Bisnis.com, JAKARTA - Partai PDI-Perjuangan (PDIP) menyebut politisasi hukum yang kuat, usai munculnya kabar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga menyinggung soal kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terjadi baru-baru ini.

“Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat,” ujar Chico kala dihubungi oleh Bisnis pada Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, Chico menjelaskan bahwa dugaan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka sudah lama berembus. Menurutnya, sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDIP dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih.

“Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum. Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan,” kata Chico.

Chico kemudian mengatakan bahwa berbagai tekanan yang diterima PDIP disebut menjadi energi untuk menjaga demokrasi Tanah Air.

“Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar; menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini,” terangnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap. PDI Perjuangan pun menuding penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum.

Dilansir detikNews, Selasa (24/12/2024), penetapan tersangka Hasto berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan tersangka setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Berikut isi pasal tersebut:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000 setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000.

Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW). Sejauh ini, ada tiga orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku.

Mereka yang telah divonis ialah Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK sendiri belum memberi penjelasan detail soal konstruksi perkara dan peranan Hasto dalam kasus ini. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika hanya menyatakan hal itu akan disampaikan ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

PDIP Tuding Politisasi

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP. Dia menuding ada politisasi hukum.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa ketua umum partai lain. Dia menyebut memang kerap ada upaya politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," ucapnya.

Namun, dia menegaskan hanya PDIP yang tidak menyerah ketika muncul ancaman demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," ujarnya.

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, serta berbagai kegiatan lain.

“Kami akan memberikan arahan pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan hal-hal lain,” kata Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Eddy menyampaikan harapan agar para mantan anggota Jamaah Islamiyah mampu hidup harmonis di tengah masyarakat majemuk.

"Kami dengan Densus 88 akan membuat semacam peta jalan (atau) roadmap untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mantan-mantan eks Jamaah Islamiyah. Itulah kewajiban negara, jangan sampai mereka kembali lagi," ujar Eddy.

Eddy mengatakan, kewajiban negara untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mantan anggota JI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun undang-undang tersebut memuat pembinaan dan pendampingan dilakukan terhadap wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan dan wawasan kewirausahaan.

BNPT mencatat sebanyak 1.315 mantan anggota Jemaah Islamiyah menyatakan ikrar setia kepada NKRI dalam acara di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024). Ikrar ini sekaligus menandai resmi bubarnya organisasi terlarang tersebut.

Jemaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sejak 2008. Pada 2019, kelompok ini mulai melakukan pengkajian ulang terhadap paham-paham yang bertentangan dengan prinsip NKRI.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, buka suara terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Menurut Chico, ada politisasi hukum yang sangat kuat dalam hal ini.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024), dikutip dari detikNews.

Chico juga mengungkit soal ancaman sprindik kepada beberapa ketua umum partai lain.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," ujar dia.

Chico menegaskan PDIP tidak menyerah meski ada ancaman seperti itu.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan. Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar, menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," ucap dia.

Di sisi lain, Chico mengatakan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," kata Chico.

Sementara itu politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons singkat soal kabar penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

"Kami menunggu info lebih detail. Banyak berita berseliweran dengan sumber yang tidak jelas. Kita sering terkecoh dengan warta bermuatan sensasi," kata Hendrawan.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir detikNews, Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Adapun Harun saat ini masih buron.
Pada Selasa (24/12/2024), sumber detikcom menyebut nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu disebutkan, Surat Perintah

Penyidikan atau Sprindik penetapan tersangka Hasto yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar-waktu atau PAW Anggota DPR.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspose perkara pada 20 Desember 2024, atau setelah Pimpinan baru KPK mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu Pimpinan KPK dan Juru Bicara KPK belum merespons upaya konfirmasi dari detikcom.

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

JAKARTA, KOMPAS.com – Membaiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global 2024 diharap berdampak positif kepada bidang ekonomi.

Kepala Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan, perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme dan Indeks Perdamaian Global bisa berdampak positif bagi perkembangan ekonomi negara.

Sebab menurut Eddy, jika iklim keamanan serta iklim ekonomi Indonesia stabil maka memungkinkan terbukanya peluang pertumbuhan.

"Pencapaian-pencapaian ini diharapkan juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dan iklim keamanan karena dasarnya adalah keamanan," kata Eddy dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

"Kalau keamanan ini, InsyaAllah, kalau stabil, bisa dikendalikan, ini akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi di Indonesia," sambung Eddy.

Dalam Indeks Terorisme Global 2024, posisi Indonesia naik dari peringkat 24 menjadi 31. Hal itu menunjukkan peningkatan situasi keamanan.

Eddy menyampaikan dampak dari kenaikan peringkat itu adalah Indonesia kini berada dalam kategori negara minim dari dampak terorisme (low impact by terrorism).

Perubahan ini, menurut Eddy, tidak lepas dari sinergi antara BNPT, kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyebut angka kematian akibat terorisme di Indonesia turun drastis. Pada 2023, tidak tercatat satu pun kematian akibat aksi terorisme, dengan penurunan mencapai 22 persen.

Selain itu, Indeks Perdamaian Global 2024 mencatat Indonesia naik lima peringkat. Kenaikan ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kondisi damai (high peace).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan angkat bicara terkait dengan 5 orang tahanan Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir, yang kabur. Hal itu dipicu karena jumlah petugas jaga tak sebanding dengan jumlah tahanan di sana.

Hal itu diungkapkan Kadivpas Kemenkum HAM Sumsel, Mulyadi, Senin (23/12/2024). Menurutnya, lapas dalam kondisi bagus namun jumlah petugas tak sebanding dengan jumlah tahanan.

"Jumlah petugas jaga dengan tahanan memang tidak sebanding," katanya saat dihubungi detikSumbagsel, Senin (23/13/2024).

Mulyadi mengatakan para tahanan yang kabur ini diduga memanfaatkan kesempatan dengan cara merusak terali besi yang sudah longgar, lalu dipatahkan. Kemudian mereka memanjat atap dan melompat menggunakan tali ke brangdang dan menggali tanah berlumpur di bawah pagar pembatas.

Selanjutnya para tahanan ini melemparkan tali ke pagar pembatas dan kabur. "Saat ini tiga orang sudah ditangkap lagi dan dua tahanan masih dalam pengejar petugas," katanya.

Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KKPLP) Lapas Kayuagung Kelas II B, Kgs M Alfha Rezha mengatakan jumlah tahanan di Lapas Kayuagung ada 1.005 orang sementara jumlah penjaganya sedikit.

Menurut Rezha, jumlah tahanan yang menghuni di lapas atau rutan di seluruh Indonesia rata-rata dalam kondisi crowded, termasuk di Lapas Kayuagung.

"Penjaga tahanan itu dua di pintu masuk dan lima di pintu sel. Jadi jumlahnya penjaga tahanan memang sangat jauh dengan jumlah warga binaan. Benar-benar sangat crowded untuk tahanan di Lapas Kayuagung ini," katanya.

Rezha menjelaskan dua tahanan yang kabur tersebut diduga melewati perkebunan sawit dan karet.

"Kondisi sekitar Lapas Kayuagung itu kebun sawit dan karet, kemungkinan mereka kabur melewati perkebunan tersebut. Saat ini, kami masih melakukan pencarian untuk dua tahanan yang belum tertangkap. Upayanya, dengan membentuk 5 tim dan ada gabungan TNI/Polri," katanya.

"Kami juga mengimbau kepada keluarga tahanan yang kabur. Jika tahanan tersebut pulang ke rumah, agar segera diserahkan kembali ke lapas dan jangan bekerjasama dengan tahanan karena akan ada sanksi," tegasnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Jakarta (ANTARA) - Isu mengenai korban pemerkosaan yang "ditutupi" dengan pernikahan sering kali menjadi topik yang mengundang perdebatan di masyarakat.

Dalam beberapa budaya, masih ada anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan keluar bagi korban pemerkosaan, dengan tujuan untuk menghapuskan aib dan memberikan solusi sosial terhadap peristiwa tragis tersebut.

Pada prinsipnya pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dalam Islam. Kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, harus secara sukarela dan bebas memilih untuk menikah.

Oleh karena itu, pernikahan paksa termasuk dalam kasus pemerkosaan tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum perkawinan Islam.

Hukum Islam menuntut adanya persetujuan penuh dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Pada situasi pemerkosaan, ketika korban jelas tidak memberikan persetujuan, pernikahan dengan pelaku tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga berisiko merendahkan martabat dan hak-hak korban.

Hukum perkawinan Islam jelas memberikan pedoman tentang bagaimana pernikahan harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Hukum Islam melarang keras pemaksaan dalam segala bentuknya, termasuk dalam konteks pernikahan.

Sebagai solusi yang lebih adil, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, pemulihan hak-hak korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemerkosaan.

Oleh karena itu, memaksa korban pemerkosaan untuk menikahi pelaku tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Sehingga pernikahan tidak dapat dijadikan solusi yang sah dan adil dalam kasus pemerkosaan karena bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam.

Dalam Islam, korban pemerkosaan memiliki hak-hak yang sangat penting untuk dihormati. Hak tersebut seperti hak untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka.

Memaksa korban untuk menikahi pelaku pemerkosaan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.

Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat dalam kasus pemerkosaan adalah penegakan hukum yang adil terhadap pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

Dasar hukum dalam menangani hak-hak korban pemerkosaan dan pernikahan paksa harus merujuk pada sumber hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam memuliakan manusia, mengatur kebebasan memilih pasangan hidup dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kitab suci Al Qur'an adalah sumber hukum pertama. Kedua, hadis nabi mengenai pernikahan dapat menjadi rujukan berikutnya.

Di Al Qur'an prinsip keadilan sangat penting. Islam menuntut agar korban diberikan hak untuk memilih jalan hidupnya tanpa paksaan, mendapatkan perlindungan yang layak, dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. QS An Nisa ayat 48 jelas memerintahkan hal tersebut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...” (QS 4:58).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam setiap situasi, termasuk dalam kasus pemerkosaan dan perlakuan terhadap korban. Memaksa korban untuk menikahi pelaku pemerkosaan bukanlah bentuk keadilan, karena ini mengabaikan hak korban untuk memilih jalan hidup sendiri dan melindungi martabat korban.

Martabat individu dalam hukum Islam adalah hak yang sangat dilindungi. Dalam konteks pemerkosaan, martabat korban harus dipulihkan dengan memberikan hak-hak korban untuk memilih jalan hidup tanpa paksaan, mendapatkan perlindungan yang layak, dan menerima keadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip Keadilan

Pernikahan paksa setelah pemerkosaan jelas merendahkan martabat korban, karena hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip persetujuan bebas yang merupakan syarat sahnya pernikahan dalam Islam, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban.

Islam mengajarkan bahwa setiap individu, terutama perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati, dan pernikahan paksa tidak bisa menjadi solusi yang sah atau adil dalam kasus pemerkosaan.

Dalam hal ini, korban harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh martabat, mendapatkan keadilan yang mereka perlukan, dan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Islam sangat menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Martabat ini berasal dari pengakuan Islam terhadap nilai dan kehormatan setiap individu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70:

"...Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam; kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan..." (QS 17:70)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk perempuan, memiliki martabat yang harus dihormati.

Dalam konteks pemerkosaan, penghormatan terhadap martabat korban adalah hal yang utama, dan perlindungan terhadap martabat ini menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

Dasar hukum berikutnya yaitu hadis nabi. Bukhari dan Muslim pernah meriwayatkan: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuannya.”

Hadis ini menekankan bahwa pernikahan dalam Islam harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Pada kasus pemerkosaan, ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan bebas, memaksakan pernikahan tidak hanya bertentangan dengan hadis di atas, tetapi juga merendahkan martabat korban.

Dalam kajian hukum perkawinan Islam, prinsip keadilan sangat jelas menjadi dasar untuk penegakan hukuman yang adil terhadap pelaku kejahatan.

Menyelesaikan kasus pemerkosaan dengan pernikahan paksa tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ini, tetapi juga berisiko merugikan korban lebih lanjut.

*) Penulis adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Copyright © ANTARA 2024

Dua tahanan yang kabur dari Lapas Kelas IIB Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, masih diburu. Lapas Kayuagung telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengejaran terhadap dua tahanan bernama Taufik Hidayat dan Herli Dewanto.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Ada 5 orang tahanan yang kabur, namun 3 di antaranya sudah diamankan. Para tahanan ini kabur dengan memanjat tembok menggunakan tali.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas Kayuagung, Kgs M Alfha Rezha menyebut pihaknya membentuk lima tim untuk memburu dua tahanan yang masih kabur. Selain itu, tim juga dibantu oleh TNI/Polri untuk menangkap dua tahanan tersebut.

"Saat ini (kemarin) saya dan tim sedang berkunjung ke Muara Kuang, OKI untuk pergi ke salah satu rumah tahanan yang kabur. Kami pergi ke sana untuk menemui orang tuanya dan keluarganya," kata Rezha saat dihubungi detikSumbagsel, Senin (23/12/2024).

"Selain itu, kami juga memberi tahu kepada orang tua dan keluarga jika tahanan tersebut pulang ke rumah untuk diserahkan kembali ke lapas. Jika menutupi atau bekerjasama dengan tahanan, maka akan dikenakan saksi tegas," sambungnya.

Rezha menyebut akan memberikan reward kepada keluarga yang mau mengembalikan tahanan ke Lapas Kayuagung.

"Jadi kami harapkan tahanan yang masih berkeliaran di luar sana untuk segera menyerahkan diri," tuturnya.

Menurut Rezha, dua dari tahanan yang kabur salah satunya tinggal menjalani masa tahanan tiga bulan lagi. Namun, dengan kejadian ini maka hak-haknya seperti mendapatkan remisi, pengurangan masa tahanan dan hak untuk dikunjungi akan dihapus.

"Salah satu dari dua tahanan yang kabur ini tiga bulan lagi selesai menjalani hukuman. Tapi dia kabur, sehingga akan diberi sanksi yakni tidak akan mendapatkan remisi, pengurangan masa tahanan dan hak dikunjungi dipastikan tidak didapatkan. Lalu satu lagi, akan dimasukkan ke ruang isolasi," tegasnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id – Upaya mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu andalan Presiden Prabowo Subianto diwujudkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi dengan langkah nyata. Pada Selasa (24/12/24), Lapas Banyuwangi menebar 10.000 benih ikan lele di kolam pembesaran yang dikelola oleh warga binaan.

Program ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah mendukung kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan warga binaan. 

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, menegaskan bahwa program budidaya ikan lele ini memiliki manfaat ganda. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu kebutuhan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan mandiri yang berguna saat mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, program ini dirancang untuk memberikan pelatihan intensif kepada warga binaan. Mereka diajarkan berbagai teknik budidaya, mulai dari pembuatan kolam hingga perawatan ikan lele yang efektif.

“Pelatihan ini bertujuan menciptakan peluang kerja bagi warga binaan setelah masa tahanan selesai, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi positif di lingkungan mereka,” tambah Agus.

Tidak hanya fokus pada ikan lele, Lapas Banyuwangi juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas kegiatan budidaya. 

Awal Desember, misalnya, Lapas mendapatkan 2.000 bibit ikan nila dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Dukungan ini menunjukkan sinergi antara Lapas dan instansi terkait dalam menciptakan program yang berkelanjutan.

Program ketahanan pangan ini menjadi bukti nyata dukungan Lapas Banyuwangi terhadap upaya pemerintah mewujudkan kemandirian pangan. Dengan optimisme tinggi, Lapas Banyuwangi berharap dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang inovatif.

“Ini langkah kecil, tapi berdampak besar. Kami percaya, pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan seperti ini akan membawa perubahan positif, baik bagi mereka maupun masyarakat luas,” pungkas Agus Wahono.

Editor : Arif Ardliyanto

REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW -- Dewan Ulama (cendekiawan teologis) dari Administrasi Spiritual Muslim (DUM) Federasi Rusia telah mencabut fatwa yang mengizinkan poligami. Dikutip Meduza, Selasa (24/12/2024), Keputusan tersebut menyusul pemberitahuan resmi dari Kantor Kejaksaan Agung kepada pemerintah, yang menyatakan bahwa fatwa tersebut melanggar hukum Rusia.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2024, Mufti Moskow Ildar Alyautdinov mengumumkan bahwa Dewan Ulama telah menyetujui fatwa bertajuk “Masalah Poligami di Komunitas Muslim Rusia,” yang mengizinkan pria Muslim untuk menikah dengan wanita lintas agama, asalkan mereka memperlakukan semua istri dengan adil dan setara.

Namun, jaksa berargumentasi bahwa keputusan tersebut melanggar hukum Rusia, yang melarang seseorang untuk menikah lagi ketika sudah menikah secara sah. “Kesimpulan teologis dari Majelis Ulama ini bertentangan dengan undang-undang saat ini dan kebijakan keluarga negara, yang bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral tradisional Rusia,” kata seorang sumber di kantor kejaksaan kepada wartawan.

Pihak berwenang Chechnya sebelumnya telah menyatakan dukungannya untuk melegalkan poligami dalam hukum Rusia. Pada tahun 2015, Magomed Daudov, sekutu dekat pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, menyebut poligami sebagai “praktik yang tersebar luas,” dan menambahkan bahwa “tidak ada salahnya untuk mengaturnya.” Nurdi Nukhazhiev, komisaris hak asasi manusia Chechnya saat itu, mendukung posisi Daudov.

Sumber:

https://meduza.io/en/news/2024/12/24/russia-s-muslim-spiritual-administration-withdraws-polygamy-ruling-after-prosecutor-s-office-says-it-violates-law-and-traditional-values

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum terjadi pada Senin (23/12), dan berikut yang telah kami rangkum untuk Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari sidang putusan Harvey Moeis hingga komitmen Bareskrim Polri untuk menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama.

Harvey Moeis divonis penjara 6,5 tahun, terbukti korupsi di kasus timah

Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan secara bersama-sama.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim Polri pastikan akan tangkap Fredy Pratama

Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan menangkap buronan gembong narkoba jaringan internasional Fredy Pratama yang saat ini termonitor berada di Thailand.

"Kalau Fredy pasti akan kami tangkap," kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa dikutip di Jakarta, Senin (23/12).

Selengkapnya baca di sini.

Penasihat hukum tak terima aset Sandra Dewi ikut dirampas negara

Penasihat hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad, tak terima atas putusan majelis hakim yang memerintahkan penyitaan seluruh aset kliennya, termasuk harta istri Harvey, Sandra Dewi, dalam kasus korupsi timah.

Pasalnya, kata dia, Harvey dan Sandra telah menyepakati perjanjian pisah harta sebelum melangsungkan pernikahan.

Selengkapnya baca di sini.

Empat orang tewas dalam kecelakaan di Tol Pandaan-Malang

Empat orang tewas dalam kecelakaan antara bus dan truk di Kilometer (KM) 77+200 Jalan Tol Pandaan-Malang, Jawa Timur, Senin (23/12) sore.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang AKBP Putu Kholis Aryana di Malang, mengatakan satu dari empat korban yang tewas pada kecelakaan itu merupakan sopir bus.

Selengkapnya baca di sini.

Hakim tetapkan negara rugi Rp300 triliun akibat kasus korupsi timah

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan negara mengalami kerugian senilai Rp300 triliun akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hakim anggota Suparman Nyompa mengungkapkan bahwa kerugian negara yang sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapati 180.954 konten mengandung radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme sepanjang 2024. Konten-konten itu terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris di antaranya Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menjelaskan konten itu didominasi oleh propaganda dari jaringan teror. Mereka terkoneksi dengan kelompok-kelompok itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BNPT di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Senin (23/12/2024).

Eddy menjelaskan pemantauan konten di media sosial (medsos) menjadi penting lantaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan perencanaan perbuatan jahat bisa dipidana. Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) dapat melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud telah mengarah pada persiapan terorisme.

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

Dari sisi platform, BNPT mendapati penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten. Berikutnya menyusul Facebook dengan 45.449 konten, TikTok dengan 23.595 konten, X/Twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy menyinggung penggunaan Telegram dinilai banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris guna menyebarkan propaganda.

"Ini mengingat platform itu memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas," ujar Eddy.

Oleh karena itu, BNPT bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna menanggulangi penyebaran konten radikalisme. BNPT meyakini kerjasama itu dapat berbuah manis dalam mencegah aksi teror.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," ujar Eddy.