Predator seks Reynhard Sinaga yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana. Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan menugaskan deputi untuk menggali informasi terkait kasus Reynhard.

"Sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini walaupun sudah banyak juga informasi yang kami peroleh. Dan karena itu kami menugaskan salah satu deputi di Kemenko untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan Kedutaan Besar di London," kata Menko Kumham Imipas Yusril dalam jumpa pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini," sambungnya.

Kedua, Yusril juga menugasi Direktorat Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkomunikasi dengan keluarga Reynhard. Pemerintah ingin mengetahui bagaimana sikap keluarga mengenai masalah Reynhard Sinaga di Lapas Inggris.

"Yang kedua juga kami menugasi dari Direktorat Bapas kita di sini untuk juga berkomunikasi dengan keluarga dari Reynhard Sinaga. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sikap keluarganya terhadap kasus yang menimpa salah satu keluarga mereka. Yang sekarang menjadi fokus pemberitaan yang sangat besar di Inggris dan juga menciptakan banyak perhatian di Indonesia," tuturnya.

Yusril menyampaikan pemerintah belum memiliki sikap terkait kasus Reynhard. Dia mengatakan bahwa KBRI London juga telah berkomunikasi dengan Reynhard.

"Jadi pemerintah belum mempunyai sikap apa-apa tapi pemerintah mempelajari kasus ini, memantau kasus ini. Dan kemudian juga akan berkomunikasi dengan pihak keluarganya karena kami harus mendengar keinginan dari keluarganya terhadap kasus ini," ucapnya.

"Mungkin juga Kedutaan kita di London ada kontak langsung dengan Reynhard Sinaga dan kami belum tahu apa pembicaraannya tapi kami juga ingin mendengar sisi lain dari keluarganya sehingga pemerintah suatu saat nanti bisa mengambil satu kesimpulan atau satu sikap terhadap persoalan ini," tutupnya.

Reynhard Sinaga, predator seks yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris, menjadi target serangan sesama narapidana. Pelaku disebut muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan pria yang masih berstatus warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Reynhard yang kini berusia 41 tahun, seperti dilansir media lokal Inggris, The Sun dan The Standard, Selasa (17/12), nyaris mengalami luka serius dalam serangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield di Inggris pada Juli lalu.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan merumuskan kewajiban mengikuti program komponen cadangan (komcad) bagi narapidana usia produktif untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Komcad memang tidak wajib bagi warga negara yang lain, tetapi kalau Presiden mengatakan 'siapa yang akan bersedia untuk dilatih jadi komcad, diberi amnesti', bisa. Itu nanti kita rumuskan," kata Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, imbuh Yusril, berpendapat bahwa narapidana narkotika yang menjadi pengguna seharusnya direhabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara.

Oleh sebab itu, Presiden ingin memberikan amnesti kepada narapidana dimaksud.

Ia menjelaskan bahwa amnesti berbeda dengan grasi. Pemberian amnesti memiliki syarat tertentu, termasuk salah satunya syarat mengikuti program komcad, sementara grasi sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Yusril mengatakan syarat komcad tersebut nantinya diberikan kepada narapidana kasus narkotika yang masih berusia produktif.

Para narapidana yang diberi amnesti itu bisa mengikuti program komcad dan disalurkan untuk membantu program-program pemerintah.

Di sisi lain, Yusril menyebut narapidana narkotika usia produktif yang diberi amnesti dan mengikuti komcad bukanlah kebijakan militeristik, melainkan military way atau penyelesaian sesuatu hal dengan cara-cara militer.

"Anak-anak ini, yang muda-muda ini dilatih disiplin, baris-baris, segala macam, dan kemudian diterjunkan ke daerah-daerah yang sekarang ini menjadi program pemerintah. Pemerintah mau swasembada pangan dan itu membuka perkebunan di Papua dan Kalimantan, mereka yang sudah dilatih komcad ini bisa diterjunkan ke sana, kalau mereka berminat," ujar Yusril.

Menko Yusril mengatakan sebagian besar dari sekitar 44 ribu narapidana yang akan diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo merupakan pengguna narkotika, sedangkan narapidana kasus korupsi hanya sebagian kecil.

"Yang korupsi itu cuma berapa ribu, yang paling banyak narkotika," katanya.

Rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu orang narapidana disampaikan kepada publik usai rapat terbatas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, narapidana yang diberi amnesti didorong terlibat dalam program komcad.

"Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan bagi yang umur produktif," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia ternyata bebas dan sudah kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing. Mereka bertemu keluarga setelah terpisah selama hampir 20 tahun.

Dilansir dari detikNews, kelima anggota Bali Nine ditempatkan di pusat karantina Howard Springs, dekat Kota Darwin, untuk menjalani tes medis dan pengarahan sebelum kembali ke keluarga masing-masing.

Kelima anggota kelompok tersebut sebelumnya dijatuhkan hukuman seumur hidup di Indonesia setelah dinyatakan bersalah karena ikut berperan merencanakan penyelundupan lebih dari 8 kilogram (kg) heroin dari Bali ke Australia pada 2005.

Mereka bebas pekan lalu setelah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Australia dicapai untuk mengizinkan mereka pulang atas dasar kemanusiaan.

Semua permohonan grasi dan pengampunan kepada Presiden Joko Widodo sebelumnya tidak pernah digubris hingga November 2024. Namun, mereka akhirnya bisa dipulangkan setelah Prabowo Subianto menjadi presiden.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjadi perantara kesepakatan dengan Prabowo. Berdasarkan kesepakatan itu, kelimanya dibebaskan atas dasar kemanusiaan, sementara pihak Indonesia mengatakan itu bukan pengampunan.

Namun, pemerintah Indonesia juga tidak menyebutkan ketentuan jika mereka harus tetap dipenjara di Australia. Sebaliknya, pemerintah Indonesia meminta agar kelimanya melanjutkan rehabilitasi dan dipantau selama di Australia.

Kelompok Bali Nine ditangkap di Bali saat mereka hendak naik pesawat ke Australia. Empat kurir narkoba, yakni Scott Rush, Michael Czugaj, Renae Lawrence, dan Martin Stephens ditangkap di bandara Bali, dengan lebih dari 8 kg heroin diikatkan di tubuh mereka. Salah satu pemimpinnya, Andrew Chan, juga ditangkap di bandara.

Myuran Sukumaran, Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen ditangkap di sebuah hotel di Kuta dengan bukti sisa-sisa perlengkapan yang digunakan untuk mengikat narkoba ke tubuh para kurir.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati atas peran mereka sebagai pemimpin dan dieksekusi pada April 2015.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Bupati Pasaman, Sabar AS hari ini dijadwalkan menjalani sidang terakhir di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sidang ini diperkirakan akan berakhir dengan pembacaan vonis untuk Sabar AS.

Kuasa hukum Sabar AS, Irwan, meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan. Dia beralasan tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan tersebut.

"Kami meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan klien kami dari segala tuntutan dan dakwaan dalam sidang vonis nanti siang, pukul 14.00 WIB," kata Irwan saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (20/12/2024).

Irwan menilai dakwaan yang dilayangkan kepada Sabar AS tidak berdasar. Menurutnya, tidak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh kliennya dalam video yang beredar.

"Dalam sebuah kampanye, yang termasuk adalah unsur visi-misi, program, serta ajakan untuk memilih kandidat tertentu. Itu sifatnya kumulatif, tidak bisa dilihat satu per satu. Kalau hanya program saja, itu bukan pelanggaran," ungkap Irwan.

Irwan membenarkan bahwa video yang beredar itu adalah Sabar AS. Dia menjelaskan, video tersebut diambil di Musala Ad Duha yang terletak di Jorong Mapun, Nagari Sundatar Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.

Menurut Irwan, video itu diambil setelah Sabar AS melaksanakan ibadah salat ashar, sebelum melaksanakan kampanye di salah satu rumah tokoh di Jorong Mapun.

"Sebenarnya, beliau hendak berkampanye di rumah Pak Lukman. Sebelum tiba di rumah itu, waktu salat ashar tiba, sehingga beliau singgah di Musala Ad Duha untuk salat. Setelah salat, sebagian jamaah keluar, sebagian lagi tetap berada di dalam karena hujan deras. Setelah itu, beliau diminta oleh masyarakat untuk mengisi tausiyah selama lima menit," ungkap Irwan.

Saat menyampaikan tausiyah, Sabar AS yang juga merupakan incumbent, menyampaikan beberapa program kerjanya yang tengah berjalan di Kabupaten Pasaman. Irwan membantah bahwa saat itu Sabar AS sedang melakukan kampanye.

"Bagaimanapun, beliau masih incumbent dan status bupati masih tetap melekat. Tanpa sadar, beliau menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan di Pasaman," ujar Irwan.

Irwan juga menegaskan bahwa dalam tausiyah tersebut, Sabar AS tidak mengajak warga untuk memilih dirinya.

"Di dalam tausiyah itu, beliau tidak pernah mengajak 'pilih saya' atau menyatakan dirinya sebagai calon bupati. Selain itu, tidak ada selembaran atau atribut kampanye yang dibagikan di musala tersebut. Program yang disampaikan beliau sebagai bupati itu juga tidak sengaja tersampaikan," tutup Irwan.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bupati Pasaman, Sabar AS, dengan pidana penjara selama 6 bulan dalam kasus tindak pidana pemilihan. Selain penjara, terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp 1 juta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar AS berupa pidana penjara selama 6 bulan, dan denda sebesar Rp 1 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," isi tuntutan JPU yang diterima detikSumut, Selasa (17/12/2024).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan

"Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi Ade Charge, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman meyakini bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan," ujar JPU.

Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

Video: Mekanisme Pilkada Ulang, KPU Tunggu Putusan MK 13 Maret

Jakarta (ANTARA) - Mitra deradikalisasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapat bantuan dari sejumlah BUMN yang diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) senilai Rp2,3 miliar melalui Program Sinergisitas.

Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko di Jakarta, Jumat, mengatakan bantuan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, pendidikan dan beasiswa. Penyerahan bantuan secara simbolis telah dilakukan di Jakarta pada Rabu (18/12).

PT PLN memberi dukungan elektrifikasi senilai Rp1,16 miliar, lalu bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan masing-masing dari PT Telkom Rp618,5 juta, PT BTN Rp275 juta, Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, PT Taspen senilai Rp102,9 juta, dan PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

Tejo menuturkan BNPT tidak bisa bergerak sendiri, harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN," ucap Jaoharul.

Seorang Warga Negara (WN) Swiss berinisial PEH (40) dideportasi petugas Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) di Indonesia selama 164 hari. PEH ketahuan overstay saat hendak terbang ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.

PEH disebut diamankan petugas imigrasi ketika tiba di konter pemeriksaan saat hendak berangkat menuju Kuala Lumpur. Setelah menjalani pemeriksaan, dia dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Etihad Airways dengan nomor penerbangan EY-475 yang berangkat pada pukul 18.40 WIB, Kamis (19/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyebutkan, pelaksanaan pendeportasian diawasi langsung oleh tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Banda Aceh. Mereka mengawal PEH dari ruang detensi imigrasi hingga ke Bandara Soekarno-Hatta.

"PEH terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay sejak 6 Juni 2024 dan melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Gindo dalam keterangannya, Jumat (20/12).

PEH disebut masuk ke Indonesia melalui Bali sebagai wisatawan. Dia memiliki izin tinggal selama 30 hari.

Menurutnya, pendeportasian itu merupakan wujud komitmen dalam penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Banda Aceh. Dalam tahun ini, sudah ada beberapa WN asing yang dideportasi.

"Kami akan terus menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum," jelas Gindo.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyerahkan bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp2,3 miliar kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi melalui program Sinergisitas.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan bentuk bantuan yang diberikan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, dan beasiswa.

"Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian BUMN yang sudah memberikan bantuan," ujar Tejo seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bekasi yang bersedia bersama-sama untuk menyerahkan bantuan kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi.

Tejo menuturkan dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bisa bergerak sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN," ucap Jaoharul pada kesempatan sama.

Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Bekasi akan mendukung program penanggulangan terorisme.

Nominal dan rincian bantuan BUMN yang diserahkan pada acara tersebut terdiri atas kegiatan dukungan elektrifikasi dari PT PLN senilai Rp1,16 miliar, bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Telkom Indonesia senilai Rp618,5 juta, serta dukungan kegiatan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Bank Tabungan Negara senilai Rp275 juta.

Kemudian, bantuan alat kerja dan beasiswa dari Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, dukungan alat kerja dan beasiswa dari PT Taspen senilai Rp102,9 juta, serta dukungan alat kerja dari PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peran fundamental dalam mencegah masyarakat terpengaruh dengan paham radikal dan terorisme.

"Saya percaya bahwa pendidikan memainkan peran fundamental dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme," kata Satryo saat berpidato pada acara peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian di Jakarta, Jumat.

Pendidikan, kata Satryo, merupakan usaha yang paling ampuh untuk menyebarkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai toleransi dan inklusif, serta mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Oleh sebab itu, Mendiktisaintek mengapresiasi buku seri yang diluncurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Buku seri itu terdiri atas dua buku dengan tajuk Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia.

Menurut dia, peluncuran dua buku ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif Pemerintah untuk melawan ideologi radikalisme dan melumpuhkan jaringan terorisme berdasarkan pengalaman langsung mantan terpidana terorisme.

Buku-buku yang diluncurkan, lanjut Staryo, tidak hanya merefleksikan hasil analisis mendalam terhadap sumber-sumber radikalisme, tetapi juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara akademisi dan berbagai pihak yang terkait dalam mewujudkan Indonesia tanpa radikalisme dan terorisme.

"Saya sangat mengapresiasi upaya BNPT bersama seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Kami yakin, buku ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami akar permasalahan radikalisme untuk mengatasi persoalan tersebut," kata Mendiktisaintek.

Ia juga mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan peluncuran buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kedamaian yang berkelanjutan di Indonesia.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung langkah-langkah strategis dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pencegahan terorisme," katanya pula.

Buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh pelaku tindak pidana terorisme. BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menganalisis buku-buku radikal itu.

Buku seri tersebut menjadi kontranarasi dari buku-buku radikal yang dirujuk oleh teroris. BNPT mendistribusikan kedua buku yang diluncurkan itu dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendiktisaintek: Pendidikan punya peran fundamental cegah terorisme

BLITAR, iNewsBlitar – Pabrik gula PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Jawa Timur, ternyata memiliki 11 orang tenaga kerja asing (TKA).

Dalam Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (OPSGAB Timpora) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, terungkap sebagian besar TKA berasal dari Thailand.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Blitar Arief Yudistira mengatakan, operasi gabungan yang digelar Timpora melibatkan aparat hukum lain.

Operasi yang berlangsung pada 26 November 2024 itu untuk memastikan ada tidaknya pekerja asing (TKA) di PT RMI Blitar, keberadaanya bagaimana, dan kegiatannya seperti apa.

“11 orang sebagai pekerja (TKA), dominan dari Thailand,” ujar Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Blitar Arief Yudistira kepada wartawan Rabu (18/12/2024).

PT RMI Blitar diketahui merupakan salah satu pabrik gula besar di Indonesia yang turut menyokong kebutuhan gula nasional.

Pada tahun 2024 PT RMI Blitar menargetkan produksi gula hingga 1,1 juta ton. Target produksi ini sedikit lebih rendah ketimbang tahun 2023 sebanyak 1,2 juta ton.

Produksi gula PT RMI diketahui disuplai dari 25 zona perkebunan tebu yang tersebar di wilayah Blitar, Malang dan Kediri, dengan 50 persen di antaranya berasal dari petani tebu Blitar.

Menurut Arief Yudistira, PT RMI merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Blitar dan semua mengetahui itu. Hal itu sebagai salah satu alasan Timpora Imigrasi melakukan pengawasan ke sana.

Imigrasi Blitar, kata dia perlu memastikan ada tidaknya orang asing (WNA) atau pekerja asing, mengecek lokasi serta ada tidaknya pelanggaran keimigrasian.  

“Pada bidang keimigrasian clear, tidak ada pelanggaran,” terangnya.

Selain di PT RMI Blitar, Timpora imigrasi Blitar juga menggelar operasi gabungan di perusahaan PT Gesnow Pendo Food yang berada di wilayah Kota Blitar.

Hasilnya diketahui ada satu WNA China yang berstatus sebagai investor. Kemudian juga menggelar operasi di kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Tulungagung.

Menurut Arief Yudistira, diketahui ada sebanyak 14-an warga negara asing (WNA) Thailand yang berstatus sebagai mahasiswa UIN Tulungagung.

Jumlah mahasiswa asing ini lebih sedikit dibanding tahun 2023 sebanyak 25-50-an orang. Hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian.

Namun petugas menemukan adanya sejumlah mahasiswa asing yang terindikasi memiliki ideologi ekstrim kanan. “Ada indikasi mengarah ke kanan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar selama tahun 2024 telah melakukan penindakan administrasi keimigrasian kepada 7 WNA.

Perinciannya, WNA Malaysia sebanyak 2 orang, Pakistan 4 orang, dan Singapura 1 orang.

Dari 7 WNA itu 3 orang telah dideportasi, 3 orang diserahkan ke Rudenim Surabaya dan 1 orang masih proses di Kantor Imigrasi Blitar.

Editor : Solichan Arif

Bisnis.com, MALANG — Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Malang membuka Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kab. Pasuruan yang beroperasi penuh tahun depan untuk mempermudah layanan pembuatan paspor sehingga pemohon tidak perlu ke Malang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Anggoro Widjanarko, mengatakan yang juga segera akan dibuka, yakni di Kab. Malang, sedangkan yang sudah beroperasi di Probolinggo dan Batu, selain di Mal Pelayanan Publik Kota Malang.

“Dengan penambahan UKK di kota/kabupaten wilayah kerja Kantor Imigrasi Malang, maka kuota pembuatan paspor bisa diperbanyak. Tahun ini, kuotanya mencapai 150 pemohon per hari ditambah yang di UKK mencapai 30 pemohon/hari,” ujarnya, Jumat (20/12/2024).

Angka itu, lebih besar dari kuota pembuatan paspor pada 2023 yang mencapai 100 pemohon/hari.“Untuk tahun depan, tentu angkanya lebih besar, tapi masih dihitung,” ujarnya.

Sepanjang 2024, kata dia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang telah mencatat berbagai pencapaian signifikan, di antaranya pelayanan paspor dengan total penerbitan mencapai 73.338 dokumen, termasuk 18.402 paspor elektronik.

Pembukaan UKK di Kab. Malang penting untuk melayani pemohon yang akan menjadi pengerja migran Indonesia karena daerah tersebut sangat berpotensi jumlah PMI-nya.

Secara umum, pemohon paspor di Kantor Imigrasi maupun di UKK, kebanyakan untuk kebutuhan ibadah, yakni haji pada musim haji, setelahnya umroh. Setelah liburan, terutama negara-negara Asia Pasifik yang membebaskan visa.“Singapura dan Malaysia banyak dituju pemohon paspor untuk berwisata karena bebas visa,” ujarnya.

Intinya, pemohon visa biasanya disesuaikan dengan musim. Pada musim haji, kebanyakan pemohon haji, setelah umroh, dan musim libur justru untuk wisata.

Selain itu, kata dia, penolakan permohonan paspor terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebanyak 527 permohonan.

Pelayanan izin tinggi dengan total lsebanyak 1.999 dokumen, meliputi perpanjangan izin tinggal kunjungan, penerbitan izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Pengawasan dan penindakan keimigrasian berupa penanganan 53 tindak administratif keimigrasian, termasuk 15 kasus deportasi serta operasi gabungan dengan instansi terkait sebanyak 8 kegiatan.

Pendapatan dari pelayanan paspor mencapai Rp 33,81 miliar (333,68% dari target), sedangkan total realisasi anggaran mencapai 97,49% dari target.

“Pada 2024 menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berkomitmen menghadirkan layanan cepat, transparan, dan inovatif, serta memperkuat penegakan hukum. Semua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerja kami yang mencakup 4 kota dan 3 kabupaten dengan total penduduk sekitar 6,9 juta jiwa,” ujar Anggoro. (K24)

KOMPAS.com - Anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, George Sugama Halim, viral setelah video penganiayaan yang dilakukannya beredar di media sosial pada Jumat (13/12/2024).

Menurut pengakuan korban, George pernah mengeklaim dirinya kebal hukum sehingga bisa melakukan kekerasa terhadap pegawainya.

"Terus dia juga sempat ngomong, 'Orang miskin kayak elu enggak bisa masukin gua ke penjara, gua ini kebal hukum'. Dia sempat ngomong kayak gitu," ujar Dwi.

Mengenai perilaku George, apa yang menyebabkan seseorang sesumbar bahwa dirinya kebal hukum? Berikut penjelasan psikolog.

Merasa punya power

Psikolog dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiyani Subardjo mengatakan, ada tiga kemungkinan yang membuat George sesumbar dirinya kebal hukum.

"Alasan pertama adalah dia merasa punya power, karena anak bos toko roti, dia bisa melakukan apa saja, karena orangtuanya bos toko itu," ujar Ratna saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, power itu bisa digunakan oleh seseorang karena statusnya, seperti atasan atau pimpinan.

Ratna menjelaskan, sindrom power ini sering membuat seseorang menjadi menganggap bahwa orang lain itu hanya bawahannya atau mereka yang tidak memiliki kuasa seperti orang tersebut.

"Karena anak bos toko ini merasa punya power orangtuanya, dia juga merasa, 'saya juga punya kuasa pada toko ini', artinya yang punya power seharusnya orangtuanya," lanjut Ratna.

Dari sini, Ratna menganggap ada fenomena bias power orangtua, sementara George merasa punya power seperti orangtuanya.

Emosi tidak terkontrol

Alasan kedua yakni tidak adanya kontrol emosi, yang menyebabkan George mudah tersulut emosi dan sulit mengendalikan diri.

Ratna mengatakan, kondisi mudah tersulut emosi ini cenderung membentuk kepribadian seseorang menjadi reaktif dalam bentuk agresif.

Bagi sebagian orang, komentar netral yang disampaikan orang lain pun bisa dianggap reaktif, dan muncul perilaku negatif.

"Perilaku negatif ini bisa secara verbal seperti menghina, atau agresif memukul, mencubit, melukai, dan sebagainya," ucap Ratna.

Ratna mengatakan, orang yang mudah tersulut emosi ini seperti ada kebutuhan di mana kasih sayang yang diterima itu tidak cukup, sehingga dia mencari perhatian dari orang lain.

Ia menambahkan, jika menilik dari kasus George, George merasa power yang dimilikinya bisa mengendalikan orang lain, akhirnya dia menuntut untuk bisa melakukan apa saja, sehingga sesumbar kebal hukum itu pun terucap.

"Jadi, ada kesombongan, ada hal yang dia pikir itu bisa melakukan apa saja terhadap orang yang dia anggap rendah," kata Ratna.

Berdasarkan pengamatan Ratna, kata-kata sesumbar itu dikeluarkan karena George merasa karyawannya tidak akan mungkin menuntut balik atau melawan dirinya, sebab karyawan masih membutuhkan gaji dari uang keluarga George.

Pola asuh yang bermasalah

Alasan ketiga yakni pola asuh orangtua yang bermasalah.

Ratna beranggapan, pola asuh bermasalah yang dialami anak-anak sejak kecil membuat anak tersebut ketika dewasa menjadi tidak memanusiakan orang lain, tidak punya etika, dan tidak bisa menghormati orang lain.

"Bisa jadi didikan ortu dulunya yang memberikan apa saja kepada anaknya, kalau dalam istilah psikologi adalah permisif, artinya anak minta apa saja dituruti," kata Ratna.

Saat orangtua memanjakan anaknya, maka anak akan merasa seolah-olah dia raja, anak itu bisa mendapatkan apa saja, apa yang diinginkan sang anak akan terpenuhi.

"Dalam hal ini, seharusnya George berterima kasih pada karyawan yang kerja pada orangtuanya," imbuhnya.

Dari kasus ini, Ratna menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengontrol emosi, dan tetap menghormati orang lain dalam segala aspek, baik dari segi bisnis maupun keseharian.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian yang terdiri atas dua buku dengan judul Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia untuk mencegah penyebaran radikalisme di tanah air.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan peluncuran buku itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mencegah terorisme, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Pencegahan di dalam undang-undang diatur ada tiga hal, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Hari ini, (peluncuran buku) ini bagian dari kesiapsiagaan nasional, yaitu melalui kajian terorisme," kata Eddy di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dua buku yang diluncurkan merupakan hasil kajian dan analisis dari 15 buku yang sering dijadikan rujukan pelaku tindak pidana terorisme. Berdasarkan putusan pengadilan, buku-buku yang berisi narasi radikal itu dinyatakan dirampas oleh negara.

"Buku-buku ini merupakan awalnya barang bukti. Kemudian putusan pengadilan (menyatakan buku-buku tersebut) dimusnahkan, diberikan kepada negara, dalam hal ini BNPT," ucap Eddy.

Dalam menganalisis buku-buku radikal itu, BNPT berkolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hasil kajian dijadikan buku seri Tercerahkan dalam Kedamaian sebagai bentuk kontranarasi dari isi buku radikal dimaksud.

"(15) buku itu selama ini dijadikan rujukan para pelaku terorisme untuk melakukan amaliah. Hal ini dilakukan kajian untuk (membuktikan) buku tersebut memang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama maupun sosial kemasyarakatan sehingga dilakukan kontranarasi," imbuhnya.

Kedua buku yang diluncurkan BNPT berisi penjelasan tentang akar radikal terorisme di Indonesia serta membicarakan pengalaman mantan narapidana terorisme. Kepala BNPT berharap, buku-buku tersebut dapat mencerahkan masyarakat Indonesia.

"Buku ini diharapkan mampu mereduksi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga buku ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat supaya tidak terpapar oleh paham radikal terorisme," tuturnya.

Kedua buku yang diluncurkan didistribusikan dalam bentuk fisik maupun buku elektronik (e-book) yang dapat diakses melalui Google Play Book.

BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta DPR RI untuk penyebaran buku-buku tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024