KOMPAS.com - Di tengah gegap gempita warga Suriah atas jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad, sebuah pintu di pinggiran kota menyeruak "memanggil" untuk dijelajahi.

Di balik pintu itu, terdapat kompleks penjara bawah tanah yang luas, setinggi lima lantai, yang berisi tahanan terakhir rezim Assad, yang terengah-engah.

Tempat tersebut merupakan penjara Saydnaya, sebuah kompleks penyiksaan paling terkenal dalam pusat penahanan pemerintah Suriah.

Diberitakan France24, Senin (9/12/2024), kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menguasai penjara Saydnaya di dekat Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

Pasukan yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Julani itu menguasai penjara setelah berhasil memasuki ibu kota dan memaksa Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.

Para pemberontak menyerbu fasilitas tersebut, membebaskan ribuan orang yang sebagian besar merupakan penentang rezim Assad.

Para tahanan keluar dari Saydnaya, bersatu kembali dengan keluarga yang telah lama meyakini bahwa mereka telah dieksekusi.

Sebuah masjid yang berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi penjara pun telah menjadi titik pertemuan bagi para tahanan untuk menemukan keluarga mereka.

Tujuan akhir bagi penentang rezim Assad

Dilansir dari laman Amnesty International, penjara militer Saydnaya terletak 30 kilometer di utara ibu kota Damaskus, Suriah.

Penjara ini berada di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan dioperasikan oleh pasukan polisi militer.

Direncanakan dibangun pada 1978, total luas penjara Saydnaya diperkirakan sekitar 1,4 kilometer persegi.

Sebelum pembangunan, pemerintah Suriah disebut menyita tanah dari pemilik lokal dan menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan untuk membangun penjara.

Pembangunan kemudian dimulai pada 1981 dan berlanjut hingga 1986, dengan tahanan pertama tiba pada 1987.

Penjara Saydnaya menjadi terkenal karena praktik penyiksaan dan kekerasan berlebihan setelah kerusuhan yang dilakukan oleh para tahanan pada 2008.

Sejak krisis di Suriah pada 2011, penjara tersebut telah menjadi tujuan akhir bagi para penentang rezim Assad.

Saydnaya terdiri dari dua bangunan utama, yang mampu menampung antara 10.000 hingga 20.000 tahanan.

Bangunan "putih" menampung personel militer yang ditahan karena kejahatan atau pelanggaran ringan, seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau penghindaran wajib militer.

Sementara, gedung “merah” diperuntukkan bagi tahanan warga sipil dan personel militer yang dipenjara atas pendapat yang disampaikan, aktivitas politik, atau tuduhan terorisme yang dibuat-buat.

Tahanan biasanya dipindahkan ke fasilitas ini setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun di tempat penahanan lain.

Pemindahan sering kali terjadi setelah persidangan yang sangat tidak adil di pengadilan militer rahasia.

Tahanan lain tiba di penjara tanpa bertemu hakim dan bahkan tidak mengetahui tuduhan terhadap diri mereka ataupun berapa lama mereka akan ditahan.

Kesaksian penyintas penjara Saydnaya

Meskipun terkenal, banyak hal tentang operasi di dalam penjara Saydnaya yang masih diselimuti kerahasiaan.

Lembaga swadaya masyarakat juga tidak pernah diizinkan masuk lantaran kunjungan memerlukan izin dari polisi dan intelijen militer.

Akibatnya, informasi yang tersedia hanya diperoleh dari kesaksian mantan tahanan dan penjaga.

Pada 2017, Amnesty International menggunakan pemodelan 3D untuk merekonstruksi tata letak penjara berdasarkan kisah 84 penyintas.

"Kami mengandalkan ingatan akustik para mantan tahanan untuk membangun gambaran terperinci tentang operasi penjara," kata Aymeric Elluin, petugas advokasi senjata dan konflik di Amnesty International Perancis.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Amnesty International dari para penyintas, setiap hari mereka mengalami penyiksaan sistematis dan menerima perlakuan yang merendahkan martabat.

Bukan hanya berhadapan dengan kondisi yang tidak manusiawi, mereka juga harus kehilangan tahanan lain karena ada yang meninggal dunia setiap hari.

Para penjaga penjara Saydnaya dilaporkan dengan kejam menegakkan aturan untuk tidak bersuara sama sekali.

Sebagai gantinya, mereka menuliskan pesan-pesan untuk berkomunikasi dalam sebuah coretan di dinding sel penjara.

Dilaporkan The Guardian, Senin, satu dari sekian banyak pesan yang tertulis adalah "tab, khadzni", yang memiliki arti "sudah cukup, bawa aku saja".

Selembar kertas lain turut ditemukan di tanah dalam kondisi robek dan terinjak. Kertas ini merinci kematian seorang tahanan, yang tampaknya ditulis oleh tahanan lain yang ingin mendokumentasikan kematian temannya.

Catatan itu, yang ditulis oleh seorang tahanan berusia 63 tahun yang menuliskan dirinya sebagai Mohammed Abdulfatah al-Jassem, mengaku melihat tahanan lain jatuh dan kepalanya terbentur saat kejang.

Tahanan dilaporkan meninggal, padahal masih ditahan

Di sisi lain, penjara Saydnaya tidak mengenal interogasi, sehingga penyiksaan terhadap para tahanan pada dasarnya bukan digunakan untuk memperoleh informasi.

Para tahanan juga tidak memiliki akses ke pengacara. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah memberi tahu keluarga bahwa tahanan telah meninggal, padahal sebenarnya masih ditahan di Saydnaya.

Bagi banyak orang, penjara Saydnaya adalah harapan terakhir untuk menemukan orang-orang terkasih yang hilang.

Yamen al-Alaay, seorang pemuda berusia 18 tahun dari pedesaan Damaskus, mengatakan telah berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lain untuk mencari pamannya yang menghilang pada 2017.

"Kami tiba hari ini, kami mencari dan mencari, tetapi kami tidak menemukan apa pun. Mereka yang berada di sayap merah masih belum ditemukan," kata Alaay, sembari berjanji akan kembali besok pagi.

Saat orang-orang meninggalkan penjara Saydnaya pada larut malam, ribuan orang lainnya yang berharap menemukan keluarganya masih terus berdatangan dari Damaskus.

KOMPAS.com - Di tengah gegap gempita warga Suriah atas jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad, sebuah pintu di pinggiran kota menyeruak "memanggil" untuk dijelajahi.

Di balik pintu itu, terdapat kompleks penjara bawah tanah yang luas, setinggi lima lantai, yang berisi tahanan terakhir rezim Assad, yang terengah-engah.

Tempat tersebut merupakan penjara Saydnaya, sebuah kompleks penyiksaan paling terkenal dalam pusat penahanan pemerintah Suriah.

Diberitakan France24, Senin (9/12/2024), kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menguasai penjara Saydnaya di dekat Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

Pasukan yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Julani itu menguasai penjara setelah berhasil memasuki ibu kota dan memaksa Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia.

Para pemberontak menyerbu fasilitas tersebut, membebaskan ribuan orang yang sebagian besar merupakan penentang rezim Assad.

Para tahanan keluar dari Saydnaya, bersatu kembali dengan keluarga yang telah lama meyakini bahwa mereka telah dieksekusi.

Sebuah masjid yang berjarak sekitar 20 kilometer dari lokasi penjara pun telah menjadi titik pertemuan bagi para tahanan untuk menemukan keluarga mereka.

Tujuan akhir bagi penentang rezim Assad

Dilansir dari laman Amnesty International, penjara militer Saydnaya terletak 30 kilometer di utara ibu kota Damaskus, Suriah.

Penjara ini berada di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan dioperasikan oleh pasukan polisi militer.

Direncanakan dibangun pada 1978, total luas penjara Saydnaya diperkirakan sekitar 1,4 kilometer persegi.

Sebelum pembangunan, pemerintah Suriah disebut menyita tanah dari pemilik lokal dan menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan untuk membangun penjara.

Pembangunan kemudian dimulai pada 1981 dan berlanjut hingga 1986, dengan tahanan pertama tiba pada 1987.

Penjara Saydnaya menjadi terkenal karena praktik penyiksaan dan kekerasan berlebihan setelah kerusuhan yang dilakukan oleh para tahanan pada 2008.

Sejak krisis di Suriah pada 2011, penjara tersebut telah menjadi tujuan akhir bagi para penentang rezim Assad.

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Ambon mengusulkan sebanyak 38 tahanan untuk menerima remisi atau potongan masa tahanan dalam rangka menyambut Natal 2024.

"Untuk tahun ini kami usulkan 38 tahanan mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, dari 38 orang itu beragam kasusnya, ada korupsi, narkoba, hingga pidana umum lainnya," kata Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Ambon Rido Sahertian di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan adapun usulan remisi tersebut diberikan dengan persyaratan khusus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni memenuhi aturan substantif yaitu mengikuti semua program pembinaan dan telah menjalani masa penahanan lebih dari enam bulan.

Hal itu mengacu pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yakni berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan predikat baik, telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

Sementara itu, Pasal 34A menambahkan syarat khusus bagi narapidana yang mendapat hukuman akibat tindak pidana tertentu. Tindak pidana tersebut antara lain terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

"Remisi yang kita usulkan bervariasi ada yang 15 hari ada juga yang satu bulan. Selama mereka tidak melakukan pelanggaran pasti kami usulkan untuk memperoleh remisi. Kalau memang mereka melakukan pelanggaran maka tidak kami usulkan untuk mendapat remisi," ucap dia.

Disamping itu, kata dia, untuk memupuk rasa religius pada tahanan menjelang Natal, pihaknya juga gencar melakukan sejumlah agenda keagamaan bagi mereka yang beragama Kristen.

Kegiatan keagamaan tersebut yakni ibadah minggu, program siraman rohani dari pendeta, hingga program keagamaan lainnya.

"Program-program tersebut kami lakukan sama halnya dengan mereka yang beragama Islam saat menjelang hari besar," tuturnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditetapkan tersangka atas dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan usai menetapkan darurat militer secara sepihak pada 3 Desember lalu.

Meski menjabat sebagai presiden yang memegang kekuasaan tertinggi, Yoon tetap bisa dijerat hukum meski memiliki kekebalan terhadap hukum.

Dalam konferensi pers Minggu (8/12), Kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, mengatakan tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden.

Karena itu, penyelidikan criminal terhadap Yoon ini bisa dilanjutkan terlepas sang presiden lolos mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

Jaksa Korsel menetapkan Yoon sebagai tersangka dalam penyelidikan yang meluas terkait penetapan darurat militer sepihak yang diterapkan ang presiden tiba-tiba pada 3 Desember lalu.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park seperti dikutip The Korea Times.

Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

Penetapan tersangka Yoon berlangsung setelah upaya pemakzulan sang presiden di parlemen gagal pada Sabtu (7/12) setelah kalah suara.

Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

Yoon sendiri sudah meminta maaf dalam pidato publik terbarunya pada Sabtu atas kekacauan yang ia sebabkan telah menghebohkan seluruh dunia. Ia berkata dirinya bakal menyerahkan kepada partainya untuk menentukan nasibnya.

"Saya telah menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi publik. Saya dengan tulus meminta maaf," katanya dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Baru-baru ini, PPP menjamin Yoon akan mengundurkan diri. Ketua PPP Han Dong Hoong menyampaikan komentar itu usai Yoon meminta maaf ke publik dan menyerahkan semua ke partai.

Han mengatakan pernyataan Yoon berarti sebuah "janji untuk mengundurkan diri."

"Untuk mengurangi kebingungan, kami akan mengupayakan pengunduran dirinya secara tertib," ungkap dia pada Sabtu (7/12).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan negara menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Hak ini dijamin tanpa ada diskriminasi.

Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). "Saya ingin menyatakan, negara menjamin setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskriminasi. Setara tanpa diskriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki," kata Yusril, Selasa (10/12/2024).

Menurut Yusril, warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Artinya, setiap warga negara juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar dari ekonomi, sosial dan budaya. "Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memajukan hal-hal itu," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan komitmen menjamin HAM merupakan komitmen bersama. Oleh karenanya setiap masyarakat harus mempunyai tekad yang sama untuk menegakan HAM di masa yang akan datang.

"Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbarui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa yang akan datang," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah orang dan pegiat HAMmenggelar parade sekaligus aksi damai dalam rangka memperingati HariHAM Sedunia di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dalam momentum peringatan hari HAM sedunia tersebut mereka menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di Tanah Air.

Mereka jugamenuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan.

Lubuk Basung,- (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menanam jagung di atas lahan seluas satu hektare milik lembaga itu, Selasa (10/12) dalam mendukung program kemandirian pangan.

Kepala Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, Muhammad Ali, Selasa mengatakan penanaman itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pertanian Agam Arief Restu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Rio Eka Putra dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agam Helton.

"Penanaman juga dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung. Bibit jagung merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Agam," katanya.

Ia mengatakan lahan milik Lapas Kelas IIB Lubuk Basung itu juga ditanam buah-buahan dan sayur mayur.

Khusus kolam delapan petak, dikembangkan untuk pembibitan dan pembesaran.

Ke depan tanaman jagung bakal dikembangkan lebih luas lagi dengan memanfaatkan lahan tidur milik masyarakat setempat.

"Kita akan mengembangkan jagung di lahan tidur milik warga sekitar dan mudah-mudahan rencana ini bakal terwujud nantinya," katanya.

Ia mengakui penanaman jagung itu untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Setelah itu sarana asimilasi dan edukasi pembinaan kemandirian bagi warga binaan di bidang ketahanan pangan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung.

"Ilmu yang didapatkan ini bisa dikembangkan saat selesai menjalankan masa hukumannya, sehingga bisa berusaha dan mereka tidak mengulangi perbuatannya," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Agam Arief Restu mengapresiasi sangat tinggi Lapas Kelas IIB Lubuk Basung yang telah melakukan penanaman jagung, sayur-sayuran dan lainnya di lahan milik lembaga itu.

"Pangan lestari sudah dimulai di Lapas Lubuk Basung dengan memanfaatkan perkarangan yang kosong," katanya.

Ia mengatakan siap memberikan dukungan ke Lapas Kelas IIB Lubuk Basung dalam rangka mendukung kemandirian pangan.

Mudah-mudahan program tersebut berjalan dengan baik dan sukses, sehingga target bakal tercapai nantinya.

"Kita berupaya semaksimal mungkin agar kemandirian pangan akan tercapai nantinya," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersedia untuk melakukan perundingan.

Pernyataan ini disampaikan Frits dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Selasa (10/12/2024).

“Tahun 2022 atau 2023, kami sudah mengunjungi 13 markas aktif TPNPB-OPM dan mereka bersedia untuk dilakukan perundingan,” kata Frits.

Ia menambahkan, upaya ini dilakukan oleh Komnas HAM Papua untuk memahami keinginan TPNPB-OPM di beberapa wilayah di tanah Papua.

Hasil dari pertemuan di 13 markas tersebut telah dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul "Membuka Ruang dan Membangun Dialog".

Frits menjelaskan, dokumen ini sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) saat itu, yang dipimpin oleh Mahmud MD.

Namun, hingga saat ini, dokumen tersebut belum mendapatkan tindak lanjut. "Kami apresiasi meskipun demikian, di era Presiden Jokowi, kasus HAM Paniai bisa diselesaikan," ujar dia.

Frits juga meminta agar TPNPB-OPM dan aparat keamanan TNI-Polri menghentikan kekerasan bersenjata di wilayah Papua.

Ia menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Meminta aparat keamanan dan TPNPB-OPM agar menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan."

"Tanpa menimbulkan ketakutan dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata," pinta dia.

Lebih lanjut, Frits mendesak TPNPB-OPM untuk tidak melakukan tindakan perusakan yang dapat merusak fasilitas publik dan mengganggu pelayanan publik serta kondisi keamanan di wilayah Papua.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik di Papua, dan mewujudkan perdamaian bagi masyarakat setempat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku tengah mengkaji wacana agar pengusutan kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh penyidik tunggal.

Seperti diketahui, saat ini terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang mengusut kasus korupsi yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, dengan dibekali UU No.30/2002 (kini direvisi menjadi UU No.19/2019), bahkan berwenang untuk mengusut kasus korupsi dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.

"Ya belum final diskusi tentang masalah ini ya, karena saya pada waktu mewakili pemerintah membahas KPK di DPR pada tahun 2003 itu, memang kita membentuk KPK karena menganggap bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang akut dalam masyarakat kita," jelas Yusril kepada wartawan usai menghadiri diskusi di Gedung KPK C1, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri lalu menekankan, KPK memiliki kewenangan luar biasa karena hukum acaranya berbeda dengan KUHAP.

Meski demikian, sekitar 20 tahun lebih berjalan, dia mengakui ada pikiran untuk menetapkan penyidik tunggal dalam pengusutan kasus korupsi. Apalagi, kini ada tiga penegak hukum yang berwenang mengusut kasus rasuah.

"Tetapi setelah 20 tahun kemudian timbul pertanyaan kalau semuanya bisa juga dilakukan oleh polisi, jaksa, KPK, mengapa kita tidak hanya menyatukan satu saja lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi? Tapi tentu itu harus diimbangi dengan kemungkinan pembaruan terhadap uUndang-undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri," ucap Yusril.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, wacana menjadikan penyidik tunggal dalam penanganan kasus korupsi itu sejalan dengan proses yang bergulir untuk merevisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta penerapan KUHP baru di 2026.

Namun, Yusril memastikan wacana itu akan didiskusikan terlebih dahulu serta mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

"Bukan saja dari lembaga-lembaga penegak hukum, tapi juga dari para akademisi dan aktivis yang bergerak dalam pemberantasan korupsi kita dengar semuanya, sehingga kita dapat mengambil satu rumusan yang lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada di angka rendah.

Yusril menyinggung soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah 20 tahun tidak ada perubahan. Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sudah mengesahkan UU KUHP yang akan berlaku mulai 2026 mendatang.

"Sampai hari ini sudah 20 tahun kita tidak melakukan perubahan apa pun dan tadi jadi komitmen kita bersama bahwa bukan hanya kita harus percepat penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC tapi juga dengan telah disahkannya UU KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada awal 2026," kata Yusril di Gedung ACLC KPK, Selasa (10/12/2024).

Yusril berharap, jika UU Tipikor direvisi bisa segera rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu akan memengaruhi hukuman bagi pelaku tipikor. "Mudah-mudahan selama pemerintahan Prabowo dalam waktu cepat ini terselesaikan," ujarnya.

Yusril melanjutkan, masyarakat berharap di pemerintahan era Presiden Prabowo dapat memperbaiki IPK yang saat ini berada di angka 34/100. Menurutnya, perbaikan sektor pemberantasan korupsi menjadi perhatian era Presiden Prabowo.

"Karena memang menjadi target dari Asta Cita Prabowo Subianto ialah dalam penegakan hukum itu ada 4 poin yang jadi tekanan, pertama adalah masalah korupsi, pemberantasan korupsi, kedua adalah penyelundupan, ketiga pemberantasan narkotika, dan yang keempat judol dan ini dilakukan oleh semua aparat pembangunan hukum," ucapnya.

Jakarta -

Striker West Ham, Michail Antonio mengalami kecelakaan parah. Mobil Ferrari yang disetirnya sampai ringsek.

Antonio mengalami kecelakaan di kawasan Essex pada Sabtu (7/12/2024). West Ham menyebut sang pemain dirawat intensif di rumah sakit London.

Dikutip dari Mirror, Antonio terjebak di dalam mobil selama 45 menit saat petugas layanan darurat berjuang untuk membebaskannya dari kendaraan.

Menurut The Sun, Antonio sempat melontarkan kata-kata pertamanya setelah diselamatkan dari Ferrari. seorang pejalan kaki menjadi yang pertama di tempat kejadian.

"Saya mengatakan kepadanya 'halo' untuk melihat apakah ada yang masih hidup," Samuel Woods, 34, mengatakan kepada The Sun.

"Saya mendengar sirene dan mengatakan kepadanya bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Dia sangat bingung. Dia berkata, 'Di mana aku? Apa yang terjadi? Aku berada di mobil apa?'," ujar Samuel.

That looks like a nasty crash, this is Michail Antonio's Ferrari car, I really hope the chap is ok & unhurt or anyone else for that matter. ???????? pic.twitter.com/gDsz19uQcE

— Robbie Coombes (@RobbieCoombes15) December 7, 2024

"Paramedis sampai di sana dengan sangat cepat. Aku tidak percaya apa yang terjadi. Mobil itu berbau bensin. Aku menatapnya dan berpikir, 'Dia dalam masalah besar'. Saya baru saja berkata, 'Anda mengalami kecelakaan'. Dia tidak menjawab. Dia melihat sekeliling mencoba memahami apa yang baru saja saya katakan. Dia sedang duduk di sisi penumpang," ungkap Samual.

West Ham United mengkonfirmasi Michail Antonio telah menjalani operasi pada fraktur tungkai bawah setelah kecelakaan lalu lintas jalan pada Sabtu sore.

"Michail akan terus dipantau di rumah sakit dalam beberapa hari mendatang," bunyi pernyataan West Ham.

Pada malam natal 2019 lalu Antonio juga pernah mengalami kecelakaan parah. Lamborghini Huracan yang dikemudikannya mengalami oversteer hingga ringsek. Bahkan sejak kejadian tersebut, Antonio kesulitan untuk mendapatkan asuransi.

"Saya berjuang untuk mendapatkan asuransi tahun ini," katanya tiga tahun lalu.

"Tidak ada yang mau mengasuransikan saya," kata dia.

(riar/dry)

INDRAMAYU, investor.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, telah menerima berkas tahap 2 tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Indramayu, Arie Prasetyo mengungkapkan, pihaknya telah menerima tiga unit kendaraan roda empat dan sejumlah barang bukti lainnya pada Senin (9/12/2024) kemarin.

"Barang bukti ada tiga kendaraan roda empat kemudian ada alat bukti surat, terutama ya berupa dokumen-dokumen dan beberapa objek berupa tanah," ungkapnya, Selasa (10/12/2024).

Arie mengatakan, saat ini Panji Gumilang berstatus tahanan kota selama 20 hari kedepan terhitung tanggal 9 Desember hingga 28 Desember 2024. Panji pun berada dalam pengawasan tim Kejari Indramayu.

Arie menjelaskan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Indramayu.

"Tim JPU sedang merumuskan surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dalam waktu dekat, nanti kita tinggal menunggu penetapan dari pengadilan terkait kapan waktu sidangnya," jelasnya.

Pada kasus TPPU tersebut, JPU akan menuntut Panji Gumilang dengan pasal tentang Yayasan serta tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dijelaskan Arie, Panji Gumilang dikenakan sangkaan tindak pidana yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal Tindak Pidana Yayasan melanggar Pasal 70 Ayat (1) Jo pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News