SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Muslim dunia menjadi sorotan tajam. Hal ini disampaikan Ulul Albab, Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, Ketua Litbang DPP Amphuri, dan mantan Rektor Universitas Dr. Soetomo (2007-2013), menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto di KTT D8 Kairo, Mesir. 

Presiden Prabowo, menurut Ulul Albab, telah menyuarakan realita pahit yang selama ini terjadi: HAM seakan bukan untuk umat Muslim.

"Pernyataan Presiden Prabowo, 'Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim,' mengungkapkan realitas yang menyayat hati," ujar Ulul Albab. 

"Ini menjadi tamparan bagi kita semua untuk merefleksikan penerapan HAM yang seharusnya universal dan tanpa diskriminasi," sambungnya.

Ulul Albab menunjuk beberapa contoh pelanggaran HAM terhadap umat Muslim di dunia internasional. Konflik berkepanjangan di Palestina dan Suriah, genosida Rohingya di Myanmar, serta laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, Tiongkok, menjadi bukti nyata kegagalan sistem internasional dalam melindungi kelompok minoritas Muslim.

"Pendudukan ilegal di Palestina, perang saudara di Suriah, genosida Rohingya, dan penindasan Uighur; ini semua menunjukkan standar ganda dalam pelaksanaan HAM," tegasnya. 

Negara-negara besar sering mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi di atas prinsip HAM universal. Resolusi dan kecaman PBB pun seringkali hanya menjadi wacana tanpa aksi nyata.

Ulul Albab menilai, solidaritas antarnegara Muslim masih terfragmentasi. Konflik internal, ketergantungan ekonomi, dan rivalitas regional menghambat kerja sama yang efektif. Dunia Muslim juga kekurangan figur pemimpin kolektif untuk memimpin perjuangan HAM secara global.

"Isu HAM umat Muslim seringkali hanya menjadi retorika di forum internasional," tambahnya. Bantuan kemanusiaan bersifat sporadis dan tidak cukup mengatasi akar masalah sistemik.

Oleh karena itu, Ulul Albab menyerukan beberapa langkah strategis yang perlu diambil oleh tokoh Muslim dunia, termasuk ICMI, yaitu: meningkatkan diplomasi internasional dengan aktif menyuarakan isu HAM umat Muslim melalui jalur diplomasi budaya, politik, dan ekonomi.

Kemudian membentuk aliansi strategis yang kuat dan solid di antara negara-negara mayoritas Muslim untuk memperjuangkan HAM secara kolektif, termasuk memperkuat organisasi seperti OKI; melakukan advokasi di forum global seperti PBB, ASEAN, dan Uni Afrika, dengan para cendekiawan Muslim, termasuk ICMI, sebagai corong suara umat.

Juga memberdayakan masyarakat Muslim dengan pemahaman mendalam tentang HAM melalui pendidikan; dan menjadi contoh dalam penerapan HAM di tingkat domestik bagi negara-negara mayoritas Muslim.

Ulul Albab menyatakan bahwa ICMI memiliki peran penting dalam perjuangan HAM tersebut. Ia menjelaskan bahwa ICMI akan menginisiasi kajian strategis, menggalang solidaritas, mengadvokasi kebijakan pemerintah, dan mendorong transformasi di Jawa Timur sebagai model perjuangan HAM berbasis nilai Islam yang inklusif.

"Seruan Presiden Prabowo harus diiringi aksi nyata. Dengan kerja sama yang solid, advokasi strategis, dan implementasi kebijakan yang tepat, kita dapat mengubah narasi ketidakadilan menjadi harapan baru bagi umat Muslim di seluruh dunia," pungkas Ulul Albab. 

Ia berharap Jawa Timur dapat menjadi episentrum intelektual Islam yang membawa perubahan positif di tingkat nasional dan internasional.

Editor : Ali Masduki

BERLIN - Taleb Jawad Al Abdulmohsen (50), tersangka serangan mobil terhadap pasar Natal di Magdeburg, Jerman, merupakan pria murtad dan ateis asal Arab Saudi. Latar belakangnya ini justru membuat pakar terorisme Jerman kebingungan menentukan motif serangan.

Lima orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah Taleb menabraki kerumunan orang di pasar Natal dengan mobil BMW hitam sewaan pada Jumat malam. Dia telah ditangkap dan ditahan polisi.

Pihak berwenang Jerman enggan menyebutkan identitas lengkapnya, dan hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter Arab Saudi yang telah tinggal di Jerman selama hampir dua dekade dan dia bertindak sendiri dalam serangan Jumat malam.

Media lokal melaporkan Taleb merupakan seorang dokter spesialis psikiatri dan psikoterapi.

Akun X Taleb menggambarkan dirinya sebagai orang yang keluar dari Islam atau murtad dan menyatakan dirinya ateis.

Akun itu dipenuhi dengan tweet yang berfokus pada tema-tema anti-Islam dan kritik terhadap agama tersebut, sambil membagikan ucapan selamat kepada para Muslim yang meninggalkan agama Islam.

Jejak digitalnya juga menunjukkan simpati pada Israel dengan me-retweet juru bicara militer Israel yang berbahasa Arab.

Taleb telah mengkritik otoritas Jerman, dengan mengatakan bahwa mereka telah gagal melakukan cukup banyak hal untuk memerangi "Islamisme Eropa?.

Dia juga menyuarakan dukungannya untuk Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan ekstrem dan anti-imigran.

Beberapa orang menggambarkan Taleb sebagai seorang aktivis yang membantu para wanita ateis Saudi melarikan diri dari tanah air mereka. Baru-baru ini, dia tampak fokus pada teorinya bahwa otoritas Jerman telah menargetkan para pencari suaka Saudi.

Pakar terorisme terkemuka Jerman, Peter Neumann, mengaku bingung dengan motif serangan oleh tersangka. Dia belum pernah bertemu sosok tersangka dalam aksi kekerasan massal dengan profil yang seperti itu.

?Setelah 25 tahun berkecimpung dalam ?urusan? ini, Anda pikir tidak ada yang bisa mengejutkan Anda lagi. Namun, seorang mantan Muslim Saudi berusia 50 tahun yang tinggal di Jerman Timur, mencintai AfD, dan ingin menghukum Jerman atas toleransinya terhadap kaum Islamis?itu benar-benar tidak ada dalam radar saya,? tulisnya, seperti dikutip AP, Minggu (22/12/2024).

Pada hari Sabtu, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan kepada wartawan: ?Pada titik ini, kami hanya dapat mengatakan dengan pasti bahwa pelakunya jelas-jelas Islamofobia?kami dapat mengonfirmasinya. Segala hal lainnya adalah masalah untuk penyelidikan lebih lanjut dan kami harus menunggu.?

Sebuah organisasi berbasis di Jerman bernama Atheist Refugee Relief mengatakan bahwa tersangka penyerang itu bukan bagian dari kelompok tersebut dan mengklaim bahwa dia membuat ?banyak tuduhan dan klaim? terhadapnya dan mantan anggota, yang menurutnya salah.

Awalnya, kata organisasi tersebut, ada rencana untuk bekerja sama mengoordinasikan bantuan bagi para pengungsi ateis dari Arab Saudi. Namun, kerja sama ini gagal.

"Kami menjauhkan diri darinya dengan tegas," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seraya menambahkan bahwa anggota Atheist Refugee Relief mengajukan tuntutan pidana terhadapnya pada tahun 2019 menyusul "fitnah dan serangan verbal yang paling keji."

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex beserta 3 anak usahanya terkait putusan pailit yang sebelumnya diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Dalam catatan Bisnis, Indo Bharat adalah salah satu kreditur utang dagang Sritex. Kendati demikian, nama IBR tidak tercatat dalam laporan keuangan emiten tekstil berkode SRIL tersebut.

Direktur Keuangan SRIL Welly Salam dalam keterangannya yang dikutip 26 Oktober 2024, mengemukakan alasannya. Menurutnya seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang Rp101,3 miliar (Rp101.308.838.984) kepada IBR.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR, yang mana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas perseroan," ujar Welly dalam keterangannya di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$17.000, dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

"Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif, dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih daripada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi," jelasnya.

Merespons putusan pailit ini, SRIL dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi).

"Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya," kata Welly.

Gugatan Sritex

Jauh sebelum ramai putusan pailit, Sritex pernah berupaya menggugat status Indo Bharat yang masuk sebagai kreditur berdasarkan homologasi perjanjian perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Gugatan dengan nomor 45/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg telah terdaftar pada 22 Desember 2023 lalu.

Ada empat poin gugatan Sritex kepada pihak Indo Bharat. Pertama, meminta supaya majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat [Indo Bharat Rayon] bukan kreditor dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi.

Ketiga, menghapus kedudukan Indo Bharat Rayon sebagai Kreditor dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi. Keempat, menghukum Indo Bharat untuk membayar biaya perkara.

Adapun hakim memutus perkara ini pada tanggal 20 Februari 2024 dengan amar putusan menolak semua gugatan Sritex dan 3 anak usahanya. Tidak cukup di pengadilan tingkat pertama, Sritex mengajukan kasasi. Sidang putusan kasasi berlangsung pada 22 Mei 2024. Hasilnya, MA menolak kasasi Sritex dan ketiga anak usahanya. "Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi."

Indo Bharat Pailitkan Sritex

Berhasil lolos dari gugatan perdata Sritex, Indo Bharat menggugat balik emiten tekstil itu terkait pembatalan putusan homologasi proposal perdamaian. Gugatan Indo Barat yang dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg registrasi pada tanggal 22 September 2024.

Poin gugatan Indo Barat adalah meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Sritex dan tiga anak usahanya yakni PT Bitratex Industries, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Prima Yudha Mandiri Jaya, telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Indo Bharat Rayon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Oleh karena itu, mereka meminta majelis hakim untuk membatalkan homologasi proposal perdamaian dan menetapkan. Sritex beserta tiga anak usahanya dalam status pailit.

Pada tanggal 21 Oktober 2024, majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan Indo Bharat. Sritex telah lalai memenuhi kewajiban, membatalkan proposal perdamaian, dan menyatakan Sritex beserta ketiga anak usahanya pailit. Status pailit itu diperkuat dengan putusan MA yang menolak permohonan kasasi Sritex pada 18 Desember 2024.

Bisnis.com masih berupaya menghubungi pihak Indo Bharat untuk mengonfirmasi kronologi sengketa dengan Sritex berdasarkan versi mereka sebagai penggugat.

Pangkalpinang (ANTARA) - Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan Pelayanan Keimigrasian Keluar Masuk Desa (Pasir Kuarsa) dan Melayani antar Desa dan antar Pulau (Mendanau), guna memudahkan daerah daerah terpencil mendapatkan pelayanan keimigrasian.

"Inovasi ini sebagai komitmen Kemenkumham memberikan layanan publik yang prima kepada masyarakat daerah terpencil," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung(Babel) Doni Alfisyahrin di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan layanan Pasir Kuarsa tahun ini telah dilakukan Kantor Imigrasi Pangkalpinang di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kantor Imigrasi Tanjung Pandan serta Belitung Timur.

"Inovasi Melayani antar Desa dan antar Pulau (Mendanau) tahun ini dilakukan Kanim Tanjungpandan, guna memudahkan masyarakat di pulau-pulau terpencil mendapatkan pelayanan keimigrasian," katanya.

Ia menyatakan dalam menjaga kedaulatan negara, Imigrasi Bangka Belitung telah melaksanakan Operasi Pengawasan Laut Bersama Polairud Polda Babel di empat titik yaitu, Perairan Muntok Bangka Barat, Perairan Air Kantung Sungailiat, Lintas Timur Kabupaten Bangka dan Perairan Mantung Belinyu.

"Selama operasi ini, kita sudah memeriksa 14 kapal isap timah produksi yang mempekerjakan 63 orang TKA asal Thailand," ujarnya.

Sementara itu, dalam meningkatkan literasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Imigrasi Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Golden Visa dengan jumlah peserta 150 orang dari 69 perusahaan di Bangka Belitung.

Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto berharap jajaran Imigrasi Babel untuk terus konsiten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi kinerja serta kolaborasi aktif antara imigrasi dengan instansi terkait dalam pelaksaan tugasnya," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

“Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

"Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

“Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Palembang -

Hukum mengucapkan selamat Natal sering kali menjadi pertanyaan bagi orang muslim. Pasalnya, pada saat hari besar keagamaan, orang-orang akan memberi ucapan sebagai bentuk toleransi.

Hal ini telah menjadi budaya pada sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pada momen Natal yang dirayakan pada tanggal 25 Desember. Lantas, bolehkah sebagai umat muslim kita mengucapkan Natal? Simak penjelasan berikut ini.

Hukum Mengucapkan Selamat Natal bagi Muslim

Sebenarnya, sudah banyak pemuka agama yang menjelaskan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal bagi umat muslim. Ada yang mengharamkan tetapi ada juga yang memperbolehkan dengan landasan tertentu.

Dikutip dari E-jounal UIN Sunan Kalijaga Yogyakata, Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada Non Muslim. Hal ini berlandaskan pada surat Maryam ayat 33 yang berbunyi:

السَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

Arab latin: Was-salâmu 'alayya yauma wulittu wa yauma amûtu wa yauma ub'atsu ḫayyâ

Artinya: "Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku (Isa as) pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali)".

Menurutnya, Islam tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada golongan non-muslim yang menerima kaum muslimin, yang tidak memusuhi, tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak mengusir dari rumah serta tidak terang-terangan mengeluarkan mereka. Allah hanya melarang menjadikan teman orang-orang yang memerangi karena agama dan berbuat zalim.

Hal ini serupa dengan pandangan Husein Ja'far Al Haddar atau juga dikenal dengan Habib Ja'far yang disampaikannya dalam kanal resmi SALAAM Indonesia yang diunggah pada tahun 2019 silam.

Dirinya berpendapat mengucapkan selamat Natal diperbolehkan. Habib Ja'far menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW pernah mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah seorang Yahudi. Ketika ditanya alasannya menghormati jenazah yang tidak seiman, Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa kita harus menghormatinya sebagai sesama manusia.

Habib Ja'far juga menyebutkan bahwa ulama kontemporer di Indonesia seperti Ustaz Quraish Shihab dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan umat Muslim untuk mengucapkan selamat Natal. Justru mengucapkan selamat Natal dinilai akan membuat hubungan antar sesama Muslim semakin harmonis.

Pandangan yang Melarang Mengucapkan Selamat Natal

Masih dikutip dari sumber yang sama, Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin mengharamkan tindakan mengucapkan selamat Natal pada non-muslim. Beliau menyebutkan bahwa mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir dengan ucapan selamat Natal atau lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama mereka hukumnya haram.

Pandangan itu juga dikemukakan oleh ustaz Adi Hidayat. Pandangan terkait larangan mengucapkan selamat Natal didasarkan pada pemahaman bahwa Natal merupakan bentuk ibadah yang memiliki unsur berbeda, terutama dalam hal konsep ketuhanan dan penyembahan. Dalam praktiknya, perayaan Natal melibatkan kegiatan seperti pergi ke gereja dan kebaktian, yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan Islam.

Oleh karena itu, mengucapkan selamat Natal bagi umat Muslim dianggap secara tidak langsung mengakui keberadaan Tuhan selain Allah SWT. Dengan demikian, hukum mengucapkan selamat Natal dalam pandangan Islam dinyatakan tidak diperbolehkan.

Ia menjelaskan bahwa jika Natal dipandang sebagai bentuk ibadah, maka toleransi umat Islam terhadapnya harus merujuk pada Surat Al-Kafirun ayat 6, yang berbunyi:

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِࣖ
Artinya: "Untukmu agamamu dan untukku agamaku" (QS Al-Kafirun:6).

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menghormati perayaan Natal umat Kristiani tanpa mengganggu atau mencampurinya dalam bentuk apa pun. Menurutnya, bentuk toleransi tertinggi adalah memberikan kesempatan bagi umat Kristen dan Katolik untuk menjalankan ibadah mereka dengan tenang, tanpa campur tangan, baik secara lisan, hati, maupun tindakan.

Nah, itulah penjelasan terkait hukum mengucapkan selamat natal bagi orang muslim. Semoga bermanfaat!

Artikel ini ditulis oleh Wulandari, peserta program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(csb/csb)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2024 telah membentuk 41 desa sadar hukum, guna meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan hak dan kewajiban.

"Pada tahun ini sudah 41 desa sadar hukum dan 35 desa menuju desa sadar hukum," kata Plt Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Babel Suherman di Pangkalpinang, Minggu.

Ia menyatakan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel pada tahun ini juga berhasil mengikutsertakan 12 kepala desa dan lurah untuk mengikuti ajang Paralegal Justice Award 2024 dan 12 kepala desa lurah berhasil meraih Penghargaan Non Litigation Peacemaker.

Kepala desa dan lurah yang berhasil meraih penghargaan Non Litigation Peacemaker 2024 yakni Kepala Desa Namang Zaiwan, Kepala Desa Keciput Pratiwi Perucha, Kepala Desa Mekar Jaya Syamsudin, Kepala Desa Air Bara Muklis Insan.

Kepala Desa Karya Makmur Barwi Arkoni, Kepala Desa Air Limau Mexsi Diansah, Kepala Desa Sekar Biru Munarfarzah, Lurah Sinar Bulan Teguh Arifianto, Lurah Sungailiat Farid Anshary, Lurah Gedung Nasional Suwanti, Kepala Desa Bakam Mashur dan Kepala Desa Nangka Bayumi AR.

Kepala Desa dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meraih anugerah Paralegal Justice Award 2024 yakni Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah Zaiwan dan Kepala Desa Keciput Kabupaten Belitung Pratiwi Perucha.

Selanjutnya Kepala Desa meraih Penghargaan Top Favorit Publik yakni Kepala Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah Zaiwan.

"Penghargaan ini tentunya diperoleh berkat kerja sama yang baik antara Kanwil Kemenkumham Babel dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Harun Sulianto menyampaikan capaian kinerja selama ini karena adanya sinergi yang baik dengan Pemprov Kepulauan Babel dan pemkab/pemkot se-Babel.

“Semoga ini dapat dipertahankan di tahun depan,“ katanya.

Jakarta -

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai wacana mengampuni koruptor asal mengembalikan yang telah dicuri kepada negara berbahaya. Selain berbahaya juga bertentangan dengan undang-undang (UU).

"Ide ini mungkin punya tujuan baik, tetapi justru berbahaya dan bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 31 99 Jo 20 Tahun 2001 di situ disampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Sehingga meskipun pelaku tindak pidana itu telah mengembalikan hasil pidana korupsi yang dilakukannya, itu tidak menghapuskan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

Dia menjelaskan pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh tidak diproses hukum hanya dengan mengembalikan kerugian negara. Menurutnya para koruptor hanya gentar apabila ditindak secara hukum.

"Secara hukum saat ini, tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan kerugian keuangan negara. Kedua, secara praktek, tidak mungkin juga para pelaku tindak pidana korupsi mau mengembalikan hanya karena kata-kata, hanya karena omon-omon," ujarnya.

"Pelaku tindak pidana korupsi itu akan gentar dengan bentuk penindakan. Jadi mereka tidak akan gentar hanya dengan diancam secara lisan meskipun presiden sekalipun. Karena selama ini toh mereka sudah lolos dari jeratan aparat penegak hukum," ucapnya.

Dia menilai koruptor tetap harus ditindak tegas. Dia berharap aparat penegak hukum dapat berkolaborasi melakukan pemberantasan korupsi.

"Menurut saya yang diperlukan justru adalah bentuk penindakan yang tegas dan keras kepada para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan instrumen hukum yang saat ini yaitu ditegakkan dengan apart penegak hukum secara kolaboratif antara kepolisian, kejaksaan, KPK harus saling bahu membahu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsikhususnya dalam bentuk penindakan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuh Prabowo.

Selain itu, Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

(dek/dnu)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan menyikapi isu pembredelan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Yos sebagai pelukis, dan pihak Galeri Nasional atas pembatalan sepihak yang mengundang reaksi publik terkait pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan" tersebut.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan dari informasi yang diterima Komnas HAM, kasus tersebut bermula dari rencana pembukaan pameran tunggal karya-karya dari Yos Suprapto pada 19 Desember 2024.

Ada sedikitnya 30 frame lukisan kanvas karya seniman asal Yogyakarta itu yang akan ditampilkan di Galeri Nasional. Akan tetapi, pada saat malam pembukaan pemaren, pihak Galeri Nasional membatalkan gelaran tersebut.

“Pengunjung yang telah hadir di pembukaan pada malam itu dilarang melihat pameran. Pintu ruang pameran dalam keadaan dikunci,” kata Uli dalam keterangan resmi Komnas HAM yang diterima wartawan pada Sabtu (21/12/2024).

Komnas HAM juga mendapatkan informasi sebelum pameran digelar umum, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta agar Yos sebagai pemilik karya, menurunkan 5 frame lukisan. Permintaan penurunan lima lukisan tersebut dengan maksud agar pameran tetap dapat dibuka.

Komnas HAM, dalam suratnya kepada Yos Suprapto, maupun Galeri Nasional tak menerangkan apa soal permintaan kurator kepada Yos Suprapto untuk menurunkan 5 frame lukisan. Namun Komnas HAM dalam penjelasannya mengetahui informasi Yos Suprapto tak bersedia menurunkan 5 frame lukisannya, dan membuat Galeri Nasional membatalkan pameran tersebut. Atas informasi-informasi tersebut, Komnas HAM menegaskan pentingnya perlindungan HAM atas penyampaian pendapat melalui karya-karya seni.

“Penting Komnas HAM sampaikan, bahwa karya seni adalah salah-satu bentuk ekspresi seseorang yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Uli.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian maaf kepada koruptor jika mereka mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Kebijakan itu berpotensi melanggar hukum.

"Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu," kata Mahfud kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12), seperti dikutip dari detik.

Mahfud menegaskan segala bentuk praktik korupsi itu dilarang. Oleh karena itu, jika ada yang ikut serta atau membiarkan korupsi maka hal itu berdampak pada kerusakan jagat hukum. Ia pun berpesan agar semua pihak berhati-hati berkenaan dengan hal tersebut.

"Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta, atau membiarkan korupsi, padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama. Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah," tuturnya.

Mahfud mengatakan sebagai seorang Presiden, Prabowo berhak mengatakan apa saja. Namun, ia mengingatkan agar tidak keliru mengenai hal itu.

"Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita," ucapnya.

Prabowo sebelumnya mengatakan dirinya membuka peluang untuk memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Ia mengatakan hal itu saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," lanjutnya.

Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun, ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pengampunan terhadap koruptor dilarang oleh hukum yang berlaku saat ini.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pengampunan koruptor dengan syarat mengembalikan uang curian. ?Menurut hokum yang berlaku sekarang itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu, bisa terkena pasal 55," kata Mahfud di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).

Mahfud menegaskan, korupsi merupakan perbuatan terlarang. Jika ada pengampun lantaran mengembalikan, dikhawatirkan akan mengacaukan tatanan hukum yang ada.

"Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? menghalangi penegakan hukum, ikut serta atau membiarkan korupsi padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama," ujarnya.

"Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah," sambungnya.

Mahfud melanjutkan, Prabowo sah-sah saja mengatakan hal tersebut. Namun, Mahfud MD meminta masyarakat ikut mengingatkan beliau tentang apa yang diucapkan.

"Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mengatakan, aparat kepolisian perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya.

Reformasi ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa kepolisian tidak lagi "trigger happy" atau mudah menarik pelatuk pistol.

"Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang," ujar Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Sabtu (21/12/2024).

Yenny mengungkapkan, salah satu keputusan terbesar Gus Dur dalam menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Langkah ini, menurut Yenny, bukanlah keputusan yang mudah, mengingat pada masa Orde Baru, kepolisian dan TNI berada dalam satu komando, yang menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan serta represi terhadap masyarakat.

"Gus Dur dengan kejernihan pikirannya, memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas," tegasnya.

Yenny juga memberikan apresiasi terhadap TNI yang telah belajar dari kesalahan masa lalu dan kini menerapkan disiplin diri yang kuat agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Bahkan, menurut Yenny, pemilihan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih melalui mekanisme demokrasi adalah bukti bahwa TNI kini lebih berhati-hati dalam hal politik.

Namun, fenomena yang berbeda terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru kini menjadi ancaman bagi masyarakat.

Yenny menyebutkan beberapa kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian, seperti peristiwa di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, serta pembunuhan seorang warga di Palangkaraya.

"Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian," ujarnya.

Amnesty Internasional mencatat bahwa pada 2024 terdapat 116 kasus yang melibatkan polisi, dengan 29 di antaranya berupa pembunuhan di luar hukum dan 26 kasus lainnya terkait penyiksaan dan tindakan kejam. Selain itu, Kontras mencatat 645 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian.

Yenny mengajak semua orang untuk merasakan sejenak apa yang dirasakan Gus Dur ketika ia melihat ketidakadilan, kebrutalan, serta masyarakat yang terabaikan dan tertindas.

"Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan—mereka yang suaranya tak didengar, yang hak-haknya diinjak-injak. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan?" tandasnya.

Haul Ke-15 Gus Dur bertemakan "Menajamkan Nurani, Membela yang Lemah" dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, Zawawi Imron, Mahfud MD, KH Musthofa Bisri (Mustasyar PBNU), Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.

Terlihat juga Gubernur DKI terpilih Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno, Wakil Bupati Cianjur terpilih Ramzi. Penyanyi Yuni Shara, Krisdayanti, Ketua KPU RI Afifuddin, mantan Menag Lukman Hakim Saifuddin, KH Husein Muhammad.

Haul ke-15 Gus Dur diharapkan menjadi momen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur serta mempererat silaturahmi antar masyarakat dari berbagai latar belakang.