KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia".

Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan, peluncuran buku itu merupakan upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi melalui konsep pentaheliks.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu, yakni kesiapsiagaan nasional. Kami berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan narapidana terorisme (napiter)," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam dalam acara Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta pada Jumat (20/12/2024).

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran itu merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, karena di sana kami diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," jelasnya dalam siaran pers.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT itu menjelaskan, buku tersebut merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku-buku yang mengancam ideologi ini dirampas negara,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, BNPT berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku-buku tersebut.

“Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan para pelaku tindak pidana terorisme. Maka, kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kami luncurkan hari ini," tambahnya.

DOK. Humas BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku Tercerahkan dalam Kedamaian dengan judul Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Terorisme di Indonesia di Jakarta pada Jumat (20/12/2024).

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku itu.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai-nilai toleransi, inklusif dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta Tanah Air,” ujarnya.

Satryo yakin, buku itu akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme.

Pada kesempatan itu, Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, peluncuran buku itu juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yakni penguatan ideologi Pancasila.

"Kegiatan ini senapas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama, yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," katanya usai kegiatan.

Adapun buku itu dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book.

Buku itu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.

Turut hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus Purnomo, serta pejabat di lingkungan BNPT.

DEIR EZ ZOR, KOMPAS.com - Serangan udara Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/12/2024) menewaskan pemimpin kelompok ISIS, Abu Yusif, di Suriah.

Pasukan Komando Pusat AS (Centcom) melakukan serangan yang menargetkan Yusif—juga dikenal sebagai Mahmud—di Provinsi Deir ez Zor, Suriah timur.

Mereka mengatakan, wilayah tersebut sebelumnya dikuasai rezim Suriah dan pasukan Rusia sebelum jatuhnya Presiden Bashar Al Assad.

Anggota ISIS lainnya juga tewas dalam serangan itu, menurut keterangan AS yang dikutip Sky News.

Komandan Centcom Jenderal Michael Erik Kurilla mengatakan, "Seperti yang dinyatakan sebelumnya, AS—bekerja sama dengan sekutu dan mitra di kawasan tersebut—tidak akan membiarkan ISIS memanfaatkan situasi saat ini di Suriah dan membangun kembali kekuatannya."

"ISIS bermaksud membebaskan lebih dari 8.000 anggota yang saat ini ditahan di berbagai penjara di Suriah."

"Kami akan secara agresif menargetkan para pemimpin dan anggota ISIS, termasuk yang hendak beroperasi di luar Suriah," lanjutnya.

ISIS menaklukkan sebagian wilayah Irak dan Suriah pada 2014, memanfaatkan perang saudara di Suriah untuk mengeklaim sejumlah daerah, kemudian mendeklarasikan diri sebagai pemimpin setempat.

Saat puncak kekuasaannya, jutaan orang hidup di bawah kendali ISIS yang menerapkan hukum keras dan pembunuhan massal terhadap minoritas.

Namun, mereka dipukul mundur oleh koalisi pasukan AS dan kehilangan kendali atas seluruh wilayah Timur Tengah kekuasaannya pada 2019.

• 4 Pemimpin ISIS Tewas dalam Serangan di Irak Bulan Lalu
• Polisi Jerman Tangkap Tersangka Penikaman Massal Festival Kota Solingen, ISIS Klaim Bertanggung Jawab

Dikutip dari kantor berita AFP, AS selama bertahun-tahun melakukan serangan dan penggerebekan berkala untuk mencegah kebangkitan ISIS.

Gempuran ditingkatkan dengan melancarkan puluhan serangan sejak jatuhnya Assad.

Pada 8 Desember 2024, hari ketika pemberontak merebut Ibu Kota Damaskus di Suriah, Washington mengumumkan serangan terhadap lebih dari 75 target ISIS.

Menurut Centcom, serangan itu untuk memastikan ISIS tidak berusaha memanfaatkan situasi guna membangun menghimpun kekuatan kembali di Suriah tengah.

Selanjutnya pada Senin (16/12/2024), pasukan AS menewaskan 12 anggota ISIS di bekas rezim dan wilayah yang dikuasai Rusia.

ISIS kini terus melakukan pemberontakan di beberapa wilayah Suriah, Irak, dan Afghanistan, sedangkan afiliasi mereka masih aktif di sejumlah daerah Afrika.

Sejumlah pihak telah merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mempertimbangkan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil curian.

Prabowo beralasan ingin memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk bertaubat jika bersedia mengembalikan uang hasil korupsi. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membela usul Prabowo itu. Ia menyebut wacana tersebut tidak melanggar Undang-undang.

Sementara itu, Eks Penyidik KPK Mochamad Praswad Nugraha menilai wacana itu berbahaya. Ia menyinggung potensi banyak pejabat atau penyelenggara negara yang berbondong-bondong untuk melakukan korupsi.

Berikut poin-poin penting terkait kontroversi pernyataan Prabowo yang mempertimbangkan memaafkan koruptor.

Yusril menegaskan wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curian merupakan bagian dari amnesti. Ia menyebut Prabowo memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).

Yusril menjelaskan Pemerintah tengah membahas beberapa syarat pemberian amnesti untuk narapidana kasus korupsi.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," tutur dia.

Yusril menegaskan wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curian ke negara tidak melanggar undang-undang. Ia mengakui UU Tipikor menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi.

Namun, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," sambungnya.

Yusril menyebut narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Prabowo hanya berjumlah beberapa ribu. Ia mengklaim mayoritas penerima amnesti adalah narapidana narkotika.

Namun, Yusril tidak merinci jumlah per kelompok narapidana yang akan menerima amnesti tersebut.

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

Praswad menilai wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curian berbahaya jika diwujudkan. Ia menyinggung potensi munculnya rekayasa sosial di kalangan penyelenggara negara yang bisa menegasikan upaya penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.

Praswad menilai akan banyak pejabat atau penyelenggara negara yang ramai-ramai melakukan korupsi.

"Kalau misalnya tindak pidana korupsi itu bisa di-restorative justice dengan cara mengembalikan (uang korupsi), maka orang-orang akan menerapkan 'gue lakuin aja dulu, nanti kalau ketahuan balikin'. Bayangin coba, kalau misalnya semua orang akan melakukan korupsi dengan catatan kalau ketahuan dibalikin, kalau enggak ketahuan alhamdulillah," ujar Praswad saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (20/12).

"Tapi titik garis merahnya, semuanya akan selamat, enggak ada yang masuk penjara. Bisa kebayang mau jadi apa Republik Indonesia kalau seperti itu," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaga antirasuah akan menunggu lebih dahulu mekanisme detil terkait wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang negara sebelum mengambil sikap.

"Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau. Seperti apa? Karena kan selanjutnya itu ada penjelasan beliau 'nanti mekanismenya akan diatur'. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa saya yakin nanti akan lebih detail," ujar Setyo dalam konferensi pers perdana di Gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

Setyo masih yakin Prabowo berkomitmen memberantas korupsi sebagaimana yang selalu disampaikannya dalam beberapa kesempatan. Untuk itu, ia menunggu lengkap ide yang beberapa waktu lalu disampaikan ke publik dan bersedia untuk berkomunikasi.

"Saya percaya bapak presiden begitu tegas dari mulai beliau disumpah. Kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi," ucap dia.

Jenewa (ANTARA) - Keluarga dari tahanan penjara Suriah yang hilang berhak mendapatkan jawaban dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang mereka cintai, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Thameen Al-Kheetan

Al-Kheetan mengemukakan dalam konferensi pers bahwa Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menekankan betapa pentingnya hal itu di Suriah, bagi mereka yang masih hilang dan keluarga yang mereka cintai.

“Sejak jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Bashar Al-Assad hampir dua pekan lalu, kami telah melihat rekaman ratusan tahanan keluar dari penjara yang sekarang sudah dibuka,” kata Al-Kheetan.

“Beberapa menunjukkan kebahagiaan karena bisa merasakan sinar matahari, tetapi yang lain terkejut setelah bertahun-tahun disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi sehingga mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka,” tambahnya.

Al-Kheetan mengatakan para keluarga tetap merasa tertekan karena mereka masih belum menemukan orang yang mereka cintai.

“Mereka berhak mendapatkan semua jawaban tentang nasib dan keberadaan kerabat mereka, serta mengetahui keadaan ketika mereka hilang. Mereka juga membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa keadilan transisi dan pembangunan kepercayaan masyarakat yang berlandaskan hak asasi manusia akan sangat penting untuk masa depan Suriah.

Turk akan menempatkan tim petugas hak asasi manusia ke Suriah pekan depan dalam rangka mendukung keberadaan PBB yang ada terkait isu hak asasi manusia, serta upaya memastikan bahwa transisi yang terjadi inklusif dan sesuai dengan kerangka hukum internasional, kata Al-Kheetan.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku "Tercerahkan dalam Kedamaian" dengan judul "Secercah Kisah Mantan" dan "Menggali Akar Terorisme di Indonesia". Hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat dan mantan narapidana terorisme. Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan"jelas Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, pada (20/12).

Menurut Komjen Eddy upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter"ujarnya.

Mantan Direktur Penegakan Hukum BNPT ini juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai - nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme,"ujarnya.

Peluncuran buku ini juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yakni penguatan ideologi Pancasila, sebagaimana disampaikan Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, S.E., M.S.P. saat ditemui usai kegiatan.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini,"katanya.

Buku ini dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book.

Harapannya buku ini dapat memberikan pemahaman dan pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo serta pejabat di lingkungan BNPT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Zainut Tauhid Sa'adi mengapresiasi ajakan Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya.

Menurut Zainut, imbauan tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dia menuturkan, langkah Prabowo merupakan terobosan hukum yang cukup berani dan simpatik. Prabowo ingin memulai gerakan bersih-bersih memberantas korupsi dengan membuka kesempatan kepada koruptor untuk bertobat.

Jika sudah diberi kesempatan bertobat tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas. Meskipun demikian, MUI meminta langkah Prabowo tersebut harus tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Harus ada payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap langkah presiden tersebut," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Dia melanjutkan, langkah Presiden Prabowo tersebut sudah sejalan dengan hasil keputusan Mukernas IV MUI 2024, yakni mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi.

"Mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen," kata Zainut.

MUI sendiri juga telah mengeluarkan fatwa terkait korupsi, yaitu Fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000. Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan korupsi atau ghulul sebagai tindakan mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaan dengan cara yang tidak benar menurut Islam.

"MUI memfatwakan korupsi dan suap adalah tindakan yang haram hukumnya," kata mantan wakil menteri agama ini.

n/Muhyiddin

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Advokasi bakal menggelar program advokasi kebijakan guna mendorong seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi lebih inklusif dan berkelanjutan di berbagai sektor.

“Kami percaya bahwa kebijakan yang efektif harus didasarkan pada bukti,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam acara yang digelar di Jakarta pada Kamis (19/12) itu, Andry menuturkan program tersebut dilandasi oleh kajian mendalam, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Melalui advokasi itu pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum harus berdasarkan bukti dan fakta di lapangan.

“BSK harus menjadi kritis dan UKE 1 harus siap kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya,” ujar Andry.

Menurut dia kehadiran BSK Hukum dan HAM berperan dalam menemukan common ground bagi berbagai aktor dan pemangku kepentingan untuk berinteraksi dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hal tersebut dapat melalui proses pencarian data, konsultasi kebijakan, dan advokasi kebijakan.

“Harapannya dengan kegiatan advokasi ini, kita bisa benar-benar menemukan common ground bagi seluruh stakeholder terkait, dengan tujuan agar Kualitas Kebijakan pada Kementerian Hukum meningkat dan kebijakan yang dihasilkan pun tepat guna dan tepat sasaran,” ucap dia.

Andy turut menekankan bahwa berlandaskan dengan argumen, pembentukan kebijakan kepada data dan bukti, Kementerian Hukum dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan yang akan dibentuk maupun yang akan diubah.

Data dan bukti yang relevan dan lengkap diyakini dapat meminimalisir dan miskonsepsi dan mispresepsi terhadap kebijakan yang di dorong oleh Kementerian Hukum.

Sebagai informasi, BSK Hukum merupakan salh satu Unit Utama yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum.

BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

TNI Angkatan Darat (AD) menggelar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Award Kampung Pancasila. Sebanyak 12 Kodam meraih penghargaan ini dalam lima kategori yang ada.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Dia mengatakan penghargaan ini dibuat untuk membina ribuan kampung sesuai dengan kondisinya masing-masing.

"Karena memang setelah kita banyak berdiskusi kondisi-kondisi masyarakat di daerah ini, sekarang ini antara perkembangan teknologi dengan bagaimana kita mempertahankan ideologi ini tantangannya sangat luar biasa," kata Maruli dalam sambutannya di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

TNI AD bekerja sama dengan pihak swasta untuk membina hampir 2.000 Kampung Pancasila yang tersebar di Indonesia. Maruli berharap jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan pembangunan kerja sama dengan kementerian maupun pihak swasta lainnya.

"Ini yang kedua kalinya kita selenggarakan, kami juga sudah mengevaluasi, mudah-mudahan ini terus berkembang, ada Pak Menteri UMKM ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Saya kira itu," ucap Maruli kepada wartawan.

Maruli menambahkan kerja sama akan terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dari pembinaan Kampung Pancasila. Bahkan, kata dia, ada beberapa kementerian yang hendak menjalin kerja sama.

"Ya sebetulnya yang sudah kita lakukan sudah rutin ya. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa beberapa kementerian sudah mengajak bekerja sama, tadi juga sudah dengan Pak Menteri UMKM, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan untuk meningkatkan di kementerian-kementerian ini yang bisa kita lakukan," ujar Maruli.

"Saya yakin ya karena beberapa yang tadi saya sampaikan sudah duduk bareng dengan kami di sini untuk mendiskusikan tentang hal tersebut," imbuhnya.

Berikut daftar Kodam peraih KSAD Award Kampung Pancasila:

Kategori Ketahanan Pangan

1. Kodam XIII Merdeka Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali
2. Kodam Mulawarman Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Kodim 0906 Kutai Kertanegara
3. Kodam II Sriwijaya Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kodim 0424 Tanggamus

Pembinaan UMKM

1. Kodam V Brawijaya Kelurahan Ngantru Kodim 0807 Tulungagung
2. Kodam XII Tanjungpura Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kodim 1016Palangkaraya
3. Kodam IX Udayana Kelurahan Karangpule Kecamatan Sekarbela Kodim 1606 Mataram

Pembinaan Wanra

1. Kodam Jaya Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara
2. Kodam III Siliwangi Desa Gunung Putri Kecamatan Gunungputri Kodim 0621 Kabupaten Bogor
3. Kodam XIV Hasanudin Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kodim 1408 Makassar

Pembinaan Karang Taruna

1. Kodam XV Pattimura Desa Rutong Kecamatan Leitisel Kodim 1504 Ambon
2. Kodam IV Diponegoro Desa Sidorejo Kecamatan Purworejo Kodim 0708 Purworejo
3. Kodam XVIII Kasuari Kampung Aisandami Distrik Teluk Duari Kodim 1911 Teluk Wondama

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

1. Kodam XIII Merdeka Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menganugerahi beberapa kampung yang dibina Kodim dengan penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila 2024 di Mabes AD, Jakarta Pusat.

Penghargaan itu diberikan karena kampung-kampung yang dibina Kodim itu berhasil menggelar program yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila.

"Bagaimana kita mempertahankan ideologi ini perlu tantangannya sangat luar biasa. Jadi kita harus mempererat kekuatan untuk sama-sama membangun ideologi Pancasila di daerah-daerah," kata Maruli dalam acara malam penganugerahan Kampung Pancasila di Mabes AD.

Cara ini pun dinilai Maruli cukup efektif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terbukti dari terciptanya situasi yang aman dan kondusif di kampung binaan Kodim tersebut.

Hingga saat ini, TNI AD tercatat telah membina 1.740 Kampung Pancasila di seluruh Indonesia.

Pembinaan itu juga dibantu oleh beberapa pihak swasta yang mau berkolaborasi dengan TNI AD. Dari 1.740 kampung itu, dipilih beberapa kampung yang layak diberikan penghargaan berdasarkan kategori.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap kampung-kampung yang lain semakin termotivasi dalam menerapkan program-program pancasila.

Daftar penerima penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila

1. Kategori Ketahanan Pangan

Juara pertama, Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Juara kedua, Kodam VI/Mulawarman, Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong, Kodim 0906 Kutai Kertanegara.

Juara ketiga, Kodam II/Sriwijaya, Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo, Kodim 0424 Tanggamus.

2. Kategori Pembinaan UMKM

Juara pertama, Kodam V/Brawijaya, Kelurahan Ngantru, Kodim 0807 Tulungagung.

Juara kedua, Kodam XII/Tanjungpura, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kodim 1016Palangkaraya.

Juara ketiga, Kodam IX/Udayana, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kodim 1606 Mataram.

3. Kategori Pembinaan Perlawanan Rakyat (Wanra)

Juara pertama, Kodam Jaya, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara.

Juara kedua, Kodam III Siliwangi, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunungputri, Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Juara ketiga, Kodam XIV Hasanudin, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kodim 1408 Makassar.

4.Kategori Pembinaan Karang Taruna

Juara pertama, Kodam XV/Pattimura, Desa Rutong, Kecamatan Leitisel, Kodim 1504 Ambon.

Juara kedua, Kodam IV/Diponegoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kodim 0708 Purworejo.

Juara ketiga, Kodam XVIII/Kasuari, Kampung Aisandami, Distrik Teluk Duari, Kodim 1911 Teluk Wondama.

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Setap juara per kategori mendapatkan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara umum mendapatkan pilada dan uang pembinaan sebesar Rp50 juta.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

masalahnya jumlah Gapoktan itu ada sekitar 64 ribu, sehingga kami butuh bantuan dari notariat khususnya IKANO Unpad

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan membutuhkan bantuan para notaris dari Ikatan Keluarga Alumni Notariat (IKANO) Universitas Padjadjaran Unpad untuk membentuk badan hukum koperasi bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi.

"Kami di Kementerian Koperasi sebenarnya mau minta tolong. Kebetulan sekarang ada rencana skema penyaluran pupuk dengan harapan bisa langsung digunakan oleh para petani melalui Gapoktan," kata Ferry dalam acara di satu hotel di Bandung, Jumat malam.

Ferry yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad menjelaskan, biaya pembentukan badan hukum itu akan dikumpulkan melalui acara penggalangan dana (endowment fund raising) dari IKANO Unpad.

Ia mengungkapkan pertolongan yang diharapkan dari IKANO Unpad terkait dengan skema penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani, dalam rangka swasembada pangan pemerintah.

Bantuan dari notaris khususnya alumni Unpad itu, kata Ferry, adalah membantu dari sisi legalitas Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mereka berbadan hukum sebagai usaha koperasi.

"Karena masalahnya jumlah Gapoktan itu ada sekitar 64 ribu, sehingga kami butuh bantuan dari notariat khususnya IKANO Unpad. Kemarin sudah ada kesepakatan bahwa biayanya sekitar Rp2,5 juta mudah-mudahan bisa terealisasi," ucapnya.

Hal ini, dibutuhkan karena selama ini petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk yang menyebabkan tanaman para petani kekurangan nutrisi.

"Karena itu saya mengajak untuk kita sama-sama mencarikan jalan membantu teman-teman keluarga petani yang perlu kita bantu itu agar ada kepastian petani mendapatkan pupuk," ucapnya yang diiringi tepuk tangan para anggota IKANO Unpad.

Terkait penggalangan dana ini, Ferry mengungkapkan pihaknya mendukung inisiasi dari IKANO ini serta berharap yang dilakukan hari ini untuk membantu membiayai mahasiswa dan menambah fasilitas Unpad menjadi lebih baik lagi.

"Kami dari IKA Unpad juga akan ikut melakukan endowment fundraising dan semoga jumlahnya terkumpul bisa jauh lebih besar," kata Ferry.

Di lokasi yang sama Ketua Umum IKANO Unpad Dr Ranti Fauza Mayana mengungkapkan bahwa dalam penggalangan dana tahun ini, dana yang terkumpul adalah Rp250 juta dengan ada bantuan dari dana pribadi Wamenkop Ferry Juliantono sebesar Rp100 juta.

"Jadi totalnya Rp350 juta yang akan kami salurkan bagi dana abadi Universitas Padjajaran," kata Ranti.

Ranti mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah berjalan lima tahun dan secara total dana yang terkumpul dari para alumni dan sponsor adalah Rp1,35 miliar.

"Alhamdulillah ini merupakan bentuk cinta dan kasih dari IKANO Unpad pada almamater. Kami harapkan semoga penyaluran dana abadi ini bisa berjalan dengan lancar, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pemanfaatan dana abadi Unpad ini akan digunakan untuk peringatan pemberdayaan pendidikan mahasiswa, kemudian pengembangan riset, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Semoga kita bisa konsisten terus menggelar kegiatan ini," tutur Ranti.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah antisipasi ganguan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rutan Kelas IIB Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar apel siaga dan razia gabungan pada Jumat (20/12/2024).

Hasilnya, ditemukan beberapa barang terlarang, seperti korek api, sajam, dan benda tajam lainnya. Razia ini menjadi langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kodim 0804/Magetan, Polsek, BPBD, Satpol PP, dan Damkar Magetan. 

Karutan Kelas IIB Magetan, Ari Rahmanto, menekankan pentingnya sinergitas antar instansi dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi gangguan

"Pelayanan harus dilakukan dengan cara yang humanis, namun kita harus  tetap waspada. Prinsip itu harus selalu kita kedepankan," tegasnya. 

Selain itu, Karutan juga menyampaikan arahan tentang Asta Cita yang diterima dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mencakup komitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memberantas narkoba, dan meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara.

Setelah apel siaga, razia gabungan dilaksanakan di blok-blok hunian warga binaan. Tiga tim diturunkan untuk memeriksa kamar-kamar, termasuk B2, B4, B5, D6, E2, dan blok wanita (F).

Rutan Magetan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib, serta terus berkomitmen meningkatkan intelijen dan deteksi dini untuk menjaga kondusivitas selama perayaan Nataru.

Editor : Asfi Manar

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah antisipasi ganguan keamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Rutan Kelas IIB Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar apel siaga dan razia gabungan pada Jumat (20/12/2024).

Hasilnya, ditemukan beberapa barang terlarang, seperti korek api, sajam, dan benda tajam lainnya. Razia ini menjadi langkah deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kodim 0804/Magetan, Polsek, BPBD, Satpol PP, dan Damkar Magetan. 

Karutan Kelas IIB Magetan, Ari Rahmanto, menekankan pentingnya sinergitas antar instansi dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi gangguan

"Pelayanan harus dilakukan dengan cara yang humanis, namun kita harus  tetap waspada. Prinsip itu harus selalu kita kedepankan," tegasnya. 

Selain itu, Karutan juga menyampaikan arahan tentang Asta Cita yang diterima dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mencakup komitmen untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memberantas narkoba, dan meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara.

Setelah apel siaga, razia gabungan dilaksanakan di blok-blok hunian warga binaan. Tiga tim diturunkan untuk memeriksa kamar-kamar, termasuk B2, B4, B5, D6, E2, dan blok wanita (F).

Rutan Magetan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib, serta terus berkomitmen meningkatkan intelijen dan deteksi dini untuk menjaga kondusivitas selama perayaan Nataru.

Editor : Asfi Manar