Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya akan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pihak yang menyimpang supaya kembali ke jalan yang benar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Prabowo awalnya menyatakan, dirinya telah disumpah di hadapan rakyat Indonesia untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang. Sehingga, dirinya meminta seluruh pihak taat hukum.

"Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum saudara-saudara. Jadi saya mengimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo kemudian menyinggung banyak rintangan dan pekerjaan rumah yang mesti dijalani oleh Bangsa Indonesia. Ketum Gerindra itu lantas menyoroti banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi, mulai dari manipulasi hingga penyelundupan.

"Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, manipulasi laporan nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan dan saya minta dukungan seluruhnya," ucapnya.

Prabowo lantas meminta dukungan seluruh partai politik untuk mengatasi rintangan tersebut. Prabowo berujar, dirinya sudah memberikan penegasan di internal Partai Gerindra supaya tak berperilaku menyimpang.

"Saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua Partai. Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya Gerindra, jangan kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau? Tidak! Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang gubernurnya, walkot, bupati," tegasnya.

"Tanya mereka apa yang saya sampaikan, selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu yang saya sampaikan karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang pertama yang akan menindak saudara-saudara," imbuhnya.

(taa/idn)

Jakarta -

Kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin, memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan yang melibatkan mantan manajemen kliennya. Sandy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari berkas-berkas yang sudah diterima.

Sebelumnya Wika mengancam akan melaporkan mantan manajernya. Sebab ia kehilangan beberapa uang.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika setelah mungkin selesai dari menunggu ibunya lagi dirawat nanti kami kabari update selanjutnya. Tapi yang pasti sudah dapat data, berkas yang sudah diterima yang sedang kita lagi pelajari nanti akan kami update berikutnya," ujar Sandy Arifin di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2024).

Mengenai jumlah pelaku yang terlibat, Sandy menjelaskan ada beberapa yang dicurigai.

"Sementara masih ada beberapa yang kita curigai tapi nanti setelah data terkumpul nanti akan mengerucut siapa," tuturnya.

Terkait komunikasi dengan terduga pelaku, Sandy menyatakan bahwa hal itu masih berlangsung. Namun hanya dengan Wika Salim.

"Yang masih komunikasi mungkin dari Neng Wika ya. Dari kita masih sebatas komunikasi sama Neng Wika saja informasi seperti apa, misalnya memang ternyata neng bilang kirimkan secara resmi somasi akan kita siapkan dalam waktu dekat," tambah Sandy.

Sandy juga menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja untuk mengumpulkan bukti terkait kejadian ini.

"Ya karena kan harus disatukan tadi kan, kerjanya di mana saja, kapan saja yang dibilang sama neng itu datanya mana saja dan itu yang sesuai sama yang bersangkutan yang mana biar kita cocokkan," katanya.

Terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Wika Salim, Sandy menyebutkan bahwa jumlahnya masih sama seperti yang sebelumnya disampaikan yakni sekitar Rp 1 miliar.

Mengenai waktu terjadinya penggelapan, Sandy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dimulai pada tahun 2022. Tapi bisa saja terjadi lebih lama.

"Sepertinya mulai yang dari 2022 kalau nggak salah sampai sekarang ini, tapi kemungkinan besar juga ada sebelumnya itu yang lagi kita tunggu, yang lagi kita cocokin data-data yang dimasukkan," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai durasi kerja sama Wika Salim dengan mantan manajemennya, Sandy mengatakan masih mempelajari kontrak-kontrak yang dikirimkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

"Nah aku nggak tahu, karena kan ada beberapa kan saya belum tahu, saya belum konfirmasi. Saya baru mempelajari data-data kontrak-kontrak yang baru dikirimkan," jelas Sandy.

(fbr/mau)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Asosiasi Pengacara Malaysia (Badan Peguam Malaysia) menandatangani Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebuah skema perjanjian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia Hermono kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan penandatanganan MoU tersebut penting karena persoalan utama yang dihadapi WNI di Malaysia adalah persoalan hukum.

“Dan saya melihat bahwa pendekatan hukum ini menjadi isu yang terpenting di Malaysia. Oleh sebab itu kita menggandeng Asosiasi Pengacara Malaysia atau Malaysian Bar Council untuk membantu kita memberikan bantuan hukum, memberikan ‘capacity building’ (peningkatan kapasitas) dan juga untuk kegiatan-kegiatan pelatihan juga,” katanya.

Menurut Hermono, hal itu juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu bisa dilihat dengan ditingkatkannya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia juga mengatakan dengan adanya kerja sama dengan Asosiasi Pengacara Malaysia itu tentu akan menjadi model bagaimana Perwakilan RI di Malaysia menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di Malaysia.

Tentu, menurut dia, tidak hanya yang ada di Malaysia saja akan melihat bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi WNI itu dijalankan, tetapi juga Jakarta dan Kantor Perwakilan RI di negara-negara berbeda juga akan melihat apa yang terjadi di Malaysia.

“Karena Malaysia selalu menjadi ‘benchmark’ bagaimana Perwakilan RI menyediakan perlindungan bagi para pekerja migran kami. Jadi ini penting,” kata Hermono.

Sementara itu, Presiden Badan Peguam Malaysia Mohamad Ezri Abdul Wahab mengatakan falsafah pendirian asosiasi mereka adalah untuk memastikan keterjaminan akses keadilan demi kepentingan semua orang, tanpa memandang ras, etnis dan status ekonomi.

Dengan adanya, I-Clas, kerja sama antara Asosiasi Pengacara Malaysia dengan KBRI Kuala Lumpur, ia mengatakan akses keadilan bagi WNI di Malaysia akan lebih terjamin.

“Insya-Allah program ‘I-Clas’ ini bisa meluas ke seluruh Semenanjung Malaysia. Saya sangat terharu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Duta Besar karena hal ini melambangkan tingkat kepercayaan terhadap kualitas pelayanan hukum,” ujar dia.

Ezri mengatakan segala permasalahan hukum WNI yang membutuhkan bantuan hukum di pengadilan akan ditangani oleh pusat bantuan hukum mereka. Itu untuk membantu, supaya mereka tidak perlu mengeluarkan uang dan lain sebagainya, semua dibiayai oleh badan tersebut.

WNI, ujar dia, hanya perlu menghubungi Pusat Bantuan Hukum mereka, dan mereka akan melihat apakah memenuhi syarat untuk dapat diwakili di pengadilan.

Sejauh ini, menurut Ezri, bantuan hukum mereka berikan hanya kepada warga Malaysia secara pro bono. Terdapat 14 cabang Pusat Bantuan Hukum milik asosiasi di seluruh Semenanjung Malaysia yang memberikan layanan bantuan hukum, dengan pembiayaan dilakukan oleh para pengacara di sana.

“Jadi pengacara-pengacara di Malaysia berkontribusi terhadap pusat-pusat layanan bantuan hukum di sana,” ujar dia.

Dengan adanya MoU dengan KBRI Kuala Lumpur maka WNI kini juga bisa mendapatkan layanan bantuan hukum dari para pengacara di bawah Asosiasi Pengacara Malaysia. Dan untuk saat ini, sebagai "pilot project" maka layanan bantuan hukum bagi WNI dapat didapat di Perak, Kuala Lumpur dan Selangor.

“Kita lihat seperti apa suksesnya, mungkin kita akan kembangkan di negeri lain,” ujar dia.

Duta Besar Hermono dan Presiden Asosiasi Pengacara Malaysia Mohamad Ezra Abdul Wahab menandatangani MoU tersebut di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur, disaksikan jajaran Atase di KBRI dan juga para pengacara dan pengurus Asosiasi Pengacara Malaysia yang hadir.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Palopo -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo angkat bicara terkait terdakwa kasus pornografi Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri acara keagamaan. Kajari Palopo menyebut hal tersebut murni kesalahan anggotanya.

"Makanya saya bilang anggota saya salah, saya akui dia salah (mengeluarkan) tanpa sepengetahuan saya," kata Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin kepada detikSulsel, Kamis (12/12/2024).

Koharudin mengaku mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan WhatsApp dari pengacara korban. Terdakwa Yusdy Gosal dikabarkan keluar dari lapas kelas II A Palopo, Selasa (10/12) pada siang hingga malam hari.

"Saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ucap Koharudin.

"Inisiatif sendiri beliau mengeluarkan surat kesehatan itu, Jopi (anggotanya) ini karena mungkin satu agama, karena dia mungkin kasihan sama kakaknya memohon untuk adiknya, katanya bapaknya Yosdy Gosal itu sakit," sambungnya.

Atas kejadian tersebut, Koharudin turut menyayangkan tidak adanya pengecekan kembali oleh pihak Lapas Palopo sebelum mengeluarkan terdakwa. Menurutnya, seharusnya pihak Lapas melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

"Itu tahanan hakim, ketika ada tahanan hakim itu harus ada tanda tangan untuk mengeluarkan, mau sehari dua hari mau seminggu saya harus buat BA ketetapan hakim menjalani keputusan hakim," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa kasus pornografi Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri sebuah acara keagamaan di gedung Saodenrae Convetion Centre Palopo. Pengacara korban pun memprotes pihak kejaksaan.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasehat hukum korban, Syahrul, Kamis (12/12).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara 110/Pid.B/2024/Plp. Syahrul merasa pihak penegak hukum di Kota Palopo tidak berlaku adil setelah mengetahui Yusdy Gosal dengan mudahnya keluar tahanan.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

(ata/ata)

Tabanan -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar tengah mengurus dua jenazah warga negara asing (WNA) tewas akibat tertimpa pohon di Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Imigrasi Denpasar telah menghubungi kedutaan masing-masing WNA yang tewas.

"Kami sudah menghubungi pihak kedutaan masing-masing negara untuk pengurusan jenazahnya," ungkap Kepala Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, kepada detikBali di Tabanan, Kamis (12/12/2024).

Jenazah dua WNA akibat pohon tumbang di Monkey Forest Ubud pada Selasa (10/12/2024) siang juga sudah diurus keluarga. Oleh karena itu, Imigrasi Denpasar juga tengah menunggu keluarga masing-masing WNA tersebut.

Ridha menjelaskan jenazah WNA asal Prancis, Funny Justine Christine (32), masih berada di Rumah Sakit (RS) Dharma Yadnya, Denpasar. Sedangkan jenazah Kim Hyoeun (42) asal Korea Selatan (Korsel) berada di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah Denpasar.

Berdasarkan catatan Imigrasi Denpasar, Christine berada di Bali sejak 4 Desember 2024. Sedangkan Hyoeun bersama keluarganya sudah berada di Bali sejak 2 Desember 2024. Keduanya diketahui datang ke Bali untuk berlibur sampai Januari 2025.

"Yang Korea Selatan izin tinggalnya kunjungan sampai 2 Januari 2025, yang Prancis sampai 4 Januari 2025," jelas Ridha.

Diberitakan sebelumnya, dua turis asing tewas tertimpa pohon beringin, pule, dan kresek di objek wisata Monkey Forest, Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (10/12/2024) siang. Tumbangnya pohon-pohon tersebut juga mengakibatkan salah satu turis asing luka-luka.

Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana menerangkan seluruh korban tewas dan luka sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kenak Medika, Ubud. Siapa saja korban tewas dan luka tersebut, berikut identitasnya.

1. Nama: Funny Justine Christine (tewas).
Asal: Prancis.
Usia: 32 tahun.

2. Nama: Kim Hyoeun (tewas).
Asal: Korea Selatan.
Usia: 42 tahun.

3. Nama: Lee Sunni (luka-luka).
Asal: Korea Selatan.
Usia: 43 tahun.

Sudarsana menjelaskan pohon-pohon itu tumbang setelah tertiup angin kencang. Monkey Forest juga diguyur hujan saat peristiwa tersebut terjadi.

Tiba-tiba, wisatawan dan pengelola objek wisata, Sudarsana menambahkan, mendengar suara pohon tumbang. "Wisatawan berlarian menyelamatkan diri, tapi ada beberapa wisatawan yang tertimpa pohon," imbuhnya.

(iws/iws)

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023.

"Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Maryono menunda pembacaan putusan para terdakwa hingga keesokan harinya, yakni Jumat, 13 Desember. "Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13," ujar Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 25 November. MI/Usman Iskandar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Jawa Timur meraih penghargaan WBBM. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini kepada Kepala Kantor Imigrasi Madiun Gilang Danurdara.

Pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam acara ?Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024? yang diselenggarakan di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta.

Menpan RB Rini Widyantini menyampaikan, apresiasi kepada satuan kerja yang menerima penghargaan. Rini berharap satuan kerja yang menerima penghargaan tidak mudah berpuas diri. Dalam kesempatan kali ini, kata Rini, Kantor Imigrasi Madiun memperoleh penghargaan dengan predikat WBBM. Sebelumnya Imigrasi Madiun berpredikat WBK.

?Penghargaan ini merupakan bukti nyata Imigrasi Madiun selalu dan terus berproses dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat pegawai Imigrasi Madiun dalam memberikan pelayanan tidak pernah surut terbukti sudah 4 kali berturut-turut kantor ini mengikuti kontestasi WBBM hingga pada tahun ke empatnya lah memperoleh penghargaan WBBM,? katanya, Kamis (12/12/2024).

Menurut Rini, ini merupakan komitmen yang selalu dipegang oleh jajaran Imigrasi Madiun selalu mengedepankan pelayanan terbaiknya. Kritik dan saran dari berbagai pihak merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu pelayanan sehingga tahu bagaimana cara harus memperbaiki diri dalam menyempurnakan pelayanan maksimal.

?Dengan capaian ini tidak membuat Kantor Imigrasi Madiun mengendurkan semangat kerjanya, penghargaaan ini menambah semangat baru bagi para pegawainya mengingat tahun 2024 segera berakhir maka ini juga menjadi kado manis di penghujung tahun ini,? katanya.

Kantor Imigrasi Madiun Gilang Danurdara menegaskan, Kantor Imigrasi Madiun siap menghadapi kontestasi pelayanan publik selanjutnya. Pihaknya selalu berkomitmen kepada jajaran untuk selalu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian bagi masyarakat.

?Harapan kami, Kado manis di penghujung tahun 2024 ini semoga menjadi langkah dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami selalu berusaha menjadi yang terbaik guna mengoptimalkan SDM terbaik kami,? ujar Gilang.

Dalam Kesempatan ini juga Kantor Imigrasi Madiun mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

?Terima kasih atas dukungan serta support yang diberikan kepada kami baik dari masyarakat atau pun stake holder. Dukung kami selalu dalam membangun pelayanan publik di masa-masa yang akan datang karena kami tidak akan berhenti sampai di sini,? katanya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) menerima aduan tim kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, yang menjadi tersangka dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015–2016.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, membeberkan ada dua poin utama yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tersangka kepada lembaga tersebut dan dua hal itu menjadi bagian dari wewenang KY untuk menindaklanjutinya.

"Dasar aduan yang pertama tentang pada waktu pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, menurut tim penasihat hukum tersangka tidak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, padahal menurut mereka, kliennya adalah orang yang mampu untuk memilih penasihat hukumnya sendiri tanpa harus ditunjuk Kejagung," kata Joko usai menerima audiensi tim kuasa hukum Tom Lembong di Kantor KY, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut dia membeberkan, dasar kedua yakni menyangkut penyidik Kejagung yang menetapkan status tersangka kepada Tom Lembong, tidak didasarkan dua alat bukti.

Dengan dua hal itu, lanjut dia, kuasa hukum tersangka menilai hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Tumpanuli Marbun, telah keliru serta tidak sesuai dengan undang-undang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan tersangka, sehingga diduga telah melanggar kode etik.

Oleh karena itu, mereka (tim kuasa hukum) mengadu dan meminta kepada Komisi Yudisial untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim praperadilan.

Joko menambahkan, aduan kedua menyangkut permohonan tim kuasa hukum yang meminta KY untuk memantau secara aktif proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang akan dijalani oleh tersangka.

"Karena menurut penilaian kami itu merupakan kewenangan dari KY, maka kami meminta kuasa hukum membuat laporan detail tentang dugaan pelanggaran kode etik terkait aduan pertama, serta kami juga akan memantau proses persidangan tersebut," ujar dia.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong melaporkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Komisi Yudisial.

Tim kuasa hukum Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Mereka diterima oleh sejumlah pejabat KY, antara lain Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito, Kepala Biro Pengawasan Hakim Mulyadi, dan Kepala bagian pemantauan perilaku hakim Niniek Ariyani.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat dua pokok laporan dari tim kuasa hukum Tom Lembong.

Pertama, melaporkan hakim praperadilan PN Jaksel yang menolak gugatan Tom Lembong atas penetapan tersangka korupsi impor gula di Kejaksaan Agung. Mereka menilai, hakim tersebut tak bekerja secara profesional.

“Kami memohon kepada Komisi Yudisial RI untuk berkenan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Praperadilan, Bapak Tumpanuli Marbun,” kata tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi.

Kemudian, kuasa hukum juga meminta pengawasan ketat terkait dengan proses sidang pokok kasus tom lembong yang akan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Kami juga meminta pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap dia.

Joko Sasmito mengatakan, Komisi Yudisial memandang bahwa perkara ini mendapat perhatian publik.

Sehingga pihaknya juga memantau perkara praperadilan di PN Jaksel beberapa waktu lalu.

“Dari pengamatan kami, KY memandang belum ada temuan adanya pelanggaran dari hakim praperadilan,” kata Joko.

“Nanti mungkin kalau dijelaskan secara detail akan kami tindaklanjuti oleh pengawasan perilaku hakim. Tentang dugaan pelanggaran kode etik, setelah ada laporan resmi akan kami tindaklanjut,” ungkap dia.

Sementara itu, untuk pengawasan terhadap jalannya sidang pokok perkara yang akan dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Joko menjelaskan bahwa hal tersebut menunggu pelimpahan berkas dari Kejagung.

“Kalau misal nanti sudah diputus majelis hakimnya, nanti dalam prosesnya akan kita lakukan pengawasan dan pemantauan,” jelas dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Joko Widodo yang dituduh melakukan korupsi terkait dengan impor gula pada tahun 2015-2016.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri sedang surplus.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut.

Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menilai program Sekolah Damai merupakan salah satu penangkal bagi penyebaran paham radikal terorisme.

Pasalnya, kata Komjen Pol. Eddy, program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM) yang dapat mencegah berbagai paham radikal terorisme masuk ke diri para siswa.

"Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut," ungkap Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada era saat ini, dia mengatakan terdapat dua jalur penyebaran paham radikal terorisme, yakni melalui jalur daring (online) dan luring (offline).

Menurut dia, penyebaran paham radikal terorisme secara daring saat ini cenderung lebih masif lantaran sudah banyaknya anak muda yang memiliki alat komunikasi.

Untuk itu, BNPT selalu melakukan pengawasan di ruang siber serta melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.

Komjen Pol. Eddy berpendapat bahwa penyelenggaraan program Sekolah Damai sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pancasila, demokrasi, dan HAM diyakini secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

"Sekolah Damai ini memiliki berbagai nilai tersebut sehingga bisa menangkal paham radikal, baik melalui online dan offline maupun melalui pendidikan sekolah maupun nonsekolah," tuturnya.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak 2017 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multipihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut.

Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menilai program Sekolah Damai merupakan salah satu penangkal bagi penyebaran paham radikal terorisme.

Pasalnya, kata Komjen Pol. Eddy, program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM) yang dapat mencegah berbagai paham radikal terorisme masuk ke diri para siswa.

"Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut," ungkap Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada era saat ini, dia mengatakan terdapat dua jalur penyebaran paham radikal terorisme, yakni melalui jalur daring (online) dan luring (offline).

Menurut dia, penyebaran paham radikal terorisme secara daring saat ini cenderung lebih masif lantaran sudah banyaknya anak muda yang memiliki alat komunikasi.

Untuk itu, BNPT selalu melakukan pengawasan di ruang siber serta melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.

Komjen Pol. Eddy berpendapat bahwa penyelenggaraan program Sekolah Damai sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pancasila, demokrasi, dan HAM diyakini secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

"Sekolah Damai ini memiliki berbagai nilai tersebut sehingga bisa menangkal paham radikal, baik melalui online dan offline maupun melalui pendidikan sekolah maupun nonsekolah," tuturnya.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak 2017 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multipihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengunjungi SMA Negeri 13 Semarang, Kamis (12/12/2024), sebagai bagian dari program Sekolah Damai.

Dalam kunjungannya, Eddy Hartono memantau kondisi kelas dan berinteraksi dengan murid-murid yang diajarkan dengan metode pembelajaran yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis.

Eddy yang didampingi Kepala SMAN 13 Semarang, Rusmiyanto, mengunjungi beberapa ruang kelas. Setiap kelas memiliki dua jenis kesepakatan yang diharapkan dapat menumbuhkan nilai toleransi dan demokrasi di kalangan siswa.

“Tadi, saya lihat di kelas-kelas ini ada kesepakatan. Itu luar biasa karena mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Semua kegiatan, sanksi, semua melalui kesepakatan, tidak ada paksaan,” kata Eddy Hartono.

Kesepakatan tersebut terdiri dari Kesepakatan Sekolah dan Kesepakatan Kelas. Kesepakatan Sekolah mencakup sepuluh poin, antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta saling menghormati dan menjaga keharmonisan.

Kesepakatan Kelas disusun oleh para siswa di setiap kelas dan berbeda-beda antar kelas. Salah satu contoh kesepakatan kelas XII F-2 antara lain mewajibkan siswa untuk meminta izin jika terlambat atau tidak hadir, membayar kas sebesar Rp 5.000 setiap minggu, dan menjaga kebersihan kelas.

Program Sekolah Damai ini, yang dimulai pada 2017 oleh Wahid Foundation dan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2), bertujuan untuk menjauhkan generasi muda Indonesia dari intoleransi dan ekstremisme yang berujung pada terorisme.

Program ini resmi diteruskan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 35 Tahun 2022. Selain di SMAN 13 Semarang, program Sekolah Damai ini juga berjalan di 78 sekolah di Jawa Tengah.

Eddy Hartono berharap program ini akan dilanjutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2025-2029, dengan persetujuan rencana kerja dari pemerintah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menkopolkam dan Menteri Hukum untuk proses pembuatan regulasi perpres ini, sehingga hal ini bisa menjadi best practice di kita,” jelas Eddy.

Selain Eddy Hartono, turut hadir dalam kunjungan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, Perwakilan Wahid Foundation Mujtaba Hamdi, Perwakilan AIPJ2 Afnia Sari, serta pejabat daerah lainnya.