Tim hukum pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, mencabut laporan mereka terhadap KPU Jakarta hingga KPU Jakarta Timur dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Tim RIDO ingin menjaga kondusivitas dan menerima hasil Pilkada Jakarta.

"Seiring dengan tim pemenangan 01 telah menerima hasil Pemilukada Jakarta yang disampaikan secara resmi oleh Paslon dan tim pemenangan hari ini dengan berbagai catatan, maka kami tim hukum juga secara resmi mencabut pengaduan ke DKPP terhadap KPUD Jakarta dan Jakarta Timur hari ini," kata anggota Tim Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar-butar dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Muslim mengatakan pihaknya telah menerima hasil penetapan KPU Jakarta. Dia mengatakan tim RIDO memilih untuk mencabut laporan dari DKPP demi menghindari konflik berkepanjangan.

"Demi kondusifnya Jakarta agar KPUD dapat menjalankan tugas-tugasnya meskipun catatan-catatan pengaduan kami banyak persoalan ketidakprofesionalan KPUD Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu di Jakarta," ujar Muslim.

"Kami yakin akan dikabulkan namun karena sudah keputusan tim pemenangan untuk menerima Pemilukada Jakarta maka laporan DKPP terhadap KPU kami cabut," tambahnya.

Tim RIDO berharap KPU Jakarta ke depannya bisa menjalankan kewenangan dengan baik. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya perubahan sistem Pemilu ke depan, di mana gubernur dipilih oleh DPRD.

"Ke depan kami berharap KPUD Jakarta mampu menjalankan tugasnya dengan baik agar tingkat partisipasi masyarakat Jakarta tidak rendah ke depan apabila nantinya Pemilukada 2029 tetap pemilihan langsung," ujar Muslim.

"Namun, apabila ke depan sistem pemilu 2029 diubah dengan sistem perwakilan DPRD, maka KPUD Jakarta juga harus bersiap dan berbenah diri dari saat ini segala kemungkinan perubahan sistem Pemilu," sambungnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah menyatakan menerima hasil Pilkada 2024. Dia mengucapkan selamat kepada Pramono Anung dan Rano Karno yang meraih suara terbanyak dalam Pilkada 2024.

"Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan," ujar Ridwan Kamil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mendorong adendum nota kerja sama atau memorandum of cooperation (MoC) antara Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dan Kementerian Kehakiman Jepang.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi di Jakarta, Kamis (12/12), Supratman mengatakan adendum nota kerja sama diperlukan karena Kementerian Hukum yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Transformasi di Kemenkumham kini menjadi tiga kementerian. Untuk itu, perlu dilakukan adendum, mengingat MoC yang sebelumnya melingkupi bidang imigrasi, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, dan peraturan perundang-undangan,” kata Supratman seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun salah satu MoC yang akan didorong pelaksanaan adendumnya, yakni yang telah ditandatangani pada 2018 lalu di bidang hukum dan HAM.

Menkum RI mengakui kontribusi Jepang dalam investasi di Indonesia dan akan berkomitmen untuk mendukungnya. Dengan demikian, dirinya menyatakan terbuka terhadap kerja sama yang berpotensi positif.

“Saya melihat peran Jepang yang sangat besar dalam membangun perekonomian nasional, khususnya dalam membuka banyak lapangan kerja baru," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah tersebut juga merujuk pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pengusaha Jepang dalam mendukung program prioritas dalam periode pemerintahannya, terutama di bidang industri.

Dalam pesannya, kata dia, Presiden RI mengharapkan Jepang dapat terus membantu dalam hilirisasi.

Dirinya pun menuturkan akan menyampaikan masukan kepada Prabowo tentang kemitraan yang penting dengan Jepang, khususnya memberikan ruang yang besar bagi investasi Jepang, terutama di bidang pangan, mengingat teknologi pangan Jepang sudah sangat baik.

“Tentunya semua ini dapat mendukung visi Presiden RI untuk swasembada dan ketahanan pangan,” kata Supratman menambahkan.

Menanggapi adendum MoC, Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mengatakan pihaknya akan segera mempelajari agar adendum dapat segera dilakukan, sehingga kerja sama dengan Kemenkum dapat segera dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi MoC yang telah ada antara Kementerian Kehakiman Jepang dengan Kemenkumham, bahkan telah lama Jepang menugaskan dua tenaga ahli di bidang Kemenkumham,” kata Masaki dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kelanjutan kerja sama yang akan berakhir pada bulan September 2025 tersebut juga akan mempertimbangkan untuk menugaskan tenaga ahli di bidang lain yang dapat membantu selanjutnya. Untuk itu, dirinya akan meminta para jajarannya guna mendiskusikan hal tersebut.

Terkait investasi dan pesan Presiden Prabowo kepada para pengusaha Jepang, Masaki mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan MoC.

Saat ini, ada kurang lebih dua ribu perusahaan Jepang di Indonesia dan 65 ribu warga negara Jepang di Indonesia, sehingga ia berharap Menkum RI dapat terus mendukung iklim usaha yang baik untuk investasi Jepang di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya.

“Kedubes dan pemerintah Jepang akan terus mendorong para pengusaha Jepang untuk berkontribusi lebih dan mendukung pembangunan di Indonesia. Saya harap kerja sama dengan Kemenkum RI dapat terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Kemudian menanggapi kerja sama dalam ketahanan pangan, dirinya berharap dan mendorong Indonesia agar dapat terus memperbaiki dan meningkatkan transparansinya.

Jepang, kata dia, turut membantu Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), sebab penting bagi Jepang bila ingin terus lebih berinvestasi di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman bagi sekitar 1.500 narapidana dan mengampuni 39 narapidana yang dihukum karena kejahatan non-kekerasan, Kamis (12/12).

Pejabat Gedung Putih mengatakan pemberian grasi ini menjadi yang terbesar dilakukan dalam satu hari dalam sejarah modern. Grasi ini diberikan Biden menjelang lengsernya pada Januari mendatang.

"Amerika dibangun di atas janji kemungkinan dan kesempatan kedua," kata Biden dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN.

"Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa besar untuk mengulurkan belas kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi orang Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, serta mengambil langkah untuk menghilangkan perbedaan hukuman bagi pelaku non-kekerasan, terutama mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba," kata Biden.

Sekitar 1.500 orang yang mendapat keringanan hukuman telah ditahan di rumah selama pandemi Covid-19 dan dianggap telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka.

Sementara 39 orang yang diampuni dari kejahatan non-kekerasan dianggap telah menunjukkan catatan kontribusi yang berarti kepada negara.

"Mereka adalah individu-individu yang telah mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, menjadi pengasuh anak-anak dan anggota keluarga mereka, serta telah benar-benar berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka," kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui pengumuman tersebut kepada CNN.

"Mereka termasuk individu-individu yang menghadapi tantangan luar biasa dalam hidup dan kini benar-benar menunjukkan ketahanan dan berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut," lanjutnya.

CNN belum mendapat daftar lengkap narapidana yang menerima grasi. Meski begitu, sumber CNN memberikan beberapa gambaran narapidana yang diampuni.

Mereka di antaranya veteran militer yang telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membantu anggota komunitasnya termasuk orang sakit dan orang tua. Kemudian seorang perawat yang dikatakan telah membantu selama bencana alam dan berada di garis depan upaya vaksinasi selama pandemi Covid-19.

Serta seorang konselor pecandu yang diakui atas dedikasinya membimbing pemuda kulit berwarna.

Belakangan, Biden didesak oleh masyarakat untuk memberikan banyak grasi sebelum purna tugas. Pemberian grasi Biden saat ini pun telah memecahkan beberapa rekor yang sebelumnya dibuat oleh eks Presiden Barack Obama menjelang lengsernya pada 2017 lalu.

Kendati begitu, sejumlah pihak masih ingin Biden memberikan lebih banyak grasi dari ini. Menurut pejabat dari kelompok advokasi, keringanan hukuman yang diberikan Biden terhadap 1.500 narapidana tidak membawa mereka benar-benar pulang ke rumah.

"Orang-orang ini sudah pulang (karena menjadi tahanan rumah). Kami berharap ada lebih banyak pengurangan hukuman yang benar-benar akan membawa orang pulang dari penjara dan mempersingkat beberapa hukuman yang sangat panjang," ucapnya.

Selama kurun waktu ini, Biden telah memberikan ampunan bagi sejumlah narapidana termasuk putranya sendiri, Hunter Biden, yang didakwa atas kepemilikan senjata api dan penggelapan pajak federal. Pemberian ampunan terhadap Hunter membuat gempar publik karena dinilai sarat konflik kepentingan.

Biden sebelumnya berjanji tak akan ikut campur dalam masalah hukum Hunter. Masyarakat pun kini mempertanyakan janji Biden dan menuntut sang Presiden memberikan lebih banyak grasi dan ampunan bagi mereka yang betul-betul telah menyesal.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), resmi mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Risma-Gus Hans telah diterima oleh MK.

Dilihat di situs MK, Rabu (11/12/2024), gugatan tersebut diterima dengan akta permohonan 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Akta pengajuan itu tertanggal 11 Desember 2024 pukul 22.34 WIB.

Pokok perkara ialah PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Jaw Timur Tahun 2024. Perkara tersebut tercatat dengan pemohon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), serta kuasa hukum Harli, Ronny Berty Talapessy, Alvon Kurnia Palma.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Haidar Adam S.H., LL.M. buka suara soal gugatan ini. Menurutnya, pengajuan gugatan ke MK adalah hak setiap warga negara.

"Itu memang hak konstitusional setiap warga negara, itu hal yang sangat prinsip. Hal ini juga selaras dengan asas umum yang ada dalam pemilihan umum secara universal, bahwa demokrasi itu juga harus dilaksanakan secara bebas dan adil. Di titik ini, semua pihak harus menghormati hak-hak yang dimiliki Risma-Gus Hans," kata Haidar saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (13/12/2024).

"Tahapan selanjutnya, MK akan melakukan semacam assessment terhadap legal standing paslon itu dari sisi formalnya dan substansinya. Apakah mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan itu dan yang krusial juga dari permohonan itu terkait aturan margin suara antar paslon yang bersengketa," tambahnya.

Haidar mengungkap, MK akan menganalisa jika ada pemohon yang mengatakan soal kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Hanya saja, apakah kecurangan TSM itu bisa dibuktikan atau tidak.

"MK tentu akan menganalisa terkait daerah mana saja yang bermasalah. Kemudian memunculkan alat bukti dan lainnya untuk mencermati apakah benar benar kecurangan di suatu daerah tersebut bisa dibuktikan. Kalau memang itu terjadi maka MK biasanya akan memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Dan misal harapan dari pemohon terjadi pemungutan ulang terus mungkin suaranya beralih ke mereka semua ya itu tidak tentu juga karena banyak variabel lain yang memengaruhi," bebernya.

Menurut Haidar, gugatan Risma-Gus Hans ke MK tergolong cukup berat. Sebab, ada selisih suara lebih dari 5 juta antara Risma-Gus Hans dengan paslon suara terbanyak yang ditetapkan oleh KPU Jatim.

"Ada ketentuan di dalam UU Pilkada yang memang syaratnya ada margin persentase suara tertentu untuk tiap-tiap wilayah. Itu ditentukan oleh besaran atau populasi yang berada di wilayah-wilayah tersebut, dalam hal ini Jawa Timur kalau tidak salah selisihnya tidak lebih dari 105 ribu suara," terangnya.

"Dalam hukum acara, ketentuan mengenai margin semacam itu nanti akan diputuskan bersama-sama dengan pokok permohonan. Artinya, ke depan MK akan mempertimbangkan hal itu, juga mempertimbangkan bersama-sama dengan fakta-fakta lain yang mungkin nanti akan diajukan oleh para pemohon," lanjutnya.

"Jadi, kalau (selisih suara) 5 juta itu sangat banyak, menurut saya secara kuantitatif itu sangat banyak dan cukup susah juga kecuali memang dalil kecurangan TSM itu bisa dibuktikan," tambahnya.

Haidar mengatakan, gugatan-gugatan perselisihan hasil Pilkada di MK banyak kaitannya dengan tudingan kecurangan yang TSM. TSM, kata Haidar harus bisa dibuktikan dengan bukti yang konkret dan nyata, bukan sekadar lisan atau pengakuan-pengakuan seseorang dalam sidang.

"Mahkamah konstitusi itu juga harus memenuhi keadilan substantif. Artinya kalau kecurangan yang TSM bisa dibuktikan, maka MK juga bisa memberikan putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Cuma memang dalam praktiknya, hal semacam itu cukup susah," jelasnya.

"Makanya, memang aturan batas ambang margin dalam sebuah gugatan. Hal itu dimaksudkan supaya sengketa kepala daerah atau pemilihan umum pada umumnya itu bisa berjalan lebih efisien. Jadi kalau memang katakanlah bisa dibuktikan, memang ada kecurangan, tapi kemudian marginnya tidak cukup, itu kan buang-buang waktu, buang-buang anggaran juga. Karena tidak akan berpengaruh dalam hasil akhir daripada perhitungan suara itu," tambahnya.

"Di titik ini, memang kita harus melihatnya sebagai demokrasi. Bahwa dalam demokrasi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dan makanya kemudian mekanisme yang dibuat, didesain memastikan perjalanan demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan fair," lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Haidar, jika dalam proses persidangan tidak bisa membuktikan adanya kecurangan, maka sudah sepantasnya paslon yang kalah untuk legowo mengucapkan selamat.

"Tapi jika memang data itu sudah jelas, clear, tidak terbantahkan semestinya memang harus ada kelapangan hati untuk bisa memberikan ucapan. Dan itu biasanya sangat lah lazim dipraktikkan di negara-negara maju dan itu justru menjadikan demokrasi lebih bermartabat," bebernya.

"Kalau saya lihat jaraknya sebesar 5 juta suara, agak berat juga. Permohonan itu bisa diterima jikalau memenuhi syarat formalnya, apakah yang bersangkutan memiliki legal standing atau tidak. Kalau dari yang saya baca ada sekitar 3.900-an TPS yang dinilai pemohon bermasalah. Tapi kalau angka selisih 5 juta itu angka yang sangatlah besar dan agak susah juga ya berdasar pengalaman. Tapi semuanya akan kembali pada mahkamah yang akan menilai, apakah memang telah terjadi seperti apa yang didalilkan pemohon," tambahnya.

Haidar sendiri mengungkap, kondisi Pilkada Jatim di dalam perspektifnya. Menurutnya, Pilkada Jatim 2024 berjalan sangat lancar.

"Menurut saya juga penyelenggaraan pilkada di wilayah Jatim berjalan relatif lancar. Saya berharap ke depannya sih Jatim ini bisa segera move on, segera bergerak karena banyak hal yang harus diperbaiki," tandasnya.

Video: Tutup Debat Jatim, Ini Janji Luluk-Lukman

Video: Tutup Debat Jatim, Ini Janji Luluk-Lukman

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo Koharuddin menuai sorotan setelah seorang terdakwa kasus pornografi, Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri acara keagamaan. Yusdy tidak seharusnya keluar Lapas mengingat statusnya tahanan pengadilan di bawah pengawasan jaksa.

Yusdy Gosal dikeluarkan dari tahanan dan menghadiri acara keagamaan turut terekam kamera warga. Dalam video itu, tampak Yusdy datang ke lokasi acara menggunakan baju abu-abu dengan nuansa gedung memiliki dekorasi pohon natal.

Video itu turut ditanggapi oleh pihak korban dari kasus pornografi yang menjerat Yusdy. Pihak korban menilai pihak penegak hukum di Palopo tidak berlaku adil.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasihat hukum korban, Syahrul, SH, Kamis (12/12/2024).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara: 110/Pid.B/2024/Plp. Dia memastikan pihaknya telah melayangkan surat protes terkait kasus ini.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

Kasi Pidum Salahkan Anggota

Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin turut angkat bicara terkait bebasnya terdakwa Yusdy Gosal. Dia menuding Yusdy keluar dari tahanan murni atas inisiatif dari oknum anggotanya.

"Makanya saya bilang anggota saya salah, saya akui dia salah (mengeluarkan) tanpa sepengetahuan saya," kata Koharudin kepada detikSulsel, Kamis (12/12).

Koharudin mengaku mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan WhatsApp dari pengacara korban. Terdakwa Yusdy Gosal dikabarkan keluar dari Lapas Kelas II A Palopo, Selasa (10/12) pada siang hingga malam hari.

"Saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ucap Koharudin.

"Inisiatif sendiri beliau mengeluarkan surat kesehatan itu, Jopi (anggotanya) ini karena mungkin satu agama, karena dia mungkin kasihan sama kakaknya memohon untuk adiknya, katanya bapaknya Yosdy Gosal itu sakit," sambungnya.

Koharudin mengaku menyayangkan tidak adanya pengecekan kembali oleh pihak Lapas Palopo sebelum mengeluarkan terdakwa. Menurutnya, seharusnya pihak Lapas melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

"Itu tahanan hakim, ketika ada tahanan hakim itu harus ada tanda tangan untuk mengeluarkan, mau sehari dua hari mau seminggu saya harus buat BA ketetapan hakim menjalani keputusan hakim," tutupnya

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Penggulingan Presiden Bashar al-Assad dari Suriah, yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham, telah mengosongkan penjara-penjara di negara itu.

Banyak dari mereka yang keluar setelah bertahun-tahun atau puluhan tahun dikurung tampak pucat dan kelaparan. Tak jarang seperti dilaporkan oleh Middle East Eye, mereka memiliki bekas-bekas penyiksaan.

Salah satu penjara mematikan itu adalah Penjara Sednaya. Hanya sedikit tempat yang lebih buruk daripada Penjara Sednaya. Penjara ini terletak sekitar 30 km di utara Damaskus, tempat ribuan orang diyakini dieksekusi di tempat yang dikenal sebagai "Rumah Pembantaian Manusia" itu.

Metode penyiksaan yang digunakan Bashar merupakan kelanjutan dari cara yang digunakan sang ayah Hafez al-Assad ketika memerintah Suriah antara tahun 1970 dan 2000.

Praktik semacam itu diketahui sebagian dipelajari dari penjahat perang Nazi Alois Brunner, yang tinggal di Suriah selama lebih dari separuh hidupnya.

Brunner menjabat sebagai penasihat negara untuk menekan perbedaan pendapat dan membangun rezim penyiksaan.

Alois Brunner dan Holocaust

Brunner lahir pada April 1912 di Vas, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Pada akhir tahun 1920-an, ia menjadi anggota Partai NAZI, sebelum bergabung dengan SS pada tahun 1938 setelah Jerman mencaplok Austria.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum pada Kamis (12/12) yang menarik telah diwartakan di kanal Hukum, mulai dari KPK memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly hingga Polri bongkar laboratorium narkotika di Kabupaten Bandung.

Berikut sejumlah berita yang masih menarik untuk disimak kembali menemani pagi hari Anda menjelang akhir pekan ini;

KPK panggil eks Menkumham Yasonna Laoly

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly untuk diperiksa sebagai saksi salah satu perkara dugaan korupsi yang disidik oleh komisi antirasuah.

"Betul, ada panggilan kepada Bapak YL untuk besok (Jumat, 13 Desember 2024)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

MK terima 15 permohonan sengketa pilkada provinsi, tak ada Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus menerima permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi, tercatat sebanyak 15 permohonan yang menyoal hasil pemilihan gubernur telah terdaftar hingga Kamis pukul 15.00 WIB.

Dilihat dari laman resmi Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2024, gugatan pemilihan gubernur itu berasal dari berbagai provinsi. Akan tetapi, tidak ada yang menggugat hasil pemilihan gubernur Jakarta.

Selengkapnya di sini

Presiden tegaskan kerukunan syarat mutlak berbangsa dan bernegara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga kerukunan antara umat beragama sebagai salah satu syarat mutlak dalam berbangsa dan bernegara.

"Kerukunan adalah mutlak syarat bagi Indonesia berbangsa, bernegara, ya," ujar Prabowo usai meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, di Jakarta, Kamis

Selanjutnya di sini

Helena Lim bantah disebut pengumpul dana kerja sama smelter

Jakarta (ANTARA) - Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim membantah jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menyebut bahwa QSE adalah alat pengumpul dana keuntungan kerja sama smelter.

"Saya menyatakan penolakan keras," ujar Helena dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

Bareskrim Polri bongkar laboratorium narkotika di Bandung

Bandung (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar laboratorium narkotika jenis happy water dan liquid di sebuah perumahan mewah di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa pengungkapan kasus jaringan narkoba internasional tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika jenis happy water di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Lulusan Ilmu Hukum memiliki prospek kerja yang luas, baik di sektor pemerintahan dan swasta, sehingga tidak heran jurusan ini menjadi salah satu favorit para calon mahasiswa.

Badan pemeringkatan dunia, Quacquarelli Symonds (QS) merilis daftar kampus dengan jurusan hukum terbaik di berbagai belahan dunia, dalam World University Rankings (WUR) by Subject 2024.

Pemeringkatan ini didasarkan pada 4 indikator utama, yakni Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per Paper, dan H-index.

Berdasarkan 4 indikator tersebut, terdapat 6 kampus Indonesia yang berhasil masuk sebagai universitas dengan fakultas Hukum terbaik dunia. Berikut daftarnya dan kisaran biaya kuliah merujuk pada penerimaan mahasiswa tahun 2024:

1. Universitas Airlangga (Unair)

Fakultas Hukum (FH) universitas yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ini merupakan salah satu institusi hukum tertua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1951.

FH Unair menempati peringkat 151-200 dalam QS WUR by Subject 2024 dan menjadikan fakultas ini salah satu yang terbaik di Indonesia.

Biaya pendidikan untuk S1 FH Unair berbeda tergantung jalur penerimaan sebagai berikut:

Jalur SNBP dan SNBT

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.400.000
• UKT 4: Rp 6.000.000
• UKT 5: Rp 7.500.000
• UKT 6: Rp 9.000.000
• UKT 7: Rp Rp 10.000.000

Mandiri

UKT 1: Rp7.500.000
UKT 2: Rp8.500.000

Iuran Pengembangan Institusi (IPI):

• Kategori 1: Rp 45.000.000
• Kategori 2: Rp 55.000.000

2. Universitas Indonesia (UI)

FH UI memiliki reputasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Dilansir dari QS WUR by Subject 2024, UI menempati urutan 151-200 sebagai kampus dengan jurusan Hukum terbaik dunia.

Tak hanya itu, FH UI juga dikenal telah melahirkan banyak tokoh terkemuka di pemerintahan Indonesia, seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk program S1 kelas reguler, FH UI dapat ditempuh melalui 3 jalur penerimaan, yaitu

SNBP, SNBT, Mandiri

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.000.000
• UKT 4: Rp 3.000.000
• UKT 5: Rp 4.000.000
• UKT 6: Rp 5.000.000
• UKT 7: Rp Rp 7.500.000
• UKT 8: Rp 10.000.000
• UKT 9: Rp 12.500.000
• UKT 10: Rp 14.000.000

Untuk jalur Mandiri, terdapat Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp 0 hingga Rp 98.500.000 tergantung pada penempatan golongan UKT.

Kelas Internasional

• UKT: Rp 30.000.000
• Biaya admisi: Rp 20.000.000 (hanya dibayar sekali saat semester 1)

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

FH UGM menduduki peringkat 201-250 dalam QS WUR by Subject 2024 sebagai kampus dengan jurusan Hukum terbaik.

Para tokoh politik dan pemerintahan Indonesia seperti Jokowi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo merupakan lulusan dari FH yang berlokasi di Yogyakarta ini.

SNBP dan SNBT

• UKT 1: Rp 0
• UKT 2: Rp 0
• UKT 3: Rp 2.300.000
• UKT 4: Rp 4.600.000
• UKT 5: Rp 6.900.000
• UKT 6: Rp 9.200.000

BKT per semester: Rp 14.667.000

Kelas Internasional

• UKT: Rp 26.000.000
• IPI: Rp 50.000.000

4. Universitas Padjadjaran (Unpad)

FH Unpad menempati urutan keempat sebagai kampus hukum terbaik di Indonesia dan 251-300 dunia menurut QS WUR by Subject 2024.

Dalam kurikulumnya, mahasiswa FH Unpad dapat memilih berbagai penjurusan,seperti Hukum Perdata, Pidana, Tata Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Ekonomi.

SNBT dan SNBP

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.000.000
• UKT 4: Rp 3.000.000
• UKT 5: Rp 4.000.000
• UKT 6: Rp 5.000.000
• UKT 7: Rp 7.000.000
• UKT 8: Rp 9.000.000

Kelas Internasional

• UKT: Rp 15.000.000
• IPI: Rp 50.000.000

5. Universitas Brawijaya (UB)

FH UB termasuk sebagai salah satu kampus hukum terbaik di Indonesia yang berada di peringkat 301-350 dalam QS WUR by Subject 2024.

Fakultas ini berdiri lebih dulu dibandingkan UB sendiri yakni pada 1 Juli 1957 sebagai Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) atas Prakarsa Yayasan Perguruan Tinggi Malang (YPTM).

SNBT dan SNBP

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.850.000
• UKT 4: Rp 3.700.000

Mandiri

• Biaya pendaftaran: Rp 3.700.000
• UKT 4: Rp 3.700.000
• UKT 5: Rp 5.000.000
• UKT 6: Rp 6.100.000
• UKT 7: Rp 7.000.000
• UKT 8: Rp 7.800.000

6. Universitas Diponegoro (Undip)

Terletak di Semarang, Jawa Tengah, Undip menjadi salah satu kampus hukum terbaik di Indonesia.

Berdasarkan QS WUR by Subject 2025, FH Undip menempati urutan terbaik 351-370 sebagai kampus hukum terbaik di dunia.

SNBP dan SNBT

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 3.500.000
• UKT 4: Rp 4.500.000
• UKT 5: Rp 5.500.000
• UKT 6: Rp 6.500.000
• UKT 7: Rp 6.750.000
• UKT 8: Rp 7.000.000

Mandiri

• IPI 1: Rp 40.000.000
• IPI 2: Rp 45.000.000
• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 3.500.000
• UKT 4: Rp 4.500.000
• UKT 5: Rp 5.500.000
• UKT 6: Rp 6.500.000
• UKT 7: Rp 6.750.000
• UKT 8: Rp 7.000.000

Kelas Internasional

• IPI: Rp 40.000.000
• UKT: Rp 20.000.000

Demikian daftar kampus Hukum terbaik di Indonesia yang masuk pemeringkatan dunia. Tertarik mendaftar?

Bandung (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai bahwa tema yang diusung Kementerian HAM dalam peringatan Hari HAM Sedunia 2024 ini, yakni "Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045", bukanlah sekedar semboyan belaka.

"Lebih jauh, tema yang diusung ini merupakan refleksi cita-cita besar sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman," kata Daddy dalam pesan singkatnya yang diterima di Bandung, Kamis.

Sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa dengan beragam bahasa, ujar Daddy, Indonesia pasti memiliki banyak tantangan, namun menurutnya juga, bangsa ini patut berbangga mengingat hingga kini bisa tetap merajut kesatuannya hingga bisa tetap utuh.

Walau di balik keutuhan dan kerukunan itu ada riak-riak kecil, menurut Daddy, itulah ciri demokrasi, di mana dalam persatuan itu ada perbedaan yang amat beragam.

"Itulah demokrasi. Tinggal kita menyikapinya secara bijak," ujarnya.

Daddy melanjutkan bahwa dibutuhkan pemahaman atas berbagai perbedaan yang ada, itu pula ciri kedewasaan dan ciri demokrasi.

Menurutnya, dibutuhkan pemahaman dan kesabaran dari masing-masing pihak atas berbagai perbedaan yang ada, di mana semakin banyak orang sampai pada tahap itu, akan semakin demokratis kehidupannya.

"Untuk sampai ke titik itu memang tidak mudah. Dibutuhkan jam terbang yang memadai. Titik itu tidak mungkin digapai secara instan. Sekali lagi, dibutuhkan jam terbang. Untuk posisi kita sekarang di mana? Silakan jawab dengan nurani dan akal sehat masing-masing," tuturnya.

Diketahui, setiap tahun dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap tanggal 10 Desember, yang ditetapkan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum humanisme.

Tanggal 10 Desember itu, dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.

Istanbul (ANTARA) - Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), Fadl Abdulghani, mengatakan organisasi tersebut telah mendokumentasikan lebih dari 6.000 petugas rezim yang terlibat dalam kejahatan perang di bawah rezim Bashar al-Assad.

Dalam wawancara dengan Anadolu yang dilaporkan pada Kamis, Abdulghani menyerukan penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat, serta mendesak pemerintahan baru Suriah untuk segera membentuk pengadilan nasional untuk tujuan tersebut.

Ia memperingatkan bahwa tanpa keadilan, kemarahan dapat memicu balas dendam dari keluarga korban.

"Assad dan para perwira seniornya harus dihadapkan pada peradilan,” kata Abdulghani.

Jika keadilan ditegakkan, lanjutnya, rakyat Suriah akan berkontribusi untuk membangun kembali negara.

Ia menekankan perlunya dukungan internasional, termasuk keahlian dan bantuan finansial untuk membangun sistem peradilan yang independen di Suriah.

Abdulghani juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di tempat penahanan, dan menyampaikan bahwa SNHR telah mengumpulkan bukti lebih dari 200.000 kematian yang terjadi atas perintah Assad.

"Para korban ini harus mendapatkan kompensasi dan semua pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

Direktur tersebut menyerukan persatuan di kalangan rakyat Suriah dan menekankan perlunya Suriah yang demokratis, seperti negara-negara lain yang menjamin hak-hak warganya.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara tetangga, terutama Turki, Yordania, dan Lebanon, atas dukungan mereka.

Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama 24 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri kekuasaan Partai Ba'ath yang telah berkuasa sejak 1963.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mentok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), rutin melakukan razia mendadak pada kamar warga binaan, guna mencegah dan memastikan peredaran barang-barang terlarang. 

Pada razia, Kamis (12/12/2024) petugas menggeledah setiap sudut blok hunian, mulai dari kamar tidur, tempat penyimpanan pribadi, hingga fasilitas umum di dalam rutan. Tidak ditemukan barang-barang yang terlarang dalam razia kali ini. 

"Kami memiliki komitmen penuh untuk menjaga integritas dan keamanan di lingkungan rutan. Hasil razia ini membuktikan bahwa tidak ada barang terlarang yang masuk atau digunakan oleh warga binaan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Mentok, Achmad Adrian. 

Achmad Adrian mengatakan, Rutan Kelas IIB Mentok bekerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan keamanan dan mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.

"Tidak hanya kali ini, beberapa waktu lalu juga kami libatkan petugas dari Satresnarkoba Polres Bangka Barat dan Kompi Senapan A Yonif 147/ KGJ Bangka Barat serta rekanr media guna menyaksikan langsung kegiatan penggeledahan," ujarnya. 

Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga lingkungan yang baik bagi warga binaan. Dikatakan Achmad Adrian akan memperketat pengawasan terhadap akses barang masuk maupun keluar area Rutan Kelas IIB Mentok.

"Kami juga bekerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan keamanan dan mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang," katanya. 

Achmad Adrian juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar, karena pihaknya akan terus berupaya menjaga ketertiban di lingkungan rutan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan berharap semua pihak dapat mendukung upaya kami dalam menjaga ketertiban di Rutan Mentok," ucapnya. 

Editor : Muri Setiawan

Jakarta (ANTARA) - Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim menyampaikan bahwa stigma Crazy Rich PIK dimanfaatkan dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah untuk menormalkan tirani dalam penegakan hukum.

"Perkara ini memanfaatkan hiperbola dunia showbiz agar muncul kenyinyiran, bahkan kebencian masyarakat terhadap stigma Crazy Rich PIK untuk menormalkan tirani dalam penegakan hukum," ucap Helena dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Helena mengatakan bahwa seorang crazy rich yang menjadi terdakwa korupsi, berikut dengan citra bahwa orang tersebut kaya dari uang rakyat, menjadi drama favorit para warganet.

Drama tersebut, kata dia, membuat Helena merasa menuntut keadilan memberi luka yang dalam untuk dirinya dan keluarganya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015–2022.

Padahal, Helena mengaku sempat bangga dengan jargon Crazy Rich PIK yang disematkan pada dirinya.

Menurut dia, pemberian julukan tersebut merupakan apresiasi dari warganet atas hasil kerja kerasnya.

"Namun, ternyata, Yang Mulia, harga sebuah popularitas itu sangat mahal. Mahal sekali. Saya membayarnya dengan harga diri saya," ucap Helena.

Pada hari Kamis (5/12), jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi dalam Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut Helena untuk dijatuhi pidana selama 8 tahun penjara terkait dengan perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015–2022.

JPU menilai Helena melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, JPU turut menuntut agar majelis hakim menghukum Helena dengan denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Helena juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar dengan memperhitungkan aset yang telah dilakukan penyitaan.

Dalam kasus korupsi timah, Helena didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin untuk menampung uang hasil korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp420 miliar.

Uang korupsi itu diduga berasal dari biaya pengamanan alat processing atau pengolahan untuk penglogaman timah sebesar 500 dolar AS hingga 750 dolar AS per ton, yang seolah-olah merupakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) empat smelter swasta dari hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Keempat smelter swasta dimaksud, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

Selain membantu penyimpanan uang korupsi, Helena juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas keuntungan pengelolaan dana biaya pengamanan sebesar Rp900 juta, dengan membeli 29 tas mewah, mobil, tanah, hingga rumah untuk menyembunyikan asal-usul uang haram tersebut.

Atas perbuatannya, Helena didakwa merugikan negara senilai total Rp300 triliun dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015–2022.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024