Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggugat pemerintah. Hal ini terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dan pengeboran air milik PT Tiara Citra Nirwana di Gili Meno, Lombok Utara.

Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan kerusakan lingkungan oleh beberapa aktivitas pertambangan di sejumlah daerah di NTB masuk dalam refleksi dan menjadi perhatian sepanjang tahun 2024.

"Kami lihat ini ada banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup sudah jelas secara hukum. Sudah jelas itu masuk kejahatan lingkungan. Itu nggak ada penegakan hukumnya oleh negara," kata Amri saat Diskusi Refleksi Kerusakan Lingkungan di NTB Tahun 2024 di Mataram, Senin sore (30/12/2024).

Menurut Amri, kasus kerusakan lingkungan yang tidak mendapatkan kejelasan hukum menjadi contoh buruk penegakan hukum di NTB.

"Semua ini meninggalkan kerusakan lingkungan, tapi tidak ada tindaklanjuti itu. Negara seolah-olah melupakan itu," kritik Amri.

Amri menjelaskan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023, semua perkara lingkungan hidup bisa dilakukan gugatan secara konstitutif.

"Kami bisa menggugat secara perdata atau PTUN. Tapi, tidak seluruhnya kami akan konsolidasi dengan warga yang dirugikan," katanya.

"Ya kemungkinan besar akan menggugat Sekotong sama aktivitas pengeboran air milik PT TCN. Kami dorong bagaimana implementasi penegakan hukum lingkungan hidup melahirkan rekomendasi penghentian aktivitas meraka," sambung Amri.

Walhi berharap adanya proses hukum bisa mengembalikan kerugian kawasan lingkungan hidup yang dirusak oleh para investor.

"Untuk di Meno kita tahu kasus tindak pidana korupsi tidak jalan sama halnya dengan di Sekotong. Tahun depan kami akan melakukan kampanye bersama untuk itu bersama warga yang terdampak," tegas Amri.

Video: Erdogan Sebut Israel Biang Kerok Kerusakan Lingkungan di Gaza

Video: Erdogan Sebut Israel Biang Kerok Kerusakan Lingkungan di Gaza

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan (Jaksel) menyatakan tidak memproduksi paspor biasa pada 2025 bagi masyarakat lantaran akan dialihkan ke penggunaan paspor elektronik (e-paspor).

"Ke depannya paspor biasa sudah tidak lagi diproduksi, sehingga kita pencepat sosialisasi penggunaan paspor elektronik," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan produksi e-paspor ini untuk mengejar target Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebesar 100 persen pada 2025.

Kendati demikian, untuk yang telanjur membuat paspor biasa dipastikan prosesnya akan tetap terus dilanjutkan.

"Jadi, nantinya ke mulai 2025, kami tidak terbitkan lagi paspor biasa. Itu adalah target yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berupaya meningkatkan masuknya investor ke Indonesia berupa pemanfaatan fasilitas golden visa.

"Adanya fasilitas golden visa bagi warga negara asing yang ingin berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan baru," tambahnya.

Kemudian, upaya lainnya untuk mengejar target 100 persen itu yakni mengusung konsep "Immigration Lounge" yakni layanan percepatan paspor elektronik dengan menyasar pusat perbelanjaan (mall) agar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Pelayanan ini juga buka di setiap hari Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Pada periode 1 Januari hingga 27 Desember 2024, pihaknya telah melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.

Pelayanan tidak hanya terfokus di Kantor Imigrasi, namun juga di Unit Layanan Paspor I (ULP) Pondok Pinang, Unit Layanan Paspor II (ULP) Lippo Mall Kemang, Mall Pelayanan Publik Kuningan serta Immigration Lounge Pondok Indah Mall (PIM) 3.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Monumen baru berdiri di Lamongan, tepatnya di Kodim 0812. Nama monumen tersebut adalah Sang Garula. Monumen baru ini merupakan simbol pengawalan Pancasila yang baru diresmikan pada Senin (30/12/2024).

Sang Garula, yang juga sebuah akronim dari Sinergi Kolaborasi Mwngawal Garuda Pancasila ini dibangun di markas Kodim 0812 Lamongan di Jalan Panglima Sudirman yang berada di tepi jalan poros nasional Lamongan-Babat. Monumen yang pembangunannya diinisiasi Kodim Lamongan ini merupakan simbol pengawalan Pancasila, dengan membawa spirit butir-butir Pancasila untuk pengayoman kepada masyarakat.

"Pembangunan monumen Sang Garula memiliki dua sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam," kata Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan dalam penjelasannya saat meresmikan monumen Sang Garula, Senin (30/12/2024).

Dandim 0812 memaparkan, sisi luar monumen Sang Garula ini menghadap ke jalan raya berbentuk gapura paduraksa. Hal ini, papar Dandim, sebagai gambaran penyatuan TNI/Polri dengan masyarakat melalui budaya dan kearifan lokal. Sisi dalam adalah sisi yang mengarah ke Kodim berbentuk burung Garuda yang memiliki arti keberadaan Garuda berada di dalam tubuh masyarakat Indonesia.

"Kita sama-sama meresmikan monumen ini menjadi simbol komitmen kita bersama, bupati, DPRD, polres dan lainnya untuk mengawal Garuda Pancasila bersama. Karena dalam perkembangannya sejak merdeka banyak pemberontakan yang ingin mengganti Garuda Pancasila," ujarnya.

Peletakan komitmen yang berada di bawah tubuh burung Garuda, ungkap dandim, sebagai gambaran setiap masyarakat Indonesia berada di bawah Pancasila. Tidak ada ego sektoral untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Seperti akronim dari Sang Garula yaitu sinergi kolaborasi mengawal Garuda Pancasila," imbuhnya.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama jajaran forkopimda saat meresmikan monumen Sang Garula mengatakan, pembangunan diinisiasi Kodim Lamongan merupakan simbol pengawalan Pancasila. Dengan membawa spirit butir-butir pancasila untuk pengayoman kepada masyarakat.

"Peletakan monumen Sang Garula sebagai momen penting. Sang Garula yang menjadi nama lain Garuda. Tentu ini menunjukan suatu kekuatan dan kegagahan sebagai spirit kita untuk masyarakat yang terayomi," tutur bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Pak Yes menyebut, pembangunan monumen Sang Garula di penghujung tahun menggambarkan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilihan yang dapat mencederai persatuan bangsa.

"Tugas kita semua saatnya merajut kembali apa yang kemarin pilpres, pemilihan legislatif, dan pilkada, persoalan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa masyarakat," jelas Pak Yes.

Pada kesmepatan yang sama, Bupati Lamongan bersama jajaran Forkopimda Lamongan juga melakukan doa bersama pasca pilkada, natal, menjelang Tahun Baru 2025. Doa bersama ini dilakukan di Aula Kadet Suwoko Kodim 0812 Lamongan.

Menaklukkan Wahana Rumah Hantu di Lamongan

Menaklukkan Wahana Rumah Hantu di Lamongan

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengimbau para pemohon layanan keimigrasian, seperti paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya yang sudah menerima kode penagihan (billing) untuk melunasi pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

Ketua Tim Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menjelaskan, pada pukul 00.00 WIB tanggal 1 Januari 2025, kode billing yang sebelumnya menggunakan induk satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM akan beralih induk menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini merupakan penyesuaian struktur baru Ditjen Imigrasi.

"Kami mengimbau setiap pemohon yang sudah menerima kode billing agar segera menyelesaikan pembayaran sebelum pukul 23.59 WIB tanggal 31 Desember 2024. Imbauan ini juga berlaku bagi WNA yang ingin mengajukan visa dan akan menggunakan kartu kredit untuk pembayaran," kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Apabila pembayaran tidak dilakukan sebelum batas waktu tersebut, pemohon harus mengulang seluruh proses dari awal dengan kode Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, aplikasi layanan keimigrasian hanya dapat diakses sampai dengan pukul 20.00 WIB tanggal 31 Desember 2024 karena selanjutnya akan dilakukan pemeliharaan sistem dalam rangka peralihan kode kementerian/lembaga dan kode satuan kerja.

Lebih lanjut, Achmad menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi menggunakan kode billing untuk pembayaran seluruh layanan keimigrasian, termasuk paspor, visa, dan izin tinggal.

Kode billing tersebut merupakan bagian dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), yakni sistem penagihan yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran maupun penyetoran PNBP dan penerimaan non-anggaran.

SIMPONI, sambung Achmad, memberi kemudahan bagi wajib bayar atau wajib setor untuk membayar maupun menyetor PNBP dan penerimaan non-anggaran melalui berbagai saluran pembayaran, seperti teller, ATM, Electronic Data Capture (EDC), maupun perbankan internet (internet banking).

"Pemohon yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi live chat (pesan langsung) Ditjen Imigrasi di www.imigrasi.go.id pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Polda Jateng dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy (17).

Tersangka Aipda Robig Zaenudin (38) dihadirkan dalam rekonstruksi yang dilakukan di beberapa lokasi, salah satunya TKP penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang, Senin (30/12/2024). Aipda Robig tampak mengenakan baju biru bertuliskan TAHANAN.

Rekonstruksi kasus penembakan dilakukan mulai dari awal korban teman-temannya berkumpul, kemudian berboncengan sepeda motor hingga terjadi penembakan yang dialukan Aipda Robig eks anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

Dalam rekonstruksi di TKP Jalan Candi Penataran  Raya, tersangka memperagakan sejumlah adegan dalam melakukan penembakan terhadap korban. 

Editor : Ahmad Antoni

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Ekonomi Pancasila sebagai panduan utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

"Ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan ekonomi. Itu Pancasila antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.

“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.

Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.

Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," katanya.

Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.

Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Fukushima tegas terhadap warga yang melanggar aturan pembuangan sampah. Nama-nama pelanggar akan diumumkan di situs pemerintah kota.

Hal itu dilakukan untuk memastikan, agar warga benar-benar memilah sampah sesuai dengan jenis dan ukuran.

Langkah itu menjadi terobosan, karena kebanyakan kota-kota lain di Jepang hanya sebatas mengungkap pelanggar dari kalangan pelaku usaha, bukan individu.

Dikutip dari detikTravel, sebelum aturan baru itu disahkan, para petugas pengumpul sampah biasanya menempelkan stiker pada kantong sampah penanda bahwa terjadi pelanggaran.

Pemilik kantong sampah yang ditandai dengan stiker harus memilah ulang sampah yang mereka hendak buang sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, degan peraturan yang baru disahkan itu memungkinkan para petugas untuk menelusuri identitas para pelanggar yang membiarkan sampah mereka tidak dipilah dengan benar selama sepekan.

Penelusuran ini dilakukan dengan mengorek kantong sampah guna menemukan dokumen-seperti surat-yang bisa menunjukkan identitas pemilik kantong sampah. Saat identitas pelanggar teridentifikasi, para petugas kemudian bisa memberikan teguran secara bertahap.

Pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir pengungkapan nama mereka di situs pemerintah kota.

Pihak berwenang Fukushima mengeklaim bahwa inspeksi sampah itu akan dilakukan secara tertutup guna mengantisipasi isu pelanggaran privasi.

Wali kota Fukushima, Hiroshi Kohata, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengurangan limbah dan metode pembuangan yang tepat.

"Tidak ada yang ilegal dalam mempublikasikan penghasil limbah jahat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti arahan dan anjuran kota," kata pihak berwenang di kota itu, seperti dikutip Mainichi.

Aturan soal sampah berbeda di masing-masing wilayah

Pembuangan sampah merupakan hal yang dianggap sangat serius di Jepang. Sejak tahun 1990-an, pemerintah Jepang mematok target nasional untuk tidak menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir.

Kala itu mereka juga berambisi mengurangi sampah dan mempromosikan daur ulang. Masing-masing pemerintah daerah menyelaraskan target nasional tersebut dengan cara mereka berbeda.

Di Fukushima, kantong sampah harus diletakkan di tempat pengumpulan setiap pagi pukul 08.30. Namun, warga dilarang mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan.

Ilustrasi warga buang sampah Foto: Getty Images/iStockphoto/Imgorthand

Berbagai jenis sampah dipilah berdasarkan jenisnya-mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan dapat didaur ulang. Masing-masing jenis sampah dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

Warga yang ingin membuang sampah barang-barang dengan ukuran melebihi ketentuan-seperti peralatan rumah tangga dan mebel-wajib membuat jadwal khusus untuk membuang sampah-sampah tersebut.

Salah satu yang paling ambisius adalah Kota Kamikatsu. Warga di kota itu merasa bangga karena mereka memilah sampah menurut 45 kategori.

Sementara itu, pemerintah Prefektur Kagoshima mewajibkan penduduk menulis nama di kantong sampah mereka. Dua tahun lalu kota Chiba menguji coba sistem berbasis kecerdasan buatan guna membantu warga membuang sampah dengan benar.

Artikel ini telah tayang di detikTravel

Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis majelis hakim yang dianggap terlalu ringan terhadap koruptor yang mengambil uang negara ratusan triliun.

"Terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan lah," kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

Ia mengaku heran dengan kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun, namun terdakwa hanya dihukum ringan.

Prabowo mengatakan rakyat Indonesia kini tidak bodoh, ia menyebut bahwa publik mengerti akan hal itu. Ia lantas meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memperhatikan soal ini.

"Rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok triliunan eh ratusan triliun vonisnya sekian tahun, nanti jangan-jangan di penjara pake AC, punya kulkas, pakai tv tolong menteri pemasyarakatan, ya," ujarnya.

Prabowo menilai koruptor yang menyebabkan kerugian negara secara besar, sangat pantas untuk dihukum secara berat.

Meski tak menyebutkan kasus apa yang ia maksud. Namun, Prabowo menyapa Jaksa Agung dan bertanya apakah mereka akan mengambil langkah banding atau tidak.

"Jaksa agung naik banding enggak, bro? naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus yang merugikan negara hingga ratusan triliunan. Prabowo lalu mempertanyakan vonis terdakwa yang dinilai ringan.

Hal itu diungkap Prabowo dalam pengarahannya di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat. Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliunan.

"Kalausudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12/2024).

Diketahui, kasus yang disinggung Prabowo mengarah ke kasus korupsi dengan terdakwa Harvey Moeis. Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun. Tapi Harvey Moeis malah divonis hanya 6,5 tahun penjara.

Prabowo mengatakan rakyat memahami vonis tersebut yang tidak sebanding. Ia lalu mengkhawatirkan kondisi penjara yang nantinya ada AC hingga TV.

"Tapi Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonis sekian tahun," tutur Prabowo.

"Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pake TV," lanjut Prabowo.

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa menurutnya, perlu divonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan yah, Jaksa Agung, naik banding ngga? naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Tiga dari delapan Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami permasalahan serius yang mengancam kelangsungan operasional.

Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kaltim, Taufik, menyatakan perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap tata kelola dan performa BUMD di Kaltim.

“Berdasarkan monitoring dan evaluasi rutin, ada tiga Perusda yang membutuhkan pembinaan khusus untuk memperbaiki kinerja mereka,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

Ketiga Perusda yang dimaksud adalah PT Agro Kaltim Utama (AKU), PT Ketenagalistrikan Kaltim, dan PT Sylva Kaltim Sejahtera (SKS).

Di balik layar ketiga entitas bisnis ini, terkuak beragam kendala yang saling berkelindan, mulai dari defisit fiskal, pengelolaan modal yang jauh dari kata optimal, hingga persoalan hukum yang menyeret sejumlah direksi.

Menurutnya, kondisi ini tentu menjadi rapor merah bagi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor BUMD.

“Modal yang diberikan Pemprov tidak dikelola dengan baik, khususnya pada PT AKU, yang saat ini bahkan menghadapi masalah hukum dengan direksinya,” terang Taufik.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berencana mengucurkan dana segar sebesar Rp50 miliar pada tahun 2025.

Kendati demikian, Taufik menyebutkan suntikan modal bagi PT AKU masih tarik-ulur akibat pengelolaan modal yang buruk dan memerlukan pertimbangan khusus secara matang.

“Pembinaan akan kami sesuaikan dengan rencana kerja bisnis masing-masing Perusda, termasuk langkah strategis untuk menyelesaikan kendala operasional dan keuangan,” sebutnya.

Di sisi lain, Taufik menegaskan hingga detik ini, belum ada keputusan final terkait penutupan Perusda yang tengah mengalami kesulitan tersebut.

“Kami masih berupaya agar Perusda ini tetap eksis dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

Adapun, Taufik berharap langkah-langkah yang diambil dapat mengembalikan performa optimal Perusda, sehingga dapat menjadi motor penggerak pembangunan di Bumi Mulawarman.

Tahanan kasus narkoba bernama Arman alias Bombom (26) yang kabur dari rutan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat (Sulbar) belum ditangkap usai 15 bulan buron. Pihak BNNP mengaku kesulitan menemukan posisi Arman karena selalu berpindah tempat.

"Kita (masih) cari," ujar Kepala BNNP Sulbar Brigjen Rudy Mulyanto saat dihubungi detikcom, Senin (30/12/2024).

Rudy mengaku pihaknya telah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) yang disebar ke BNN seluruh Indonesia. Surat DPO itu juga ditembuskan ke Polres dan Polda tiap provinsi.

"Sudah dibuatkan DPO untuk ke jajaran BNN seluruh Indonesia. Termasuk Polda dan Polres di seluruh Indonesia sudah kita tembusi DPO yang bersangkutan," terangnya.

Rudy menyebut pihaknya kesulitan menangkap Arman karena selalu berpindah-pindah tempat. Pihaknya kini masih mengawasi keluarga Arman untuk mendapatkan informasi lebih jauh.

"Ya kurang lebih DPO pindah-pindah tempat. Kita masih mengawasi keluarganya di sini," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Arman kabur dari rutan BNNP Sulbar di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada Jumat (22/9/2023) dini hari sekitar pukul 01.00 Wita. Arman melarikan diri usai merusak gembok sel.

"Kabur melalui pintu (depan), merusak gembok sehingga memanfaatkan kelengahan petugas ketika dia (petugas) pergi ke toilet," kata Plt Kepala BNNP Sulbar AKBP Herman saat itu usai dihubungi, Senin (25/9/2023).

Herman menambahkan jika Arman satu-satunya tahanan di Rutan BNNP Sulbar saat itu. Sementara tahanan lainnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Tinggal satu, yang lain sudah tahap II," bebernya.

Dia menyebut Arman ditangkap personel BNNP Sulbar dan kepolisian di Terminal Simbuang Mamuju pada Agustus 2023 lalu karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Arman merupakan residivis di kasus yang sama.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba