KOMPAS.com – Zulkifli, yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, kembali mencuri perhatian publik setelah tampil di luar Lapas.

Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih dalam masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkoba.

Video Zul Zivilia tampil di luar lapas pun ramai di media sosial dan menuai beragam reaksi.

Penampilan Zul Zivilia di luar lapas ini berlangsung dalam acara Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 April 2025.

Yang menarik perhatian, Zul Zivilia tampil dengan mengenakan gelang GPS di pergelangan kakinya.

Gelang ini merupakan alat pengawasan elektronik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memastikan Zul Zivilia tetap dalam pemantauan ketat meskipun diizinkan beraktivitas di luar lapas sebagai bagian dari program pembinaan.

Dalam penampilannya, Zul membawakan lagu-lagu hits Zivilia seperti "Aishiteru" serta memperkenalkan single terbaru berjudul "Jangan Kamu Biar Aku" yang merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan dibantu oleh pihak Lapas Gunung Sindur, menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembinaan narapidana melalui seni dan kreativitas.

Penampilan Zul ini menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi upaya pembinaan narapidana melalui kreativitas dan seni sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan keamanan yang diterapkan. Meskipun kontroversial, hal ini membuktikan adanya inovasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keikutsertaan Zul Zivilia dalam IPPAFest 2025 merupakan salah satu contoh program pembinaan narapidana yang dijalankan Ditjenpas.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka selama menjalani masa hukuman.

Melalui kegiatan seni dan produktifitas, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.

Zul Zivilia dan Kasus yang Membawanya ke Penjara

Zulkifli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, vokalis grup band Zivilia, ditangkap pada Maret 2019 oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Zul Zivilia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selama menjalani masa hukuman, Zul mendapatkan beberapa kali remisi, termasuk remisi umum dan khusus, yang merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat tertentu.

Dengan akumulasi remisi tersebut, masa hukumannya dikurangi secara signifikan.

Saat ini Zzul Zivilia telah menjalani lebih dari enam tahun masa hukuman dan mendapatkan remisi, Zul Zivilia disebut akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2027 dengan status bebas bersyarat.

Kendati demikian, Zul Zivilia beberapa kali diperbolehkan tampil bermusik di luar penjara.

Sebagai bagian dari syarat pembinaan dan pengawasan, Zul diwajibkan menggunakan alat pemantau GPS di kakinya saat tampil di luar lapas.

Alat ini bertujuan untuk memastikan bahwa ia tetap berada dalam pengawasan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

@lagubaperid.com Zul Zivilia tampil di panggung IPPA Fest 2025 dengan penuh haru, menyanyikan lagu sambil melepas rindu dengan keluarga. Meski tampil di hadapan publik, kaki Zul tetap terpasang gelang GPS—pengingat bahwa dirinya masih berstatus narapidana. Penampilan ini terjadi di tengah masa hukumannya yang masih berjalan, setelah ia dijatuhi vonis 18 tahun penjara pada 2019 atas kasus narkoba. Maret 2025 lalu menandai enam tahun dirinya terpisah dari istri dan anak tercinta. Meski masih dalam keterbatasan, momen ini seolah jadi secercah cahaya di balik jeruji. ???????? #zulzivilia#zivilia#aishiteru#konser#lagubaper? suara asli - Lagubaperid.com

KOMPAS.com – Zulkifli, yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, kembali mencuri perhatian publik setelah tampil di luar Lapas.

Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih dalam masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkoba.

Video Zul Zivilia tampil di luar lapas pun ramai di media sosial dan menuai beragam reaksi.

Penampilan Zul Zivilia di luar lapas ini berlangsung dalam acara Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 April 2025.

Yang menarik perhatian, Zul Zivilia tampil dengan mengenakan gelang GPS di pergelangan kakinya.

Gelang ini merupakan alat pengawasan elektronik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memastikan Zul Zivilia tetap dalam pemantauan ketat meskipun diizinkan beraktivitas di luar lapas sebagai bagian dari program pembinaan.

Dalam penampilannya, Zul membawakan lagu-lagu hits Zivilia seperti "Aishiteru" serta memperkenalkan single terbaru berjudul "Jangan Kamu Biar Aku" yang merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan dibantu oleh pihak Lapas Gunung Sindur, menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembinaan narapidana melalui seni dan kreativitas.

Penampilan Zul ini menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi upaya pembinaan narapidana melalui kreativitas dan seni sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan keamanan yang diterapkan. Meskipun kontroversial, hal ini membuktikan adanya inovasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keikutsertaan Zul Zivilia dalam IPPAFest 2025 merupakan salah satu contoh program pembinaan narapidana yang dijalankan Ditjenpas.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka selama menjalani masa hukuman.

Melalui kegiatan seni dan produktifitas, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.

Zul Zivilia dan Kasus yang Membawanya ke Penjara

Zulkifli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, vokalis grup band Zivilia, ditangkap pada Maret 2019 oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Zul Zivilia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM.

Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab.

"Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025).

Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.

Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

"Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya.

Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling.

Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer.

Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi.

"Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat mengamankan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dalam kegiatan patroli keimigrasian di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat pada 23 April 2025.

Keempat WNA tersebut diduga memberikan informasi tidak benar dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Barat.

"Petugas kami menemukan keempat WNA tersebut menunjukkan gelagat mencurigakan di wilayah Taman Sari dan setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, diketahui bahwa mereka tinggal di sebuah tempat daerah Maphar Jakarta Barat," jelas Nur Raisha Pujiastuti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Senin (5/5/2025) dalam keterangannya.

"Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mereka diduga memberikan keterangan data dan informasi yang tidak sesuai saat pengajuan izin tinggal," tambahnya.

Empat WNA berinisial IHB, UAB, IH, dan AQ masing-masing mengaku tidak pernah melakukan kegiatan investasi sebagaimana tercantum dalam Izin Tinggal Terbatas (ITAS) mereka.

Bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui perusahaan yang menjadi sponsor izin tinggalnya, dan tinggal di alamat yang berbeda dari yang tercatat dalam dokumen keimigrasian.

Salah satu di antaranya, AQ, mengaku masuk ke Indonesia bukan untuk berinvestasi, tetapi untuk mengumpulkan cap paspor guna mempermudah perjalanan ke negara Eropa.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh keempat WNA tersebut meliputi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Saat ini, mereka telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan sedang dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar memberikan apresiasi atas langkah cepat dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Jakarta Barat.

"Kami mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang responsif dan sigap dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Upaya seperti ini penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta tetap terjaga," ujarnya.

BACA JUGA: Ternyata Begini Kondisi Sebenarnya Tentara Israel yang Ditutup-tutupi Selama Perang Gaza

"Semoga hasil ini menjadi pemicu bagi seluruh jajaran petugas imigrasi untuk semakin optimal dalam mengawasi dan menegakkan aturan keimigrasian," tutup Arief.

Imigrasi Jakarta Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keimigrasian, serta mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang melibatkan orang asing di lingkungannya.

Mataram -

I Wayan Agus Suartama alias IWAS, terdakwa kasus pelecehan seksual, kaget saat mendengar tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (5/5/2025) siang.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Agus, Muhammad Alfian Wibawa, seusai sidang. "Dengan tuntunan maksimal. Agus tentu kaget. Kami juga kaget. Kok jaksa nuntutnya maksimal dengan denda Rp 100 juta sesuai ancaman maksimal pada Pasal 6 huruf C UU TPKS?" kata Alfian, Senin (5/5/2025).

Menanggapi tuntutan tersebut, pria difabel tanpa tangan itu bersama tim penasihat hukumnya telah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Mereka akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) di hadapan majelis hakim, pekan depan, Rabu (14/5/2025).

"Agenda berikutnya pekan depan Agus dan kami penasihat hukum akan menyampaikan nota pledoi," ujarnya.

Menurut Alfian, tuntutan maksimal tersebut dianggap memberatkan dan mengejutkan. Ia menyebut alasan jaksa adalah banyaknya jumlah korban, namun hanya satu orang yang dihadirkan sebagai saksi korban di persidangan.

"Tapi faktanya hanya satu saksi korban yang dihadirkan di pengadilan. Yang lain itu kan berstatus saksi yang berdiri sendiri di luar peristiwa. Justru kalau pemahaman pembelaan kami tidak sesuai nilai dan peruntukan dari keterangan saksi," tegas Alfian.

Dalam sidang pembelaan mendatang, Agus juga disebut akan menyampaikan curahan hati secara pribadi kepada majelis hakim. Penyampaian itu akan disampaikan bersamaan dengan pledoi penasihat hukumnya.

"Pleidoi itu bersamaan dengan pribadi Agus ke majelis," katanya.

Alfian juga menilai tuntutan jaksa masih bernuansa praduga bersalah. Dalam pledoi nanti, pihaknya akan menekankan prinsip praduga tak bersalah dan meminta hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.

"Yang jelas kami akan upayakan di pembelaan supaya tuntunan itu tidak maksimal. Supaya putusannya serendah mungkin. Kami juga akan memberikan gambaran konsep paradigma asas yang lain terhadap unsur-unsur yang dinilai oleh jaksa sehingga menuntut secara maksimal 12 tahun," tandas Alfian.

Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi NTB, Ricky Febriandi, menyampaikan tuntutan terhadap Agus dalam sidang tuntutan. Ia menyebut terdakwa terbukti melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

"Dengan ini jaksa menuntut terdakwa Agus dengan pidana penjara 12 tahun dengan denda sebesar Rp 100 juta," kata Ricky seusai sidang tuntutan.

(dpw/dpw)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah diberikan 'lampu hijau' oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas dengan DPR.

Supratman menegaskan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agar bisa segera dibahas dengan legislatif. Presiden juga disebut telah memberikan restu agar aturan ini segera terwujud.

"Kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan [Kepala, red] PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir," ungkap Supratman kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Supratman lalu menyampaikan bakal segera berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan waktu yang tepat guna menentukan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas berikutnya. Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa masuk ke dalam prolegnas tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset saat ini masih akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan apabila Prabowo berpeluang mengirimkan supres baru ke DPR untuk pembahasan RUU itu.

"Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas Kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Kepala PPATK membicarakan juga," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan agar pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek agar kembali dilanjutkan demi memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara bisa selesai dan siap untuk diundangkan dalam waktu dua bulan ke depan.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (2/5), Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Nofli menekankan pentingnya percepatan penyusunan RUU tersebut sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

"Tentu saja proses ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Nofli, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai pemrakarsa, ia menekankan bahwa Kemenko Kumham Imipas bertanggung jawab dalam memastikan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara rampung tepat waktu.

Dengan langkah koordinatif yang terus diperkuat, ia berharap penyusunan RUU itu dapat segera dituntaskan sesuai target.

Kemenko Kumham Imipas juga berharap kehadiran regulasi tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama hukum internasional, khususnya dalam pemindahan narapidana antarnegara, yang menjunjung asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum secara langsung.

Beberapa isu strategis dibahas dalam rapat, antara lain penggunaan naskah akademik tahun 2024 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan draf RUU tahun 2017 versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang akan diperbaiki.

Aspek selektif dan resiprokal dalam kerja sama antarnegara menjadi sorotan penting, termasuk penentuan negara-negara prioritas dengan kriteria yang terukur. Perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada struktur organisasi turut menjadi perhatian.

Dari rapat disepakati beberapa hal, di antaranya penyelarasan naskah akademik dan pembaruan draf RUU akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hasil penyusunan akan dikirimkan ke Panitia Antar-Kementerian (PAK) untuk proses lebih lanjut.

Kemenko Kumham Imipas juga akan menjadwalkan rapat lanjutan guna memastikan konsistensi dan sinkronisasi substansi dalam dokumen yang disusun.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari, dalam kesempatan tersebut, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antarkementerian dalam penetapan konsep RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

"Rapat konsepsi sangat penting agar penyusunan RUU dapat mencerminkan kepentingan nasional secara utuh dan menyeluruh," ujar Cahyani dalam kesempatan sama.

Turut hadir dalam rapat Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono, serta sekretaris dan para asisten deputi terkait.

Perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga turut ambil bagian dalam pembahasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditargetkan rampung di tahun ini. Dia menyebut hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga di RI.

"Yang PPRT ya? Nah mudah-mudahan PPRT ini kan sudah masuk prioritas. Prioritas tahun 2025 saya targetkan tahun ini harus selesai," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Bob Hasan menyebut RUU PPRT ini akan memberikan kepastian hukum. Peraturan itu diharapkannya memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.

"Kalau bulan itu jangan khawatir, terpenting ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum yang lahir karena sudah banyak pun juga yang diharapkan oleh baik itu stakeholder tadi," ujar Bob Hasan.

"Adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh, yakni soal UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang belum juga disahkan. Prabowo menyebut RUU itu akan dibahas oleh DPR RI.

"Kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, Wakil Ketua DPR yang hadir Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan segera dibahas," ujar Prabowo dalam pidatonya di Monas, Kamis (1/5).

Prabowo berharap UU PPRT ini bisa disahkan dalam tiga bulan ke depan. "Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan," katanya.

Selain itu, dia juga akan mengupayakan hak-hak pekerja di industri perikanan hingga kapal hingga soal kesejahteraan buruh.

"Juga saran dari Pak Jumhur undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan mengutak undang-undang itu," ujar Prabowo.

(dwr/ygs)

Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melakukan pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas rutin kepolisian, khususnya dalam fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendata kembali jumlah kendaraan dinas R2, R4, dan R6 di masing-masing satuan kerja, lengkap dengan kondisi terkini baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga bisa digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Areis Aminnulla, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan perintah Kapolda Maluku melalui Surat Telegram Nomor: ST/142/IV/WAS./2025 tertanggal 30 April 2025.

Jenis kendaraan dinas yang diperiksa meliputi, sepeda motor, mobil double cabin, APC, Raisa, bus, dan forklift, AWC (Armoured Water Cannon) dan AWC Barikade.

Selain pendataan, kegiatan ini juga sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kerusakan kendaraan yang dapat menghambat mobilitas dan respons cepat personel di lapangan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap fungsi kendaraan diharapkan mampu meminimalisasi risiko gangguan teknis saat menjalankan tugas.

Polda Maluku juga menekankan pentingnya perawatan rutin oleh masing-masing satuan kerja agar kendaraan dinas tetap dalam kondisi prima. “Tanggung jawab terhadap kelayakan dan kebersihan kendaraan dinas menjadi bagian dari disiplin kerja setiap personel,” ujarnya.

Ke depan, pemeriksaan serupa akan dilakukan secara berkala dan menyeluruh ke seluruh jajaran Polda Maluku, sebagai bagian dari evaluasi kesiapan operasional dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Ambon. Pemeriksaan dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol. Marthen Luther Hutagaol, didampingi Kepala Biro Logistik (Karo Log) Kombes Pol. Ary Dony Setiawan.

Adapun kendaraan yang diperiksa berasal dari jajaran Direktorat Samapta Polda Maluku. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Samapta, Kombes Pol. Agus Pujianto bersama para kepala bagian.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar aturan hukum.

"Kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyampaikan sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas. Pasalnya, ada landasan hukum yang telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Ada Perda tentang ketertiban umum di situ. Kami minta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," ujarnya.

Saat disinggung apakah turut menyasar kepada Ormas Grib yang dipimpin oleh Hercules yang belakangan menjadi sorotan imbas perilaku anggotanya, Bima Arya memastikan pemberian sanksi itu harus tidak boleh pandang bulu.

"Siapa pun, siapa pun tentu ya tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara satu dua ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang sudah bekerja selama enam bulan terakhir. Dia pun bisa memahami jika ada anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan pejabat baru, bicara tidak tepat ke publik hingga menimbulkan kontroversi.

"Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, ada menteri senior yang sudah lama pengalaman, ada yang baru menjabat," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) sore WIB.

Prabowo pun membagikan pengalaman ketika baru menjadi presiden ke-8 RI pada 20 Oktober 2025, masih bingung lokasi toilet di Istana. Dia butuh waktu untuk memahami denah Istana.

Karena itu, ia bisa memahami, jika juru bicara presiden salah berkomentar. Meski tidak menyebut nama, pesan Prabowo tersebut sepertinya ditujukan kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat membuat pernyataan kontroversial hingga kemudian mengumumkan ke publik mundur dari posisinya sekarang.