Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Tanjungpandan, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Brlitung, membasuh kaki ibunya dengan penuh rasa haru.

Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Gowim Mahali di Badau, Sabtu mengatakan prosesi basuh kaki ibu tersebut merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024.

"Dengan tujuan mengembalikan peranan orang tua dan menguatkan mental anak selama menjalani masa pidana," katanya.

Ia mengatakan, kehadiran para keluarga terutama istri dan orang tua menjadi dukungan semangat bagi para WBP agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik hingga selesai menjalani tahapan pembinaan di Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Manfaatkan kehadiran orang tua lebih khususnya ibu selagi ada dan dekat dengan kita itulah keramat yang harus kita rawat untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan," ujar Kalapas Tanjungpandan di hadapan para WBP.

Kegiatan peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 di Lapas Kelas II Tanjungpandan diawali pembacaan puisi berjudul "Air Mata Rindu Pada Ibu" yang dibuat dan dibacakan oleh WBP dari blok wanita.

Kemudian acara dilanjutkan dengan prosesi pembasuhan kaki ibu oleh masing-masing WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

Suasana haru menyelimuti prosesi pembasuhan kaki tersebut, isak tangis orang tua juga pecah pada saat melihat anak mereka membasuh kaki dengan penuh kasih sayang.

Tidak hanya membasuh kaki, sejumlah narapidana anak menyampaikan permintaan maaf dengan cara memeluk orang tua mereka atas kesalahan yang telah diperbuat.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani di Badau, Sabtu sangat mengapresiasi kegiatan peringatan Hari Ibu 2024 yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIB Tanjungpandan.

Vina mengaku dalam sepanjang hidupnya baru pertama kali mengunjungi Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

Dalam kesempatan itu pula, ia bercerita bahwa dirinya telah kehilangan sosok seorang ibu untuk selamanya pada usia 16 Tahun.

Namun hal itu justru menjadi pemacu semangatnya untuk berkompetisi dan berprestasi membuat bangga keluarga.

“Luar Biasa momentum hari ini mengingatkan saya akan hangatnya pelukan seorang Ibu dan akan selalu teringat dalam diri saya untuk terus berbuat baik kepada siapapun," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendeportasi 12 orang warga negara asing (WNA), karena melanggar peraturan keimigrasian selama Januari hingga Desember 2024.

"Pada tahun ini satu orang WNA asal Nigeria dilakukan tindakan pidana keimigrasian dan telah dilimpahkan ke Kejari Pangkalpinang," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel Doni Alfisyahrin di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia menyatakan selama periode Januari hingga Desember 2024 ini, sebanyak 12 orang WNA telah dideportasi karena melanggar peraturan keimigrasian. WNA yang dideportasi dari wilayah kerja Kanim Pangkalpinang sebanyak 7 WNA dan dari wilayah kerja Kanim Tanjungpandan sebanyak 5 WNA.

“Kami akan tindak tegas WNA yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia baik tindak pidana maupun tindakan administrasi keimigrasian untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menyatakan dalam mengawasi keberadaan orang asing, Imigrasi Babel juga rutin melakukan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) secara berkala dan melakukan operasi intelijen, mandiri serta operasi gabungan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

Timpora beranggotakan lintas instansi yang membidangi pengawasan keberadaan orang asing, seperti dari TNI, Polri, Dinas Tenaga Kerja dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Timpora telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Bangka Belitung, hal tersebut agar WNA dan perusahaan pengguna tenaga kerja asing tidak melanggar peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin mengatakan tantangan tugas Timpora di Kota Pangkalpinang ke depannya tidaklah semakin ringan, sehingga perlu dilakukan secara sinergis dan bersama-sama untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimal.

"Terutama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta memastikan bahwa setiap orang asing membawa yang berada dan berkegiatan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Kota Pangkalpinang," katanya.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memghadiri Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Setia Eks Anggota JI kepada NKRI. Dia berterima kasih pada BNPT dan Densus 88 Antiteror yang dinilai telah bekerja keras merangkul mantan-mantan anggota JI.

"Tentunya kami hari ini mewakili rekan-rekan semua, institusi Polri dan juga tentunya negara mengucapkan terima kasih, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras bersama dari teman-teman BNPT, Densus dan kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh sahabat-sahabat eks Jamaah Islamiyah," kata Jenderal Sigit di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah (Jateng).

Dia mengatakan BNPT dan Densus 88 Antiteror sebanyak 45 kali menggelar pertemuan bersama eks anggota JI. Sehingga eks anggota JI bersedia kembali ke ideologi Pancasila.

"Yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua," ujar Jenderal Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan seluruh pihak menyambut kembalinya eks anggota JI. Upaya merangkul anggota eks JI, sebutnya, adalah bentuk kerja keras dalam membangun bangsa agar lebih baik. Jenderal Sigit menyebut hal ini menggembirakan, terutama bagi apparat yang melakukan rangkaian pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Dan tentunya kita menyambut baik saudara-saudara kita yang bergabung dan tentunya mari kita bersama-sama bekerja keras dan membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dan tentunya ini adalah kabar yang sangat menggembirakan di saya kita melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan Nataru," terang Jenderal Sigit.

"Dan ini tentunya menjadi berita yang baik untuk seluruh keluarga besar yang sedang melaksanakan kegiatan di rangkaian natal dan rangkaian Tahun Baru. Dan tentunya ini adalah kebahagiaan kita bersama. Terima kasih atas kerja keras, atas semangat bersama. Dan mari kita bersama-sama bekerja keras membangun bangsa untuk menjadi negara yang maju menuju visi Indonesia Emas 2045," pungkas mantan Kapolda Banten ini.

Foto Deklarasi Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Setia Eks Anggota JI kepada NKRI di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah (Jateng). (dok. istimewa)

(aud/dnu)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan ikrar setia eks anggota JI kepada NKRI. Dia berterima kasih pada BNPT dan Densus 88 Antiteror yang dinilai telah bekerja keras merangkul mantan-mantan anggota JI.

"Tentunya kami hari ini mewakili rekan-rekan semua, institusi Polri dan juga tentunya negara mengucapkan terima kasih, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kerja keras bersama dari teman-teman BNPT, Densus, dan kolaborasi yang sangat luar biasa dengan seluruh sahabat-sahabat eks Jamaah Islamiyah," kata Jenderal Sigit di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah (Jateng).

Dia mengatakan BNPT dan Densus 88 Antiteror sebanyak 45 kali menggelar pertemuan bersama eks anggota JI. Sehingga eks anggota JI bersedia kembali ke ideologi Pancasila.

"Yang telah bekerja keras hampir 45 kali melaksanakan kegiatan pertemuan dan saat itu muncul kesepakatan dan ikrar bersama untuk bersama-sama kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua," ujar Jenderal Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan seluruh pihak menyambut kembalinya eks anggota JI. Upaya merangkul anggota eks JI, sebutnya, adalah bentuk kerja keras dalam membangun bangsa agar lebih baik. Jenderal Sigit menyebut hal ini menggembirakan, terutama bagi aparat yang melakukan rangkaian pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan tahun baru 2025.

"Dan tentunya kita menyambut baik saudara-saudara kita yang bergabung dan tentunya mari kita bersama-sama bekerja keras dan membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dan tentunya ini adalah kabar yang sangat menggembirakan di saya kita melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan Nataru," terang Jenderal Sigit.

"Dan ini tentunya menjadi berita yang baik untuk seluruh keluarga besar yang sedang melaksanakan kegiatan di rangkaian natal dan rangkaian tahun baru. Dan tentunya ini adalah kebahagiaan kita bersama. Terima kasih atas kerja keras, atas semangat bersama. Dan mari kita bersama-sama bekerja keras membangun bangsa untuk menjadi negara yang maju menuju visi Indonesia Emas 2045," pungkas mantan Kapolda Banten ini.

Deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan ikrar setia eks anggota JI kepada NKRI di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah (Jateng). (dok. istimewa)

(aud/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com – Seniman Yos Suprapto berencana menempuh jalur hukum untuk mendapatkan akses ke ruang pameran di Galeri Nasional Indonesia, tempat karya-karyanya saat ini tersimpan.

Ia mengaku tidak bisa masuk ke ruang pameran sejak Kamis (19/12/2024) malam.

“Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk,” kata Yos saat konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

"Untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," lanjut dia.

Sebelum menempuh langkah hukum, Yos menyatakan akan lebih dulu berdialog dengan pihak Galeri Nasional dan Museum Cagar Budaya untuk membahas kelanjutan pamerannya.

Namun, jika karyanya tetap disensor, ia lebih memilih membatalkan pameran dan membawa pulang lukisannya ke Yogyakarta.

“Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apa pun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran,” ujarnya.

Yos mengungkapkan kekecewaannya karena pameran yang seharusnya dibuka untuk publik sejak Kamis malam justru terkunci. Bahkan tamu undangan yang hadir tidak dapat menyaksikan karyanya.

“Orang saya seorang senimannya saja, masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20 ya,” tegasnya.

Penundaan pameran oleh Galeri Nasional

Ketua Tim Museum dan Galeri Indonesian Heritage Agency (IHA), Zamrud Setya Negara, menjelaskan bahwa pameran ditunda hingga Yos dan kurator pameran, Suwarno, dapat mencapai kesepakatan.

“Menunda (pameran) dengan syarat silakan dibenahi dulu komunikasi dengan kurator,” kata Zamrud pada Jumat (20/12/2024).

Zamrud menegaskan, setiap pameran di Galeri Nasional harus melibatkan kurator yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan karya yang ditampilkan.

Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pendapat antara Yos dan Suwarno.

“Kurator dalam proses kerja profesionalnya pasti punya ruang yang tidak bisa diintervensi. Namanya, profesionalisme,” ujarnya.

Galeri Nasional menyatakan tidak memberikan arahan kepada Suwarno terkait lukisan mana saja yang layak dipamerkan, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kurator sesuai dengan profesionalisme mereka.

PADANG, KOMPAS.com - Suasana haru menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Suliki, Sumatera Barat, pada Sabtu (21/12/2024) saat warga binaan memperingati Hari Ibu ke-96 dengan membasuh kaki sang ibu.

Prosesi ini berlangsung di halaman Lapas Suliki dan dihadiri sepuluh warga binaan yang masih memiliki ibu.

Isak tangis para ibu menggema saat anak-anak mereka dengan telaten membasuh kaki mereka, menciptakan momen emosional yang mengingatkan akan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu.

Suasana semakin syahdu dengan iringan musik dan pembacaan puisi yang menyentuh hati.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, Kamesworo menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ibu Nasional yang ke-96.

"Kegiatan ini yang kedua kami selenggarakan, kita undang para ibu warga binaan dan tradisi basuh kaki Ibu sebagai wujud pembinaan di Lapas Suliki. Memuliakan, menghormati perjuangan para ibu ketika membesarkan anaknya," ungkap Kamesworo kepada Kompas.com.

Prosesi dimulai dengan menyuapi para ibu, yang mengingatkan warga binaan akan masa kecil mereka saat dirawat oleh ibu.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan basuh kaki, di mana petugas Lapas menyiapkan baskom berisi air untuk membersihkan kaki ibu mereka.

Kamesworo berharap tradisi basuh kaki ini dapat memperkuat hubungan antara ibu dan anak, serta membantu warga binaan untuk lebih baik ke depannya.

"Kasih sayang ibu sepanjang masa, sebagai penguat warga binaan menjalani hukuman di lapas dan benar-benar berubah ke arah yang lebih baik lagi," ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi program pembinaan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang antara ibu dan anak.

Banyak warga binaan yang berjanji untuk benar-benar berubah ke arah yang lebih baik setelah menjalani prosesi ini.

Salah seorang ibu warga binaan, Fitma, mengungkapkan rasa syukurnya atas kegiatan tersebut.

"Saya bersyukur kegiatan ini membuat saya haru dan memaafkan kesalahan anak saya. Saya berdoa semoga lebih baik ketika bebas nanti," kata Fitma.

Dengan demikian, prosesi basuh kaki ibu di Lapas Suliki tidak hanya menjadi momen emosional, tetapi juga sarana untuk memperkuat ikatan kasih sayang antara ibu dan anak, serta mendorong warga binaan untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa memaafkan koruptor secara bersyarat dilarang hukum.

“Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).

“Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan),“ imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden RI meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Jika koruptor mengembalikan apa yang mereka curi, Presiden menyatakan mungkin saja para koruptor itu akan dimaafkan.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," ujar Presiden dalam YouTube Setpres, Kamis (19/12/2024).

Presiden melanjutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan diam-diam supaya tidak ketahuan pihak lain.

"Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," kata dia.

JAKARTA - Seniman Yos Suprapto menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dibredelnya pameran lukisan bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan. Namun, ia bakal tetap mengedepankan dialog dengan pihak Galeri Nasional Indonesia.

"Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk, untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," terang Yos saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Bahkan, Yos pun terbesit akan menghentikan pameran lukisannya. Ia berencana akan memboyong seluruh karya-karyanya pulang ke Yogyakarta.

"Saya nyatakan saya akan menghentikan kegiatan pameran saya, dan saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang, itu ke Yogyakarta," terang Yos.

Saat disinggung waktu melaporkan polisi, Yos tak menjawab. Ia hanya mengatakan bakal melakukan pendekatan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan ini tentunya tidak boleh sepihak, saya akan melakukan dialog yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, dalam hal ini harus ada dialog dua arah," tuturnya.

"Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran," tandasnya.

Sekedar informasi, pameran tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional , Jakarta, batal dilaksanakan. Pengunjung yang hadir di pembukaan, Kamis (19/12/2024) malam, dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci.

Menurut Yos, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, meminta lima di antara 30 lukisan diturunkan, tapi Yos menolak. Lima lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah sangat populer di masyarakat Indonesia.

Yos menegaskan, jika lima lukisan tersebut diturunkan, maka ia memilih membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan pulang ke Yogyakarta.

"Saya tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan," kata Yos dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut Komnas HAM mengirim surat ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon imbas pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan.

Pengacara Publik YLBHI Alif Fauzi menjelaskan, surat itu juga dilayangkan kepada Galeri Nasional untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut.

"Komnas HAM pada tanggal 20 Desember kemarin telah menyampaikan surat ke Menteri Kebudayaan dan juga Direktur Galeri Nasional untuk meminta keterangan terhadap fakta pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto," kata Alif dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (21/12).

Alif menegaskan, permintaan keterangan itu penting untuk membuat kasus 'pembredelan' ini terang dan meluruskan asumsi yang beredar di publik.

"Sehingga anasir-anasir atau asumsi-asumsi publik bahwa ini adalah praktik penundaan ini hanya bisa dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini yaitu pemerintah melalui Direktur Galeri Nasional maupun Menteri Kebudayaan," tutur dia.

Dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com, surat permintaan keterangan itu bernomor 1062/PM.00/SPK.01/XIl/2024 yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional.

Surat itu ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing tertanggal 20 Desember 2024.

Komnas HAM menegaskan, negara berkewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara.

"Hak tersebut dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia melalui Pasal 23 UU HAM dan Pasal 19 DUHAM," bunyi salah satu petikan surat tersebut.

"Saudara, selaku bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28l ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 UU HAM."

Oleh karena itu, Komnas HAM bersurat kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional selaku pemimpin lembaga di bawah kementerian.

"Untuk itu, kami meminta agar penanganan perkara tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan profesional sesuai dengan prinsip penegakan dan kepastian hukum, prinsip hak asasi manusia," bunyi surat itu.

Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran tersebut telah buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional.

Melalui keterangan tertulis, Suwarno menyatakan, ada dua karya yang menggambarkan opini pribadi sang seniman soal praktik kekuasaan yang tidak sesuai dengan tema.

"Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran," kata Suwarno.

"Menurut pendapat saya, dua karya tersebut 'terdengar' seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya," sambungnya.

Sementara itu, dalam keterangan resmi di media sosial, Galeri Nasional mengatakan pameran harus ditunda imbas kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Padahal, pameran itu dijadwalkan berlangsung sebulan sejak 20 Desember 2024.

Pihak Galeri Nasional mengaku memahami rasa kecewa yang berpotensi muncul imbas langkah tersebut. Lembaga budaya itu lantas meminta maaf kepada semua pihak atas penundaan yang diputuskan tiba-tiba.

Mereka mengklaim penundaan pameran seniman ternama itu diambil atas pertimbangan yang matang. Galnas juga berjanji akan menjalin komunikasi dengan Yos Suprapto agar dapat menemukan solusi terbaik.

Makassar (ANTARA) - Pimpinan Universitas Muslim Indonesia (UMI) meminta kesediaan Menteri Hukum RI Dr Supratman Andi Agtas, SH MH untuk menjabat Ketua IKA UMI Pusat.

Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof Dr Mansyur Ramly dalam keterangan persnya di Makassar, Sabtu, mengatakan rombongan UMI telah bersilaturahmi dengan Menteri Hukum yang juga merupakan alumni UMI di Jakarta.

“Ada banyak hal yang kami bicarakan termasuk permintaan kesediaan beliau untuk menjadi Ketua umum IKA UMI dan mendiskusikan berbagai hal dalam pengembangan UMI ke depan. Alhamdulillah, UMI semakin maju ke depan, banyak alumni UMI telah berprestasi di luar kampus,” ujarnya.

Plt. Rektor UMI Prof Hambali Thalib juga menyampaikan agenda pertemuan dengan Menteri Hukum sebagai alumni UMI untuk dapat memimpin IKA Pusat UMI.

“Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Muslim Indonesia memiliki peran strategis dan sangat penting dalam mendukung pengembangan kemajuan UMI. Kami berharap pak Menteri dapat menerima amanah ini, ujarnya

Dikatakannya, alumni UMI diamanahkan jadi Menteri tentu merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar UMI.

Alhamdulillah, UMI kembali menorehkan sejarah baru dengan diamanahkan alumni UMI sebagai menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menunjukkan bukti nyata komitmen UMI dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten, dan berdaya saing serta memberikan kontribusi," katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum A. Supratman menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pimpinan UMI di Kantor Kementerian Hukum.

“ Alhamdulillah, saya kedatangan guru saya di UMI, Ketua pembina, Prof Mansyur Ramly, Ketua Pengurus, Prof Masrurah, Pak Rektor, Prof Hambali, dan Wakil Rektor. Terima kasih banyak, hal ini merupakan kesyukuran luar biasa dapat bersilaturahmi dengan guru-guru kami, ujarnya saat menerima rombongan Pimpinan UMI," ujarnya.

Saat ditanya tentang kesediaan sebagai Ketua IKA Pusat UMI, Alumni UMI S1, S2 dan S3 ini menyampaikan Bismillah, jika hal ini menjadi amanah dari guru-guru kami,

‘Bismillah, sebagai alumni memiliki tanggung jawab dalam kemajuan almamaternya,"ujarnya.*

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Makassar -

Hari Ibu merupakan perayaan penting yang diperingati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya di Indonesia. Pada momen ini, banyak orang menyempatkan diri untuk menunjukkan rasa cinta dan penghargaan kepada ibu, baik dengan memberikan hadiah, mengungkapkan kata-kata manis, atau melakukan kegiatan spesial bersama ibu.

Bagi sebagian orang, ini juga menjadi waktu untuk merenungkan dan mengenang segala pengorbanan ibu dalam kehidupan mereka. Namun, perayaan khusus seperti Hari Ibu ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum perayaannya dalam Islam.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait merayakan Hari Ibu? Untuk memahaminya, yuk simak penjelasan ulama berikut ini!

Hukum Merayakan Hari Ibu dalam Islam

Banyak ulama yang telah memberikan pandangannya terkait perayaan Hari Ibu yang diperingati setahun sekali pada tanggal 22 Desember, salah satunya adalah Buya Yahya. Pandangannya disampaikan dalam kanal YouTube resmi Buya Yahya yang diunggah pada tahun 2020 silam.

Menurut Buya Yahya, dalam Islam tidak ada konsep "Hari Ibu" yang diperingati khusus setiap tahun untuk menghormati ibu. Sebab, dalam ajaran Islam, ibu adalah sosok yang sangat mulia dan seharusnya dihormati setiap saat, bukan hanya pada satu hari tertentu dalam setahun.

"Kalau kita mengangkat wanita dan mengangkat ibu dalam Islam, sudah ada, tidak harus ada istilah (Hari Ibu), tanggal 22 Desember. ga harus. Setiap hari setiap malam kita mendoakan ibunda kita, bukan setahun sekali," terang Buya Yahya yang dikutip detikSulsel pada Sabtu (21/12/2024).

Namun, jika tujuan dari perayaan tersebut adalah untuk mengingatkan orang-orang yang lupa akan ibu mereka, maka hal itu bisa menjadi acara yang sah. Tapi, jangan sampai dianggap sebagai acara memuliakan ibu hanya di hari itu saja.

"Masa untuk mengucapkan i love you mam hanya tanggal 22 Desember. Kok pelit banget. Penghormatan setiap saat dalam Islam," tambahnya.

"Jadi kalau tujuannya untuk memuliakan ibunda maka boleh kita membuat acara untuk memuliakan ibunda. Boleh sebulan sekali, sembilan bulan kita memuliakan ibunda juga sah-sah saja, atau setiap minggu atau setiap tahun. Dengan catatan bukan berarti di hari itu kita tidak memuliakan ibunda," tutupnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustaz Dzulqarnain MS di kanal YouTube-nya DzulqarnainMS dalam video yang berjudul "Merayakan Hari Ibu, Termasuk Bid'ahkah?'. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Hari Ibu bukanlah perayaan yang dirayakan oleh umat muslim.

"Umat Islam hanya memiliki tiga hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Jumat. Tidak ada hari raya lain, yang menunjukkan kekhususan mereka (umat muslim). Selain daripada itu adalah kekhususan non-muslim," jelasnya ustaz Dzulqarnain yang dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

"Karena itu, kebanyakan para ulama tidak membolehkan memberikan selamat di hari raya seperti itu," terangnya.

Selain itu, memuliakan ibu hanya dalam setahun sekali, seperti yang dilakukan pada Hari Ibu, tidaklah tepat. Karena berbakti kepada orang tua itu diberikan setiap saat.

Berdasarkan penjelasan dari kedua ulama tersebut, dapat dipahami bahwa merayakan Hari Ibu khusus hanya pada tanggal 22 Desember hukumnya tidak boleh. Namun, kegiatan yang bertujuan untuk memuliakan ibu, seperti mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan hukumnya boleh namun tidak terbatas pada satu hari saja, melainkan dilakukan setiap saat dalam kehidupan sehari-hari.

Demikianlah penjelasan terkait hukum merayakan Hari Ibu dalam Islam menurut para ulama. Semoga bermanfaat ya, detikers!

(edr/edr)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) mendapat surat permintaan pemindahan narapidana dari Pemerintah Iran . Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut.

"Kita juga menerima surat dari pemerintah Iran. Cukup banyak orang Iran yang dipidana di sini, lebih 50. Dan belum kita bahas sama sekali," kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya dikutip, Sabtu (21/12/2024).

Yusril menjelaskan, permintaan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini pihaknya masih mempelajari terkait narapidana Iran tersebut.



"Saya sudah laporkan ke Presiden bahwa ada surat dari pemerintah Iran mengenai hal ini. Dan kami mengatakan kami belum bersikap apa-apa sedang kami pelajari case by case karena begitu banyak orangnya," katanya.

Yusril mengungkapkan bahwa ada dua orang warga negara Indonesia yang menjadi narapidana di Iran. Namun, katanya, kedua orang tersebut telah dipulangkan ke Indonesia.

"Kita hanya mendapat informasi ada 2 orang Indonesia dipidana di Iran dan sudah diberikan grasi oleh Presiden Iran dan sudah kembali ke Indonesia. Jadi kita nggak punya narapidana di Iran," katanya.

Sedangkan, lanjut Yusril, banyak narapidana warga negara Iran yang terjerat kasus narkotika di Indonesia. Meski begitu, Yusril kembali menekankan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana Iran tersebut.

"Banyak kasus narapidana Iran yang ada di sini juga terkait dengan narkotika. Jadi belum kita bahas sama sekali," tandasnya.