Jakara: Penjara Sednaya, yang terletak sekitar 30 km di utara Damaskus, Suriah, telah menjadi simbol kengerian di bawah rezim Bashar al-Assad.

Dijuluki sebagai "rumah jagal manusia" oleh Amnesty International pada 2017, tempat ini telah menjadi saksi berbagai tindakan keji yang melibatkan penyiksaan, kelaparan, eksekusi massal, hingga pemerkosaan sistematis.

Latar Belakang Penjara Sednaya

Penjara ini terdiri dari dua bangunan utama: bangunan "merah" yang sebagian besar dihuni oleh tahanan sipil, dan bangunan "putih" yang menahan petugas militer atau tentara yang dianggap berkhianat.

Terdapat pula ruangan eksekusi yang menghubungkan bagian-bagian penjara ini dengan sistem bawah tanah yang dikenal sebagai "Sayap Merah," tempat para tahanan mengalami penyiksaan paling brutal.
Sednaya mulai menjadi terkenal karena kebrutalannya setelah kerusuhan oleh para tahanan pada tahun 2008. Dengan kapasitas antara 10.000 hingga 20.000 tahanan, penjara ini menjadi tempat terakhir bagi mereka yang dianggap sebagai musuh negara.

Tidak hanya para aktivis damai, tetapi juga anggota militer yang dicurigai melawan rezim, dikirim ke sini. Banyak tahanan tiba di Sednaya setelah menjalani persidangan rahasia yang tidak adil atau bahkan tanpa proses hukum sama sekali.

Amnesty International mengungkapkan bahwa hingga 13.000 tahanan dieksekusi di penjara ini antara Maret 2011 hingga Desember 2015. Eksekusi dilakukan secara massal melalui metode gantung, seringkali tanpa adanya proses hukum yang layak.

Kondisi Tidak Manusiawi

Penjara Sednaya tidak seperti fasilitas tahanan lainnya. Menurut laporan Amnesty International, para tahanan di sini tidak diberi makanan dan air selama berhari-hari, dan mereka dipaksa hidup dalam keheningan mutlak di bawah ancaman penyiksaan lebih lanjut. Bahkan, kunjungan keluarga sering kali menjadi pemicu untuk penyiksaan tambahan.

Tidak hanya itu, laporan juga mencatat adanya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang mengerikan.

"Mereka dipaksa untuk menanggalkan pakaian, saling menyentuh di tempat yang sensitif, dan bahkan saling memperkosa. Saya hanya mengalami ini satu kali, tetapi saya mendengar kejadian seperti ini sangat sering terjadi," ucap Hassan kepada Amnesty Internasional.

Kekerasan seksual ini tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga oleh pria dan anak-anak, menjadikannya salah satu kejahatan paling keji di tempat ini.

Selain kekerasan seksual, tahanan juga menghadapi situasi di mana mereka dipaksa untuk memilih antara membunuh rekan atau kerabat mereka sendiri atau dibunuh.

Omar al-Shogre, yang pernah dipenjara di Sednaya selama 10 bulan, mengungkapkan bahwa para penjaga sering kali memberikan pisau atau tali kepada tahanan dan memaksa mereka untuk membuat pilihan yang mengerikan tersebut.

"Dalam banyak kasus, mereka yang menolak akan disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh," ujar Omar kepada NPR, 2017.

al-Shogre mengingat penjara tempat dia sebelumnya ditahan dan membandingkannya dengan Sednaya.

"Penjara itu, disebut [Cabang] 215, adalah mimpi buruk yang melampaui imajinasi siapa pun. Ada cacing yang memakan daging manusia. Ada orang-orang yang saling memakan satu sama lain di dalam penjara. Penyakit merajalela tanpa henti. Orang-orang terus-menerus kehausan dan kelaparan. Namun, sekarang jika dibandingkan, 215 terasa seperti surga dibandingkan dengan Sednaya," ucap Omar.

Akhir Era Assad dan Pembebasan Tahanan

Pada Desember 2024, ketika pasukan pemberontak berhasil menggulingkan Assad, ribuan tahanan dibebaskan dari berbagai penjara, termasuk Sednaya. Video yang beredar menunjukkan suasana haru dan ketidakpercayaan para tahanan yang akhirnya bisa keluar.

Dalam rekaman tersebut, terlihat perempuan dan anak-anak berjalan keluar dari sel-sel bawah tanah yang pengap dan nyaris tanpa udara.

Omar al-Shogre, berbicara tentang kengerian yang dialaminya:

“Mereka memaksa sepupuku, yang sangat aku cintai, untuk menyiksaku, dan memaksaku menyiksanya. Jika kami menolak, kami berdua akan dieksekusi,” ucap Shogre kepada BBC, 9 Desember 2024.

Seorang penyintas lainnya, Safi al-Yassin, menggambarkan bagaimana dia melihat seorang pria tua yang berlumuran darah sebelum akhirnya meninggal.

"Pemandangan itu tidak bisa hilang dari ingatanku, bahkan hingga ajal menjemput," kata Safi kepada Al-Jazeera, 8 Desember 2024.

Safi sendiri hampir menyelesaikan hukuman 31 tahun atas tuduhan berpartisipasi dalam demonstrasi damai pada awal revolusi Suriah.

Tahanan lain, yang hanya dikenal sebagai Maher, mengungkapkan bahwa setiap menit di dalam penjara terasa seperti mendekati kematian. Dia menyaksikan kekejaman di Mezzeh dan Sednaya, termasuk bertemu seorang kerabat yang kehilangan akal sehat akibat penyiksaan brutal.

“Penyiksaanya begitu kejam hingga bahkan binatang pun tidak akan mampu bertahan,” ucap Maher kepada Al-Jazeera, 8 Desember 2024.

Para penyintas berbicara tentang kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka akhirnya bisa melihat cahaya setelah bertahun-tahun dalam kegelapan. "Kami bersujud kepada Tuhan dalam rasa syukur," ungkap Maher.

Namun, kenangan akan penderitaan di Sednaya tetap hidup di hati para penyintas dan keluarga mereka.

Gambar-gambar tahanan yang dilepaskan dari kegelapan penjara menjadi simbol runtuhnya dinasti Assad, meskipun luka yang ditinggalkan oleh rezim ini mungkin tidak akan pernah sembuh.

Baca Juga:
Ba’athisme, Ideologi Bashar al-Assad sang Mantan Presiden Suriah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh menyeleksi sebanyak 46 calon duta pelajar sadar hukum dari 23 kabupaten kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Wakil Kepala Kejati Aceh Muhibuddin di Banda Aceh, Senin, mengatakan pemilihan duta sadar hukum tersebut merupakan upaya membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar.

"Pemilihan duta pelajar sadar hukum ini merupakan agenda rutin tahunan. Ada sebanyak 46 peserta mengikuti seleksi mereka utusan dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh," kata Muhibuddin menyebutkan.

Seleksi duta pelajar sadar hukum tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024. Peserta merupakan pelajar sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Calon duta pelajar yang mengikuti seleksi tersebut merupakan duta pelajar sadar hukum di tingkat kabupaten kota. Setiap kabupaten kota mengirimkan dua wakil, putra dam putri.

"Pemilihan atau seleksi duta pelajar sadar hukum ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan langkah strategis membangun kesadaran hukum sejak usia dini, terutama di kalangan pelajar," kata Muhibuddin.

Wakil Kepala Kejati Aceh itu menegaskan program duta pelajar sadar hukum tersebut juga bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki benteng moral dan kesadaran hukum yang tinggi.

"Program duta pelajar sadar hukum ini merupakan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh yang berlangsung sejak beberapa tahun. Kami berharap program ini berkesinambungan dalam melahirkan generasi muda Aceh yang sadar hukum," katanya.

Muhibuddin juga mengharapkan duta pelajar sadar hukum yang mengikuti seleksi tersebut menjadi agen perubahan, baik di sekolah maupun lingkungannya, dalam meningkatkan kesadaran hukum, sehingga dapat mencegah tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan lainnya.

"Dengan pemahaman hukum yang mereka miliki, para pelajar tersebut bisa menjadi pelopor sadar hukum di masyarakat serta menjadi teladan bagian teman-temannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta jauh dari persoalan hukum," kata Muhibuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Marthunis mengatakan pemilihan duta pelajar sadar hukum tersebut sudah berlangsung sejak 2016. Program tersebut merupakan upaya menyiapkan pelajar yang memahami dan memiliki pengetahuan hukum yang lebih luas.

"Melalui program ini, diharapkan para pelajar tersebut mampu menyebarkan kesadaran hukum di kalangan teman-temannya dan masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki menjadi inspirasi bagi yang lain dalam melahirkan generasi muda Aceh yang lebih baik," kata Marthunis.

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR), Zainal Abidin Petir, mengungkapkan bahwa korban berinisial A dan keluarganya sempat mengalami ketakutan setelah insiden penembakan yang melibatkan aparat kepolisian.

A, seorang pelajar di SMKN 4 Semarang, merasa tertekan dan menutup diri dari lingkungan sekitar akibat trauma yang dialaminya.

"Jadi begini ya, awalnya korban takut. Ada mobil atau sepeda motor di depan rumahnya saja pun takut, takut sekali sampai neneknya ketika didatangi kami itu kan sampai nutup pintunya saja kenceng sekali. Tapi, sekarang itu malah ngekek-ngekek (tertawa) dengan saya, katanya, Mas Petir kemarin itu saya takut, sekarang enggak," ungkap Zainal, saat ditemui di SMKN 4 Semarang, Senin (9/12/2024).

Setelah mendapatkan dukungan dari Zainal untuk mencari keadilan, kini keluarga A meminta agar Zainal mendampingi A selama proses hukum berlangsung.

"Jadi sekarang sudah yakin bahwa saya akan mendampingi sampai permasalahan ini terkuak, supaya para korban mendapatkan keadilan. Saya yakinkan kepada mereka dan alhamdulillah mereka sekarang sudah terbuka dan alhamdulillah percaya kepada saya," lanjutnya.

A, yang selamat dari penembakan tersebut, juga menjadi saksi atas insiden yang menewaskan temannya, Gamma Riskinata (GR), pada Minggu (24/11/2024) lalu.

A mengalami luka tembakan di bagian dada dalam kejadian tersebut.

Hari ini, Zainal menjemput A di sekolahnya untuk mendampinginya memberikan kesaksian di Polda Jateng.

"A ini mau saya bawa ke sana, karena buliknya itu minta saya untuk mendampingi," tuturnya.

Zainal memastikan bahwa A telah siap untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim untuk mengungkap kasus penembakan tersebut.

Sebagai pendamping hukum, Zainal telah memberikan pemahaman kepada A agar tidak merasa tertekan atau takut saat bersaksi.

"Insya Allah untuk saksi-saksi sudah saya beri pemahaman. Kamu memberikan kesaksian jangan bohong, sampaikan saja apa yang kamu lihat, yang kamu ketahui dan jangan takut, karena ketika takut pasti enggak akan bisa bicara. Enggak usah panik," imbuhnya.

Meskipun Zainal belum menerima permintaan keluarga A untuk melaporkan Aipda Robig Zaenudin ke Polda Jateng, dia mendorong agar pihak kepolisian bertindak objektif sebelum sentimen publik semakin meningkat.

"Belum tahu (lapor atau tidak), tapi mestinya walaupun enggak ada laporan, polisi harus menindaklanjuti ya, karena ini korban di bawah umur, anak-anak loh ini korban. Kalau polisi tidak memperhatikan ini maka nanti justru yang mengadili masyarakat, publik dengan asumsi-asumsi," bebernya.

Zainal, yang juga merupakan kuasa hukum Gamma, menilai bahwa keluarga Gamma masih merasa geram dengan lambatnya proses hukum yang berjalan.

"Nah, ini kalau korban yang meninggal bahasanya itu 'getem-getem' (jengkel), yang baru dilaporkan yang menembak (Robig). Nanti apakah Kapolrestabes akan dilaporkan atau tidak, saya nanti tak koordinasi dulu ya," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Amnesty Intenational Indonesia Usman Hamid meminta agar berbagai desakan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Usman mengatakan bahwa Polri juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan kekuatan maupun senjata api sesuai hukum yang berlaku, termasuk bagi siapa pun yang terlibat pidana melalui sistem peradilan umum berdasarkan bukti yang cukup. Walaupun begitu, penegakan hukum harus tanpa hukuman mati.

"Sehingga (penggunaan kekuatan) hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar diperlukan," kata Usman di Jakarta, Senin.

Ia pun meminta DPR RI menggunakan hak-hak konstitusionalnya berupa hak angket atau interpelasi demi menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi karena masih ada kasus penyalahgunaan kekuatan yang tidak perlu.

"Mendesak DPR RI memanggil Kapolri guna dimintai tanggung jawab atas maraknya kekerasan polisi di masyarakat, khususnya yang merefleksikan pola kebijakan represif, bukan perilaku orang per orang," katanya.

Usman mengatakan bahwa adanya kekerasan terhadap masyarakat oleh aparat adalah lubang hitam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Maraknya kasus kekerasan, menurut dia, juga disebabkan kuatnya persepsi bahwa warga yang mengkritik pemerintah adalah ancaman.

Selain itu, ia juga mendesak kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional HAM agar mengusut secara resmi, menyeluruh, efektif, imparsial, terhadap kasus-kasus kekerasan yang timbul.

"Dan tuntaskan kasus-kasus penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk senjata mematikan," katanya.

Sebelumnya, berbagai pihak mengusulkan agar Polri mengevaluasi penggunaan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh anggotanya.

Usulan itu muncul setelah adanya kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat berinisial WP (52) pada Senin (9/12/2024).

WP diduga mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyatakan bahwa deportasi dilakukan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

"Pendeportasian ini sebagai tindakan administratif terhadap WNA yang melanggar aturan. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami dalam penegakan hukum keimigrasian," ujar Gindo melalui WhatsApp, Senin (9/12/2024).

WP sebelumnya diamankan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Selasa (3/12/2024) di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga. Penangkapan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polsek Lhoknga.

"WP diketahui melakukan gangguan kamtibmas sehingga meresahkan masyarakat sekitar," kata Gindo.

Sebelum diserahkan ke Kantor Imigrasi, WP lebih dulu diamankan Polsek Lhoknga.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi, dan WP dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Karena itu, WP dikenakan tindakan pendeportasian," pungkas Gindo.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara Amerika Serikat berinisial WP (52) pada Senin (9/12/2024).

WP diduga mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyatakan bahwa deportasi dilakukan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

"Pendeportasian ini sebagai tindakan administratif terhadap WNA yang melanggar aturan. Hal ini juga menunjukkan komitmen kami dalam penegakan hukum keimigrasian," ujar Gindo melalui WhatsApp, Senin (9/12/2024).

WP sebelumnya diamankan tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Selasa (3/12/2024) di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga. Penangkapan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polsek Lhoknga.

"WP diketahui melakukan gangguan kamtibmas sehingga meresahkan masyarakat sekitar," kata Gindo.

Warga Amerika Serikat itu disebut terlibat keributan sehingga merusak rumah warga.

Sebelum diserahkan ke Kantor Imigrasi, WP lebih dulu diamankan Polsek Lhoknga.

"Ada cekcok dengan masyarakat Desa Mon lkeun. Dia kemudian melakukan perusakan di rumah warga, yang dirusak itu seperti kursi dan meja. Atas kejadian itu keuchik melaporkan gangguan tersebut ke kita," sebut Gindo.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi, dan WP dinyatakan melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Karena itu, WP dikenakan tindakan pendeportasian," pungkas Gindo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (munas) Palang Merah Indonesia (PMI) versi yang memenangkannya sebagai ketua umum (ketum) ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

Adapun di tubuh PMI kini terjadi dualisme karena adanya dua Munas berbeda, yakni versi munas yang memenangkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono.

"Nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Sekjen PMI versi Kubu Agung Laksono, Ulla Nurchrawaty menegaskan, susunan kepengurusan PMI versi Agung Laksono telah didaftarkan ke Kementerian Hukum.

Dalam susunan itu, Agung Laksono menjadi Ketum PMI; Wakil Ketua Umum PMI, Muhammad Muas; dan Sekretaris Jenderal PMI, Ulla Nurchrawaty Usman.

Namun, kubu Agung Laksono baru mendaftarkan susunan kepengurusan inti saja.

"Kalau kami mungkin hari ini sudah disampaikan dan sudah didaftarkan dengan kepengurusan yang sederhana dulu misalnya gitu kan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ulla menjelaskan ada aspirasi dari anggota PMI dari berbagai daerah untuk mendukung Agung Laksono menjadi Ketum PMI.

Menurutnya, Agung mendapatkan 254 dukungan. Hal ini berarti dukungan ke Agung sudah melebihi 20 persen sehingga memenuhi syarat.

Selanjutnya, kubu Agung Laksono merasa munas yang digelar dan memenangkan Jusuf Kalla sebagai Ketum PMI telah dikondisikan agar melakukan aklamasi kepada JK.

"Tetapi kelihatannya diskenariokan untuk kemudian tidak ada calon lain, hanya ada tunggal Jusuf Kalla," ucap Ulla.

Setelahnya, menurut Ulla, ada desakan pendukung Agung untuk menggelar munas sendiri pada Minggu (8/12/2024).

"Akhirnya kemudian didesak oleh voters terutama yang sudah menandatangani rekomendasi mendukung Agung Laksono, 200 orang lebih itu yaudah minta digelar munas sendiri," ucapnya.

Ulla pun menegaskan munas yang mendukung Agung Laksono sebagai Ketum PMI berdasarkan permintaan dari daerah.

"Jadi bukan Pak Agung yang minta digelar munas, bukan Itu permintaan dari daerah gitu yang punya hak suara," ujarnya lagi.

Jakarta -

RPJPN 2025-2045 telah menetapkan target untuk menjadi negara maju dan negara dengan pengaruh besar dalam kancah ekonomi global. Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia harus membenahi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2000, James J. Heckman, menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan, terutama pendidikan usia dini, memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi individu dan masyarakat.

Sayangnya, di Indonesia, pendidikan, utamanya pendidikan anak usia dini masih dianggap tidak penting. Bahkan banyak orang tua lebih menginginkan anaknya untuk mengikuti kursus calistung (baca, tulis, dan berhitung) dibandingkan mengikuti pendidikan anak usia dini.

Di sisi lain, pendidikan anak usia dini baru menjadi perhatian pemerintah yang tertuang pada dokumen RPJPM 2024-2029.

Sejak 2009, pendidikan telah menjadi prioritas pembangunan melalui mandat alokasi untuk pendidikan minimal 20% dari APBN. Namun masih banyak tantangan mendasar dalam isu pembangunan manusia, salah satunya terkait kualitas, distribusi dan kesejahteraan guru. Guru memiliki peran krusial dalam pembangunan manusia. Jika pendidikan adalah fondasi pembangunan manusia, maka guru adalah pilar utama yang menopang fondasi tersebut.

Peran guru dalam proses pembangunan manusia sangatlah krusial, bukan hanya sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai pembimbing yang mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sehingga, mereka adalah agen perubahan yang mempengaruhi kualitas dan arah peradaban bangsa.

Ironisnya, meskipun guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia, kondisi guru di Indonesia masih jauh dari ideal.

Dalam banyak kasus, para guru bekerja dengan penuh dedikasi, namun kerap kali menghadapi tantangan besar seperti rendahnya kesejahteraan, beban kerja yang tidak proporsional, serta ketimpangan distribusi guru antar wilayah yang sangat mencolok.

Kondisi Guru di Indonesia

Guru di daerah-daerah terpencil sering kali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, dengan fasilitas yang tidak memadai dan dalam kondisi yang penuh tantangan. Ketidakmerataan distribusi guru yang berkualitas semakin memperburuk kondisi ini, di mana beberapa daerah menghadapi kekurangan guru yang cukup parah, sementara daerah lain mengalami kelebihan guru. Tidak jarang pula, banyak guru yang terjebak dalam status honorer, dengan penghasilan yang jauh dari memadai dan tanpa jaminan masa depan yang jelas.

Di sisi kuantitas, saat ini, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta guru, jumlah yang sekilas tampak besar dengan jumlah sekitar 53 juta peserta didik dari tingkat pendidikan PAUD hingga SMA pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Namun, masih ada daerah yang kekurangan guru.

Di pulau Jawa, Provinsi Banten saja rasio guru siswa sudah mencapai 1:22, jauh di atas angka nasional 1:16. Yang paling parah di Papua Tengah rasio guru siswa 1:31, Papua Selatan rasio guru siswa 1:24, dan Papua Pegunungan rasio guru siswa 1:40.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru tidak menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi tersebut yang baru terbentuk pada 2022. Seharusnya pemerintah menjadikan ketersediaan guru sebagai hal yang sangat prioritas di awal pembangunan provinsi baru tersebut.

Kondisi tersebut diperparah dengan rata-rata sekitar 60 ribu guru yang akan pensiun dalam 5 tahun mendatang.

Padahal, program studi pendidikan merupakan program studi terbanyak, sebanyak 6994 program studi, dibandingkan program studi lain. Selain itu, terdapat 1,1 juta mahasiswa yang terdaftar di program studi Pendidikan.

Jika melihat jumlah program studi dan mahasiswa di bidang pendidikan, seharusnya ketersediaan guru tidak akan menjadi masalah. Justru, seharusnya kita mengalami oversupply guru, bukan kekurangan guru di beberapa daerah. Hal tersebut menunjukkan terdapat salah tata kelola dalam kebijakan guru di Indonesia.

Sedangkan dari sisi kualitas, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2023, guru yang memiliki sertifikat hanya 33,5% untuk SD, 35,3% untuk SMP, 39,9% untuk SMA, dan yang paling parah guru PAUD hanya 5,3% yang memiliki sertifikasi.

Sertifikasi guru selain berdampak pada kompetensi guru, berdampak juga terhadap kesejahteraan guru. Guru yang sudah tersertifikasi berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG), yang besarannya senilai 1 kali gaji pokok per bulan.

Tentu kondisi kuantitas, distribusi, dan kualitas guru tersebut akan sangat mempengaruhi pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia di masa datang.

Profesi guru dianggap kurang menarik karena gaji yang rendah, tunjangan minim, dan jenjang karier yang stagnan. Hal ini menciptakan lingkaran setan: profesi guru tidak menarik sehingga kualitas calon guru menurun, dan akibatnya kualitas pendidikan secara keseluruhan juga terpuruk.

Pemerintah harus mulai memandang guru sebagai investasi strategis untuk pembangunan manusia dan ekonomi. Investasi pada guru adalah investasi jangka panjang dengan multiplier effect yang besar. Guru yang berkualitas dan sejahtera akan melahirkan generasi muda yang kompeten, inovatif, dan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pengelolaan Guru di Era Otonomi Daerah

Melihat kompleksitas permasalahan ini, langkah-langkah strategis diperlukan untuk memperkuat pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah pusat.

Permasalahan pengelolaan guru oleh pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan sejak awal era reformasi memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya manusia di sektor pendidikan, termasuk rekrutmen, pengangkatan, distribusi, dan pembinaan guru. Sayangnya, pengelolaan ini sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai kendala, baik struktural maupun politik.

Salah satu persoalan mendasar adalah adanya politisasi dalam pengelolaan guru termasuk penunjukkan kepala sekolah, yang sering dicap sebagai jabatan politis. Di banyak daerah, pengangkatan guru honorer atau distribusi guru dan kepala sekolah sering kali tidak didasarkan pada kebutuhan riil pendidikan, melainkan pada kepentingan politik kepala daerah.

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi guru, di mana daerah-daerah terpencil atau tertinggal sering kali kekurangan guru berkualitas, sementara di daerah perkotaan terjadi surplus guru.

Ketimpangan ini memperlebar jurang kualitas pendidikan antarwilayah, yang seharusnya bisa diatasi dengan manajemen yang lebih terpusat dan berbasis data kebutuhan.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sering mengalami hambatan. Pemerintah pusat, memiliki program-program strategis untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti sertifikasi dan pelatihan profesional. Namun, implementasi di tingkat daerah sering kali tidak sesuai harapan.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan prioritas antara pusat dan daerah, keterbatasan anggaran di level daerah, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kualitas tata kelola administratif di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, data guru sering kali tidak terintegrasi dengan baik, yang menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, dalam pengangkatan guru honorer, beberapa daerah tidak memiliki basis data yang akurat tentang kebutuhan guru berdasarkan jumlah siswa dan distribusi sekolah. Akibatnya, pengangkatan guru menjadi tidak efisien, dan sering kali justru membebani anggaran daerah tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Kesejahteraan guru juga menjadi isu penting dalam pengelolaan oleh pemerintah daerah. Banyak guru honorer di daerah-daerah hanya menerima gaji yang jauh di bawah upah minimum, tanpa jaminan kesejahteraan atau peluang pengangkatan menjadi pegawai tetap.

Hal tersebut diperparah dengan korupsi di daerah, contoh yang terbaru adalah kasus Gubernur Bengkulu yang baru saja ditangkap operasi tangkap tangan oleh KPK karena menggunakan honor guru tetap dan guru tidak tetap se-provinsi Bengkulu.

Ketergantungan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan guru juga menimbulkan fragmentasi kebijakan. Beberapa daerah yang memiliki anggaran besar dapat memberikan tunjangan atau insentif tambahan kepada guru, sementara daerah dengan anggaran terbatas tidak mampu melakukan hal yang sama.

Akibatnya, terdapat kesenjangan kesejahteraan guru antar wilayah yang semakin memperburuk ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks ini, sudah saatnya pemerintah pusat mempertimbangkan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru. Kewenangan yang terlalu terdesentralisasi perlu diimbangi dengan pengawasan lebih ketat dan kuat dari pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan guru berjalan sesuai standar nasional.

Pemerintah pusat dapat mengambil alih fungsi-fungsi strategis seperti rekrutmen, distribusi, dan pengembangan kompetensi guru, sementara pemerintah daerah fokus pada implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya ketimpangan distribusi dan kesejahteraan guru dapat diatasi, tetapi juga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dapat ditingkatkan secara merata.

Dengan pengaturan ulang kewenangan terkait kebijakan guru ini, pengelolaan guru dapat lebih terkoordinasi dan bebas dari pengaruh politik lokal. Pemerintah pusat dapat mengadopsi pendekatan berbasis kebutuhan, di mana distribusi guru dilakukan secara proporsional berdasarkan rasio siswa-guru di setiap wilayah.

Selain itu, kebijakan ini memungkinkan adanya standardisasi dalam pengelolaan kesejahteraan guru, memastikan bahwa semua guru, baik di kota maupun di daerah terpencil, menerima gaji dan tunjangan yang layak. Sedangkan pemerintah daerah tetap berperan untuk memastikan pemahaman guru terkait muatan lokal tetap terjaga serta program rutin terhadap pengembangan guru.

Reformasi pendidikan keguruan juga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperkuat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan memastikan kurikulum yang mereka gunakan relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Selain itu, Pendidikan Profesi Guru (PPG) harus direvitalisasi, baik dari segi akses maupun isi kurikulum. Pemerintah dapat memperkenalkan skema beasiswa khusus bagi calon guru yang berprestasi, serta memberikan insentif bagi lulusan terbaik untuk memilih profesi guru sebagai karier mereka.

Penguatan ekosistem pendampingan bagi pengembangan profesional berkelanjutan juga menjadi langkah yang tak kalah penting. Guru harus diberikan akses terhadap pelatihan berkala, workshop, dan kursus daring untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dan mudah diakses. Selain itu, pengenalan mentor bagi guru pemula dapat membantu mereka beradaptasi dengan cepat dan mengembangkan keterampilan mengajar yang efektif.

Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga perlu memperkuat citra profesi guru di mata masyarakat. Kampanye sosial yang mengangkat pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa dapat menjadi langkah awal untuk membentuk persepsi publik.

Penghargaan bagi guru berprestasi, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, juga dapat membantu meningkatkan status sosial profesi ini.

Investasi pada jumlah, kualitas, dan kesejahteraan guru bukan hanya investasi dalam pendidikan, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi.

Dengan memperkuat pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, kita tidak hanya menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing di dunia.

Guru adalah ujung tombak pembangunan manusia. Tanpa mereka, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi mimpi kosong. Sudah saatnya kita menempatkan guru di posisi yang semestinya: sebagai aktor utama dalam membangun masa depan Indonesia. Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas manusia yang mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan.

Ariyo DP Irhamna, Ekonom INDEF, Dosen Universitas Paramadina

(idn/idn)

JAKARTA - Tujuh narapidana narkoba berhasil melarikan diri usai menjebol terali besi ventilasi di ruang tahanan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Salah satu tahanan yang kabur adalah Murtala Ilyas, seorang bos sabu jaringan Aceh yang sebelumnya ditangkap Polres Metro Jakarta Barat atas kasus narkoba skala besar.

Aksi pelarian ini terjadi pada pagi hari saat petugas rutan tengah melaksanakan apel pagi, kemudian memeriksa setiap kamar. Petugas mendapati pintu kamar ketujuh napi di Blok S dalam keadaan terkunci dan akhirnya para petugas mendobrak paksa.

Berdasarkan informasi awal, tahanan tersebut menjebol terali besi ventilasi dan menggergajinya. Setelah berhasil keluar, mereka diduga melarikan diri melalui area yang minim penjagaan.

Murtala Ilyas dikenal sebagai pemain besar dalam jaringan narkotika yang menghubungkan Aceh dengan Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Dia ditangkap pada awal tahun ini dalam operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Barang bukti berupa 110 kilogram sabu berhasil diamankan.

Kaburnya Murtala tidak hanya memicu kekhawatiran soal keamanan, tetapi juga ancaman potensi kebangkitan kembali jaringan narkotika yang sempat digempur habis-habisan. Polisi bersama pihak Rutan Salemba saat ini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap para tahanan yang kabur.

Kepala Rutan Salemba dalam keterangannya menyebutkan bahwa tim gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya telah dikerahkan. Aparat juga mengerahkan anjing pelacak dan melakukan razia di beberapa titik rawan.

Kaburnya Murtala Ilyas dan enam tahanan lainnya adalah pengingat keras bahwa sistem keamanan lembaga pemasyarakatan membutuhkan perbaikan signifikan. Saat ini, perhatian publik tertuju pada langkah-langkah yang diambil aparat keamanan untuk menangkap kembali para pelarian dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Bagaimana perkembangan dan langkah lebih lanjut yang dilakukan pihak berwenang atas kasus ini?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ "DICARI 'MURTALA', BOS NARKOBA KABUR DARI RUTAN SALEMBA" Menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber tepercaya. Malam Ini pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.

Semarang -

Kuasa hukum keluarga Gamma, siswa SMKN 4 Semarang yang tewas ditembak Aipda Robig, mendesak agar Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya. Pencopotan Irwan ini dimaksudkan agar proses penyidikan kasus ini berlangsung transparan.

Untuk diketahui, Aipda Robig melepas tembakan yang menewaskan Gamma, dan melukai dua korban lainnya yakni S dan A di Semarang Barat, dekat kawasan Paramount, Minggu (24/11).

Zainal Abidin, kuasa hukum keluarga Gamma dan A, menyinggung adanya intervensi yang dilakukan Irwan dengan jajaran Polrestabes Semarang kepada keluarga usai Gamma tewas, Senin (25/12).

"Dari keluarga Gamma mengaku didatangi Kapolrestabes bersama oknum wartawan supaya memberikan pernyataan bahwa permasalahan ini jangan dibesarkan," kata Zainal di SMKN 4 Semarang, Kecamatan Semarang Selatan, Senin (9/12/2024).

Berkaca dari hal tersebut, Zainal meminta agar Irwan dicopot dari jabatannya agar penyidikan dapat berjalan secara transparan tanpa ada intervensi.

"Katanya kemarin Kapolrestabes juga siap dievaluasi, kalau menurut saya harus dievaluasi dan dicopot. Supaya di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan biar enteng," ungkapnya.

Ia juga menyinggung korban A yang sempat diminta untuk mengikuti prarekonstruksi penembakan, Selasa (26/11). Menurutnya, tindakan Irwan itu menyalahi aturan, terlebih A tidak didampingi siapapun.

"Nggak boleh lho itu. Jadi ketika ada anak yang berkonflik dengan hukum, jangan diewer-ewer, itu masih punya masa depan," ujarnya.

Untuk sekarang, Zainal menuntut Irwan untuk mengungkap fakta yang ada agar tak ada lagi perbedaan pernyataan dengan Bid Propam Polda Jateng, seperti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI.

"Kalau Bid Propam itu berdasarkan hasil apa yang dia selidiki dari pelaku kan. Terus Kapolrestabes dapat info dari mana? Hati-hati lah Kapolrestabes," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, korban A sempat bercerita dirinya tak diberitahu kepolisian bahwa dirinya hendak dihadirkan dalam prarekonstruksi. Ia hanya diminta ke Mapolrestabes Semarang tanpa tahu akan dibawa ke lokasi prarekonstruksi.

"Pertama, awalnya saya mau dimintai keterangan. Terus ternyata rekonstruksi itu. Saya katanya mau dijadiin saksi," ungkap A.

"Saya tidak didampingi, sendirian saja, tidak dijemput. Jadi saya itu posisi mau magang, terus disuruh ke Polrestabes, saya datang. Katanya mau dimintai keterangan, sampai sana malah diajak prarekonstruksi," lanjutnya.

Tak hanya itu, ia juga tak sempat melihat prarekonstruksi saat itu. Pasalnya ia hanya berada di mobil, sehingga tidak tahu prarekonstruksi seperti apa yang diperlihatkan kepolisian.

"Waktu pra-rekon saya tidak tahu, tidak paham karena saya dimasukkan ke mobil. Tidak lihat (prarekonstruksi)," jelasnya.

Untuk diketahui, tiga siswa SMKN 4 Semarang yakni Gamma, A dan S, ditembak Robig pada Minggu (24/11) lalu di Jalan Candi Penataran. Gamma tewas dengan luka tembak di pinggang kanan sedangkan A terserempet di dada dan S kena tangan kirinya.

Pihak kepolisian menyebut selain peristiwa penembakan, ada peristiwa tawuran yang berujung pada penembakan dan korban disebut sebagai anggota kreak. Sedangkan pihak keluarga dan sekolah korban menyangkal karena korban termasuk anak berprestasi dan ikut Paskibra.

Robig diamankan Polda Jawa Tengah untuk mengusut kasus penembakan tersebut. Dia merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang.

(aku/afn)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri resepsi pernikahan Ali Reza Mahendra dan Elma Meniar di Gandaria City Hotel, Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam.

Ali Reza diketahui adalah putera keempat dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Setibanya di lokasi sekira pukul 20.15, Gus Imin langsung menyapa Yusril dan menyalami pasangan pengantin baru. Tak lupa dia juga berswafoto dengan keluarga Yusril dan besannya.

"Selamat untuk ananda Ali Reza dan ananda Elma. Selamat menempuh hidup baru. Doa saya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, amin," kata Gus Imin di lokasi acara.

Selesai berswafoto, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu lantas berpamitan dan menuju meja prasmanan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan penyelenggara.

Tak berselang lama, sejumlah tamu undangan lainnya pun mengerubungi Gus Imin. Satu persatu tamu meminta swafoto dengan tokoh yang kerap pula dipanggil Cha I Min oleh netizen. "Izin foto Pak," seru seorang tamu sembari menyodorkan smartphone.

Berkali-kali langkah Gus Imin saat hendak meninggalkan lokasi acara tersendat karena melayani permintaan warga yang mengajaknya berfoto. Mereka seolah enggan kehilangan momen berjumpa dengan Gus Imin.

Namun dengan sabar, Gus Imin melayani permintaan warga untuk berswafoto. Sesekali ia pun menanyakan asal warga tersebut sembari bersalaman.

SEMARANG, KOMPAS.com- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR), Zainal Abidin Petir selaku kuasa hukum pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkinata (GR) dan A, korban penembakan polisi meminta agar pelaku Aipda Robig Zaenudin dipecat dari Polri.

Hal itu disampaikan Zainal saat menjemput korban A di SMKN 4 Semarang untuk mendampinginya menjadi saksi sidang etik Aipda Robig yang berlangsung di Polda Jateng.

"Kalau vonis sekarang melakukan pembunuhan dengan cara nembak, penembakan itu melukai 3 orang, 1 orang tewas meregang nyawa, itu masa hukumannya diberhentikan dengan tidak hormat. Mestinya harus itu dong," tegas Zaenal di SMKN 4 Semarang, Senin (9/12/2024).

Bantah Aipda Robig bersenggolan dengan korban

Dia juga mengecam klaim Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Aris Supriyono yang menyebut Robig sempat bersenggolan dengan rombongan Gamma, A, dan S di jalan.

"Yang kedua, dari yang disampaikan Kabid Propam, dia (Robig) kan (menembak) karena kena pepet istilahnya. Kalau kena pepet masa harus begitu emosionalnya, begitu brutalnya," kecam Zaenal.

Zaenal mengatakan, idealnya, seorang polisi yang memegang senjata api telah dinyatakan lolos secara keahlian dan kejiwaannya. Namun insiden penembakan oleh polisi tetap terjadi.

Minta Kapolrestabes Semarang dicopot

Lebih lanjut, dia juga meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dicopot dari jabatannya karena dinilai menghambat proses penyelidikan insiden tersebut.

"Maka Kapolrestabes ya juga ikut bertanggungjawablah. Katanya kemarin Kapolrestabes juga siap dievaluasi, kalau menurut saya ya harus dievaluasi dan dicopotlah. Supaya di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan itu penyidik biar enteng, kalau masih ada atasanya kan mesti agak-agak gimana gitu," ujar dia.

Untuk diketahui, sidang kode etik polisi penembak pelajar SMK di Semarang, Aipda Robig Zaenudin berlangsung hari ini, Senin (9/12/2024).

Saksi korban berinisial A juga dihadirkan di Polda Jateng.

Pantauan Kompas.com, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR), Zainal Abidin Petir turut menjemput A di SMKN 4 Semarang untuk mendampinginya menjadi saksi sidang tersebut.

A merupakan teman almarhum Gamma yang bepergian bersama saat insiden penembakan.

A berboncengan dengan S, lalu terkena luka tembakan di dada. Sementara S terkena luka tembakan di tangannya.

A yang masih berseragam sekolah dengan mengenakan jaket dijemput dan didampingi oleh Zaenal untuk menuju sidang etik Robig ke Polda Jateng pada pukul 13.00 WIB.