Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur, memindahkan sebanyak 18 warga binaan ke Lapas Pemuda Madiun guna mengurangi kapasitas yang berlebihan atau "over capasity".

"Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengurangi over kapasitas serta menindak warga binaan yang kerap melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas," ujar Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai dalam keterangannya di Madiun, Selasa.

Menurutnya, selain mengurangi kapasitas, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Program tersebut, lanjutnya menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

"Pemindahan itu bukan hanya soal kapasitas, tapi juga bentuk penegakan disiplin. Kami ingin memberikan efek jera bagi warga binaan yang tidak menaati aturan, sekaligus menciptakan suasana kondusif bagi pembinaan yang maksimal," katanya.

Ia menjelaskan, Lapas I Madiun saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Dengan kapasitas ideal sekitar 800 orang, jumlah penghuni mencapai lebih dari 1.000 orang. Kapasitas berlebih itu berdampak pada efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Adapun, Lapas Pemuda Madiun dipilih karena dinilai masih memiliki ruang yang memadai dan memiliki fasilitas keamanan yang lebih modern. Pihak Lapas Madiun juga memastikan bahwa pemindahan dilakukan dengan prosedur keamanan ketat dan berkoordinasi dengan aparat terkait.

"Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penataan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan selaras dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia," kata dia.

SALATIGA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga semakin memanas.

Pihak fakultas membantah pernyataan Rektor Prof. Intyas Utami yang dianggap tidak menjawab isu-isu penting yang dihadapi sivitas akademika.

Aksi demonstrasi oleh dosen dan mahasiswa pun kembali menggelora, menuntut adanya dialog terbuka dan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial.

FTI: Rektor Tidak Menjawab Persoalan Sivitas Akademika

Koordinator Bidang Kerjasama, Kemahasiswaandan Kealumnian (BK3) Fakultas Teknologi Informasi UKSW Evangs Mailoa menyampaikan, pernyatan Intyas tidak menjawab persoalan yang menjadi aspirasi sivitas akademika.

"Sama sekali tidak menyentuh subtansi persoalan yang diajukan. Bahkan permintaan untuk duduk bareng dan diskusi pun tidak ditanggapi. Pimpinan UKSW jangan bersikap birokratis dan mengabaikan fakultas," ujarnya, Selasa (6/5/2025) di Kampus FTI UKSW.

Evangs mengatakan, aspirasi sivitas akademika yakni menghentikan tindakan arogansi, membina komunikasi yang baik, melakukan pembaharuan dan revitalisasi di kampus FTI UKSW seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai, dan pemasangan kanopi di area parkiran.

"Mengenai kelas tematik yang disampaikan Rektor dalam rilis itu keputusan top down dan bukan kebutuhan fakultas, karena lebih menonjolkan penampilan daripada fungsi," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mengenai pengelolaan keuangan dan beasiswa yang akuntabel, juga tak ditanggapi.

Saat ini, di FTI tercatat ada 2.738 mahasiswa, belum yang termasuk berstatus lalai registrasi.

"Jumlah mahasiswa besar tentu pendapatan besar, tapi hanya 123 mahasiswa yang mendapat beasiswa, ini tidak adil dan tidak proposional," kata Evangs.

Evangs menegaskan bahwa FTI bukan sapi perah bagi pimpinan UKSW, karena itu harus mendapat perlakuan yang adil.

"UKSW adalah rumah kita bersama, mari Rektor berdiskusi luangkan waktu datang ke FTI dan melihat kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

KOMPAS.com/Dian Ade Permana Mahasiswa dan dosen UKSW menggelar demonstrasi karena tidak puas dengan kepemimpinan Rektor Prof. Intyas Utami

FH: Penyataan Rektor Mengaburkan Fakta

Sementara dari Fakultas Hukum (FH) UKSW, dosen senior Haryanto menyampaikan pernyataan Intyas Utami menciptakan kekaburan kondisi dan fakta yang senyatanya.

"Kami hanya minta berdiskusi dengan ibu Rektor selaku orangtua di universitas ini saja tidak ditanggapi. Proses pergantian dekan dan jajaran di FH ini tidak memenuhi due process of law atau tidak alamiah," ungkapnya.

"Rektor mengirim surat tentang teguran keras pertama dan terakhir pada 18 Desember 2024. Namun, pada 10 Januari 2025 ada surat tentang apresiasi kinerja Dekan FH, ini kan berarti menunjukkan soal kinerja tidak bermasalah," sambung dia.

Haryanto juga menilai evaluasi kinerja program Satu Hati yang digaungkan Intyas tidak transparan.

"Secara keseluruhan, dari awal proses teguran pertama dan terakhir, evaluasi kinerja Satu Hati, bertentangan dengan idealisme dan Statuta UKSW serta peraturan kepegawaian," ujarnya.

Mengenai kinerja, kata dia, pimpinan FH yang diberhentikan telah menunjukan sejumlah prestasi. Mulai dari status akreditasi unggul hingga kerjasama dengan berbagai lembaga dalam aras nasional dan internasional.

"Prof Umbu selama menjabat juga tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian," kata Haryanto.

Mengganggu perkuliahan

Dosen lain, Indirani Wauran mengungkapkan, kondisi yang ada saat ini tidak menganggu kegiatan belajar mengajar.

"Kami tetap memperhatikan hak dan kewajiban, bahkan setiap hari tetap datang di kampus memberi pengajaran. Kami mengajak mahasiswa untuk memperhatikan kondisi sekeliling dan kalau tidak sesuai hati nurani maka harus berani menyampaikan kebenaran," ungkapnya.

Duduk perkara demo UKSW

Sebelumnya diberitakan, hanya dalam waktu empat hari, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga 'diguncang' dua kali demonstrasi. Tak hanya mahasiswa, aksi ini juga diikuti para dosen dan alumni.

Berawal pada Jumat (2/5/2025) saat mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum (FH) UKSW melakukan aksi penolakan terhadap pencopotan Dekan FH dan jajarannya. Mereka menolak karena Surat Keputusan Rektor UKSW tentang pencopotan tersebut dinilai penuh kejanggalan, di antaranya email pemberitahuan pergantian pimpinan FH UKSW tersebut dikirimkan pada Rabu (30/4/2025) pukul 23.00 WIB.

Aksi yang dilakukan sivitas FH tersebut ternyata memantik fakultas lain untuk menyuarakan aspirasinya.

Pada Senin (5/5/2025), ada tiga fakultas yang menggelar aksi demonstrasi dengan masing-masing tuntutannya, meski muaranya sama, yakni menuding Rektor UKSW Prof. Intyas Utami bertindak arogan dalam mengambil keputusan.

Menanggapi aksi tersebut, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Prof. Intyas Utami menyampaikan pergantian pejabat di lingkungan UKSW termasuk kepemimpinan Fakultas Hukum sudah melalui proses evaluasi oleh pimpinan universitas.

SALATIGA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga semakin memanas.

Pihak fakultas membantah pernyataan Rektor Prof. Intyas Utami yang dianggap tidak menjawab isu-isu penting yang dihadapi sivitas akademika.

Aksi demonstrasi oleh dosen dan mahasiswa pun kembali menggelora, menuntut adanya dialog terbuka dan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial.

FTI: Rektor Tidak Menjawab Persoalan Sivitas Akademika

Koordinator Bidang Kerjasama, Kemahasiswaandan Kealumnian (BK3) Fakultas Teknologi Informasi UKSW Evangs Mailoa menyampaikan, pernyatan Intyas tidak menjawab persoalan yang menjadi aspirasi sivitas akademika.

"Sama sekali tidak menyentuh subtansi persoalan yang diajukan. Bahkan permintaan untuk duduk bareng dan diskusi pun tidak ditanggapi. Pimpinan UKSW jangan bersikap birokratis dan mengabaikan fakultas," ujarnya, Selasa (6/5/2025) di Kampus FTI UKSW.

Evangs mengatakan, aspirasi sivitas akademika yakni menghentikan tindakan arogansi, membina komunikasi yang baik, melakukan pembaharuan dan revitalisasi di kampus FTI UKSW seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai, dan pemasangan kanopi di area parkiran.

"Mengenai kelas tematik yang disampaikan Rektor dalam rilis itu keputusan top down dan bukan kebutuhan fakultas, karena lebih menonjolkan penampilan daripada fungsi," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mengenai pengelolaan keuangan dan beasiswa yang akuntabel, juga tak ditanggapi.

Saat ini, di FTI tercatat ada 2.738 mahasiswa, belum yang termasuk berstatus lalai registrasi.

"Jumlah mahasiswa besar tentu pendapatan besar, tapi hanya 123 mahasiswa yang mendapat beasiswa, ini tidak adil dan tidak proposional," kata Evangs.

Evangs menegaskan bahwa FTI bukan sapi perah bagi pimpinan UKSW, karena itu harus mendapat perlakuan yang adil.

"UKSW adalah rumah kita bersama, mari Rektor berdiskusi luangkan waktu datang ke FTI dan melihat kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

KOMPAS.com/Dian Ade Permana Mahasiswa dan dosen UKSW menggelar demonstrasi karena tidak puas dengan kepemimpinan Rektor Prof. Intyas Utami

FH: Penyataan Rektor Mengaburkan Fakta

Sementara dari Fakultas Hukum (FH) UKSW, dosen senior Haryanto menyampaikan pernyataan Intyas Utami menciptakan kekaburan kondisi dan fakta yang senyatanya.

"Kami hanya minta berdiskusi dengan ibu Rektor selaku orangtua di universitas ini saja tidak ditanggapi. Proses pergantian dekan dan jajaran di FH ini tidak memenuhi due process of law atau tidak alamiah," ungkapnya.

"Rektor mengirim surat tentang teguran keras pertama dan terakhir pada 18 Desember 2024. Namun, pada 10 Januari 2025 ada surat tentang apresiasi kinerja Dekan FH, ini kan berarti menunjukkan soal kinerja tidak bermasalah," sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan kampus.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat menerima audiensi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, Selasa (6/5).

Pada kesempatan tersebut, Brian menegaskan pentingnya menjadikan pendidikan tinggi sebagai benteng kebangsaan.

“Penerimaan mahasiswa baru adalah momentum tepat untuk menginformasikan bahwa kehidupan kampus berbeda dari dunia sekolah. Banyak mahasiswa baru yang merasa bebas dan ingin mencoba hal baru. Ini menjadi titik strategis untuk membangun ketahanan ideologi,” ujar Brian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Brian menambahkan bahwa upaya penguatan literasi ideologi kebangsaan akan dilakukan melalui kurikulum, pelatihan dosen, dan pemanfaatan fasilitas seperti perpustakaan kampus.

“Kami ingin ada terobosan yang santai namun membekas. Kami juga mendorong riset tentang penanggulangan penyimpangan ideologi serta pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” tambah Brian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT, Eddy Hartono menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam menjalankan aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Kami mengacu pada tridarma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pencegahan adalah kunci utama agar tidak terjadi aksi terorisme,” ujar Eddy.

Dok. Kemdiktisaintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sepakat memperkuat sinergi untuk mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan penguatan literasi ideologi kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berbasis data dalam merancang kebijakan pencegahan.

“Kita perlu tahu aksi-aksi apa yang sudah dilakukan agar pencegahan bisa lebih efektif,” ujar Fauzan.

Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek Chatarina Muliana, juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

“Permen sudah memasukkan isu kekerasan dalam berbagai bentuk seperti perundungan, kekerasan seksual, dan diskriminasi SARA. Paham ekstremisme berbasis kekerasan itu sangat abu-abu, sehingga pendekatan kolaboratif sangat penting,” jelas Chatarina.

Ternate (ANTARA) - Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mendorong adanya sinergitas dan kolaborasi antara jajaran hukum baik Lembaga Pemasyarakatan, Imigrasi, maupun HAM.

"Semoga para pejabat yang baru dilantik dapat terus bersinergi dan saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pelatanan masyarakat," kata Argap Situngkir di Ternate, Senin (5/5).

Dorongan Kakanwil Kemenkum Malut disampaikan saat bersama para pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkum setempat diantaranya Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial dan pegawai di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara.

Argap Situngkir dalam keterangannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Ia mendorong agar sinergi dan kolaborasi antara jajaran hukum, pemasyarakatan, imigasi dan HAM patut terus diperkuat.

Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Malut, Said Mahdar dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan pengangkatan dalam jabatan fungsional serta pelantikan PNS baru bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memperpuat komitmen, profesionalisme, dan integritas dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan.

“Saya berharap para pejabat dan pegawai yang baru dilantik dapat beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, inovasi, serta semangat pengabdian meningkatkan pelayanan di lingkungan masyarakat,” tegas Said.

Menurut Said, pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar. Untuk itu pegang teguh nilai-nilai edukasi dan slogan “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”.

“Melalui pelantikan ini komitmen kita harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam bekerja,” pungkasnya.

Adapun pejabat yang dilantik ini antara lain, Kabag Tata Usaha dan Umum, Muhammad Mukaffi, dan Kalapas Kelas IIA Ternate, Fauzul Anshori. Sedangkan CPNS yang dilantik terdiri dari enam orang angkatan 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten memperkuat sinergi dalam mengawasi aktivitas orang asing, khususnya dalam praktik investasi ilegal yang merugikan perekonomian daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo mengatakan pengawasan terhadap investasi asing yang menyimpang menjadi prioritas kerja sama antarinstansi.

"Kita sudah temukan beberapa orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dengan tujuan investasi. Ini sangat mengganggu karena investasi asing di Banten harus kita amankan," ujar Hendro.

Ia mengungkapkan baru-baru ini pihaknya mengamankan delapan warga negara Pakistan yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan modus investasi, dan mereka telah dideportasi oleh Kantor Imigrasi Tangerang.

"Ini menjadi bukti nyata pentingnya pengawasan bersama. Kami berharap semua unsur, baik Pemprov, TNI, Polri, Forkopimda, maupun tokoh agama dapat berperan aktif dalam pengawasan ini," kata dia.

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan yang dilakukan Tim Pora.

Menurut dia, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami akan terus berkolaborasi dan mendukung penuh pengawasan ini karena kita memiliki tujuan yang sama untuk memastikan investasi asing memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Banten," kata Andra.

Ia juga mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungannya.

"Pengawasan ini juga harus menjadi gerakan bersama agar investasi yang masuk benar-benar bermanfaat bagi Banten," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai enggan memberikan pendapat lebih banyak dan mengaku akan mendalami terlebih dahulu terkait dengan wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Akan tetapi, itu jadi catatan untuk kami tanya. Kalau wacana, saya tidak bisa beropini lebih dahulu," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Saat ditanya mengenai potensi pelanggaran hak asasi dari wacana tersebut, Menteri HAM juga enggan memberikan pandangan.

Pigai meminta publik untuk menunggu.

"Nanti, nanti, kami tanya dahulu," ucap dia.

Di samping itu, Kementerian HAM juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengkaji tepat atau tidaknya dari sisi HAM menjadikan vasektomi sebagai syarat masyarakat menerima bansos dari negara.

"Kewenangan yang diberikan kepada kami, itu adalah mengoordinasikan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ya, pastilah kami akan berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan keluarga berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Gubernur Jabar di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,”

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, Dhahana Putra, telah mengumumkan persyaratan dan tata cara pendaftaran calon anggota KY periode 2025–2030 melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-KY/05/2025.

Berdasarkan berkas pengumuman yang diterima di Jakarta, Selasa, pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2–23 Juni 2025 pukul 17.00 WIB melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat https://apel.setneg.go.id.

Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota KY periode 2025–2030, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Syarat lainnya, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan serta berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.

Turut menjadi syarat, antara lain, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan harta kekayaan.

Sementara itu, tata cara pendaftaran dimulai dengan membuat akun pada laman APEL, mengisi daftar riwayat hidup, serta mengunggah dokumen hasil pemindaian termasuk di antaranya SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan makalah.

“Makalah dengan tema ‘Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi KY’, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman,” demikian penjelasan Ketua Pansel.

Nantinya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 30 Juni 2025 melalui laman Kementerian Sekretariat Negara dan laman APEL.

Sebelumnya, Dhahana saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/5), mengatakan bahwa pansel mencari tujuh calon anggota KY untuk menggantikan komisioner saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada 20 Desember 2025.

Guna memeriksa rekam jejak para pendaftar, pansel berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Narkotika Nasional.

“Misalkan, PPATK. Ternyata dia (calon komisioner KY) mendapatkan penghasilan tidak klir, tidak reasonable (wajar), itu juga bisa. Contohnya di KPK, ternyata dia pernah menjadi tersangka, terdakwa, tidak bisa,” jelas Dhahana.

Pansel, imbuh Dhahana, mencari calon komisioner KY dengan latar belakang yang jelas dan bersih. Oleh sebab itu, pansel juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, hingga pakar hukum.

Sosialisasi pendaftaran berlangsung pada 6–28 Mei 2025. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, laman APEL, laman resmi KY, laman resmi MA, dan laman resmi Kementerian Hukum.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas 'kan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan kesediaannya menjabat kembali sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan karena loyalitasnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya 'kan loyal sama Presiden. Jadi, tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas 'kan. Begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah saya sebagai bawahan beliau, sebagai anak bawahan beliau, ya patuh untuk melanjutkannya," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menegaskan bahwa hubungannya dengan pihak Istana tetap baik dan tidak ada masalah.

Ia menjelaskan bahwa keputusannya saat itu untuk mundur sebagai Kepala PCO karena terdapat beberapa hal yang tidak dapat diatasinya.

Di sisi lain, dia menyadari batas kemampuannya dalam menangani persoalan tersebut. Akan tetapi, Hasan enggan menjelaskan lebih perinci mengenai persoalan itu.

Namun, kata dia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah menyatakan kesediaan untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapinya sebelumnya.

"Bapak Mensesneg dan Bapak Seskab kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya," ujar dia.

Sebelumnya pada hari Selasa, 29 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka sambil memperlihatkan tayangan hari terakhir dia berkantor sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 April 2025.

Hasan menjabat sebagai Kepala PCO sejak masa transisi pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 2024, kemudian Presiden Prabowo kembali menetapkan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 Oktober 2024.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," kata Hasan Nasbi saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Namun, belakangan Hasan mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya bertemu dengan Presiden, kemudian saya bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membantah direksi BUMN kebal hukum setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Pasalnya jajaran direksi BUMN kini tak lagi masuk dalam kategori penyelenggara negara.

Hal ini lalu dikaitkan dengan UU KPK, yang mana lembaga antirasuah itu hanya berwenang mengusut tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Pria yang disapa Tiko ini menjelaskan, masih ada undang-undang lain yang dapat menjerat direksi BUMN jika terjadi fraud.

"Dalam UU 1 yang kami pilah adalah tindakan korporasi dengan tindakan kerugian negara. Di mana tindakan korporasi Direksi BUMN nanti setelah berjalannya Undang-undang ini secara penuh memang dianggap sebagai korporasi yang terpisah dari keuangan negara," ujarnya di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

"Ada Undang-Undang lain, ada UU Perseroan Terbatas, KUHP , Perdata Pidana, kemudian ada UU Pasar Modal, UU Kepailitan, dan tentunya dalam konteks itu maka kalau terjadi fraud dan terjadi tindakan penyelewengan dalam pengurusan perusahaan, tetap bisa diproses secara hukum, itu pasti," tambah Tiko.

Kementerian BUMN juga terus berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan KPK, BPKP, BPK hingga Kejaksaan terkait hal tersebut. "Jadi ini clear, tidak berarti direksi BUMN dan Komisarisnya kebal hukum ke depan," tegas Tiko.

Dilansir dari detiknews, Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengunjungi KPK pada Selasa (29/4) lalu. Salah satu yang dibahas yakni terkait sinkronisasi penegakan hukum usai adanya UU BUMN yang baru.

"Bersinkronisasi dan sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif sesuai dengan perubahan yang adanya kita lihat sekarang ini UU BUMN sekarang ini dan tentu Kementerian BUMN sendiri ada perubahan daripada yang penugasannya, pola kerjanya," ujar Erick di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/4).

Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi tergolong dalam penyelenggara negara. Oleh karena itu Erick menjelaskan, perlu ada definisi turunannya.

"Iya pasti ini kan namanya baru lahir. Baru lahir, belum jalan. Justru kita rapikan sebelum jalan," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

“Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai di kantornya, Jakarta, Selasa.

Pigai menyebut pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan, apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sebuah sistem yang disepakati secara nasional.

Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Ia menyebut program Gubernur Jawa Barat itu bertujuan membentuk mental, karakter, dan disiplin siswa.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” ujarnya.

Jika uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Menteri HAM akan meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” imbuhnya.

Di samping itu, Pigai menyebut pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dengan menggunakan uang rakyat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.

Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya ialah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.

Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.

Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025