REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Puluhan ribu orang yang ditahan di penjara Suriah telah dibebaskan. Pembebasan para tahanan dilakukan di tengah gerak pemberontakan yang sukses Presiden al-Assad. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press.

Di antara mereka yang dibebaskan ketika pasukan pemberontak menguasai wilayah tersebut adalah tahanan Bashar Barhoum. Ia merupakan seorang penulis berusia 63 tahun yang dijadwalkan dieksekusi pada Ahad.

Sebaliknya, tulis Associates Press, dia berjalan menuju sinar matahari Damaskus. “Saya belum pernah melihat matahari sampai hari ini,” katanya setelah berjalan dengan rasa tidak percaya melalui jalan-jalan di Damaskus.

“Alih-alih mati besok, syukurlah, Dia memberi saya kesempatan hidup baru.”

Video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan puluhan tahanan berlarian merayakan setelah pemberontak membebaskan mereka, beberapa bertelanjang kaki dan lainnya mengenakan pakaian minim.

Salah satu dari mereka berteriak kegirangan setelah mengetahui pemerintah telah jatuh. Penjara-penjara di Suriah terkenal karena kondisinya yang keras. Penyiksaan bersifat sistematis, kata kelompok hak asasi manusia, pelapor pelanggaran, dan mantan tahanan.

Eksekusi rahasia telah dilaporkan di lebih dari dua lusin fasilitas yang dijalankan oleh intelijen Suriah, serta di lokasi lain.

Penjara Sednaya terkenal di Suriah

Ketika rezim brutal Bashar al-Assad jatuh, pintu-pintu penjara terkenal di negara itu telah dibuka, termasuk penjara Sednaya, sebuah fasilitas yang digambarkan sebagai 'rumah jagal manusia'.

Para tahanan di seluruh negeri yang kebingungan dan gembira, telah keluar dari sel mereka. Namun tidak jelas apakah semua tahanan bebas.

Sejak awal krisis di Suriah pada tahun 2011, penjara Sednaya, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari ibu kota, telah menjadi tujuan akhir baik bagi penentang pemerintah secara damai maupun personel militer yang dicurigai menentang rezim.

Pada Senin, pasukan pertahanan sipil White Helm Suriah mengatakan mereka sedang menyelidiki klaim adanya 'sel bawah tanah yang tersembunyi' di penjara tersebut. Menurut laporan dari para penyintas, penjara itu kemungkinan menahan lebih banyak tahanan.

White Helm mengatakan mereka telah mengerahkan lima tim darurat khusus, yang terdiri dari unit pencarian dan penyelamatan, spesialis pemecah dinding, kru pembuka pintu besi, unit anjing terlatih, dan petugas medis. Demikian kata kelompok itu dalam sebuah posting di X.

Jakarta (ANTARA) - Tim hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono melakukan konsultasi terkait gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

"Alhamdulillah, tadi kami sudah berkonsultasi kepada MK berkaitan dengan jangka waktunya. Selanjutnya, kami juga berkonsultasi berkaitan dengan (alat) bukti yang bisa kami siapkan," kata perwakilan tim hukum RK-Suswono, Faizal Hafied, usai konsultasi di Gedung I MK, Jakarta, Senin.

Faizal mengatakan tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dinamakan RIDO itu sedang menyusun berkas permohonan dan persiapan tim hukum RIDO telah mencapai 97 persen.

Namun, ia belum memastikan jadwal tim hukum akan mendaftarkan permohonan ke MK. Batas waktu pendaftaran ialah tiga hari kerja sejak KPU DKI Jakarta menetapkan hasil pilkada, yakni paling lambat pada Rabu (11/12).

"Persiapan sudah 97 persen. Jadi, kita tinggal tunggu arahan dari Ketua Tim Sukses (Ahmad Riza Patria), kapan kita memasukkan permohonan ini dan juga finalisasi untuk persiapan lain-lainnya," ujarnya.

Tim hukum RIDO akan menggugat hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 yang ditetapkan KPU. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno, selaku pemenang pilkada, akan menjadi pihak terkait.

"Dua pihak ini merupakan pihak yang akan ada dalam permohonan tersebut," ucapnya.

Faizal menambahkan bahwa dalam persidangan nanti, tim hukum RIDO akan mengungkap fakta yang belum pernah diketahui sebelumnya.

"Nanti akan kami hadirkan saksi-saksi yang luar biasa, data-data yang dahsyat yang mungkin rekan-rekan belum ketahui. Data-data pada Pilkada DKI Jakarta ini akan kami sampaikan pada saatnya. Jadi, kami mohon ditunggu sedang kita siapkan sebaik mungkin," tuturnya.

Sebelumnya, Minggu (8/12), KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kuasa hukum pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono berencana menggugat KPUD Jakarta ke Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pilkada tahun 2024.

Komisioner KPUD Jakarta, Fahmi Zikrillah mengaku saat ini timnya tengah mempelajari apa saja yang menjadi obyek sengketa dari pasangan calon yang mengajukan gugatan.Namun hingga saat ini, KPUD Jakarta belum menunjuk kuasa hukum yang akan mewakili instansinya untuk menghadapi sidang sengketa mendatang.

Terkait rendahnya partisipasi publik di Pilkada Jakarta yang disebut kuasa hukum RIDO akan menjadi salah satu materi gugatan, KPUD Jakarta menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai apakah hal tersebut dapat diperselisihkan dalam persidangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi melakukan 29 pembunuhan di luar hukum dalam rentetan 116 kasus kekerasan yang melibatkan Korps Bhayangkara sepanjang 2024, berdasarkan pemantauan Amnesty International Indonesia pada kurun Januari-November.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memaparkan bahwa total 31 korban meninggal dunia dalam 29 kasus pembunuhan di luar hukum yang tersebar di Papua (5), Sumatera Utara (4), Riau (3), Sumatera Selatan (2), Banten (2), dan Aceh (2) itu.

"Di Papua, kita sering mendapat pembenaran bahwa polisi atau tentara sedang berhadapan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat," ujar Usman dalam jumpa pers, Senin (9/12/2024).

"Tetapi, banyak kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian atau TNI tidak dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, melainkan warga sipil biasa yang menjadi sasaran perilaku brutal aparat keamanan," lanjutnya.

Sebagai contoh, pada Januari 2024, polisi menembak warga sipil berinisial YS (40) sampai tewas di Intan Jaya, Papua Tengah.

Lalu, pada Agustus lalu, seorang anggota Brimob Pos Seklai Dekai Yahukimo, Papua Pegunungan, bahkan menembak TS (22), seorang staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat yang hendak pulang ke rumahnya dengan menunggangi motor.

Aksi pembunuhan di luar hukum ini juga kerap dilakukan secara kejam.

Usman memberi contoh, di Batu Badak, Lampung Timur, Maret lalu, polisi menembak perut pria berinisial R (34) di depan keluarganya hingga tewas, kemudian menyeret jenazah korban masuk ke mobil.

Di luar itu, masih ada 26 kasus penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilakukan polisi selama 2024 dengan total 39 korban di 18 provinsi.

Pada 9 Juni silam, misalnya, atas dalih menertibkan tawuran, polisi menangkap AM (13), lima anak, dua dewasa lalu menyiksa mereka.

AM tewas di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan luka lebam di tubuhnya dan luka di kepalanya

Pada 27 Oktober, aparat mengeroyok warga berinisial WTM di Cilegon, Banten hingga tewas karena tidak terima ditegur korban saat aparat tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras.

"Ini seperti juga laporan Komnas HAM, laporan Kontras dan mungkin laporan lainnya, memperlihatkan polisi menjadi pelaku penyiksaan dan kekerasan terbanyak, mulai dari penyiksaan terhadap warga yang memprotes sengketa lahan sampai warga yang sedang menyampaikan haknya," kata Usman.

Polisi, menurut pemantauan Amnesty sepanjang 2024, juga terlibat dalam 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, 21 penangkapan sewenang-wenang, 7 penggunaan gas air mata tak sesuai prosedur, 3 penahanan inkominikado, 1 penghilangan sementara, dan 1 pembubaran diskusi.

Usman menegaskan, angka-angka ini menunjukkan bahwa semua tindakan kekerasan ini bukan berasal dari tindakan oknum polisi yang berbuat menyimpang, tetapi memang mencerminkan pola kebijakan represif Korps Bhayangkara.

Hal ini terus berulang karena tidak pernah ada evaluasi menyeluruh, terlebih di level pemberi komando, karena tindakan-tindakan yang jelas menyalahi kode etik aparat penegak hukum justru dibenarkan.

"Peristiwa-peristiwa (kekerasan) yang ada di lapangan yang tadi kita lihat bukanlah aparat polisi melakukan tindakan sendiri-sendiri, atau aparat melakukan tindakan melanggar perintah atasannya, melainkan sebuah kebijakan kepolisian. Police policy," ujar Usman.

Jakarta: Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk segera mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Supratman, saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

Supratmanmenjelaskan saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU.
“Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujarnya.

Menurut Supratman, layanan berbasis elektronik ini selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU,” jelasnya.

Terkait perijinan badan usaha, kata Agtas, pihaknya melalui Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dimana akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkonek," kata dia.

Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan Warga Negara Asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya.

"Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo, menyatakan sepanjang tahun 2024 Ditjen AHU telah mencatat berbagai pencapaian strategis baik di tingkat internasional maupun regional.

"Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo.

Tidak hanya itu, Widodo menambahkan, Ditjen AHU telah berperan dalam naturalisasi sejumlah atlet sepak bola yang diharapkan memperkuat Timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari USD 6,1 juta dan GBP 662.500 dari Hong Kong dan Jersey.

"Pada aspek inovasi, Ditjen AHU baru-baru ini meluncurkan layanan pencatatan kewirausahaan sosial berbasis SDGs melalui AHU Online, mendorong perusahaan untuk mendukung tujuan sosial yang berkelanjutan," ungkap Widodo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA - Hari HAM Sedunia jatuh pada 10 Desember 2024 atau besok. Gerakan aksi memperingati Hari HAM Sedunia rawan ditunggangi penumpang gelap.

Gerakan tersebut berpotensi ditunggangi pihak tertentu yang akan mendeskreditkan institusi Polri. "Saya mencium aroma tak sedap. Ada pihak-pihak yang menunggangi isu tersebut untuk mendeskreditkan Polri. Apalagi saat ini berembus kencang wacana agar Polri dikembalikan ke TNI atau di bawah Kemendagri," ujar Peneliti CIE Muhammad Chaerul, Senin (9/12/2024).

Dia melihat tuntutan yang bakal disampaikan oleh beberapa kelompok menyinggung soal tingkah oknum polisi yang saat ini mendapatkan sorotan publik.

"Sengaja ini digoreng agar penumpang gelapnya memanfaatkan isu tersebut untuk memuaskan tujuannya agar Polri di bawah TNI atau Kemendagri. Ujung-ujungnya arahnya ke situ," katanya.

Meski demikian, dia meyakini masyarakat sudah cerdas dan pandai memilah antara isu tersebut ditunggangi atau murni.

"Kasus yang sekarang terjadi pada polisi juga sudah ditangani dengan baik dan diusut secara tuntas, transparan dan masyarakat bisa melakukan kritikan secara langsung,? ucapnya.

Dia menilai Polri saat ini masih memperlihatkan sikap tegas kepada anggota kepolisian yang terlibat masalah.

"Justru ini membuktikan betapa kinerja Kapolri bagus sekali. Kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi langsung ditindak cepat. Nggak ada yang ditutup-tutupi justru ini bentuk nyata transformasi Polri yang dekat dengan rakyat," ujar Chaerul.

Jakarta (ANTARA) - The Indonesian government, through the National Counter Terrorism Agency (BNPT), and Slovakia are strengthening bilateral cooperation in countering terrorism, especially at the national, regional, and global levels.

According to a statement from BNPT on Monday, in strengthening the cooperation, Deputy for International Cooperation of BNPT Andhika Chrisnayudhanto advised that both countries should focus on protecting children who are victims of terrorism.

"We also focus on protecting children exposed to conflict, such as the RD case in Slovakia," Chrisnayudhanto remarked.

The deputy emphasized that children are victims of terrorism, not its perpetrators, and expressed hope that this matter would gain international attention.

Chrisnayudhanto also highlighted the increasingly complex global challenges in combating terrorism, where women and children are now not only victims but also perpetrators.

"Although countermeasures have shown positive results, the threat remains, especially with the involvement of women and children in terrorist activities, both as victims and perpetrators," he remarked.

Meanwhile, Senior Specialist Referent from the Slovakia Police Anti-Terrorism Center Major Martin Baran explained that his country faces challenges in combating terrorism, especially from individuals who radicalize themselves and refugees returning from conflict zones.

To that end, his side prioritizes monitoring online radicalization through sophisticated technology as well as strengthening border control and intelligence sharing.

"This is very important in preventing extremism and supporting deradicalization efforts," he affirmed.

BNPT and Slovakia hope to create a more comprehensive standard for handling terrorism, from prevention to victim rehabilitation.

Further meetings are planned to discuss the implementation of the agreed agenda and review the success of ongoing programs.

Since establishing close cooperation in 2019, Indonesia and Slovakia continued to demonstrate a high level of commitment to dealing with the threat of global terrorism.

The two countries agreed to share experiences and strategies, including in child protection and strengthening the deradicalization system. The collaboration is expected to become a model for productive bilateral cooperation at the international level.

Seorang lurah yang dulu catatannya tidak baik, punya KDRT dan sebagainya, bahkan istrinya tidak aktif, enggak usah jadi lurah

Jakarta (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan tak akan mempromosikan lurah ke jabatan yang lebih tinggi apabila masih memiliki sangkutan di bidang hukum seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lainnya.

"Bila mana ada catatan hukuman disiplin, ke depan kami akan melihat kalau memang track offrecord-nya (rekam jejak) masalah hukum disiplinnya belum selesai dan belum bersih, tidak bisa dipromosikan," ujar Kepala BKD DKI Chaidir dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Senin.

Chaidir mengatakan BKD DKI lebih selektif dalam mempromosikan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama lurah dan camat di lingkungan Pemprov DKI.

"Nanti saya akan lebih selektif. Seorang lurah yang dulu catatannya tidak baik, punya KDRT dan sebagainya, bahkan istrinya tidak aktif, enggak usah jadi lurah. Lurah itu ujung tombaknya Gubernur," kata dia.

Ini merupakan tanggapan BKD DKI atas pernyataan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawati yang menemukan ada satu lurah dengan riwayat KDRT dapat dilantik kembali untuk jabatan serupa.

Dia kemudian meminta BKD DKI untuk memastikan agar hal demikian tak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ini mohon ke depannya jangan sampai hal ini terjadi lagi karena kalau sudah KDRT, sangat luar biasa. Juga dulu pernah ada lurah yang pernah OTT (terkena operasi tangkap tangan), nah sekarang jadi lurah lagi," ujar Inad.

Dia kemudian menambahkan perlunya bertanya terkait kesiapan istri calon lurah mengemban tugas sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), saat mempertimbangkan untuk mempromosikan seorang calon lurah.

Ini karena dia menemukan banyaknya keluhan terkait istri lurah yang tidak menjalankan tugasnya akibat bekerja.

"Jadi banyak keluhan. Ini juga mungkin menjadi pertimbangan saat camat dan lurah mau dipromosikan, istrinya juga ditanya," ujar Inad.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) merupakan upaya terbaik dalam penegakan hukum kasus korupsi.

Hal itu disampaikan Novel di tengah-tengah acara Peluncuran Buku Pendidikan Antikorupsi dan Pengenalan Kortastipidkor Polri dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 di Gedung PTIK Polri, Jakarta, Senin.

“Bicara terkait dengan masalah pemberantasan korupsi tidak hanya pencegahan, tapi juga ada penindakan. Kalau pencegahan berjalan, penindakannya nggak berjalan, juga nggak bisa. Kalau kita lihat dalam penindakan, sejauh ini upaya untuk OTT itu adalah yang terbaik,” ucapnya.

Mantan penyidik KPK itu mengatakan, melalui OTT, penyidik bisa mendapatkan bukti secara objektif dan secara langsung. Terlebih, pelaku yang tertangkap dalam OTT tidak dapat mengelak atas perbuatannya.

Selain itu, ia menilai bahwa OTT bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus besar. Ia mengungkapkan, pelaku korupsi tidak hanya sekali saja melakukan tindakan tersebut. Apabila dilaksanakan OTT, maka penyidik bisa dengan segera mengungkap kasus-kasus lainnya.

Lebih lanjut, dari sisi keuntungan bagi negara, OTT juga mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar.

“Artinya, upaya untuk mengungkap kasus korupsi dengan konsisten dengan objektif dan jujur ini menjadi hal penting dan itu akan berdampak besar dalam upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi,” ujarnya.

Dikatakan pula oleh Novel bahwa dalam upaya penegakan hukum melalui OTT ini diperlukan sinergisitas dari para aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Upaya memberantas korupsi ini bukan tugas dari satu sisi saja, tapi tugas negara dan semuanya harus berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan lebih baik,” kata dia.

Diketahui, peringatan Hakordia digelar setiap tanggal 9 Desember. Acara puncak Hakordia tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9–10 Desember 2024 dengan mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum tersangka berinisial RA yang diduga membuka praktik kecantikan ilegal, Raden Ariya menduga kasus ini terjadi karena adanya persaingan bisnis.

"Kalau kita lihat sih murni ada dugaan persaingan bisnis karena ini sifatnya laporan informasi masyarakat bukan serta merta ada korban yang merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin.

Raden juga menambahkan jika ada korban kemudian melaporkan ke Kepolisian. Hal itu baru bisa disebut metode perawatan kecantikan yang dilakukan itu tidak sesuai atau menimbulkan korban.

"Itu baru dugaan kita saja, masih kita dalami terkait yang mencoba menjadi kompetitor bisnis, " katanya.

Raden menjelaskan dugaan tersebut karena adanya sejumlah buzzer yang mendukung bahwa RA segera ditangkap Kepolisian.

"Mungkin dengan dia punya metode perawatan itu menurunkan bisnis dari pada kompetitor yang lain apalagi dia mengatasnamakan dokter tapi dia tidak bisa melakukan metode yang dilakukan oleh RA, " katanya.

Selain itu menurut Raden, kliennya tidak salah karena dia juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengantongi sertifikat.

"Sebenarnya sudut pandang saya beliau tidak salah salah sekali karena beliau mengikuti banyak pelatihan, ada 33 sertifikat dan obat-obatan juga banyak yang terdaftar di BPOM juga, " jelasnya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktik terapi kecantikan ilegal di Jakarta Selatan dengan modus bisa menghilangkan bopeng pada wajah.

"Tersangka berinisial RA dan DNJ dengan sengaja membuka jasa bisa menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara di gosok dengan alat GTS Roller yang dimana tersangka mengaku memiliki kompeten yang sah dengan didukung oleh sertifikat pelatihan yang dia miliki, " kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal bahwa alat Derma Roller dan cream anastesi juga tidak memiliki izin edar, kemudian RA bukan seorang dokter dan DNJ juga bukan seorang tenaga medis.

"Diduga RA dan DNJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, " ucap Wira.

Keduanya dijerat dengan pasal 435 Jo. pasal 138 ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau pasal 439 Jo. pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengungkapkan Corporate University dapat menjadi motor reformasi birokrasi.

"Saya berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung reformasi birokrasi dengan memastikan Corporate University dan Smart ASN menjadi motor reformasi birokrasi yang menciptakan organisasi efisien, lincah, dan berorientasi hasil guna mempercepat pelayanan publik dan pembangunan," ujar Purwadi dalam peluncuran Corporate University dan SMART ASN Kementerian PU di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, ASN menjadi penggerak utama dalam rangka menggerakkan birokrasi khususnya dalam pelayanan publik.

Tentunya SDM ASN ini sangat penting karena sebagai penggerak nantinya diharapkan ASN dengan kemampuan dan kompetensinya serta didukung dengan teknologi yang pada saat ini Karya Layanan Online PU (Klop) Kementerian PU itu digaungkan sehingga nantinya membangun membangun proses organisasi pembelajaran sepanjang masa di setiap tempat, setiap waktu bisa belajar di mana saja dan kapan saja.

Dengan demikian, nantinya peningkatan SDM bagi ASN yang berupa smart class ini nantinya akan membangun ASN yang lebih baik dan berkualitas yang nantinya membawa ASN ini bisa mengawal pembangunan nasional yang lebih baik.

Kemudian didukung dengan teknologi-teknologi yang sudah ditetapkan dan disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan layanan publik, reformasi birokrasi, sumber daya manusianya yang nantinya akan lebih kompeten.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa PU Corporate University (Corpu) sebagai landasan strategis untuk menciptakan birokrasi modern yang tangguh dan adaptif, demi mewujudkan visi besar Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.

"Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU," ujar Diana.

Hal ini sangat penting sekali mengingat Kementerian PU memiliki banyak pekerjaan banyak dan bersinggungan dengan teknologi, harus bekerja sama dan sebagainya.

"Saya sangat bersyukur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU sudah memiliki PU Corpu dan juga harus mendukung ASN yang smart sehingga ini bisa mendukung seluruh pekerjaan yang tentunya mendukung juga Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Diana.

Sebagai informasi, PU Corpu telah diinisiasi sejak tahun 2022, dan telah meraih nilai Readiness sebesar 3.290 dari 3.500 berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan predikat advance.

PU Corpu didukung platform pembelajaran terintegrasi hasil kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PU dan
K/L terkait, yang saat ini telah dilengkapi 300 buah modul e-learning, dan 6.947 aset pengetahuan/intelektual yang dapat diakses seluruh pegawai PU.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024