaan kekuatan secara lunak.

“Dan yang terjadi, polisi cenderung menggunakan penggunaan kekuatan yang sangat ekseksif dan mengakibatkan banyak sekali peristiwa yang mengakibatkan terhadap korban luka maupun korban jiwa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum atau HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian sering kali tidak ditindak secara tegas.

Bahkan, koalisi masyarakat sipil yang berusaha melaporkan kekerasan oleh oknum polisi sering kali menemui penolakan.

“Apabila laporan diterima, prosesnya sangat lambat dan sering kali anggota kepolisian yang bertanggung jawab hanya diproses secara etik atau disiplin,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari banyaknya kasus kekerasan oleh anggota polisi, yang sering kali diproses adalah polisi di level bawah atau berpangkat rendah.

Sementara itu, anggota polisi dengan pangkat lebih tinggi jarang dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana.

“Kondisi ini menunjukkan adanya kultur permisif dalam institusi kepolisian untuk melindungi anggotanya,” ujar Andi.

“Yang dikhawatirkan adalah jika proses penegakan hukum menyentuh anggota dengan pangkat tinggi, itu dapat membongkar peristiwa-peristiwa lain. Ini menjadi persoalan yang sangat serius,” katanya.

JAKARTA, iNewsMedan.id - Tidak ada riwayat yang membolehkan seseorang meminta bantuan kepada khadam dari golongan jin, bahkan jin muslim sekalipun. Rasulullah sebagai ma nusia terbaik tidak pernah menggunakan jasa jin, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peperangan.

Para sahabat yang dijamin surga, istri-istri beliau, dan generasi salafus shalih juga tidak ada yang meminta bantuan kepada khadam dari jin.

Selain itu, meminta bantuan atau perlindungan dari golongan jin dilarang dalam Islam, meskipun dengan alasan kebaikan. Hal ini bisa mengarah pada kesesatan yang merupakan dosa besar.

Allah berfirman:
 
وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاۖ
 
“Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari (kalangan) manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin sehingga mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.” (QS Al-Jinn[72]: 6)
 
Oleh karena itu, berharap kepada jin khadam atau meminta pertolongan kepada jin bukanlah ajaran Islam. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada-Nya kita memohon perlindungan.

Wallahu Ta'ala a'lam bish-shawab.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Humang Rights/APHR) Charles Santiago menilai bahwa saat ini isu terbesar di Asia Tenggara adalah soal Myanmar.

“Ini adalah masalah besar yang selalu kita coba hindari tetapi harus kita tangani,” kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dia berpendapat bahwa satu hal yang dapat Indonesia usulkan kepada Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 adalah mengundang Dewan Konsultasi Persatuan Nasional (NUCC), Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar dan kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam diskusi mendatang.

Santiago mengatakan bahwa pembahasan selama empat tahun dengan junta tidak menghasilkan sesuatu, menambahkan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk dibandingkan sebelumnya.

Dia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah kehilangan legitimasi, mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk bernegosiasi dengan pemerintah tanpa legitimasi, sementara NUG dan kelompok etnis dan kelompok perlawanan lainnya semakin kuat.

“Saya pikir sudah waktunya setelah empat tahun untuk memikirkan kembali dialog politik dan itu perlu diperluas ke pihak lain di wilayah tersebut,” kata Santiago.

Santiago mengatakan bahwa jika ASEAN tidak mengambil alih kepemimpinan di Myanmar, maka China yang akan melakukannya.

“China kini bergerak sangat agresif di Myanmar dan mereka telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu pada Oktober 2025,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan menjadi tantangan besar untuk ASEAN dan masa depan ASEAN itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama, mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya juga mengomentari tentang posisi ASEAN dalam konflik Israel dan Palestina.

“Sudah saatnya presiden baru Indonesia menggalang seluruh sembilan negara ASEAN lainnya untuk bersatu dan berbicara satu suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Piromya.

Sebagai negara anggota ASEAN paling penting, kata Piromya, negara dengan demokrasi terbesar dan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia harus mengambil alih kepemimpinan atas nama ASEAN mengenai konflik Israel dan Palestina.

Namun Piromya tidak menceritakan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilalihan kepemimpinan atas nama ASEAN oleh Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel tersebut.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

Acara tersebut dilaksanakan untuk menginformasikan tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara Asia Tenggara, terutama Myanmar.

APHR juga terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako, Brigjen Deni Gunawan menegaskan, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku. "Siapa pun anggota, apa pun pangkatnya, akan diproses sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Penegakan disiplin di satuan TNI adalah harga mati," kata Deni di Kota Palu, Sulawesi Tenggah, Ahad (8/12/2024).

Dia menekankan, penegakan disiplin di lingkungan TNI adalah prioritas untuk memastikan seluruh prajurit bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang diharapkan. Hal itu merespons kasus ketika ada salah satu jajaran di Korem Tadulako melakukan pelanggaran.

Sebelumnya, Danramil 1306-02/Biromaru Letnan Satu (Lettu) Inf Agus Yudo dilaporkan menampar Manajer SPBU Tavanjuka di Kota Palu, Asriadi Hamzah, pada Jumat (6/12/2024), karena mengisi BBM jenis Pertalite tanpa kode QR. Lettu Agus Yudo secara resmi meminta maaf kepada Asriadi.

Halitu terjadi dalam proses mediasi yang berlangsung di Ruang Serambi Kehormatan Makorem 132/Tadulako, Sabtu (7/12/2024), disaksikan langsung oleh Brigjen Deni. Meski demikian, Dani menegaskan, proses hukum tetap berjalan.

Dia mengaku, telah menyerahkan kasus Lettu Agus kepada Denpom XIII-2 Palu sebagai tindak lanjut dalam penegakan hukum. Dia mengatakan, TNI, khususnya Korem 132/Tadulako dan jajaran berkomitmen dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik.

Sementara itu, Manajer SPBU Tavanjuka Palu Asriadi Hamzah mengatakan, pihaknya menerima permintaan maaf dari Lettu Agus. Namun, ia berharap, proses hukum yang tetap berjalan. "Proses perdamaian dilakukan dengan catatan laporan saya ke Denpom tetap ditindaklanjuti," ujarnya.

BANGKA, KOMPAS.com - Pasangan calon nomor urut satu dalam Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Burhanudin - Ali Reza Mahendra, telah mengajukan laporan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ini diambil setelah mereka dinyatakan kalah suara oleh pasangan nomor urut dua, Kamarudin Muten - Khairil Anwar, dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Secara resmi telah mendaftarkan permohonan sengketa hasil pilkada Kabupaten Belitung Timur di Mahkamah Konstitusi," ujar kuasa hukum Burhanudin - Ali Reza, Gugum Ridho Putra, saat dihubungi pada Minggu (8/12/2024).

Gugum menjelaskan bahwa tim hukum Burhanudin-Ali mendalilkan adanya kecurangan secara massif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon lain.

Kecurangan tersebut meliputi penawaran dan/atau pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kami punya bukti cukup adanya bagi-bagi uang secara masif hampir di semua kecamatan," tegasnya.

Meskipun hasil pleno KPU menunjukkan ketertinggalan suara yang signifikan, Gugum menegaskan bahwa niat tim hukum untuk melanjutkan proses ke MK tidak akan surut.

"MK beberapa kali membatalkan kemenangan Paslon peraih suara terbanyak dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena terbukti terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif. Sepanjang semua pelanggaran telah diproses di pengawas pemilihan, MK bisa mengambil alih pemeriksaan," ujar Gugum.

Ketua KPU Belitung Timur, Marwansyah, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh tahapan proses persidangan di MK.

"Kami akan mempersiapkan segala dokumen dan bukti yang diperlukan. KPU Beltim akan mengikuti setiap proses tahapan persidangan di MK. Kami siap mempertahankan hasil yang telah kami tetapkan pasca rapat pleno terbuka tingkat kabupaten," ungkap Marwansyah.

Marwansyah juga menjelaskan bahwa KPU saat ini masih menunggu salinan resmi gugatan dari MK untuk memahami pokok permohonan yang diajukan oleh pasangan calon.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Beltim, Leny Septriani, menambahkan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh proses pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi secara transparan sesuai dengan ketentuan.

"Kami yakin bahwa seluruh tahapan telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Kami tetap menghormati hak setiap pihak untuk mengajukan permohonan ke MK," jelas Leny.

Dari hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten, pasangan Kamarudin Muten - Khairil Anwar unggul dengan perolehan 44.949 suara, sementara Burhanudin - Ali Reza Mahendra hanya mendapatkan 23.301 suara.

Total surat suara yang digunakan tercatat sebanyak 71.770, dengan rincian suara sah 68.250 dan suara tidak sah 3.520.

Kamarudin Muten merupakan anggota DPRD Belitung Timur terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 dari PDI Perjuangan.

Ia kemudian mundur dari kursi dewan untuk maju dalam pilkada dengan menggandeng Khairil Anwar, yang merupakan wakil bupati incumbent.

Pasangan ini diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PKB, Perindo, dan PPP.

Sementara itu, Burhanudin, yang merupakan petahana bupati, maju untuk periode kedua dengan menggandeng putra Menteri Yusril Ihza Mahendra, Ali Reza Mahendra, dan diusung oleh koalisi PBB, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.

Hari Hak Asasi Sedunia atau Hari HAM Sedunia akan diperingati pada tanggal 10 Desember 2024. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day adalah dalam rangka memperingati diadopsinya DUHAM oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sejak itu, setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Sedunia.

Peringatan tahunan Hari HAM Sedunia secara internasional diselenggarakan oleh PBB dengan mengusung tema yang berbeda-beda tiap tahunnya. Sementara di Indonesia, peringatannya disleenggarakan oleh pemeirntah melalui Kementerian HAM Republik Indonesia.

Tahun ini, baik PBB maupun Kementerian HAM RI telah merilis tema besar untuk peringatan Hari HAM Sedunia 2024. Berikut ini informasinya:

Tema Hari HAM Sedunia 2024 oleh PBB

Seperti dilansir PBB, peringatan Human Rights Day atau Hari HAM Sedunia 2024 mengusung tema "Our Rights, Our Future, Right Now". Di bawah tema ini, kampanye Hak Asasi Manusia PBB tahun ini berfokus pada bagaimana hak asasi manusia merupakan jalan menuju solusi, karena hak asasi manusia memainkan peran penting sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif untuk kebaikan, terutama di masa krisis.

Hari HAM Sedunia 2024 (Foto: Dok. PBB)

Lebih jauh lagi, menurut PBB, hak asasi manusia bukan hanya gagasan abstrak. Hak asasi manusia menawarkan norma-norma konkret, hukum, dan kerangka kerja penting yang melindungi dari penyalahgunaan, pelanggaran, dan bahaya lainnya, memastikan semua orang, di mana pun, dapat hidup secara bermartabat dan terhormat.

Hak asasi manusia, kata PBB, adalah kekuatan yang sangat besar untuk kebaikan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan hanya tentang mengatasi ketidakadilan yang terjadi saat ini, tetapi juga tentang mendorong perubahan sosial yang signifikan dengan membentuk kembali masyarakat yang tidak adil dan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Tema Hari HAM Sedunia ke-76 di Indonesia

Seperti dilansir Kementerian HAM RI, peringatan Hari HAM Sedunia 2024 di Indonesia mengusung tema "Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045". Tema ini bukan hanya sekedar semboyan tetapi sebuah refleksi cita-cita besar sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman.

Hari HAM Sedunia 2024 (Foto: Dok. Kementerian HAM)

Dengan mengusung tema tersebut, Kementerian HAM RI mengajak semua pihak untuk bersama-sama melangkah menuju masa depan yang cerah dan melaksanakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Pada akhirnya, semua pihak bertanggung jawab atas terciptanya Indonesia yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.

Selain itu, menurut Kementerian HAM RI, tema ini bukan hanya sekedar semboyan tetapi sebuah refleksi cita-cita besar sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman. Indonesia yang diimpikan di tahun 2045 saat 100 tahun kemerdekaan adalah sebuah negara yang damai dan inklusif dimana setiap warga negara hidup dalam harmoni, saling menghargai dan memperoleh hak asasi yang dijamin oleh negara.

Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar," kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin diskusi di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun suara negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Mantan wakil rakyat ini lantas memberi contoh kasus narapidana hukuman mati asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.

"Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan baru bagi situasi hak asasi manusia dan kebijakan HAM di Indonesia," kata aktivis hak asasi manusia itu.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.

Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR RI menggelar Forum Keprotokolan 2024 untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme antar protokol kementerian dan lembaga. Acara ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan sinergi dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.

Acara tersebut digelar acara Forum Keprotokolan yang dilaksanakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/12).

Mengusung tema 'Protokol Sebagai Representasi Kehormatan Institusi', acara ini resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono.

Hentoro menyampaikan tujuan Forum Keprotokolan adalah untuk meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi antar Protokol Kementerian, Non Kementerian, dan Lembaga Negara.

"Forum protokol juga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik terkait keprotokolan. Protokol sendiri adalah merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata kehidupan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Ia menekankan seorang protokol harus tanggap, responsif, antisipatif, inovatif, dan terampil dalam menjalankan tugas serta membina hubungan. Hentoro berharap Forum Keprotokolan ini dapat meningkatkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga.

Hadir dalam kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini, sekitar 80 perwakilan Protokol dari Kementrian/Lembaga. Antara lain, Plt. Kepala Biro (Kabiro) Sekretariat Negara Muhammad Saiful sebagai narasumber, Kabiro Setpim Setjen MPR RI Agus Subagyo.

Lebih lanjut, Kabiro Protokol dan Pengamanan Pimpinan Kemenko Polkam Brigjen TNI Arif Hartoto dan Kabiro Protokol dan TU Kemeninves dan Hilirisasi BKPM.

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, melakukan perekaman data biometrik paspor ke pulau terluar, Pulau Serasan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Hendra Nofiardi dikonfirmasi dari Natuna, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut guna menjawab keresahan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Natuna.

Inovasi itu, lanjut dia, diberi nama Pelita Natuna atau pelayanan imigrasi antarpulau di Kabupaten Natuna.

"Pelita Natuna menjadi semangat baru Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai dalam melayani Permohonan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)," ujar dia.

Dikatakan pula bahwa inovasi itu baru diterapkan pada 2024 dan dimulai pada bulan November untuk tiga kecamatan, yakni Pulau Serasan Kecamatan Serasan, Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, dan Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan kembali pada bulan Desember di lokasi yang sama, kemudian pada tahun 2025 akan diagendakan setiap bulan.

Hendra menambahkan bahwa inovasi itu guna menjawab tantangan sebab Natuna merupakan daerah kepulauan, tempat ini terdapat beberapa wilayah yang terpisah oleh lautan.

Beberapa kendala tersebut, kata dia, adalah belum optimalnya pelayanan paspor untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, ditambah lagi masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya memiliki paspor atau dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan keluar negeri atau menyeberang ke perbatasan.

"Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan untuk meningkatkan pelayanan," ucap dia.

Di samping membuka layanan paspor, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya paspor kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat membuat paspor.

"Kegiatan jemput bola pembuatan paspor ini dalam rangka meningkatkan kepemilikan paspor masyarakat di Kabupaten Natuna," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa program tersebut akan berdampak positif pada masyarakat, yakni bisa menekan biaya dan waktu, sebab masyarakat tidak perlu ke ibu kota kabupaten.

"Optimalisasi pelayanan paspor dengan program Pelayanan Imigrasi Antar-Pulau (Pelita) Natuna ini diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat perbatasan dan mengoptimalkan kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai," kata dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JOMBANG, KOMPAS.com - Fenomena hukum buzzer atau pendengung menjadi salah satu topik utama dalam Bahtsul Masail yang berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kegiatan ini dihadiri para ulama dan santri dari berbagai pesantren yang tergabung dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) di wilayah Jawa dan Madura.

Bahtsul Masail adalah forum kajian yang diikuti oleh para ahli keilmuan Islam, khususnya fikih, yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Forum ini dikenal sebagai wadah untuk membahas berbagai persoalan keagamaan yang belum memiliki hukum jelas atau belum dibahas oleh ulama sebelumnya.

Ketua FMPP, Adibus Sholeh Anwar atau Gus Adib, menyatakan, pada kesempatan kali ini, Bahtsul Masail membahas berbagai isu kekinian, termasuk fenomena pernikahan artis.

Salah satu contoh yang diangkat adalah pernikahan antara Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri, pemain bola nasional.

Selain pernikahan artis, kajian yang berlangsung dari Sabtu (7/12/2024) hingga Minggu (8/12/2024) ini juga membahas hukum mahar masjid dan hukum menjadi buzzer dalam konteks hukum Islam atau fikih.

"Salah satu yang kita bahas adalah masalah buzzer. Ini menunjukkan bahwa Bahtsul Masail selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman," ujar Gus Adib dalam sambutannya saat pembukaan acara.

Gus Adib menjelaskan, kajian tentang buzzer berangkat dari fenomena pekerjaan buzzer yang sering kali menyuarakan opini yang menguntungkan kliennya dan menyebarkan isu-isu yang belum tentu benar.

Fokus kajian kali ini adalah hukum menjadi buzzer, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari isu-isu yang disampaikan, serta hukum terkait bayaran buzzer.

"Diharapkan hasil Bahtsul Masail bisa menjadi solusi di masyarakat,” tambah dia.

Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Muhammad Wafiyul Ahdi, juga menekankan pentingnya memperkuat tradisi kajian keilmuan di lingkungan pesantren, terutama menjelang usia dua abad Pesantren Tambakberas.

"Tradisi kajian turats harus semakin dikuatkan, meskipun usia pesantren kita sudah mencapai dua abad dan akan memasuki abad ketiga," ujar Gus Wafi.

Dia berharap, kegiatan ini dapat memberikan solusi hukum Islam yang relevan bagi masyarakat.

"Semoga hasil dari Bahtsul Masail ini memberikan dampak positif dan menjadi salah satu solusi bagi problem hukum Islam di tengah masyarakat," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada gugatan dari 01 ke MK maka kami hormati dan persilakan karena sesuai dengan konstitusional. Dan kami dari 03 sudah mempersiapkan tim hukum," ujar juru bicara tim Pramono-Rano, Iwan Tarigan, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Iwan menegaskan, kubunya tidak khawatir dengan hasil Pilkada karena yakin telah menang secara etis dan tanpa kecurangan.

"Kami tidak khawatir karena kami sudah melaksanakan cara-cara pemenangan Pilkada dengan cara yang beretika dan jauh dari perbuatan curang sehingga kami sangat percaya diri bahwa apabila ada gugatan ke MK maka kami pihak yang akan dimenangkan," imbuhnya.

Iwan juga menilai tuduhan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono (Rido) tidak masuk akal. Ia menyoroti dukungan partai yang jauh berbeda antara kedua paslon.

"Pramono-Rano hanya didukung 3 partai dan RK didukung 16 partai. Kami bukan dari partai penguasa sehingga sulit diterima akal sehat bahwa kami punya kemampuan melakukan kecurangan dalam pemilu," lanjutnya.

Ia menganggap tuduhan dari kubu 01 menunjukkan sikap tidak ksatria dalam menerima kekalahan.

Sementara itu, tim hukum Rido berencana mengajukan gugatan ke MK terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan.

"Kami sedang mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan KPUD Jakarta serta jajarannya," ujar Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Gugatan tersebut meliputi beberapa dugaan pelanggaran. Termasuk, tidak adanya distribusi formulir C6 kepada sebagian masyarakat, tidak ada tindak lanjut soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti, serta dugaan politik uang.

"Kami mendapati temuan di Pinang Ranti, yang seharusnya direkomendasikan untuk PSU, tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Bawaslu," kata Muslim.

Ia juga menambahkan ada masalah terkait pemberitahuan formulir C6 dan praktik politik uang.

"Dengan adanya temuan tersebut, kami merasa perlu untuk segera membawa kasus ini ke MK agar proses Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Sesuai aturan, gugatan ke MK dapat diajukan dalam tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD.