Jakarta: Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menanggapi penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Chaniago, penanganan kasus ini tidak bisa dipolitisasi, melainkan merupakan murni kasus hukum yang harus ditegakkan dengan keberanian oleh KPK.

Faisyal mengapresiasi keberanian KPK dalam menangani kasus ini, menyebutkan bahwa KPK sekarang menunjukkan mental keberanian yang lebih dibandingkan dengan lembaga antirasuah sebelumnya.

“Saya rasa tidak ada politisasi dalam penanganan kasus Hasto Kristiyanto. Ini murni kasus hukum. KPK sekarang punya keberanian lebih dibandingkan KPK sebelumnya. Mental keberanian ini harus menjadi modal dalam menegakkan hukum,” ujar Faisyal Chaniago.
Faisyal juga menekankan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus Harun Masiku, yang telah menjadi sorotan publik selama beberapa tahun terakhir.

“Dengan ditetapkannya Hasto, Sekjen PDIP, diharapkan kasus Harun Masiku bisa cepat selesai, hingga tidak menjadi masalah hukum yang berkepanjangan. Kita semua berharap kasus ini tidak berlarut-larut,” tambahnya.

Faisyal menilai, KPK pasti sudah memiliki bukti yang kuat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

“Dalam penetapan ini, KPK pasti sudah punya barang bukti yang kuat yang bisa dijadikan bukti hukum dan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengaitkan kasus hukum ini dengan isu pengusaha atau kepentingan politik tertentu. Menurutnya, kasus hukum ini sudah berlangsung lama dan bukan merupakan kasus baru yang muncul karena pengaruh pihak luar.

“Kasus penetapan ini jangan dikaitkan dengan pengusaha sekarang, sebab kasus hukum ini sudah berlangsung lama, bukan kasus hukum baru,” terangnya.

Faisyal juga menegaskan, jika KPK tidak dapat mengungkap kasus Harun Masiku, hal itu akan menciptakan preseden buruk bagi lembaga hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Faisyal menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, agar kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, khususnya KPK, tetap terjaga.

"Seandainya KPK tak bisa mengungkapkan kasus Harun Masiku, itu akan menimbulkan preseden buruk untuk lembaga hukum dalam menegakkan hukum," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meluruskan soal wacana kebijakan pengampunan atau denda damai untuk koruptor. Supratman mengatakan denda damai hanya bisa diberikan terkait kasus tindak pidana ekonomi yang merugikan negara.

Dia menjelaskan pengampunan koruptor yang sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto hanya memungkinkan terjadi jika pelaku kejahatan mengembalikan kerugian negara. Namun dia menegaskan sikap Prabowo yang tidak akan menoleransi tindak pidana korupsi.

"Pertama ada kemungkinan, kan gitu, mungkin kita maafkan, begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Tidak akan memberi toleransi," kata Supratman dalam jumpa pers di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Supratman menambahkan, jika nantinya ada pengampunan, tetap akan dilakukan penegakan hukum yang keras. Prabowo juga berpesan untuk menindak aparat yang membekingi pengusutan kasus tertentu.

"Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekingi terhadap satu kasus tertentu," imbuhnya.

Menurutnya, denda damai hanya bisa diberikan untuk tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Dia menegaskan pemberian denda damai hanya bisa diberikan oleh Jaksa Agung.

"Bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan ke perekonomian negara itu boleh diselesaikan di luar pengadilan kan itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi," kata dia.

"Nah karena itu, itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan, bukan, bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi, itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung," ujarnya.

Supratman menegaskan pemerintah serius mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penindakan tegas terhadap para pelaku korupsi.

"Satu, beliau akan melaksanakan penerapan hukum yang maksimal. Akan menindak aparat penegak hukum yang membekingi semua usaha yang merintangi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi," pungkasnya.

(wnv/ygs)

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas memastikan, dari daftar 44 ribu narapidana (napi) yang diusulkan menerima amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto, tidak ada napi kasus korupsi.

“Sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satu pun terkait kasus korupsi,” kata Supratman di Gedung Kemenkum, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

Supratman menjelaskan, ada empat golongan napi yang rencananya diusulkan untuk menerima amnesti. Pihak pertama yakni yang berkaitan dengan kasus politik di Papua soal makar, namun bukan aksi bersenjata.

Pihak kedua yakni orang-orang yang menderita sakit berkelanjutan. Mereka ini dipandang sulit untuk ditangani penyakitnya di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun karena ada gangguan penyakit yang agak sulit untuk dilakukan penanganan di lapas kita, terutama yang terkena HIV/AIDS,” ujar Supratman.

Pihak ketiga yaitu napi yang mesti menghadapi proses hukum akibat dijerat UU ITE terkait penghinaan kepada presiden. Keempat, napi yang terlibat penyalahgunaan narkotika, namun dalam posisi sebagai pengguna. 

Supratman menuturkan, usulan pengampunan tersebut buat mereka yang tidak seharusnya berada di lapas. Namun, hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi. Karena para napi seperti ini dikategorikan sebagai korban.

“Jadi enggak ada di 44 ribu itu (koruptor), sampai di mana tahapnya? Sementara Kementerian Imipas masih terus melakukan asesmen untuk terkait hal itu,” sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan program pemberian amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana di seluruh Indonesia tak memasukkan para koruptor atau narapidana kasus korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menebalkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

“Menyangkut soal amnesti (dan abolisi) yang 44 ribu yang sementara kami siapkan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi,” begitu kata Supratman saat konfrensi pers di Kementerian Hukum di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Menurut Supratman, belakangan masyarakat dari berbagai kalangan, mengkritisi wacana pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Karena dikatakan melingkupi pemberiannya untuk para narapidana tindak pidana korupsi.

Padahal kata Supratman, dari rencana tersebut tak ada menjadikan terpidana kasus-kasus korupsi sebagai salah-satu kategori penerima pengampunan, ataupun penghapusan pemidanaan. “Jadi sekali saya tegaskan, dari 44 ribu itu tidak ada satupun yang terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali nggak ada,” tegas Supratman.

Program pemberian amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana itu, kata Supratman, hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan bersama-sama di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Namun dikatakan dia, tetap mengacu pada empat kualifikasi jenis tindak pidana.

Supratman menerangkan, kualifikasi pertama adalah para narapidana yang terkait kasus-kasus politik dan keamanan di Papua. Supratman mencontohkan narapidana-narapidana yang dijerat dengan pasal-pasal makar. Pun itu, kata Supratman harus memastikan narapidana tersebut tak terkait dengan kombatan.

Kualifikasi kedua, kata Supratman adalah narapidana yang mengalami sakit berkepanjangan, atau berkelanjutan. “Mungkin dia mengalami gangguan jiwa, ataupun juga karena ada gangguan penyakit berbahaya yang sulit untuk dilakukan penanganan di dalam lapas, terutama yang terkena HIV AIDS,” kata Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi terkait denda damai untuk pengampunan koruptor di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta.

Jakarta -

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai alasan pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku tidak jelas. KPK menegaskan langkah yang dilakukan penyidik selalu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan semua pihak yang dicegah KPK ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. Tessa juga menjawab soal peluang Yasonna turut ditetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

"Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu," kata dia.

"Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menanggapi pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buron Harun Masiku. Guntur menyebut alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

"Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12).

Guntur menuding ada upaya menyerang PDIP. Dia juga menuding adanya kriminalisasi terkait kasus tersebut.

"Semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan," ujar Guntur.

(ial/ygs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) kubu yang memenangkan Jusuf Kalla (JK).

Menurut Supratman, SK dimaksud akan diterbitkan jika fitur pendaftaran perkumpulan dengan layanan publik di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) sudah disempurnakan.

"Dari data peserta yang hadir dan penyelenggara Munas serta setelah ditelaah AD/ART PMI, disimpulkan bahwa Munas JK yang memenuhi syarat, tetapi terkait SK Kemkum nanti akan diterbitkan setelah fitur pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia," ujar Supratman saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Kendati demikian, Supartman menegaskan bahwa pemerintah telah mengakui kepengurusan PMI yang dipimpin JK sebagai PMI yang sah.

"Namun untuk saat ini, Kementerian Hukum hanya membalas surat dari pemerintah bahwa Menkum mengakui kepengurusan PMI dengan ketua umum Bapak JK," ujar Supratman.

Sementara itu, terkait belum diterbitkannya SK PMI, Agung Laksono selaku ketua umum versi Munas tandingan mengapresiasi Kemenkum.

Menurut Agung, pernyataan tersebut memberikan peluang untuk mengungkap kepengurusan PMI yang sebenarnya.

“Saya merasa bersyukur, pada akhirnya akan bisa terungkap kepengurusan PMI yang sesungguhnya. Karena banyak opini tidak benar yang muncul terkait surat jawaban dari Surat Menteri Hukum RI Nomor M.HH-A1-11, tanggal 19 Desember 2024. Padahal itu bukan surat pengesahan,” kata Agung dalam keterangannya.

Oleh karenanya, Agung mengusulkan agar Menkum segera memediasi kedua belah pihak.

Dia berharap mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada dua kubu untuk menyampaikan kronologi dan fakta terkait penyelenggaraan Munas PMI ke-22.

“Mediasi ini penting agar kita bisa mendapatkan solusi terbaik demi masa depan PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang kredibel,” ujar Agung.

Agung juga mengkritik pelaksanaan Munas PMI ke-22 pada 8-10 Desember 2024 karena dinilai melanggar mekanisme dan prosedur, termasuk penggunaan AD/ART PMI periode 2019-2024 yang tidak melalui mekanisme formal.

Dia menambahkan bahwa dalam AD/ART PMI 2019-2024 terdapat pasal yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, yakni memperbolehkan masa jabatan ketua umum tanpa batas.

"Padahal, prinsip demokrasi seharusnya membatasi jabatan hanya dua periode,” kata Agung.

Menurut Agung, hasil Munas itu menyalahi prinsip reformasi dan demokrasi karena JK kembali terpilih untuk memimpin selama empat periode sejak 2009.

Agung mengungkapkan bahwa sebagian peserta yang keberatan dengan Munas itu pun menggelar Munas tandingan yang secara aklamasi memilihnya sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029.

“Saya tidak bisa menolak saat mereka secara aklamasi memilih saya. Apalagi dukungan yang saya terima sudah memenuhi syarat lebih dari 20 persen utusan yang berhak hadir,” ucap Agung.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempertimbangkan sopir taksi berinisial MH menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga hingga tewas di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terjadi pada akhir November lalu.

Diketahui, MH menjadi sopir dari Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota polisi dari Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Palangka Raya yang menembak warga hingga tewas di dalam mobilnya.

MH melihat langsung detik-detik sadis ketika Brigadir Anton menembak mati Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin tersebut.

Tak hanya Brigadir Anton, polisi juga menetapkan MH sebagai tersangka dalam kasus itu.

Saat ini, LPSK masih mempertimbangkan apakah MH sudah memenuhi syarat menjadi JC. Hal itu diungkapkan oleh Ketua LPSK, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Achmadi.

“Saat ini kami masih bertugas (menelaah kasus ini), sesuai tugas pokok dan fungsi kami,” ucap Achmadi saat diwawancarai awak media usai bertemu dengan pejabat Polresta Palangka Raya dan tersangka MH di markas polresta setempat, Jumat (27/12/2024).

Disinggung perihal kemungkinan MH menjadi JC, Achmadi tidak memberikan jawaban gamblang.

Dia hanya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan telaahan dan pendalaman kasus. Achmadi juga tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya kapan keputusan final apakah MH bisa menjadi JC akan keluar.

“Kan baru bertemu (dengan MH hari ini), saat ini kan masih didalami, masih didalami (kasus ini),” pungkas Achmadi.

Sudah dimintai keterangan LPSK

Sementara itu, Roy Sidabutar selaku pihak pengacara MH yang hadir mengikuti pertemuan antara LPSK dan petinggi Polresta Palangka Raya, menjelaskan, LPSK sudah mewawancarai MH untuk mempertimbangkan kemungkinan dirinya menjadi JC.

“Saat mewawancarai MH, mereka (LPSK) menanyakan kronologi dari awal perkenalan, sampai kejadian, lalu sampai MH membuat laporan ke Polresta Palangka Raya,” kata Roy saat diwawancarai di Polresta Palangka Raya.

Perihal kemungkinan MH menjadi JC, pihaknya sepenuhnya mempercayakan keputusan final oleh LPSK. LPSK memiliki waktu paling lama 20 hari untuk memberikan pertimbangan apakah MH layak menjadi JC.

“JC ini perannya yang dinilai, kami selaku pihak MH menilai bahwa klien kami tidak ada niat untuk membantu kejahatan, dia menceritakan (kepada LPSK) bagaimana penembakan tadi, lalu dia tertekan dan trauma, dia mengakui membuang mayat dan membersihkan mobil, tapi karena faktor trauma dan di bawah ancaman oleh AKS,” jelas Roy.

Roy juga membantah adanya tuduhan bahwa MH sudah sejak awal berkomplot dengan Brigadir Anton untuk mencuri mobil. Sebab, kliennya itu hanya menjalankan profesi sebagai sopir taksi sewaan ketika Brigadir Anton melakukan aksi kejinya.

Peran MH, kata Roy, hanya sampai pada pembuangan mayat dan pembersihan mobil yang menjadi tempat dilakukannya penembakan oleh Brigadir Anton. MH dapat menjadi JC yang mengungkapkan tragedi penembakan tersebut.

“MH mengungkapkan pembunuhan, kalau masalah penjualan mobil dan pemindahan barang ekspedisi, itu yang mengetahui AKS, MH tidak tahu,” tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen dalam memberantas korupsi. Karena itu, tidak ada toleransi dalam upaya memberantas korupsi.

“Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali presiden tidak akan memberi toleransi,” kata Supratman di Gedung Kemenkum, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Supratman menyinggung soal pernyataan Prabowo akan mengampuni para pelaku korupsi, hal tersebut masih sebatas kemungkinan.

Menurut Supratman, kalaupun ada pengampunan, tentu ada proses huku yang dijalankan. Prabowo bahkan sempat berpesan kepada aparat penegak hukum agar tidak membekingi suatu kasus tertentu.

pidato Prabowo di Kairo, Mesir beberapa waktu lalu soal kemungkinan mengampuni para pelaku

“Kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras,” tutur Supratman. 

Selaku presiden, Prabowo memiliki hak konstitusional untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, hingga rehabilitasi untuk semua jenis tindak pidana. Tetapi, Supratman menegaskan, belum ada keputusan pasti soal wacana pengampunan dimaksud.

“Apakah nanti ke depannya proses ini akan ditempuh, belum ada keputusan sama sekali. Itu baru wacana yang dilontarkan,” ujar Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menindak tegas hukum para pelaku korupsi. Hanya saja, Prabowo bakal memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," ujar Prabowo dalam acara pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024).

Prabowo memperingatkan agar para koruptor segera mengembalikan uang negara yang dicuri. Apabila uang tersebut dikembalikan, ada kemungkinan pemerintah akan memaafkan.

"Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tetapi kembalikan dong uang negara," pungkas Prabowo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News