Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat tak baik. Dia menekankan penegakan hukum yang baik akan berdampak positif pada perekonomian.

Dia lebih dulu menjelaskan hukum Indonesia semangatnya telah berubah usai adanya KUHP yang baru. Kini semangat hukum Indonesia akan berfokus pada restorative justice dan pemulihan.

"Sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang lebih menekankan pada penghukuman badan dan kemudian balas dendam dan kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice, kemudian rehabilitatif," kata Yusril setelah menghadiri acara Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2024).

Yusril mengatakan di bawah pemerintahan ini akan ada perbaikan IPK) Sebab, menurut dia, saat ini IPK Indonesia tidak begitu baik di mata internasional.

"Jadi harapan peserta seminar di bawah pemerintahan baru ini kita memperbaiki IPK kita yang masih sangat tidak begitu baik di mata internasional," kata dia.

Yusril menyebutkan upaya pada penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Hal itu juga menjadi target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dan upaya kita dalam menegakkan hukum pidana di bidang korupsi ini diharapkan memperbaiki keadaan, mempercepat investasi, dan pemulihan percepatan pembangunan ekonomi," sebutnya.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada empat poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol," tambahnya.

Simak juga Video 'Target Setyo Budiyanto soal Skor Indeks Persepsi Korupsi RI':

[Gambas:Video 20detik]

(ial/aud)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan memfasilitasi mediasi kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin Jusuf Kalla dan kubu Agung Laksono sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) tunggal.

Ia mengatakan upaya mediasi terus dilakukan bagi organisasi yang mengalami dualisme kepengurusan selama ini.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

Supratman mengaku belum menerima permohonan pengesahan surat keputusan kepengurusan PMI dari kubu Agung maupun kubu JK.

Meski begitu, ia memastikan bakal memverifikasi terlebih dulu jika memang permohonan itu sudah masuk ke Kementerian Hukum.

"Dari sisi AD/ART-nya. Prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," kata dia.

PMI baru-baru ini menghadapi ancaman dualisme kepengurusan organisasi saat digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) 2024 baru-baru ini.

Jusuf Kalla yang kembali didaulat memimpin PMI Pusat menghadapi ancaman dualisme kepengurusan dari Agung Laksono yang juga mengklaim terpilih memimpin lembaga itu tetapi lewat munas tandingan.

JK menganggap munas PMI yang digelar oleh Agung ilegal lantaran tak sesuai aturan di PMI.

Keberadaan dua munas PMI itu kini bolanya diserahkan kepada Kemenkum RI untuk menentukan kepengurusan mana yang akan disahkan.

Boyolali -

Polres Boyolali masih melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan bocah berusia 12 tahun yang dituduh mencuri. Kasi Humas Polres Boyolali, AKP Arif Mudi Prihanto menyatakan pihaknya akan bekerja keras untuk mengungkap kasus ini.

"Kita kerja keras untuk mengungkap kasus ini," ujarnya saat ditemui di kantornya Selasa (10/12/2024).

Dia menyebut kasus ini ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Boyolali. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Korban dan ayahnya juga telah diminta keterangan dalam kasus ini.

"Terkait penetapan tersangka, penyidik masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan," kata dia.

Namun demikian, Arif Mudi menyatakan para pelaku tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Proses hukum tetap jalan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Seorang bocah berusia 12 tahun di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, dianiaya warga usai dituduh mencuri celana dalam. Pihak keluarga korban minta kasus penganiayaan itu diproses hukum.

Perwakilan keluarga korban, Fahrudin, mengatakan kasus penganiayaan beramai-ramai yang terjadi pada Senin (18/11) lalu itu sudah dilaporkan ke Polres Boyolali. Namun saat itu korban belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih sakit akibat penganiayaan itu.

"Kita sudah lapor di PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Boyolali). Saat itu kan kondisi korban memang belum bisa dimintai keterangan karena sakit. Ini sudah sehat, sudah diproses pihak PPA, korban sudah dimintai keterangan," kata Fahrudin kepada detikJateng, Selasa (10/12).

Fahrudin menuturkan berdasarkan keterangan ayah korban, anaknya tersebut disiksa oleh 15 orang. Usai dianiaya, korban dibawa pulang ke rumah. Karena luka parah yang dialami, keesokan harinya korban dibawa ke rumah sakit.

"Kuku jari kaki korban juga ada yang dicabut menggunakan tang," kata Fahrudin.

"Selasa sekitar 12.30 WIB, korban dibawa ke Rumah Sakit Sisma Medika (Karanggede)," ujar Fahrudin.

(afn/apu)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat kerja sama strategis bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait upaya pencegahan radikalisme di Indonesia melalui penciptaan daya tangkal pada program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan, data BNPT diperlukan agar program pemberdayaan tepat sasaran, khususnya terhadap kelompok rentan.

"Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan," kata Arief di Menara PNM, Jakarta, baru-baru ini.

Sejak kerja sama dimulai pada 2021, lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga selaku mitra PNM telah menerima pembiayaan. Arief menyebut, pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme.

Saat ini, kolaborasi PNM dan BNPT memasuki fase baru yang berorientasi terhadap aksi di lapangan, antara lain lewat program Desa Siap Siaga yang melibatkan warga setempat. Sebelumnya, kolaborasi berfokus pada pertukaran data dan informasi.

"Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif," katanya.

Adapun salah satu fokus kerja sama terkait adalah mendukung mitra deradikalisasi agar dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat. Kepala BNPT Eddy Hartono sepakat, bahwa mereka yang pernah terpapar radikalisme membutuhkan dukungan dan perhatian.

Pada implementasi program, pemerintah berkomitmen mamastikan warga terpapar radikalisme mendapat posisi sebagai bagian ekosistem masyarakat.

"Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bisa menjadi individu produktif yang berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat," kata Eddy.

PNM mencatatkan, sejak kerja sama dimulai, banyak mitra deradikalisasi yang kembali bergabung dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Tak sedikit dari mereka yang menjadi bagian kelompok pemberdayaan masyarakat yang didukung PNM. Untuk itu, program dipastikan masih akan berlanjut.

"Kami akan fokus pada aksi nyata di lapangan, menyasar lebih banyak daerah, dan memastikan bahwa seluruh mitra deradikalisasi mendapatkan akses ke pelatihan dan pembiayaan," kata Eddy.

Untuk itu, Eddy menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi dengan PNM, yang dinilai membantu fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang bertuju pada mitra-mitra deradikalisasi agar dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, ditegaskan menjadi kunci menciptakan stabilitas sosial.

"Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal," ujar Eddy.

Dirut PNM Arief menambahkan, program ini tidak hanya menyasar penguatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Pada saat bersamaan, kerja sama dengan BNPT menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif guna mengatasi radikalisme.

"Dengan membangun kesejahteraan, kita juga mencegah munculnya kembali potensi radikalisme. Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat," pungkas Arief.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Menurut dia, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan ditempuh oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo terkait isu HAM dan kebutuhan untuk penegakannya ke depan.

"Pemerintahan baru sekarang ini akan terus berupaya untuk menyelaraskan pikiran-pikirannya, menyelaraskan juga program-programnya ke depan," kata Yusril saat di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, guna memperingati Hari HAM Sedunia di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pemerintah juga senantiasa menyelaraskan program-program untuk membangun atau menegakkan HAM yang sejalan dengan agenda Komnas HAM.

"Jadi apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM terhadap berbagai persoalan-persoalan HAM di Indonesia itu akan diterima oleh pemerintah, diperhatikan dengan sungguh-sungguh," ujar dia.

Yusril menambahkan, rekomendasi-rekomendasi atau input dari lembaga tersebut juga akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, dan untuk kebutuhan ke depannya guna memajukan HAM di dalam negeri.

Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, tambah dia, pemerintah melalui Kementerian HAM akan berupaya bergandengan tangan dengan banyak pihak, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan secara komprehensif dan tuntas.

Selain itu, bentuk komitmen terkait penegakan HAM, pemerintah juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang baru terkait HAM.

Jika telah disahkan, maka nantinya UU itu akan menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi pada masa lalu, yang sudah susah untuk menemukan alat bukti, saksi, dan mungkin korbannya juga sudah tidak ada lagi.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Pantauan di lokasi, Prabowo terlihat mengenakan kemeja panjang putih. Dia tampak menaiki mobil buggy dengan disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam mobil tersebut nampak juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ajudan Prabowo Rizky Irmansyah.

Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan menyapa para pewarta yang menunggu di pilar tempat jumpa pers biasa digelar.

"Sehat?" tanya Prabowo.

"Sehat Pak," jawab para wartawan.

Sebelum Prabowo berkeliling kompleks istana, beberapa menteri kabinet juga telah hadir, mereka takni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ingin melaporkan program unggulan dan program percepatan (quick win) berdasarkan koordinasi dengan kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi dan Perhubungan.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," kata AHY.

Terkait progres pembangunan IKN, AHY menyebut hal tersebut juga akan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

"Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," kata AHY.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Pantauan di lokasi, Prabowo yang mengenakan kemeja panjang putih menaiki mobil buggy dengan disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam mobil tersebut, tampak juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ajudan Prabowo Rizky Irmansyah. Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan menyapa para pewarta yang menunggu di pilar tempat jumpa pers biasa digelar.

"Sehat?" tanya Prabowo.

"Sehat, Pak," jawab pewarta.



Sebelum Prabowo berkeliling kompleks istana, beberapa menteri kabinet juga telah hadir, yakni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ingin melaporkan program unggulan dan program percepatan (quick win) berdasarkan koordinasi dengan kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," kata AHY.

Terkait progres pembangunan IKN, AHY menyebut hal tersebut juga akan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. "Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," kata AHY.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menumpangi buggy car berkeliling area Istana Negara didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mayor Teddy menyopiri langsung Presiden Prabowo.

Pantauan detikcom, Selasa (10/12/2024) siang, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Prabowo berkeliling istana dengan buggy car sebelum mulai rapat terbatas. Prabowo melintasi sekitar pilar kompleks Istana lokasi wartawan menunggu.

Ada dua buggy car yang berkeliling bersama Prabowo. Prabowo duduk di bangku depan dan disopiri Teddy Indra Wijaya.

Prabowo tampak mengamati sekitar Istana sambil mendengarkan penjelasan Teddy Indra Wijaya. Sementara di belakangnya tampak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Diketahui, Prabowo akan menggelar rapat bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah menteri di bawahnya. Rapat membahas perkembangan infrastruktur.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

Adapun menteri di bawah koordinasi AHY adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Menteri Perhubungan Dody Purwagandhi. AHY mengatakan rapat bersama menteri di bawah koordinasinya di Istana Negara dengan presiden ini merupakan yang pertama kalinya.

"Jadi hari ini rapat pertama sebetulnya yang secara khusus menghadirkan seluruh jajaran di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujarnya.

AHY mengatakan dia akan melaporkan program-program unggulan yang akan dijalankan pada 2025.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," ujarnya.

Simak juga Video 'Prabowo Bersyukur Inflasi RI di Bawah 3%: Sudah Suatu Prestasi':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)

Jakarta (ANTARA) -

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komnas HAM: Penegakan HAM butuh kolaborasi banyak pihak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menekankan urgensi Deklarasi Universal HAM (DUHAM), sebuah standar umum yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada momentum Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diperingati pada Selasa ini.

“DUHAM merupakan salah satu janji global paling inovatif dan sekaligus langkah maju dalam sejarah peradaban manusia,” kata Natalius Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, DUHAM ialah dokumen penting yang mengabadikan hak-hak fundamental manusia.

Peringatan Hari HAM Sedunia, kata dia, bertepatan dengan tanggal DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

DUHAM berisi 30 pasal yang secara garis besar menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang mesti diakui dan dihormati. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara dalam menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Kementerian HAM akan menggelar perayaan puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa malam. Puncak peringatan akan diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, serta masyarakat umum.

Adapun tema yang diangkat tahun ini ialah Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut diangkat sebagai apresiasi terhadap keberagaman bangsa yang merupakan aspek fundamental hak asasi, sekaligus menjadi modal penting bagi masa depan Indonesia.

Plt. Sekjen Kementerian HAM Novita Ilmaris dalam keterangan yang sama, menjelaskan, puncak peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini dimeriahkan dengan pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pergelaran tari yang menggambarkan keberagaman dan harmoni.

Selain dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri, puncak peringatan Hari HAM Sedunia juga akan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, kepala daerah, lembaga HAM nasional lainnya, serta para aktivis HAM.

“Panitia juga telah menyiapkan pesta rakyat sekaligus hiburan bagi masyarakat umum yang hadir di TMII nanti malam. Kami mengajak masyarakat umum untuk hadir meramaikan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76,” ucap dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hari HAM Sedunia 2024, Natalius Pigai tekankan urgensi DUHAM

Jakarta (ANTARA) - Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) menyerukan pemerintah di seluruh Asia Tenggara untuk mengambil tindakan konkret dan segera guna melindungi anggota parlemen yang menghadapi ancaman, pelecehan, dan kekerasan atas pekerjaan mereka dalam membela HAM, demokrasi, dan supremasi hukum.

Seruan tersebut disampaikan melalui rilis pers APHR yang diperoleh pada Selasa untuk memperingati Hari HAM Internasional.

Mereka menyebutkan bahwa lonjakan serangan terhadap pejabat terpilih, khususnya perempuan merupakan upaya yang disengaja untuk membungkam perbedaan pendapat dan melestarikan otoritarianisme di kawasan tersebut.

Anggota parlemen perempuan, kata mereka, menghadapi ancaman yang unik dan mengerikan.

Anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rashid berbagi pengalaman pribadinya dengan menggarisbawahi bahaya yang dialami perempuan dalam kehidupan publik.

"Di luar parlemen, saya menghadapi tantangan yang sangat mengguncang rasa aman dan tujuan saya. Salah satu momen yang paling mengerikan adalah ketika saya menerima ancaman pembunuhan disertai peluru di kantor saya. Saya takut bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi untuk semua perempuan yang berani melangkah ke ranah publik," kata dia.

Syerleena menambahkan, "Jalan menuju kesetaraan gender memerlukan upaya berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat. Memperkuat kerangka hukum dan memastikan penegakannya yang efektif merupakan langkah penting, tetapi perubahan budaya dan inisiatif proaktif harus melengkapinya."

Anggota parlemen Filipina Francisca L. Castro menambahkan bagaimana suaranya yang kuat di parlemen yang menyuarakan isu pekerja sektor pendidikan, buruh, petani, perempuan dan pemuda terus membahayakan keselamatan dan keamanannya.

Sembari merenungkan pengalamannya, Francisca berbagi, "Enam tahun lalu, pada 28 November, agen pemerintah Duterte menangkap saya tanpa surat perintah, termasuk 17 pembela HAM lainnya yang menyelamatkan siswa dan guru dari komunitas Lumad," katanya.

"Kami ditahan selama 3 hari 2 malam, kemudian didakwa dengan tuduhan palsu penculikan, perdagangan anak, dan pelecehan anak," tambah dia.

Di Thailand, anggota parlemen Chonthicha “Lookkate” Jangrew menyatakan bahwa “hukum di Thailand dijadikan senjata oleh negara untuk meneror, melecehkan, dan membungkam orang - termasuk anggota parlemen - yang ingin melindungi demokrasi dan HAM, atau menyerukan korupsi dan pelanggaran HAM serius."

Kasus-kasus tersebut, menurut APHR, mencerminkan pola yang mengkhawatirkan dari meningkatnya penindasan di Asia Tenggara, di mana pemerintah menggunakan pelecehan, penganiayaan hukum, dan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penargetan sistematis anggota parlemen—terutama perempuan—yang menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menekan oposisi demokratis, dan bagian dari pemerintahan otoriter yang mengakar.

Pada peringatan Hari HAM Internasional tersebut, APHR menekankan perlunya tindakan kolektif yang mendesak untuk melawan tren yang mengkhawatirkan.

“Sebagai wakil rakyat yang dipilih, APHR dan anggota parlemennya akan terus bersatu dan teguh dalam perjuangan melawan otoritarianisme yang merusak kebebasan mendasar, termasuk kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul," kata Wakil Ketua APHR sekaligus mantan anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kembali komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Komitmen itu disampaikan Yusril dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari YouTube Komnas HAM.

“Pemerintah baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sekarang ini akan meneruskan upaya-upaya penegakkan Hak Asasi Manusia yang telah dirintis pemerintah-pemerintah sebelumnya,” kata Yusril, Selasa.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintahan periode 2024-2029, menghormati HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

“Pemerintah menyadari masih banyak tugas-tugas yang belum terlaksanakan, banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi tapi satu komitmen yang teguh bagi pemerintah sekarang untuk menghormati hak sasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril berkali-kali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak yang sama di hadapan hukum, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya ingin menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang setara tanpa diskiriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam perlindungan hak asasinya dan negara secara universal mengakui hak-hak tersebut,” ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Yusril mengajak semua elemen menggunakan momen peringatan hari HAM Sedunia untuk terus memajukan dan menegakan HAM di Tanah Air.

“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbaharui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakan HAM di masa sekarang dan di masa-masa akan datang,” kata Yusril.