Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus mencermati perkembangan di Suriah setelah rezim Bashar al Assad tumbang, utamanya terkait kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi.

Dalam talkshow bertajuk Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang di Jakarta, Selasa (17/12), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan walaupun HTS menunjukkan upaya moderasi, BNPT menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.

“Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya," ucap Kris, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, kemungkinan tersebut yang harus dicermati bersama hingga nanti.

Dia mengatakan salah satu kelompok afiliasi HTS, Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengungkapkan kelompok itu juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

BNPT menegaskan bahwa langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Kris menyebutkan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah.

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ucap dia.

Dirinya menekankan bahwa perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, dia menekankan pentingnya pendekatan wait and see sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar Kris.

Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan, sudah menerbitkan 471 golden visa sejak diresmikan pada Juli 2024 dengan nilai investasi yang masuk sebesar Rp 9 triliun.

Golden visa merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) dalam waktu lima sampai sepuluh tahun dengan syarat berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang ditentukan.

"Golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun," kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/12/2024).

Sementara itu, Imigrasi mencatat sudah menerbitkan 5.162.775 visa selama periode 1 Januari sampai dengan 15 Desember 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

"Jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, dan golden visa sebanyak 471," ujarnya.

Golden visa adalah layanan baru yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 25 Juli 2024 lalu.

Dalam sambutannya saat meluncurkan, Presiden Jokowi menyatakan mengundang warga dunia untuk berinvestasi hingga berkarya di Indonesia.

Kepala Negara menuturkan, tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus serta stabilitas politik yang terjaga.

Menurut dia, Indonesia yang mampu mencapai hal tersebut harusnya bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan.

Begitu pula menjadi tujuan talent-talent global untuk berkarya sehingga memberikan multiplier effect yang besar.

"Oleh sebab itu kita akan luncurkan layanan golden visa untuk memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga dapat menarik lebih banyak good quality travelers, untuk invest weatlh state dan productive weatlh state," tutur dia.

Jika ingin mendapat golden visa, pihak individu asing yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia harus menabung dengan jumlah 350.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan izin tinggal selama lima tahun.

Sementara itu, untuk mendapatkan izin tinggal 10 tahun mereka harus menabung sebesar 700.000 dollar AS.

Jumlah investasi lebih besar berlaku jika pemohon merupakan orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia.

Mereka harus berinvestasi senilai 2,5 juta dollar AS untuk dapat tinggal 5 tahun, dan 5 juta untuk mendapat izin tinggal 10 tahun.

Sementara itu, investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia, harus menanamkan modal sebesar 25 juta dollar AS untuk mendapat golden visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya; dan investasi sebesar 50 juta dollar AS akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Predator seks Reynhard Sinaga diserang sesama narapidana di dalam penjara di Inggris. Pelaku penyerangan terhadap WNI terpidana penjara seumur hidup itu kini diadili.

Dilansir detikNews, narapidana bernama Jack McRae (32) itu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/12/2024), dituduh berupaya memicu cedera tubuh parah terhadap Reynhard dalam tindak penyerangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, pada 4 Juli 2023 lalu.

McRae dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Leeds via video-link dari HMP Frankland, tempatnya ditahan saat ini. Dia didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain, atau disebut grievous bodily harm (GBH) di Inggris.

Dalam persidangan perdana itu, McRae tidak mengajukan pembelaan apa pun untuk perbuatannya terhadap Reynhard.

Oleh pengadilan, McRae juga dijerat tiga dakwaan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh yang nyata atau actual bodily harm (ABH), satu dakwaan percobaan menyebabkan cedera tubuh yang nyata (ABH), dan satu dakwaan penyerangan terhadap sipir penjara.

Semua tindak penyerangan itu terjadi di dalam penjara HMP Wakefield antara Mei dan Agustus 2023 lalu.

Diketahui, McRae dipindahkan dari HMP Wakefiled ke penjara Frankland di Co Durham setelah dia melakukan rentetan penyerangan tersebut. Dia disebut juga melakukan penyerangan terhadap sejumlah narapidana lainnya, termasuk narapidana kasus pemerkosaan anak.

Tidak dijelaskan lebih lanjut soal jenis penyerangan seperti apa yang dilakukan McRae terhadap Reynhard. Namun dakwaan GBH yang dijeratkan terhadapnya mengindikasikan tindak penyerangan yang memicu dampak buruk yang parah yang mengakibatkan konsekuensi fisik atau psikologis jangka panjang. Sedangkan dakwaan ABH mengindikasikan dampak buruk yang melebihi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang bersifat sementara.

Setelah persidangan perdana selesai digelar, pengadilan memerintahkan McRae untuk menghadiri sidang lanjutan pada 16 Januari mendatang.

Kasus Predator Seks Reynhard

Untuk diketahui, penyerangan terhadap Reynhard itu terjadi saat dia sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia mendekam di penjara sejak 2020, setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan monitoring terkasi kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Hal ini dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan setelah menerima laporan dari istri dan kuasa hukum Tom Lembong, terkait penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong.

“Kami akan memonitoring proses persidangannya, jika persidangannya sudah dimulai,” kata Hari kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Hari mengatakan, pihaknya juga berharap agar Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial bisa ikut memantau jalannya persidangan pokok perkara nantinya.

“Kami juga berharap Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial ikut memantau jalannya persidangan,” ucap dia.

Hari mengatakan, saat ini laporan Tom Lembong tersebut sedang didiskusikan dengan para komisioner. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya tidak bisa mencampuri penyidikan Kejagung.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 91 UU HAM, pihaknya tidak bisa intervensi lebih dalam proses peradilan yang sudah berjalan, seperti praperadilan.

“Kewenangan Komnas HAM di Pasal 91 UU HAM, salah satunya tidak bisa intervensi dalam proses peradilan yang sudah berjalan,” ucapnya.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula.

Tom yang tidak terima dituduh sebagai koruptor mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan. Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim praperadilan.

Selanjutnya, Tom melalui kuasa hukumnya meminta Komnas HAM yang Komisi Yudisial untuk membantunya mengawal persidangan pokok perkara.

Sebelumnya, Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

Jack McRae, narapidana di Inggris yang diadili atas penyerangan terhadap predator seks Reynhard Sinaga, memiliki riwayat panjang untuk tindak penyerangan terhadap sesama narapidana. Beberapa narapidana yang menjadi korban McRae merupakan narapidana kasus pemerkosaan.

McRae, seperti dilansir The Standard dan Daily Echo, Rabu (18/12/2024), pernah didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain terkait penyerangan yang dilakukannya terhadap seorang pemerkosa anak bernama Wilbert Dyce di penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, tahun 2023 lalu.

Dia juga didakwa menyerang beberapa narapidana lainnya di penjara tersebut. McRae dipindahkan dari HMP Wakefiled ke penjara Frankland di Co Durham setelah dia melakukan rentetan penyerangan brutal.

Tindak penyerangan yang dilakukan McRae tidak hanya dilakukan di penjara HMP Wakefield, namun juga di penjara lainnya yang menjadi tempatnya ditahan sebelum itu. McRae bahkan pernah didakwa atas percobaan pembunuhan terhadap seorang narapidana dan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dalam penyerangan brutal yang terjadi di penjara HMP Albany pada Oktober 2022, McRae dilaporkan melemparkan teko berisi air mendidih ke seorang narapidana bernama Alexander Prosser dan menggorok leher narapidana itu dengan pisau yang dibuat dari sikat gigi dan silet.

Serangan itu membuat Prosser mengalami luka parah di bagian leher dan menderita luka bakar tingkat satu pada wajahnya.

McRae dan Prosser tidak pernah terlibat pertengkaran sebelum penyerangan brutal itu terjadi. Dalam keterangannya kepada staf penjara usai penyerangan itu, McRae mengaku sengaja menargetkan Prosser karena dia seorang paedofil.

Menurut laporan Daily Echo, McRae awalnya dipenjara selama delapan tahun sejak Juni 2022 lalu atas dakwaan pemerkosaan. Dengan rentetan penyerangan yang dilakukannya, dia kini memiliki 18 hukuman atas 47 tindak pelanggaran, dengan 20 tindakan di antaranya melibatkan kekerasan.

Dalam kasus terbaru, McRae diadili atas percobaan penyerangan terhadap Reynhard di penjara HMP Wakefield pada Juli 2023. Dia didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain, atau disebut grievous bodily harm (GBH) di Inggris.

Dalam persidangan perdana itu, McRae tidak mengajukan pembelaan apa pun untuk perbuatannya terhadap Reynhard. Laporan media lokal Inggris, The Sun, menyebut penyerangan itu dilakukan McRae karena dia muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan Reynhard.

Tahun 2020 lalu, Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, oleh pengadilan. Dia dinyatakan bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

MATARAM, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah bersiap menerima tahanan disabilitas, jika nantinya tersangka kasus pelecehan seksual, IWAS alias Agus (21), ditahan di Lapas tersebut.

"Kita di dalam sudah ada ruangan khusus lansia dan disabilitas," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli usai menerima kunjungan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) bersama tim penyidik Polda NTB dan Kejaksaan NTB, Selasa (17/12/2024).

Fadli menjelaskan, ruangan khusus disabilitas tersebut terdapat tambahan fasilitas kamar mandi yaitu dengan kloset duduk.

Selain itu, pihak Lapas juga akan menambah fasilitas shower mandi, mengingat kondisi Agus yang disabilitas daksa.

"Ada perbedaan fasilitas ya hanya terdapat tambahan kloset duduknya karena memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas. Dan mungkin kita tambah karena Agus tidak bisa menggunakan gayung, nanti kita siapkan shower untuk bisa mandi," kata Fadli.

Jika dengan fasilitas yang disediakan lapas tersebut tersangka Agus masih kesulitan, maka akan dibantu oleh warga binaan lain.

"Nanti apabila yang bersangkutan tidak memungkinkan mengurus dirinya sendiri ya kita tugaskan salah satu warga binaan lain untuk membantu," kata Fadli.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB Joko Jumadi mengatakan, kunjungan KDD dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas di Lapas Lombok Barat jika nantinya tersangka penyandang disabilitas IWAS alias Agus (21) ditahan.

"Salah satu tugas KDD adalah memastikan bahwa nanti seandainya saudara Agus masuk ke Lapas Lombok Barat kesiapan lapas seperti apa, ini yang kami pastikan," kata Joko.

Pantauan Kompas.com, KDD bersama tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB meninjau langsung lokasi lapas khusus disabilitas di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

Joko mengatakan, saat ini di Lapas Lombok Barat sudah tersedia dua ruangan khusus untuk terpidana lansia dan disabilitas.

"Alhamdulillah ternyata lapas Lombok Barat menyediakan dua kamar khusus untuk disabilitas dan lansia," kata Joko.

Sebelumnya, Polda NTB menetapkan IWAS alias Agus (21) pria disabilitas asal Mataram sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Hingga saat ini, sudah ada 17 orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Agus.

Pemerintah berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada lebih dari 44 ribu warga binaan yang kini menghuni 631 lembaga pemsayarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia.

Terbanyak adalah narapidana yang terlibat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut diungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto di Medan, Selasa petang.

Agus menyebut, pihaknya akan segera melakukan asesmen untuk menentukan siapa-siapa di antara para narapidana itu yang pantas mendapatkan pengampunan.

Selain pemakai obat-obatan terlarang menurut Agus ada narapidana lain yang masih memungkinkan mendapatkan amnesti presiden.

Di antaranya adalah narapidana dengan sakit menahun, HIV AIDS, narapidana hamil dan kecacatan. Namun amnesti ini tidak berlaku bagi narapidana korupsi.

Sebelumnya, wacana pemberian pengampunan kepada narapidana ini diusulkan untuk mengurangi overload di hampir banyak rutan dan lapas.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Jakarta Utara, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah memenuhi kriteria dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok telah memberikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meraih predikat WBK," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Douglas Simamora di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, predikat ini merupakan kado terindah dalam menutup kinerja tahun 2024 dan akan menambah semangat serta motivasi seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dalam memberikan pelayanan prima dan inovasi layanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok meraih predikat WBK menjadi bukti nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kami bertekad memberikan pelayanan prima dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Penyerahan predikat predikat Wilayah Bebas Korupsi ini diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Douglas Simamora di Politeknik Pengayoman Indonesia pada Senin (16/12)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja atas prestasi dan kerja kerasnya.

"Kami menyampaikan bahwa akhir tahun anggaran berjalan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada Kementerian Hukum dan Ham dalam menyelesaikan program kerja tahun berjalan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Seorang narapidana di Inggris mulai diadili oleh pengadilan setempat atas tuduhan percobaan penyerangan terhadap predator seks Reynhard Sinaga di dalam penjara tempatnya ditahan. Narapidana itu didakwa atas tindak penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh.

Narapidana bernama Jack McRae itu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/12/2024), dituduh berupaya memicu cedera tubuh parah terhadap Reynhard dalam tindak penyerangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, pada 4 Juli 2023 lalu.

McRae yang berusia 32 tahun dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Leeds via video-link dari HMP Frankland, tempatnya ditahan saat ini. Dia didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain, atau disebut grievous bodily harm (GBH) di Inggris.

Dalam persidangan perdana itu, McRae tidak mengajukan pembelaan apa pun untuk perbuatannya terhadap Reynhard.

Oleh pengadilan, McRae juga dijerat tiga dakwaan penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh yang nyata atau actual bodily harm (ABH), satu dakwaan percobaan menyebabkan cedera tubuh yang nyata (ABH), dan satu dakwaan penyerangan terhadap sipir penjara.

Semua tindak penyerangan itu terjadi di dalam penjara HMP Wakefield antara Mei dan Agustus 2023 lalu.

McRae dipindahkan dari HMP Wakefiled ke penjara Frankland di Co Durham setelah dia melakukan rentetan penyerangan tersebut. Dia disebut juga melakukan penyerangan terhadap sejumlah narapidana lainnya, termasuk narapidana kasus pemerkosaan anak.

Tidak dijelaskan lebih lanjut soal jenis penyerangan seperti apa yang dilakukan McRae terhadap Reynhard. Namun dakwaan GBH yang dijeratkan terhadapnya mengindikasikan tindak penyerangan yang memicu dampak buruk yang parah yang mengakibatkan konsekuensi fisik atau psikologis jangka panjang. Sedangkan dakwaan ABH mengindikasikan dampak buruk yang melebihi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang bersifat sementara.

Lihat juga Video: Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

[Gambas:Video 20detik]

Setelah persidangan perdana selesai digelar, pengadilan memerintahkan McRae untuk menghadiri sidang lanjutan pada 16 Januari mendatang.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu terjadi saat dia sedang menjalani masa hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimum 40 tahun penjara, di HMP Wakefield.

Dia mendekam di penjara sejak tahun 2020, setelah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester. Dia dinyatakan terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu 2,5 tahun mulai dari 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017.

Hakim Suzanne Goddard saat menjatuhkan putusan pada saat itu, seperti dilansir BBC, menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual setan" yang "tidak akan pernah aman untuk dibebaskan."

Lihat juga Video: Sederet Fakta Predator Seks Cabuli-Sodomi 35 Anak di Pasaman Sumbar

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Ombudsman RI pada 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat karena nilai reformasi birokrasinya sudah mulai naik. Selamat Ketua Ombudsman atas kinerjanya. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat kinerjanya, dan semakin berdampak untuk rakyat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan puncaknya pada 2023 yang berada pada kategori BB atau sangat baik, serta lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga.

Selain itu, Rini menilai Ombudsman RI sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif. Pada 2023, kata dia, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Ombudsman RI berada pada kategori B.

"Ombudsman RI perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan implementasi SAKIP, dan reformasi birokrasi untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tersebut merupakan bukti nyata lembaganya berupaya untuk menjadi instansi yang lebih baik

Namun, dia mengatakan agar lembaganya ke depan tidak hanya mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan pelayanannya.

"Kami tidak boleh berpaku pada nilai. Nilai hanyalah angka. Kami harus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jika pelayanan sudah bagus, maka otomatis nilai akan ikut naik juga," tuturnya.

Selain membahas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, pertemuan Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI juga membahas mengenai Zona Integritas (ZI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online