JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada masalah komunikasi dari pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) food estate di Papua Selatan sehingga menuai kritik dari warga setempat.

"Menjadi akar masalah utama itu adalah masalah komunikasi atau masalah dialog antara pihak pemerintah sebagai pelaksana proyek strategis nasional dengan masyarakat," Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Sebab itu, Komnas HAM berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, provinsi, hingga warga terdampak proyek tersebut.

Komnas HAM mendorong adanya dialog agar hak masyarakat adat setempat bisa dihormati dan dipenuhi, serta proyek PSN tetap terlaksana.

"Harapan kami tentunya proyek PSN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," imbuhnya.

Prabianto juga mengatakan, potensi konflik antara warga dan pengembangan food estate sangat besar.

Pasalnya, luas proyek lumbung pangan itu akan menggunakan lahan seluas 2 juta hektar.

"Khususnya di Merauke memang agak sedikit rawan, karena kita tahu bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan ketahanan pangan atau food estate cukup luas," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.

Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 113 peristiwa hak asasi manusia di Papua, dengan 85 di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan situasi itu menyebabkan berbagai persoalan, mulai korban jiwa hingga masalah pengungsian.

"Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka, terjadinya pengungsi internal, dan terhentinya berbagai layanan publik," kata Atnike di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Atnike, dari 85 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan, korban jiwa yang ditimbulkan mencapai 61 orang, dengan 39 orang mengalami luka-luka dan 17 orang menjadi korban penyanderaan. Dia mengatakan Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah dengan jumlah konflik terbanyak dibanding provinsi lain di Papua.

"Dari segi persebaran wilayah, sepanjang tahun 2024, peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebanyak 22 peristiwa, diikuti Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebanyak 13 peristiwa, Paniai, Papua Tengah, 12 peristiwa," katanya.

"Yahukimo, Papua Pegunungan 10 peristiwa, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan 7 peristiwa, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 7 peristiwa. Jadi daerah yang rentan, jadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, selain konflik bersenjata, konflik agraria yang berkaitan dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) juga ditemui di Papua. Dia mengatakan salah satu proyek tersebut adalah PSN pangan di Merauke, Papua Selatan.

Menurut Prabianto, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat lokal Papua.

"Kita tahu semua bahwa pemerintah telah mencanangkan akan membangun PSN pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektare. Nah, hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat dari setempat akan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," ucapnya.

"Tentunya dalam hal ini, sepanjang proses perencanaannya ini tidak, artinya dari tidak dari awal melibatkan masyarakat setempat, tidak melakukan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), harus ada informasi awal dan persetujuan awal dari masyarakat setempat, tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat setempat," katanya.

Lebih jauh, Prabianto mengatakan, Komnas HAM memiliki 12 rekomendasi terkait penanganan konflik di Papua. Rekomendasi itu meliputi penghentian kontak senjata hingga mengevaluasi pembangunan PSN dan mengutamakan pembangunan bagi warga lokal atau orang asli Papua (OAP).

Berikut ini 12 rekomendasi Komnas HAM soal penanganan konflik di Papua:

1. Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan warga sipil.
2. Meminta aparat keamanan agar senantiasa menggunakan penanganan terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban.
3. Meminta Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan maupun aparat agar tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai target sasaran dalam konflik.
4. Meminta Pemda agar memulihkan fasilitas layanan publik pasca terjadinya konflik bersenjata agar masyarakat dapat mendapat pelayanan dan dapat beraktivitas kembali.
5. Meminta pemerintah pusat untuk mendukung Pemda dalam memulihkan fasilitas layanan publik di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik.
6. Meminta Pemda agar lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal di wilayahnya.
7. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM.
8. Meminta seluruh Pemda yang telah terbentuk pasca pilkada agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dan/atau sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk proyek strategis nasional (PSN), untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menghormati HAM.
9. Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk bagi proyek-proyek strategis nasional.
10. Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa, dan mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi khususnya bagi masyarakat terdampak;
11. Meminta Presiden agar mengedepankan pendekatan HAM dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan di Papua.
12. Meminta Presiden untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

(aik/aik)

Makassar -

Arus lalu lintas dari Tol Reformasi Makassar menuju arah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) macet. Antrean panjang kendaraan terjadi ketika pengendara hendak melewati gerbang tol.

Pantauan detikSulsel, Selasa (18/12/2024), sejumlah kendaraan antre berjalan pelan karena padatnya kendaraan. Kemacetan terjadi dari dua arah Tol Reformasi Makassar.

Pengendara mobil antre tiap kali tiba di gerbang tol. Tidak sedikit pengendara yang membunyikan klakson agar bisa segera melintas.

"Saya mau inisiatif ke arah Tallasa, tapi macet, saya ambil tol dari arah bandara, tapi ternyata macet juga," kata salah satu pengendara, Mawaddah di lokasi.

Mawaddah tidak mengetahui pasti penyebab kemacetan. Namun sejak keluar dari tol menuju arah bandara, kemacetan dilaporkan masih terjadi.

"Antre kendaraan di gerbang tol, macet. Keluar dari tol, macet juga Sudiang," tambah Mawaddah.

(sar/hsr)

Jakarta -

Seorang narapidana di Inggris mulai diadili oleh pengadilan setempat atas tuduhan percobaan penyerangan terhadap predator seks Reynhard Sinaga di dalam penjara tempatnya ditahan. Narapidana itu didakwa atas tindak penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh.

Narapidana bernama Jack McRae itu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/12/2024), dituduh berupaya memicu cedera tubuh parah terhadap Reynhard dalam tindak penyerangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, pada 4 Juli 2023 lalu.

Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Rabu (18/12/2024):

- Mary Jane Pulang, Presiden Filipina Terima Kasih ke Indonesia

Presiden FilipinaFerdinand Marcos Jr mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia karena memfasilitasi pemulangan narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya.

Mary Jane telah tiba di Filipina pada Rabu (18/12) pagi waktu setempat.

"Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kami kepada pemerintah Indonesia dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk kesejahteraan Ibu Mary Jane Veloso," ucap Marcos Jr dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita Philippine News Agency, Rabu (18/12/2024).

- Geger Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Bom, 1 Orang Ditangkap

Otoritas Rusia telah menahan seorang tersangka terkait pembunuhan seorang jenderal senior militer, yang memimpin pasukan perlindungan nuklir, dalam ledakan bom yang mengguncang Moskow. Tersangka yang ditahan ini disebut berkewarganegaraan Uzbekistan dan direkrut oleh pasukan khusus Ukraina.

"Seorang warga negara Uzbekistan, kelahiran tahun 1995, ditangkap atas dugaan melakukan serangan yang menewaskan komandan pasukan pertahanan radiologi, kimia, dan biologi Rusia, Igor Kirillov, dan asistennya Ilya Polikarpov," sebut Komite Investigasi Rusia, seperti dilansir AFP, Rabu (18/12/2024).

Komite Investigasi Rusia menyebut warga negara Uzbekistan, yang tidak disebut namanya itu, telah "direkrut oleh pasukan khusus Ukraina".

- Merokok di Non-Smoking Area, Menlu Malaysia Dihukum Denda

Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan kedapatan merokok di area dilarang merokok atau non-smoking area. Sebagai akibatnya, Hasan akan dikenai hukuman denda.

Pelanggaran aturan yang dilakukan Hasan ini, seperti dilansir AFP, Rabu (18/12/2024), terungkap setelah foto dirinya sedang merokok di sebuah tempat makan pinggir jalan di wilayah negara bagian Negeri Sembilan, Malaysia, beredar luas secara online hingga memicu kemarahan publik.

Menteri Kesehatan (Menkes) Dzulkefly Ahmad memposting ulang foto tersebut via akun media sosial X miliknya, dan menjelaskan bahwa sang Menlu akan dikenai hukuman denda sesuai aturan yang berlaku.

- Horor 100.000 Mayat Ditemukan di Kuburan Massal Usai Assad Tumbang

Sedikitnya 100.000 mayat ditemukan di kuburan massal yang ditemukan di luar Damaskus, Suriah, setelah rezim Presiden Bashar al-Assad ditumbangkan pasukan pemberontak. Ratusan ribu mayat yang ditemukan itu diduga dibunuh oleh rezim Assad yang berkuasa selama dua dekade terakhir.

Kepala Satuan Tugas Darurat Suriah Mouaz Moustafa, seperti dilansir Reuters, Rabu (18/12/2024), menyebut kuburan massal yang ditemukan di area Qutayfah, yang berjarak 40 kilometer di sebelah utara Damaskus itu merupakan salah satu dari lima kuburan massal yang telah dia identifikasi selama bertahun-tahun.

"Sebanyak 100.000 mayat adalah perkiraan paling konservatif," sebut Moustafa saat berbicara dengan Reuters via telepon dari Damaskus pada Senin (16/12) waktu setempat. Satuan Tugas Darurat Suriah merupakan organisasi advokasi Suriah yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

- Predator Seks Reynhard Sinaga Diserang di Penjara, Pelakunya Diadili

Seorang narapidana di Inggris mulai diadili oleh pengadilan setempat atas tuduhan percobaan penyerangan terhadap predator seks Reynhard Sinaga di dalam penjara tempatnya ditahan. Narapidana itu didakwa atas tindak penyerangan yang menyebabkan cedera tubuh.

Narapidana bernama Jack McRae itu, seperti dilansir BBC, Rabu (18/12/2024), dituduh berupaya memicu cedera tubuh parah terhadap Reynhard dalam tindak penyerangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield, West Yorkshire, pada 4 Juli 2023 lalu.

McRae yang berusia 32 tahun dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Leeds via video-link dari HMP Frankland, tempatnya ditahan saat ini. Dia didakwa atas percobaan menyebabkan cedera tubuh yang serius terhadap orang lain, atau disebut grievous bodily harm (GBH) di Inggris.

(ita/ita)

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan, bahwa Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu setiap tahunnya.

“Momentumnya (memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) pas untuk kita lakukan. Presiden memberikan saran agar mungkin setiap tahun dengan selektif akan memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu,” kata Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Selasa (17/12/2024).

Menteri Supratman menjelaskan, bahwa dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki agenda-agenda strategis di bidang Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, jajaran DJPP perlu mengantisipasi isu-isu aktual, salah satunya tentang grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI ini juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan Undang-undang yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Ia mengatakan pembentukan UU tersebut telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Sudah sepakat bersama DPR, bahwa UU tentang Pemilu dan Pemilukada akan diinisiasi oleh DPR. Sedangkan UU tentang Partai Politik diinisiasi oleh pemerintah. Perlu dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.

Selain itu, Supratman juga mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ia menyampaikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Perlu penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengatasi over regulasi di berbagai sektor. Kemudian mengurangi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ucap Supratman.

Ia berharap kegiatan refleksi akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum RI di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutur Supratman.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Babel, Harun Sulianto turut hadir secara langsung pada kegiatan tersebut didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, M. Iqbal.

Serang (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edison Sitorus, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Perorangan pada Masa Reses Persidangan I Tahun 2024-2025 di Lapas Kelas IIA Serang, Banten, Rabu.

Kehadiran Edison disambut langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto, Para Kepala Divisi dan Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Fajar Nur Cahyono.

Kunjungan Edison diawali dengan meninjau sejumlah fasilitas, seperti Wisma Dilan, Dapur Higienis, Blok Hunian hingga Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sambil sesekali menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam kunjungannya, Edison menyoroti tingginya kasus narkoba yang mendominasi Lapas Kelas IIA Serang. Ia mengusulkan penanganan khusus melalui pemisahan Blok Hunian antara WBP kasus Narkoba dengan WBP kasus Pidana Umum.

Ia juga berpesan kepada jajaran Lapas Kelas IIA Serang untuk terus meningkatkan pelayanan, memenuhi hak-hak WBP, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

"Pelayanan yang baik dan pemenuhan hak-hak WBP adalah bagian dari tanggung jawab kita, sembari memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga," kata Edison dalam keterangan resminya.

Lapas Kelas IIA Serang saat ini menghadapi tantangan over kapasitas. Berdasarkan data per Desember 2024, kapasitas Lapas yang seharusnya hanya menampung 400 orang kini terisi 701 WBP. Ditambah kondisi bangunan Lapas Kelas IIA Serang yang merupakan bangunan lama. Kondisi ini menuntut solusi strategis agar pelayanan tetap optimal meski dalam keterbatasan.

Depok -

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

(zap/dhn)

KUALA LUMPUR - Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad telah mengonfirmasi bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Distrik Seremban (PKD) akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran dan mengenakan denda.

Dzulkefly mengumumkan pada X bahwa kantor menteri luar negeri telah diberitahu tentang situasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa Mohamad secara pribadi telah meminta Kementerian Kesehatan (KKM) untuk mengeluarkan denda dan mengonfirmasi bahwa pembayaran akan dilakukan.

Dzulkefly menekankan bahwa tidak seorang pun dikecualikan dari Undang-Undang Pengendalian Tembakau untuk Kesehatan Masyarakat 2024 (Undang-Undang 852), yang melarang merokok di restoran.

Pernyataan Dzulkefly menyusul klaim pada X bahwa Mohamad terlihat merokok di sebuah restoran.

Sebagai tanggapan, Dzulkefly menegaskan kembali komitmennya untuk menegakkan Undang-Undang 852, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober, dengan menyatakan, "Tidak seorang pun kebal hukum."

Klaim tersebut disertai dengan sebuah foto, yang memperlihatkan seorang individu yang diyakini sebagai Mohamad memegang rokok bersama sekelompok pria di sebuah restoran saat berkunjung ke daerah pemilihannya.

Sementara itu, seperti dilansir Netizen News, Mohamad, yang dikenal dengan nama Tok Mat, telah meminta maaf atas tindakannya merokok di area terlarang, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media, dan mengonfirmasi bahwa ia telah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Kesehatan Kabupaten Seremban.

?Jika hal ini telah menjadi perhatian dan isu di tengah masyarakat, saya dengan tulus meminta maaf,? katanya dalam jumpa pers di Wisma Putra.

?Saya akan membayar denda, dan saya harap dendanya tidak terlalu tinggi,? imbuh Tok Mat.

Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad telah mengonfirmasi bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Distrik Seremban (PKD) akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran dan mengenakan denda.

Menteri Kesehatan Malaysia Datuk Seri Dzulkefly Ahmad telah mengonfirmasi bahwa petugas dari Kantor Kesehatan Distrik Seremban (PKD) akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran dan mengenakan denda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya potensi penghilangan hak tanah warga di Papua Selatan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan food estate seluas 2 juta hektar.

Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan masalah penghilangan hak atas tanah ini bisa terjadi karena luasan proyek yang begitu besar.

"Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat setempat akan kehilangan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," kata Prabianto dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan, sudah ada respons negatif dari masyarakat terhadap proyek tersebut, termasuk adanya wacana mendatangkan transmigrasi ke wilayah PSN food estate yang akan dibangun.

"Salah satu pengaduan yang diterima Komnas HAM terkait dengan proyek strategis nasional di Papua Selatan adalah masalah status lahan yang akan digunakan. Kita tahu bahwa pemerintah telah mencadangkan untuk membangun PSN ketahanan pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektar," ujar dia.

Menurut Prabianto, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut menjadi akar masalah.

"Kita khawatir akan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh pelaksanaan dari proyek strategis ini," kata dia.

Pemerintah sendiri telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional, dan bukan merupakan program investasi dari proyek swasta.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.

Rizal mengatakan, program strategis nasional pembangunan 1 juta hektar sawah murni bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pedalaman Papua, khususnya di Merauke, Papua Selatan.

“Program strategis nasional dilakukan di Merauke karena pemerintah melihat Merauke memiliki potensi yang luar biasa dalam sumber daya pertaniannya. Lahannya luas dan datar, subur, airnya juga melimpah, cuaca juga sangat mendukung untuk budidaya padi sepanjang tahun,” kata dia.

Menurut Rizal, program cetak sawah 1 juta hektar di Merauke akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, akan terbangun infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas umum dan sosial mulai dari tingkat kampung sampai kabupaten yang memadai.

Jakarta -

Pemerintah komunis Vietnam berencana melakukan "revolusi" institusional dengan merampingkan birokrasinya secara radikal dalam beberapa bulan mendatang. Jumlah badan pemerintah akan dikurangi dari 30 menjadi 21.

Beberapa kementerian utama, termasuk kementerian keuangan dan investasi, akan digabung, sementara komisi-komisi yang dijalankan oleh Partai Komunis Vietnam (VCP) yang berkuasa dan organisasi-organisasi media milik negara, akan dibubarkan, demikian menurut rencana reformasi itu.

Komite Sentral partai telah menyetujui rencana tersebut pada 25 November, dan diharapkan selesai pada bulan April 2025 mendatang. Nantinya, Vietnam akan memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat kementerian, dan empat badan pemerintah tambahan.

Rincian perubahan yang direncanakan

Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk membentuk "kementerian super" baru yang disebut Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi juga akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, sementara Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Urusan Sosial akan bergabung dengan Kementerian Dalam Negeri, demikian menurut laporan media pemerintah Vietnam.

Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi. Sebagai contoh, Komisi Pusat Partai untuk Urusan Eksternal dan Komite Hubungan Luar Negeri dari Majelis Nasional akan diserap ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Lebih jauh lagi, beberapa media yang dikelola negara, terutama stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Meskipun angka-angka spesifiknya belum diungkapkan, skala pemangkasan tersebut menunjukkan bahwa ribuan pegawai negeri kemungkinan terpengaruh dampaknya.

Penggabungan semacam ini bukan hal baru di Vietnam, yang secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 kementerian pada awal 1990-an menjadi 22 kementerian pada tahun 2021.

Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi kali ini sangat besar, dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai "revolusi kelembagaan".

Tujuan utamanya adalah "modernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, serta merampingkan birokrasi yang membengkak," ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

Menurut Nguyen, jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh, sebagai seorang reformis yang berorientasi pada tindakan.

Reformasi sebagai kebutuhan ekonomi

Dalam pertemuan Komite Sentral bulan lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan ini sebagai kebutuhan ekonomi, dengan menggambarkan institusi-institusi sebagai "hambatan dalam hambatan". Menurutnya, reformasi ini bertujuan membuat pemerintah menjadi "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak."

Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Central Institute for Economic Management, salah satu institut nasional utama di Vietnam, meyakini reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Menurutnya, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estat, juga menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang menarik pemerintah ke arah yang berlawanan.

"Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi," jelas Cung.

Rencana reformasi ini muncul di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ekonomi yang bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian tentang hubungan perdagangannya dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat, yang semakin meningkat menjelang masa kepresidenan Donald Trump yang akan datang.

Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai "pelanggar terburuk" perdagangan AS karena surplus besarnya, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam kini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang oleh dunia internasional sebagai sebuah model pembangunan.

Namun, "kerangka institusionalnya dipandang sebagai 'hambatan' yang menghambat perkembangan ekonomi lebih lanjut," kata Nguyen.

"Berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat perkembangan yang lebih tinggi," tambahnya.

Upaya konsolidasi kekuasaan?

Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi pemimpin partai pada bulan Agustus setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi yang dijuluki "tungku yang menyala-nyala".

Sebelumnya, saat menjabat sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak tahun 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi di Vietnam.

Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan, yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai pemimpin partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

Meskipun sebagian besar analis memperkirakan dia akan lanjut menjabat sekretaris jenderal, ada gosip ketidakpuasan di dalam partai.

Beberapa pengamat menarik kesamaan antara reformasi institusional Vietnam dan rencana pemerintahan Trump mendatang untuk merombak pemerintahan AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk "mengukuhkan kendalinya."

Demikian juga, To Lam "berniat untuk menempatkan orang-orang yang ia percayai pada jabatan-jabatan penting," terutama jika hal tersebut dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

(ita/ita)

Jakarta (ANTARA) - Fenomena "no viral no justice" selalu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media sosial.

Salah satu kasus terkini yang mencuat melibatkan seorang karyawati toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang berinisial DAD (19), yang menjadi korban penganiayaan oleh anak pemilik toko berinisial GHS. Kasus ini menyoroti dugaan kekerasan yang terjadi di tempat kerja, yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan toko tersebut.

Walaupun kejadian ini telah dilaporkan oleh DAD pada Oktober 2024, korban baru menerima respons dan tindak lanjut yang memadai dari kepolisian setelah video penganiayaan tersebut viral pada Minggu (15/12). DAD sebelumnya telah melaporkan kejadian itu beberapa kali, namun hingga Desember 2024, perhatian serius dari aparat penegak hukum baru muncul seiring dengan viralnya video tersebut.

Kondisi ini akhirnya menyoroti peran media dalam membentuk opini publik, yang sering kali menjadi pemicu aparat hukum untuk bertindak. Di sisi lain, fenomena ini mengungkap adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya mampu berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan dari masyarakat atau viralitas sebuah kasus.

Kasus-kasus hukum yang mendapat sorotan luas di dunia maya sering kali memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan publik dalam mempengaruhi jalannya proses hukum di Indonesia, meskipun seharusnya hukum berjalan independen tanpa intervensi eksternal.

Hal tersebut memberikan kesan bahwa perhatian publik menjadi faktor penentu dalam penanganan kasus. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme institusi hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat advokasi dan perjuangan keadilan. Dengan jutaan pengguna aktif, media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.

Namun, ketergantungan pada viralitas sebagai katalisator penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakmerataan perhatian terhadap kasus-kasus tertentu, sehingga menuntut reformasi yang mendalam dalam sistem hukum nasional.

Makna atau arti "no viral no justice"

Makna arti "no viral no justice" mengandung arti bahwa tanpa viral, keadilan tidak akan terwujud. Istilah ini merupakan bentuk kritik terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lambat menangani kasus tertentu sebelum isu tersebut menjadi viral.

Kasus-kasus yang viral cenderung mendapat penyelesaian lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang kurang mendapatkan perhatian media maupun sosial media. Dengan adanya tagar "no viral no justice," seolah-olah aparat penegak hukum menjadi lebih cepat memproses dan menyelesaikan perkara tersebut.

Fenomena ini memunculkan kritik tajam terhadap lemahnya sistem hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa penegakan hukum seharusnya berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan opini publik. Ketergantungan terhadap viralitas tidak hanya mengancam prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum bagi kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian luas.

Kendati demikian, dalam mengatasi fenomena ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan adil tanpa memandang status sosial atau tekanan publik. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap laporan masyarakat dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah akan memberikan pengampunan (amnesti) kepada 44.088 warga binaan yang kini mendekam di 631 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di seluruh Indonesia.

"Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Totalnya ada 44.088 narapidana," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (17/12).

Agus menyebut puluhan ribu warga binaan yang akan mendapatkan amnesti itu, sebagian besar merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai.

"Jadi ada para pengguna narkoba, narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami kecacatan, narapidana yang sakit menahan serta beberapa kondisi lainnya. Kecuali narapidana kasus korupsi," jelas Agus.

Menurut Agus jumlah 44.088 itu muncul setelah pihaknya melakukan penilaian (assessment) atas kondisi narapidana. Penilaian itu dilakukan atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Total nya ada 44.088 narapidana," urainya.

Oleh karena itu, untuk pemberian amnesti tambah Agus, saat ini sudah dikonsultasikan ke DPR RI.

"Segera. Kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju. Karena sebagian di antaranya merupakan korban dari situasi yang lebih kompleks," bebernya.