Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian rencana amnesti dan abolisi.

Rencana tersebut, kata dia, merupakan salah satu dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery), sejalan dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan konvensi tersebut, namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," ujar Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi merupakan upaya pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif, dan pemulihan kerugian negara.

Adapun Presiden mengemukakan bahwa orang yang diduga melalukan korupsi, orang yang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi, dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

Menurut Yusril, pernyataan Presiden itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

Dengan demikian, sambung dia, penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

"Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," katanya.

Ia menilai apabila para pelaku hanya dipenjarakan, tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara, lanjut dia, jika uang hasil korupsi mereka kembalikan dan pelakunya dimaafkan, uang tersebut masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyejahterakan rakyat.

Dirinya mencontohkan, pelaku korupsi di dunia usaha misalnya, bisa meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak mengulangi praktik korupsi.

Dengan begitu, Yusril menyebutkan usaha pelaku tersebut tidak tutup atau bangkrut, negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak menganggur, pabrik tidak jadi besi tua, dan sebagainya.

Maka dari itu, dia berpendapat penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya.

Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kata dia, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana korupsi, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden akan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sebagai pembantu presiden, para menteri siap memberikan penjelasan ke DPR jika nanti Presiden telah mengirim surat meminta pertimbangan," ucap Yusril menegaskan.

Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Kumham Imipas sejak sebulan lalu telah mengoordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap beberapa kasus korupsi.

Langkah tersebut, menurut Yusril, merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44 ribu narapidana, yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba, sedangkan khusus untuk narapidana kasus korupsi terdapat beberapa syarat yang sedang dibahas.

Ia menyampaikan beberapa hal yang sedang dikoordinasikan antara lain terkait dengan perhitungan besaran pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut.

"Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, mendapati alat body scanner dan X-Ray Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang tidak berfungsi. Pihak Kanwil Kemkumham Jateng berjanji menjadikan perbaikan alat itu sebagai prioritas pada Januari 2025.

Raja menyayangkan alat pemindai itu tidak berfungsi. Hal ini karena menurutnya kondisi ini rawan jika ada penyelundupan barang terlarang hingga narkoba ke dalam Lapas. Ia berharap filter pertama di lapas itu segera diperbaiki.

"Saya sangat menyayangkan tidak berfungsinya mesin body scanner dan X-Ray, ini bisa memungkinkan barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam itu bisa diselundupkan di lapas," kata Raja dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

"Jadi saya minta segera diperbaiki, kalau bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa, segera ajukan mesin yang baru," imbuhnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, Kadiyono, mengatakan segera menindaklanjuti hal tersebut. Perbaikan alat tersebut akan menjadi prioritas.

"Mudah-mudahan segera diperbaiki dan berfungsi, sehingga nantinya bisa dijalankan lebih baik lagi. Tadi kami langsung menelepon PPL di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, awal tahun 2025 itu nanti masuk prioritas untuk perbaikan," kata Kadiyono.

Dalam kegiatan hari ini, Fajar meninjau sejumlah fasilitas lain di sana, seperti dapur, blok hunian, sarana asimilasi dan edukasi (SAE). Selain itu ada juga konsultasi hukum gratis bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berkolaborasi dengan kantor hukum Abdurrahman & Co.

"Tujuan kami memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum sehingga masyarakat dapat hidup dengan kesadaran hukum yang lebih tinggi," kata pimpinan Abdurrahman &Co, Alif Abdurrahman.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta pada Rabu (17/12/2024). Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 150 miliar oleh Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk menghormati kasus hukum yang sedang berjalan di Kejati Jakarta. Pemprov juga siap bekerja sama untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta.

"Kami komitmen menghormati proses hukum dan kita siap bekerja sama untuk tindak lanjut dari dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Ia menegaskan, Pemprov juga telah menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta Iwan Henry Wardhana dari jabatannya per hari ini. Untuk sementara, Dinas Kebudayaan akan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Imam Hadi Purnomo sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.

"Terkait Kepala Dinas Kebudayaan, hari ini saya nonaktifkan," kata dia.

Sebelumnya dilaporkan, Kejati Jakarta menemukan barang bukti ratusan stempel palsu Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Temuan tersebut hasil dari penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejati Jakarta terkait dengan pengusutan dugaan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 150 miliar oleh Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2023.

“Penyidik Kejati Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta dan menemukan ratusan stempel palsu,” begitu kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Strategi itu menekankan pada pemulihan kerugian negara.

Hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006.

"Sebenarnya setahun sejak ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan UU Tipikor kita dengan Konvensi tersebut, Namun kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/12).

"Penekanan upaya pemberantasan korupsi sesuai pengaturan konvensi adalah pencegahan, pemberantasan korupsi secara efektif dan pemulihan kerugian negara (asset recovery)," kata Yusril menambahkan.

Presiden Prabowo mengemukakan orang yang diduga melalukan korupsi, orang yang sedang dalam proses hukum karena disangka melakukan korupsi dan orang yang telah divonis karena terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya.

Menurut Yusril, pernyataan Presiden Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026 yang akan datang.

"Penghukuman bukan lagi menekankan balas dendam dan efek jera kepada pelaku, tetapi menekankan pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi haruslah membawa manfaat dan menghasilkan perbaikan ekonomi bangsa dan negara, bukan hanya menekankan pada penghukuman kepada para pelakunya," ujar Yusril.

JAKARTA, investor.id – Sejumlah warga datang ke gedung Sekretariat Negara (Setneg) dan menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).

Masyarakat yang melakukan demo menolak kenaikan PPN 12% itu terdiri dari kalangan mahasiswa, akademisi, pecinta anime Jepang (Wibu) hingga penggemar Kpop atau budaya Korea (K-popers).

Inisiator petisi tolak PPN 12%, Risyad Azhary menjadi perwakilan massa aksi untuk menyerahkan petisi itu. Namun, penerimaan dari Setneg hanya sebatas administratif saja. Adapun sebanyak lebih dari 113.000 ribu orang disebut telah menandatangani petisi secara online.

“Responnya seperti biasa aja, secara formal aja, secara administratif, gak yang gimana-gimana. Kita kasih suratnya, surat pengantarnya, kita kasih petisinya juga,” kata dia kepada awak media di kawasan depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).

Risyad menyampaikan, jika kebijakan tarif PPN 12% tetap dijalankan pemerintah pada 1 Januari 2025, koalisi masyarakat sipil tersebut akan tetap mengawal kebijakan ini sampai dibatalkan. Pihaknya mengaku tak segan untuk melakukan sejumlah langkah yang diperlukan.

Richard merinci bahwa aksi yang akan mereka gelar tentunya beragam, baik secara langsung ataupun aksi melalui media sosial.

“Apapun itu baik aksi langsung, ataupun nanti kita galangkan lagi petisinya, atau kita juga lihat teman-teman ada yang campaign pakai poster, ada yang pakai stiker, dan penyuluhan juga ke warga,” ungkap Richard.

“Karena yang saya lihat hari ini ada upaya-upaya pengaburan supaya PPN ini terlihat tidak terlalu mengaburkan dengan diksi hanya untuk barang mewah, hanya untuk barang premium, gitu ya,” imbuh dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi, Jawa Barat, Kamis, yang menjadi unit layanan keimigrasian di luar kantor pertama yang hadir di provinsi tersebut.

“Karena ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian immigration lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,” kata Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Immigrasion lounge yang berada di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi ini dihadirkan untuk menjawab permasalahan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Godam mengatakan, Immigrastion Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi mengedepankan prinsip layanan yang cepat, nyaman, dan praktis. Layanan dibuka pada hari Senin hingga Jumat pukul 10.00–18.00 WIB, serta hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00–14.00 WIB.

Masyarakat yang ingin mendaftar layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat mengakses aplikasi M-Paspor dan datang langsung ke immigrationlounge yang terletak di lantai empat Grand Metropolitan Mal Bekasi.

Selain itu, immigration lounge tersebut juga melayani pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya menyampaikan, Immigrastion Lounge Grand Metropolitan Mal Bekasi melayani kuota 100 permohonan di hari kerja dan 50 permohonan di akhir pekan.

Uckhy pun menjelaskan, pemilihan Grand Metropolitan Mall sebagai lokasi immigration lounge pertama di Jawa Barat karena lokasinya yang dekat dengan pintu keluar tol Bekasi Barat sehingga mudah diakses masyarakat.

“Kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan immigration lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriat di kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor, tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan,” ujarnya.

Untuk informasi terkini mengenai layanan Immigration Lounge Grand Metropolitan, Uckhy mengimbau masyarakat mengakses kanal media sosial Kantor Imigrasi Bekasi, yakni @imigrasibekasi (Instagram), @kanim_bekasi (X atau Twitter), dan 081380005977 (WhatsApp).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Hampir seluruh alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan hingga Indonesia rusak. Hal ini terungkap setelah anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe melakukan kunjungan kerja (kunker) di lapas Sumsel.

KPLP Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Adi Kusuma pun buka suara setelah legislator asal Lubuklinggau tersebut menyoroti permasalahan tersebut.

"Terkait alat X-Ray yang digunakan untuk melihat barang titipan dari warga yang mau membesuk itu memang saat ini kondisinya tidak bisa terpakai lagi (rusak)," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (19/12/2024).

Adi membeberkan sudah sekitar 5 tahun mesin X-Ray di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau rusak. Hingga saat ini belum ada perbaikan atau perawatan. Menurutnya kondisi itu tidak hanya terjadi di Lubuklinggau atau Sumsel, tapi juga di seluruh Indonesia.

"Sudah cukup lama rusaknya, mungkin sekitar lima tahun dan hampir di seluruh Indonesia kondisinya sama. Sudah kita laporkan sebelumnya dan saat ini kita sedang menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya.

Adi mengungkapkan kebanyakan mesin X-Ray yang ada di tiap lapas di Indonesia berasal dari Jerman yang harganya sampai ratusan juta sehingga belum pernah dilakukan perawatan ataupun perbaikan karena harganya yang besar.

"Karena mesinnya rusak, saat ini untuk pengecekan kita melakukannya dengan sistem manual yaitu diperiksa satu persatu oleh petugas. Kalo untuk metal detektor kita masih menggunakannya karena barangnya tergolong masih murah," ujarnya.

Selama melakukan pengecekan manual, Adi mengaku pihak lapas berhasil mengamankan warga yang hendak menyelundupkan handphone ke dalam lapas pada Senin (21/10/2024).

"Kemarin ada temuan, ada yang berupaya dari salah satu keluarga binaan lapas yang hendak menyelundupkan HP ke lapas. HP itu dimasukkannya ke dalam bungkusan nasi. Akhirnya kita BAP dan periksa, kemudian hp nya kita musnahkan dan yang bersangkutan kita beri hukuman disiplin," ucapnya.

Adi mengatakan saat ini pihak Lapas Kelas IIA Lubuklinggau sudah membuat laporan mengenai perbaikan mesin X-Ray serta penambahan petugas untuk penjagaan lapas.

"Kemarin sudah disampaikan oleh anggota DPR komisi XIII terkait keluhan serta masukan agar bisa ada perbaikan di Lapas ini, termasuk salah satunya X-Ray itu. Sama hal nya dengan penambahan petugas karena petugas sekarang jumlahnya 7 orang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe menyoroti kondisi alat metal detector dan X-Ray di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sumatera Selatan yang kondisinya banyak rusak.

"Saya kemarin menyoroti bahwa pertama, hampir setiap semua lapas ternyata tidak hanya Lubuklinggau dan Muara Beliti, itu alat detektor dan metal detector-nya rusak," kata Prana.

Video PDIP Protes MKD Panggil Anggota Dewan yang Pertanyakan Parcok

Video PDIP Protes MKD Panggil Anggota Dewan yang Pertanyakan Parcok

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh menerbitkan sebanyak 42.691 paspor atau dokumen perjalanan luar negeri Republik Indonesia pada 2024.

"Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah menerbitkan sebanyak 42.691 paspor sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Kamis.

Paspor yang diterbitkan tersebut, kata dia, terdiri paspor dengan pemohon sebanyak 30.744 orang, terdiri laki-laki sebanyak 14.001 orang dan perempuan sebanyak 16.743 orang.

Sedangkan paspor elektronik dengan pemohon sebanyak 11.947 orang dengan rincian 5.909 laki-laki dan 6.038 pemohon perempuan, kata Gindo Ginting menyebutkan.

"Permohonan paspor terbanyak untuk ibadah haji dan umrah. Lainnya, untuk berwisata, sosial budaya atau kunjungan keluarga, pendidikan, serta berobat di rumah sakit di luar negeri," kata Gindo Ginting.

Selain paspor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh juga menerbitkan sebanyak 50 izin tinggal kunjungan kepada warga negara asing. Serta menerbitkan sebanyak 21 perpanjangan izin tinggal kunjungan. Dan menerbitkan alih status izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas kepada dua orang pemohon.

"Kami juga menerbitkan izin tinggal terbatas kepada 89 pemohon, perpanjangan izin tinggal terbatas kepada 141 pemohon, serta menerbitkan izin tinggal tetap kepada enam pemohon, di mana satu pemohon di antaranya merupakan perpanjangan izin," kata Gindo Ginting.

Terkait dengan pemeriksaan imigrasi, kata dia, dilakukan di dua tempat, yakni di Bandar Internasional Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, serta Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Pemeriksaan imigrasi di Bandara Sultan Iskandar Muda dilakukan terhadap 85.824 orang yang datang, terdiri sebanyak 57.120 orang warga negara Indonesia dan sebanyak 28.704 orang warga negara asing.

Sedangkan pemeriksaan terhadap keberangkatan di Bandara Sultan Iskandar Muda dilakukan terhadap 92.820 orang, terdiri sebanyak 64.785 warga negara Indonesia dan sebanyak 28.036 warga negara asing.

Sementara, pemeriksaan imigrasi di Pelabuhan Malahayati dilakukan terhadap kedatangan sebanyak 314 orang, terdiri 66 warga negara Indonesia dan 248 warga negara asing. Serta keberangkatan sebanyak 286 orang terdiri 78 warga negara Indonesia dan 208 warga negara asing.

"Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan keimigrasian, terutama dalam permohonan paspor. Ke depan, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Imigrasi Banda Aceh guna mempermudah masyarakat mengurus permohonan paspor," kata Gindo Ginting.

Sorong (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Daud Randa Payung mengatakan ada sebanyak 10 warga negara asing (WAN) yang melakukan pelanggaran aturan imigrasi di daerah itu pada 2024.

"Penyalahgunaan izin tinggal dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin masuk adalah jenis pelanggaran WAN sepanjang 2024," katanya di Sorong, Kamis.

Ke-10 WNA itu terdiri atas tiga orang asal Amerika Serikat, dan masing-masing satu orang dari Filipina, Belanda, China, Malaysia, Hong Kong, Perancis, dan Swiss .

Atas pelanggaran itu mereka telah mendapatkan sanksi tindakan administrasi imigrasi berupa deportasi sebanyak satu orang, penahanan sebanyak tiga orang, pengenaan biaya beban sebanyak lima orang dan larangan untuk berada di satu/beberapa tempat tertentu satu orang.

Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ahmad Husny menjelaskan Imigrasi Sorong tidak akan menoleransi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh slapa pun, termasuk WNA.

"Tindakan tegas ini kami lakukan untuk menegakkan hukum serta melindungi kepentingan ketertiban masyarakat," ujar Husny.

Pihaknya juga akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas WNA melalui kerja sama dengan berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) seperti pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah dan stakeholders lainnya.

"Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap WNA mematuhi peraturan yang berlaku," katanya.

Selain itu, pihaknya pun akan terus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal untuk melaporkan apabila terdapat aktivitas WNA yang sifatnya mencurigakan.

"Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas kami. Jika ada hal- hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti," harapnya.

Tim kuasa hukum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membantah tuduhan pemberontakan yang dilayangkan terhadap Yoon, buntut deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

Pengacara Yoon, Seok Dong Hyeon, mengatakan tuduhan pemberontakan terhadap Yoon tak masuk akal karena siapa orang yang melakukan pemberontakan secara terang-terangan di hadapan seluruh masyarakat dunia.

"Dari sudut pandang Presiden Yoon, dia bahkan tidak pernah terpikir soal pemberontakan. Pemberontakan seperti apa yang melibatkan seseorang yang bicara melalui konferensi pers di hadapan orang-orang di seluruh dunia," ujarnya.

Seok juga membantah tuduhan mengenai Yoon yang memerintahkan penangkapan para pemimpin partai. Dia mengatakan Yoon justru mengatakan kepada militer dan polisi bahwa mereka tak boleh bentrok dengan warga sipil selama darurat militer berlangsung.

"Presiden adalah seorang ahli hukum, jadi kenapa pula dia bicara soal penangkapan? Jika mereka melakukan penangkapan, ke mana mereka akan membawa orang-orang yang ditangkap? Saya harap masyarakat dan pers mempertimbangkan akal sehat semacam itu," ucap dia, seperti dikutip Yonhap.

Pernyataan Seok ini menjadi pembelaan kesekian atas aksi Yoon menetapkan darurat militer di Korea Selatan pada 3 Desember lalu.

Yoon telah membantah secara langsung bahwa dirinya melakukan pemberontakan karena mendeklarasikan darurat militer tiba-tiba.

Kendati begitu, pembelaan-pembelaan ini tak sejalan dengan kesaksian sejumlah pejabat senior militer. Mereka mengaku diminta untuk menyeret keluar anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional guna menghentikan penolakan dekrit serta diminta menangkap para pemimpin partai terkemuka.

Seok menegaskan keputusan Yoon menerapkan darurat militer bukan karena situasi personalnya yang sedang 'bertikai' dengan oposisi. Dia menyebut sang Presiden menetapkan hal itu berdasarkan penilaian bahwa Korea Selatan benar-benar dalam keadaan darurat.

Seok merupakan pengacara yang telah mengenal Yoon selama lebih dari 40 tahun. Keduanya merupakan teman satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat maupun tidak, masih sama-sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dia mengatakan, untuk menilai kedua sistem pilkada itu tidak bisa dilakukan secara hitam putih. Karena baik langsung maupun tidak langsung, menurut dia, pemilihan umum masih merupakan sistem demokrasi.

"Dulu di jaman tertutup itu atas nama demokrasi Pancasila, sekarang demokrasi yang terbuka yang katanya "sangat liberal", ini juga dalam alam Pancasila," kata Willy di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sejauh ini Bangsa Indonesia masih belum bisa menentukan sistem pilkada atau pemilu yang lebih pancasilais. Namun, dia mengatakan bahwa Bung Karno sebagai salah satu tokoh perumus Pancasila, tidak menginginkan demokrasi dijalani dengan gontok-gontokan.

"Bung Karno di dalam pidato 1 Juni, dia menolak demokrasi gontok-gontokan, dia memilih musyawarah mufakat yang namanya socio democracy," kata dia.

Untuk itu, dia pun menyarankan agar perumusan sistem pilkada mendatang dilakukan berdasarkan riset dari berbagai kalangan. Dari riset tersebut, menurut dia, sistem politik bakal berdasarkan kebutuhan Bangsa Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan.

Dia juga ingin agar seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari berbagai universitas di Indonesia membahas sistem pemilu ke depan. Semua pihak, kata dia, perlu menggelar survei walaupun nantinya tak berarti menjadi sebuah keputusan.

"Sebelum ada penyesalan, empat tahun ke depan nggak ada pemilu, jadi ini nggak mendesak-mendesak amat. Kita butuh tarik nafas, kita butuh riset, negara maju itu berbasis riset," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amiruddin Al-Rahab, menilai ada dua penyebab terjadinya turbulensi demokrasi di RI. Ia menyebut salah satu alasan lantaran kekuatan partai politik yang semangatnya masih dilakukan secara setengah-setengah atau tidak maksimal.

Hal itu disampaikan Amiruddin dalam diskusi publik 76 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tema 'Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi'. Acara ini juga sekaligus meluncurkan buku terkait mantan Ketua Komnas HAM RI, mendiang Abdul Hakim Garuda Nusantara.

"Saya ingin meresponsnya dengan menyatakan bahwa kita menyadari saja sedang berada dalam situasi turbulence itu sudah suatu alarm buat kita, bahwa memang kita belum menyusun pikiran dan agenda kita bagaimana keluar dari situasi itu atau bagaimana menghadapi situasi itu bertambah buruk atau berakhir, itu kan penting," kata Amiruddin dalam pemaparannya, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Amiruddin mengulas kekuatan partai politik di zaman orde baru dengan sekarang. Ia menyebut saat ini partai politik sudah terfragmentasi sedemikian rupa, namun kekuatannya justru melemah.

"Kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan, situasi sementara situasi seperti ini kita lihat perjalanan 98 itu kan perubahan yang terjadi dari konsentrasinya kekuasaan di dalam sangat mayoritas," ujar Amiruddin.

"Politik waktu saat itu Golkar karena ABRI, reformasi mengubahnya menjadi terfragmentasi, yaitu dengan munculnya multi partai. Tapi sekarang, partainya masih multi tapi semangatnya sudah tidak multi lagi, ya," tambahnya.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk demokrasi Indonesia ke depan. Ia menyebut demokrasi di RI juga perlu dicermati lagi untuk mencari sistem mana yang paling pas.

"Kita katakan juga hari ini sistem yang ada hari ini atau yang sudah berjalan dalam 15 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir tidak kompatibel dengan upaya untuk menyelesaikan masalah HAM. Oleh karena itu apa? hal yang mesti dirancang ke depan adalah sistem seperti apa yang akan kompatibel?" katanya.

Ia menyebut penafsiran terkait demokrasi perlu diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Dikatakan demokrasi jangan sampai hanya dijadikan prosedur elektoral.

"Makanya saya katakan begini mungkin kita hari ini mengatakan bahwa demokrasi itu sendiri lah HAM. Selama ini kita melihat demokrasi itu hanya sebagai prosedur elektoral ya, mungkin banyak orang hari ini malah demokrasi prosedur elektoral aja, bisa pemilu, bisa ikut Pilkada," kata Amiruddin.

Ia menyebut masyarakat juga harus memperjuangkan hak itu dalam demokrasi. Dikatakan legitimasi pemimpin bisa berkuasa didapat dari kedaulatan rakyat.

"Demokrasi itu adalah hak Anda sebagai warga negara yang harus Anda tuntut kepada negara itu harus dijalankan. Kenapa? karena tanpa itu hak asasi manusia Anda juga tidak akan terlindung," pungkasnya.