Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dinas luar negeri oleh pemerintah.

Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, 23 Desember 2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," demikian petikan kebijakan tersebut dilansir di Jakarta, Kamis.

Dalam surat yang sifat "sangat segera" itu disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.

Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Selain itu, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional.

Pada poin berikutnya, dijelaskan tentang kuota peserta PDLN yang sangat terbatas. Misalnya, program seperti tugas belajar jenjang diploma hingga post-doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

Sementara itu, kegiatan yang bersifat teknis seperti inspeksi atau factory acceptance test dibatasi maksimal tiga orang.

Kegiatan lain seperti pelatihan dan studi tiru dapat melibatkan hingga 10 peserta, sedangkan misi budaya, pariwisata, atau investasi dibatasi lima orang dengan pendamping yang disesuaikan secara proporsional.

Kunjungan kenegaraan, termasuk oleh Presiden atau Wakil Presiden, akan diatur berdasarkan arahan langsung Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Sedangkan kunjungan menteri atau pimpinan lembaga mengikuti arahan Menteri Sekretaris Negara.

Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait. Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN, yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan, dilengkapi dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pasca-kegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat dua minggu setelah kembali ke Indonesia.

Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden, termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.

Medan (ANTARA) - Seorang tahanan berinisial BS (42), yang baru dua hari mendekam di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan, Sumatera Utara meninggal dunia. Peristiwa ini memicu kecurigaan dari pihak keluarga terkait adanya dugaan kekerasan yang dialami korban.

“Kondisi suamiku saat ditangkap baik-baik saja. Tapi kenapa setelah meninggal, lebam-lebam semua wajahnya? Saya ingin penjelasan dari pihak kepolisian," kata Dumaria Simangunsong istri korban di Medan, Kamis (26/12).

Dia mengaku, suaminya sama sekali tidak ada melakukan tindakan pidana, hingga harus berurusan dengan Polrestabes Medan.

Bahkan, kata dia, tidak ada laporan sama sekali dari pihak kepolisian yang diterima bahwa suaminya melanggar hukum.

Ia menjelaskan, bahwa suaminya diamankan tanpa surat resmi setelah diduga terlibat cekcok dengan seorang oknum polisi di sebuah warung pada Selasa (24/12) malam.

Menurut dia, kejadian bermula saat BS dan teman-temannya sedang minum-minum di warung yang berada di Gang Horas, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Diduga, suara musik yang terlalu keras memicu keributan dengan seorang oknum polisi yang disebut sebagai menantu salah satu warga setempat.

"Malam itu suami saya dan teman-temannya dibawa oleh oknum polisi tersebut tanpa ada pemberitahuan atau surat resmi kepada saya. Saya bahkan tidak tahu mereka dibawa ke mana," ujar dia.

Keesokan harinya, Dumaria mendatangi Polrestabes Medan untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Namun, dirinya tidak diizinkan bertemu dengan alasan harus ada izin dari kanit.

Saat kembali mendatangi Polrestabes, Dumaria diberitahu bahwa suaminya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

"Saat saya sampai di rumah sakit, saya tidak diberi informasi apapun. Tapi saya melihat ada jenazah yang dibawa ke kamar jenazah, dan ternyata itu suami saya," tutur dia.

Melihat kondisi jenazah suaminya, Dumaria mencurigai adanya tindakan kekerasan dan berharap agar kepolisian segera memberikan penjelasan resmi dan mengusut tuntas penyebab kematian suaminya.

"Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin keadilan untuk suami saya," jelas dia.

Secara terpisah, Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arief Setyawan ketika dikonfirmasi terkait kasus ini belum memberikan jawaban dan pernyataan resmi hingga berita diterbitkan.

Medan -

Tahanan Polrestabes Medan bernama Budianto Sitepu (42) tewas usai dua hari ditangkap petugas kepolisian. Keluarga menyebut ada lebam-lebam di tubuh korban.

Istri korban, Dumaria Simangunsong, menyebut kejadian itu berawal pada Selasa (24/12) malam. Saat itu, korban bersama teman-temannya sedang menghidupkan musik sambil meminum minuman keras di Jalan Medan-Binjai KM 13,5 tepatnya di Gang Horas Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

"Setahu saya, karena saya tak ikut di tempat itu, awalnya mereka buat acara minum-minum pada 24 Desember malam, sekitar jam 11 malam lah kejadian itu," kata Dumaria saat diwawancarai di RS Bhayangkara Medan, Kamis (26/12/2024).

Aksi korban dan teman-temanya itu diduga mengganggu masyarakat sekitar. Alhasil terjadi keributan di lokasi tersebut. Setelah itu, korban dan teman-temanya dibawa ke Polrestabes Medan.

"Karena mereka musik-musikan sampai malam, terganggu lah masyarakat di situ. Sebenarnya gara-gara ributnya dipengaruhi minuman keras," sebutnya.

Dumaria menyebut tidak ada anggota polisi yang memberitahunya bahwa suaminya telah ditangkap. Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa suaminya dibawa ke kantor polisi dari teman-teman suaminya pada Rabu (25/12) sekira pukul 01.00 WIB

Kemudian, pada pagi harinya Dumaria mendatangi Polrestabes Medan untuk mengecek kondisi suaminya sambil membawa makanan. Namun, dia menyebut tidak diberikan izin untuk membesuk suaminya. Sementara makanan yang dibawanya diserahkan oleh petugas kepolisian.

"Saya minta tolong mau melihat saja dari jauh, sebentar aja, nggak boleh. Besok saja katanya (petugas) kalau mau," jelasnya.

Dumaria pun kembali datang ke Polrestabes, Kamis (26/12). Namun, saat itu, Dumaria diberitahu bahwa suaminya telah dibawa ke RS Bhayangkara karena sakit.

"Pas saya datang tadi, saya dikasih tahu suami saya di rumah sakit," ujarnya.

Dia pun pergi menuju RS Bhayangkara Medan untuk melihat kondisi suaminya. Namun, setibanya di rumah sakit itu dia melihat suaminya digotong dalam keadaan tidak bernyawa.

Dumaria menyebut wajah suaminya sudah lebam-lebam. Selain itu, bagian badannya juga telah membiru.

"Hanya lewat saja saya nampak suami saya digotong. saya lihat wajahnya iya itu suami saya, sudah meninggal. Saya lihat wajahnya sudah lebam-lebam, badan biru-biru, dadanya juga," kata Dumaria.

Dia menduga suaminya dipukuli. Namun, dia mengaku tidak mengetahui pasti di mana suaminya dianiaya.

"Di rumah sakit (meninggalnya). Saya nggak tahu di mana suami saya dipukuli, tapi kondisi suami saya waktu dibawa ke Polres nggak begitu, sehat. Setelah meninggal saya lihat semuanya lebam-lebam, biru," jelasnya.

Dumaria merasa ada yang janggal dengan kematian suaminya. Untuk itu, dia meminta peristiwa tersebut diusut.

"Saya minta seadil-adilnya karena suami saya pas dibawa baik-baik saja, tapi kenapa pas meninggal suami saya dalam kondisi lebam-lebam biru-biru?," pungkasnya.

Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan menyebut telah mendapatkan informasi soal kejadian itu. Namun, Gidion mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail terkait peristiwa itu. Dia mengatakan masih akan mengumpulkan data terkait kejadian tersebut.

"Nanti dulu, nanti saya jelaskan, biar nggak putus datanya, mohon waktu," kata Gidion.

(astj/astj)

MEDAN, iNewsMedan.id - Kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya Budianto Simangungsong ditanggapi oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan. Korban tewas diduga dianiaya usai ditangkap petugas kepolisian dari Polrestabes Medan.

Gidion mengatakan akan menggali informasi terlebih dahulu secara konfrensif untuk mendapatkan benang merah dugaan penganiayaan dialami Budianto.

"Secara konfrensif saya lihat dulu," ucap Kapolrestabes kepada wartawan, Kamis (26/12/2024) sore.

Terkait kejadian dan kronologi kasus itu, Kapolrestabes Medan belum memberikan keterangan secara merinci atas dugaan penganiayaan dialami Budianto itu.

"Bentar ya, saya mohon waktunya," ujar Gidion.

Sebelumnya, menurut keterangan Dumaria Simangunsong, istri korban, peristiwa bermula pada Selasa (24/12/2024) malam saat Budianto bersama teman-temannya sedang minum-minum di sebuah warung di Gang Horas, Desa Sei Semayang. Pertengkaran terjadi dengan seorang oknum polisi yang diduga merupakan menantu dari warga sekitar. Akibatnya, Budianto dan dua temannya dibawa oleh oknum polisi tersebut tanpa adanya surat penangkapan.

"Saya tidak tahu dibawa ke mana suami saya. Saat saya datang ke Polrestabes, saya tidak diizinkan bertemu dengan alasan tidak adanya Kanit," ungkap Dumaria dengan nada sedih.

Keesokan harinya, Dumaria mendapat kabar bahwa suaminya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Namun, saat tiba di rumah sakit, ia tidak diizinkan melihat jenazah suaminya.

"Tiba-tiba saya melihat jenazah suami saya dibawa ke kamar jenazah. Saya tidak diberitahu apapun," tambahnya.

Keluarga mencurigai adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian Budianto. Mereka meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara transparan dan mengusut tuntas kasus ini.

Editor : Odi Siregar

Manggarai Barat -

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memperketat pengawasan warga negara asing (WNA) selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengawasan dilakukan di Bandara Internasional Komodo dan pelabuhan.

"Kami turunkan personel dari seksi intelijen dan penindakan dalam meningkatkan pengawasan selama Natal dan Tahun Baru untuk memantau situasi di bandara dan pelabuhan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Jaya Mahendra, Kamis (26/12/2024).

Jaya mengatakan Imigrasi mengatensi lonjakan penumpang khususnya WNA ke destinasi pariwisata superprioritas Labuan Bajo selama periode liburan Nataru. Dia memastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme.

Imigrasi Labuan Bajo juga memperkuat sinergi dengan beberapa instansi seperti tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tim pengamanan Bandara Internasional Komodo.

Bagi masyarakat yang ingin berlibur ke luar negeri, Imigrasi ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti paspor dan visa sebelum bepergian ke luar negeri.

"Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandas Jaya.

(dpw/dpw)

Jogja -

Seorang mahasiswi berinisial NH disiram air keras saat malam Natal. Kampus tempat NH berkuliah, Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa (APMD) Jogja, buka suara terkait kasus ini.

Sekretaris Humas APMD Jogja, Putera Perdana, membenarkan NH merupakan mahasiswi semester 5 di APMD.

"Benar korban mahasiswi kami angkatan 2022 semester 5. Kami dari pihak kampus berharap korban mendapat keadilan seadil-adilnya dan pelaku mendapat hukuman yang berat," kata Putera saat dihubungi detikJogja, Kamis (26/13/2024).

Putera menjelaskan kondisi NH yang saat ini mendapat perawatan intensif di RSUP Dr Sardjito. Pihaknya mengaku sudah menengok korban di rumah sakit.

"Kami beberapa dari pihak kampus menjenguk korban. Dia masih dalam perawatan intensif karena luka bakar cukup parah di bagian wajah," jelasnya.

Putera menegaskan pihak kampus akan mendampingi korban sampai proses hukum selesai. Dia juga meminta kepada pihak terakit untuk mempertegas regulasi terkait penyebaran air keras.

"Kami dari kampus tetap akan mendampingi proses hukumnya juga. Kalau untuk korban itu perbuatan yang cukup tidak manusiawi karena masa depan korban juga jadi ancaman. Korban semoga segera pulih dan pelaku ditindak tegas," ucap dia.

"Ini juga jadi PR kami karena kasus ini juga sering terjadi. Regulasi penjualan air keras mohon ditinjau kembali, agar tidak kembali terulang kejadian seperti ini," ujar Putera.

Sebagai informasi, NH disiram air keras di indekosnya di kawasan Brontokusuman, Kota Jogja, Selasa (24/12). Kedua pelaku yakni Satim dan Billy sudah ditangkap polisi pada Rabu (25/12).

Billy diketahui merupakan mantan pacar korban yang tak terima diputus cintanya. Billy lalu membayar Satim untuk melukai korban.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan engan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan, subsider pasal 354 tentang penganiayaan berat, subsider pasal 353 penganiayaan yang direncanakan yang menjadikan luka berat.

"Ancaman hukumannya penjara maksimal 12 tahun," papar Kasat Reskrim Polresta Jogja Kompol Probo Satrio saat jumpa pers di Mapolresta Jogja, Kamis (26/12).

(ams/ams)

JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi surat edaran tersebut dikutip pada Kamis (26/12/2024).

Berikut isi kebijakan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) kementerian dan lembaga pemerintah:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Rl yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.

2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral: Sesuai permohonan.
b. Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia Penelitian/Pengumandahan/Detasering: Sesuai permohonan.
c. Misi olahraga: Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.
d. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden: Sesuai arahan Presiden Rl melalui Menteri Luar Negeri.
e. Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
f. Misi Kemanusiaan: Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara.
g. Forum lnternasional Lintas Kementerian/Lembaga: Sesuai rekomendasi instansi penjuru.
h. Pembinaan/Pengawasan/inspeksil/Factory Acceptance Test: 3 orang.
i. Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan: 4 orang.
j. Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi lnvestasi: 5 orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
k. Pelatihan/Training/Studi Tiru: 10 orang.
l. Studi Banding/Benchmarking/Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi: 3 orang.
m. Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, lnternasional/Penjajakan kerja sama: 5 orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat working group, maka dapat ditugaskan 2 orang per working group yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
n.Seremonial/Penganugerahan/Penghargaan/Penandatanganan: 3 orang

4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem lnformasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat
Negara, dengan prosedur:
a. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan;
b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:
1) Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi
kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
2) konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/ rundown yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;
3) korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik lndonesia pada negara yang dituju;
4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PLDN yang dibiayai:
i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan
ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor;
5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan lndonesia; dan
6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti
pendidikan gelar.

c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para MenteriA/akil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan
dengan:
1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun nonsubstansi.
2) permohonan persetujuan Menteri Ad lnterim, khusus bagi penugasan
PDLN Menteri.
d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
kepulangan.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi dan
pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," bunyi kebijakan tersebut.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung soal penggunaan aparat penegak hukum sebagai alat intimidasi politik.

Ini merupakan kali pertama Hasto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Hasto disampaikan melalui video yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024).

Ia menegaskan bahwa PDI-P siap menghadapi risiko demi memperjuangkan nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkeadilan.

“Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” ujarnya.

Hasto mengatakan, dirinya dan partainya menghormati keputusan KPK.

Sikap tersebut, sambungnya, adalah wujud ketaatan hukumnya dan para kader PDI-P. Terlebih lagi, sebut Hasto, PDI-P adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum," ucapnya.

Hasto Tersangka KPK, Ini Respons PDI-P

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, penyidik memiliki bukti keterlibatan Hasto Kristiyanto (HK) dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DTI), dalam kasus dugaan suap yang diberikan eks-caleg PDI-P, Harun Masiku, kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Terkait dengan penetapan Hasto menjadi tersangka, PDI-P menilai langkah KPK tersebut bermuatan politis dan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Hasto.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” tutur Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy.

Ronny menjelaskan, partainya sedang menyusun langkah hukum untuk membela Hasto Kristiyanto, meskipun belum ada rincian terkait tim atau kemungkinan pengajuan praperadilan.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Tria Sutrisna, Irfan Kamil | Editor: Ihsanuddin, Dani Prabowo)

Jakarta -

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Budiyono, mengatakan keputusan KPK menersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru menunjukkan lembaga antirasuah terbebas dari politisasi. Bagi Budiyono, sikap pimpinan KPK periode sebelumnya yang tak kunjung menersangkakan Hasto mengisyaratkan adanya faktor politik.

Untuk diketahui, PDIP mengaitkan penetapan Hasto sebagai tersangka di KPK dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebutkan Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas sikap politiknya yang menentang Jokowi di akhir masa jabatannya.

"Pendapat PDIP tersebut apabila dilihat dari aspek yuridis-empiris justru bertolak belakang. Justru karena sudah terbebas dari pengaruh politis, maka HK ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan tidak kunjung ditetapkannya HK sebagai tersangka dahulu karena ada tekanan faktor politis," ucap Budiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).

"Kenapa sejak tahun 2020 kasus suap tersebut diungkap dan masuk dalam proses peradilan pidana, yang kemudian menghasilkan putusan bahwa tindak pidana suap itu terbukti dengan dijatuhkan pidana terhadap salah komisioner KPU yang menerima suap, hal itu berarti si pemberi suap secara yuridis sudah teridentifikasi siapa saja tersangkanya," sambung Budiyono.

Dia yakin KPK sudah tahu identitas tiap orang yang terlibat kasus Harun Masiku ini. Namun Budiyono menyebutkan pemimpin KPK sebelumnya diduga berpolitik.

"Yang pasti sudah dimiliki bukti dan datanya oleh KPK waktu itu. Tapi kenapa KPK tidak segera menetapkan siapa saja pihak pelaku suap atas kasus Harun Masiku tersebut? Atas pertanyaan tersebut, maka jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah adanya faktor politis yg membelenggu pimpinan KPK periode waktu itu, sehingga tidak berani menetapkan HK sebagai tersangka," ucap dia.

"Dengan demikian justru tidak ditetapkan HK sebagai tersangka pada waktu periode pimpinan KPK yang lalu disebabkan karena faktor politis. Namun, setelah pimpinan KPK yang baru terbentuk saat ini sudah terbebas dari faktor politis, maka KPK yang baru ini berani menegakkan hukum secara genuine dengan menetapkan HK sebagai tersangka," tambah dia.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak Video 'Hasto soal Jadi Tersangka KPK: Kami Taat Hukum':

[Gambas:Video 20detik]

(aud/idh)

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sebuah video pernyataan yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024), Hasto menegaskan bahwa PDI-P menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antikorupsi tersebut.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujar Hasto.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan partai itu mencerminkan ketaatan terhadap hukum.

Menurut Hasto, PDI-P merupakan partai yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan dirinya telah siap menghadapi risiko dari sikap politiknya, termasuk kemungkinan kriminalisasi.

“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata dia.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa lembaganya memiliki bukti keterlibatan Hasto dan orang kepercayaannya dalam pemberian suap oleh mantan calon legislatif PDI-P Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

Namun, PDI-P menilai langkah KPK itu bernuansa politis dan terkesan dipaksakan.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Ronny, salah satu kader PDI-P.

Ronny juga menyoroti keputusan tegas PDI-P baru-baru ini untuk memecat tiga kader yang dianggap telah merusak demokrasi dan konstitusi.

“Sikap ini jelas menunjukkan keberanian partai dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi,” tambahnya.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah memastikan bahwa partai telah menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto.

“Tim hukum partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto,” ujar Said melalui pesan singkat pada Selasa (24/12/2024).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Tria Sutrisna | Editor: Ardito Ramadhan)

REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Pada Hari Natal 2024, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan, negaranya harus terus menyuarakan hak asasi manusia (HAM), kebebasan, perdamaian dan pengakhiran kekerasan. Irlandia selama ini, dikenal sebagai negara terdepan yang membela perjuangan Palestina.

Dalam pesannya pada Hari Natal, Harris mengatakan, Irlandia harus terus bersuara menentang semua konflik dan penderitaan yang terjadi di dunia pada saat ketika "kita seharusnya saling mendoakan perdamaian dan kebahagiaan."

Sembari menyinggung tantangan yang dihadapi warga Irlandia selama 2024, Harris mengatakan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi krisis perumahan, dan mengambil aksi nyata untuk mengatasi isu iklim serta layanan kesehatan.

Irlandia telah mengakui negara Palestina. Negara ini merupakan salah satu negara terdepan di Eropa yang mendukung rakyat Palestina di tengah serangan Israel yang masih berlangsung.

Pada November 2024, Dublin mengumumkan niatnya untuk bergabung dalam kasus yang diajukan Afrika Selatan untuk melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 45.300 orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Jakarta: Merayakan tahun baru atau malam pergantian tahun sudah menjadi budaya bagi masyarakat hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan malam pergantian tahun juga dirayakan oleh sebagian besar masyarakat muslim.

Lalu bagaimana sebenarnya hukum merayakan tahun baru dalam pandangan Islam?

Merayakan tahun baru, pada dasarnya boleh-boleh saja selama kegiatan tersebut tidak melibatkan perbuatan terlarang seperti kerusuhan, mabuk-mabukan, berzina, dan hal-hal buruk lainnya.
Melansir dari NU Online, selama tetap sesuai dengan ajaran agama yang tidak melibatkan perilaku yang melanggar norma agama, tidak merugikan kehormatan, dan tidak berdasarkan keyakinan yang salah. (Wizarah Al-Auqof Al-Mishriyyah, Fatawa Al-Azhar, juz X, halaman 311).

Menurut salah satu tokoh mazhab Syafi'i, yakni Syekh Ibn Hajar Al-Haitami (almarhum pada tahun 974 H), dalam kitabnya disampaikan bahwa:



Artinya: “Imam Al-Qamuli berkata: “Aku tidak menemukan satupun pendapat dari Ashab Asy-Syafi’i perihal ucapan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ucapan selamat pergantian tahun, dan pergantian bulan sebagaimana yang kerap dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun Al-Hafidz Al-Mundziri pernah mengutip bahwa Syekh Al-Hafidz Abu Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya tentang hal ini, lantas beliau menjawab, selalu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Sehingga menurut pendapatku, ucapan selamat tersebut hukumnya adalah mubah (diperbolehkan), bukan sunah dan bukan pula bid’ah.” (Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, [Beirut: Dar Al-Fikr], juz III, halaman 56).

Baca juga: Bacaan Doa Menyambut Tahun Baru 2025, Yuk Amalkan

Fatwa MUI

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebutkan bahwa tidak ada dalil khusus yang melarang pengucapan atau perayaan tahun baru dalam Islam. Sejumlah ulama sepakat dengan membolehkan perayaan hari tersebut dengan catatan tidak dilakukan secara berlebihan dan mengganggu ketenangan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti tindakan yang dapat dianggap sebagai kemaksiatan.

Meskipun demikian, disarankan agar kita mengambil kesempatan ini sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, guna meningkatkan kualitas ibadah di masa mendatang, dengan penuh rasa syukur.

Selain itu, dalam menyongsong tahun baru, sangat penting untuk memohon kepada Allah SWT. Agar memberikan kita kekuatan untuk terus berbuat kebaikan, taat kepada-Nya, dan menjauhkan diri dari segala bentuk bahaya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)