IDXChannel - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meraup setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,5 triliun pada 2024. Realisasi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, capaian PNBP senilai Rp8,5 triliun, sukses melampaui atau 142 persen dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp6 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (30/12/2024).

"Sementara itu, pada 2023 hingga 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun,” katanya.

Dalam periode 1 Januari-15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 (4,83 juta) paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27 persen dari keseluruhan PNBP Imigrasi.

Sedangkan jumlah visa yang diterbitkan pada periode yang sama, yakni 5.162.775 (5,16 juta) visa. Sebanyak 4.635.858 (4,63 juta) atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching) dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp9 triliun.

Penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 (9,32 juta) izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40 persen, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan periode 2023.

Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), China (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang).

Pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 (46,73 juta) orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 (22,18 juta) WNI serta 24.553.502 (24,55 juta) WNA.

Negara dengan jumlah pelintas terbanyak, yakni Australia (1,6 juta orang), China (1,5 juta orang), Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang), dan India (480 ribu orang).

(Fiki Ariyanti)

Bandung -

Puluhan warga negara asing (WNA) dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung selama 2024. WNA China atau Tiongkok paling banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggar dikenai tindakan administratif keimigrasian.

"Penangkalan 28 orang, keharusan tinggal di wilayah Indonesia di antaranya detensi 17 orang dan tempat lain 15 orang. Lalu deportasi 40 orang, pembatalan izin tinggal 15 orang dan pengenaan biaya beban 6 orang," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus F Senat di Kantor Imigrasi Bandung, Senin (30/12/2024).

WNA yang melakukan banyak pelanggaran berasal dari banyak negara. Namun paling banyak yakni WNA China.

"Lima terbesar negara yang warganya paling banyak melanggar yakni Tiongkok 10 orang, Malaysia 7 orang, Timor Leste 5 orang, Taiwan 4 orang dan Nigeria 3 orang,"

Selai itu, imigrasi juga melakukan pemindahan 2 WNA ke rumah detensi imigrasi. Tak hanya itu, banyak WNA China yang datang dengan menggunakan izin tinggal terbatas dan untuk WNA Korea menggunakan izin tinggal tetap.

"Kebanyakan dari mereka ada yang kerja, untuk izin tinggal lain seperti kunjungan dan orang asing gunakan visa travel itu dalam rangka kunjungan wisata dan keluarga," ujarnya.

Di sisi lain, Imigrasi Bandung juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 86.040.972.650 pada periode Tahun 2024. Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun.

"PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini kami berhasil menerbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat," tuturnya.

"Dalam hal penolakan permohonan paspor WNI terdapat 364, terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024. Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat," tambahnya.

Imigrasi Bandung juga memiliki banyak program unggulan bagi masyarakat di antaranya Program Maung Riung, Maung Lembur, Maung BAP Virtual, Maung Wani, Maung Empatik, Maung Ngampus dan Maung Jago. Imigrasi Bandung telah berhasil meraih berbagai pencapaian lainnya pada tahun ini.

(wip/sud)

Semarang -

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah (Jateng) menggelar rekonstruksi kasus penembakan Gamma (17) oleh tersangka Aipda Robig Zaenudin. Kuasa hukum Robig protes soal jarak penembakan dan senjata tajam (sajam) yang dibawa korban.

Rekonstruksi penembakan Gamma oleh Robig digelar di Alfamart Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan. Hadir dalam rekonstruksi di 6 lokasi dengan 43 adegan tersebut, 11 saksi, 1 tersangka, kuasa hukum korban, kuasa hukum tersangka, dan 2 saksi digantikan polisi.

Kuasa Hukum Robig, Herry Darman mengatakan, ada beberapa hal yang tak sesuai menurut versi Robig. Robig yakin melepas tembakan pertama sejauh 10 meter, sementara saksi yakin jarak tembakan Robig 8,3 meter.

"Sesuai berita acara klien saya, jaraknya itu 10 meter makanya tadi saya protes. Karena menurut apa yang di BAP oleh klien saya tidak sesuai," kata Herry kepada awak media di Alfamart Candi Penataran, Kecamatan Ngaliyan, Senin (30/12/2024).

Ia juga melayangkan protes lantaran Robig mempercayai bahwa para saksi yang tengah mengendarai motor itu mengacungkan senjata. Salah satunya D yang menunggangi motor Vario merah bersama Gamma dan M.

"Iya itu memang ada perbedaan, klien saya mengatakan D itu mengacungkan sajam, tapi di dalam pernyataan tadi dia (sajamnya) di bawah. Nanti akan kita sesuaikan dengan beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, saksi-saksi inilah yang akan kita pertanyakan di pengadilan," ujarnya.

"Karena kami ingin perkara tadi kita buka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Biar masyarakat paham bahwa perkara ini ada atau tidak sebetulnya," sambungnya.

Ditanya soal tembakan peringatan yang sempat disebut tak ada itu, Herry tak bisa memastikan. Menurut Berita Acara Perkara (BAP), Robig meyakini melakukan peringatan secara lisan dengan mengatakan dirinya polisi dan melepas tembakan peringatan.

"Saya tidak tahu ya, tapi sesuai BAP dia tetap melakukan peringatan secara lisan dan baru melakukan penembakan," terangnya.

Suasana rekonstruksi penembakan Gamma dan temannya oleh tersangka Aipda Robig Zaenudin di depan Alfamart Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Senin (30/12/2024). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

Ia membela Robig yang menurutnya tak mungkin melepas tembakan tanpa ada alasan pasti. Sajam yang dibawa para saksi, kata Herry, menjadi salah satu hal yang memicu Robig untuk melepas tembakan.

"Kita lihat kronologis, sebelumnya kan ada yang mengatakan tidak ada tawuran, tapi kan kronologi kejadian ini kan ada kejadian (tawuran), tidak ada namanya ujug-ujug (tiba-tiba) klien saya melakukan penembakan," ungkapnya.

"Tetapi ada yang terjadi sebelum ini, membawa sajam. Membawa sajam itu adalah diancam hukuman 15 tahun, undang-undang darurat No. 2 ayat (1), menyalahgunakan, membawa sajam, 15 tahun ancamannya," lanjutnya.

Menurutnya, harus jelas apakah anak-anak yang membawa sajam telah dihukum atau tidak agar kasus tersebut bisa lebih terbuka tampa ada yang ditutup-tutupi.

"Jangan berat sebelah, membingungkan. Kalau ingin lebih jelas, kita buka di pengadilan siapa yang benar," pintanya.

Respons kuasa hukum keluarga Gamma bisa dibaca di halaman berikut

Sementara itu, kuasa hukum keluarga Gamma dan korban, Zainal Abidin 'Petir' menegaskan, dalam kasus penembakan Gamma sudah seharusnya lebih fokus pada penembakan. Terlebih, Robig tak dalam posisi terancam sehingga tembakannya masuk dalam tindakan berlebihan.

"Urus dirinya sendiri lah ya, jangan memojokkan anak-anak. Mari kita tanggung jawab bersama-sama," tegasnya.

Ia juga mengomentari adu pendapat antara Robig dan para saksi yang beberapa kali melibatkan kuasa hukum Robig. Ia memprotes tindakan Herry yang menurutnya mengintervensi rekonstruksi petang itu.

"Kalau pengacara tersangka maunya ngatur-ngatur terus, saksi pun tadi diatur jaraknya. Saya sampaikan, jangan mau diatur siapapun. Nggak boleh. Harus sesuai dengan apa yang diketahui, dilihat, dan dirasakan oleh saksi," kata Zainal.

"Alhamdulillah terkuak di situ bahwa tidak ada penyerangan yang menyebabkan nyawa tersangka terancam. Dan tidak ada penyerangan, Gamma itu di tengah nggak bawa apa-apa, tidak menyerang, dan tidak bawa senjata waktu ditembak," sambungnya.

Ia juga protes lantaran rekonstruksi tersebut hanya mengulik aktivitas Gamma dan teman-temannya, tanpa mengulik aktivitas Robig. Hal tersebut menjadi tak adil bagi para saksi.

"Ini kan saksi korban disuruh cerita dari awal mulai ketemu di mana, dari tempat satu ke tempat yang lain. Cuma Aipda Robig itu ketika saya tanya kepada penyidiknya dia dari mana, kok bisa sampai ketemu anak-anak, muter-muter jawabannya," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Jateng telah menggelar rekonstruksi kasus penembakan Gamma dengan 43 adegan, 6 tempat, 11 saksi, 1 tersangka, dan 2 saksi digantikan polisi. Terdapat beberapa perbedaan antara saksi dan tersangka.

"Itu dinamika lapangan rekontruksi, ada pendapat dari masing-masing saksi dan tersangka. Itu dicatat sebagai bagian rekontruksi. Nanti di pengadilan ada kejadian sebenarnya," kata Artanto di Alfamart Candi Penataran, Senin (30/12).

(apu/apu)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan (Jaksel) menindak sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian pada 2024 sebagai upaya pengawasan di wilayah itu.

"Pengawasan keimigrasian sebanyak 683 tempat dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kemang Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan jenis pelanggaran keimigrasian terbanyak didominasi oleh izin tinggal melebihi batas waktu (overstay) melebihi 60 hari yakni sebanyak 27 pelanggaran.

Kemudian mengganggu ketertiban umum serta tidak menaati peraturan sebanyak 27 pelanggaran.

"Negara dengan jumlah pelanggar terbanyak adalah China, Sudan dan Nigeria," ujarnya.

Selain tindakan administratif keimigrasian, pihaknya juga melakukan tindakan projustitia terhadap tiga orang warga negara Nigeria.

Tiga orang itu masing-masing melanggar Pasal 119 ayat (1) UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan berbagai instansi dengan mengadakan operasi gabungan keimigrasian dengan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), rapat kegiatan TIMPORA, lokakarya (workshop) serta sosialisasi keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen melakukan pengamanan kegiatan yang melibatkan warga negara asing (WNA), termasuk pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

Warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, Warga Negara Jepang sebanyak 12.525 orang dan Warga Negara India sebanyak 7.324 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun, warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, Warga Negara India sebanyak 454 orang dan Warga Negara China sebanyak 329 orang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Kedatangan tersebut dalam rangka meminta laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atas kinerja KPK terhadap Kasus Korupsi.

?Kami meminta agar KPK transparan kepada publik sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU. No 30 Tahun 2002 tentang (KPK) terdapat pada poin Pasal 5 huruf b dan di pertegas dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU KPK,? ujar Perwakilan Aliansi Gerakan Peduli Hukum Christian Sihite, Senin (30/12/2024).

Dia mempertanyakan mengapa KPK hanya menangani kasus kasus receh. Menurut dia, banyak kasus yang besar seperti dugaan Korupsi Bank Century, dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Indonesia, dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Selain itu, dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), dugaan korupsi proyek Hambalang, dugaan korupsi Garuda Indonesia, dugaan korupsi pertambangan dan sebagainya.

?Setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 KPK tepatnya di Pasal 40 menyatakan KPK berhak mengeluarkan SP3, namun bukan berarti karena SP3 kemudian KPK berdiam diri. Perlu kita ketahui bahwa di Pasal 40 itu juga menyebutkan pimpinan KPK berhak membatalkan SP3 itu dengan syarat ada alat bukti baru dan penetapan praperadilan,? ucapnya.

Menurut dia, KPK meskipun sudah mengeluarkan SP3 KPK tetap harus melaksanakan tugasnya seperti mencari alat bukti baru atau menggali informasi-informasi terkait kasus yang sudah di SP3. Artinya penerbitan SP3 itu bersifat sementara sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan bukan menjadi sebuah putusan yang bersifat inkrah.

?Jangan dong KPK menutup mata meskipun sudah menerbitkan SP3. Kami meminta KPK mengusut semua kasus kasus yang kita duga mangkrak di KPK. Jangan milih-milh kasus harus menggunakan asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum). Harapan kami agar KPK dapat bekerja secara profesional independen dan kembali pada jati dirinya dalam menangani kasus korupsi,? katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila," ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan," tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

"Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," pesan Prabowo.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

"Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," katanya.

"Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, 'Ini perintah presiden'," sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

"Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak," beber Prabowo.

"Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih," imbuhnya berkelakar kepada Ara.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menyebutkan warga Korea Selatan mendominasi izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

"Mereka banyak yang bertempat tinggal di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin (30/12).

Fanny mengatakan ada banyak faktor yang memutuskan mereka tinggal di Jakarta Selatan yakni adanya akses tol sehingga memberikan sisi kenyamanan.

Akses tol ini mengingat banyak yang bekerja di Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta dan Serang.

"Jadi, penerbitan izin tinggal data warga negara Korea Selatan itu tadi didasarkan pada tempat tinggal WNA, jadi bukan di lokasi kerja," ujarnya.

Adapun warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas pada tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, Warga Negara Jepang sebanyak 12.525 orang, dan Warga Negara India sebanyak 7.324 orang.

Kemudian warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, Warga Negara India sebanyak 454 orang, dan Warga Negara China sebanyak 329 orang.

Lalu pada periode 1 Januari - 27 Desember 2024 Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga mencatat dari kegiatan jemput bola  mendatangi langsung pemohon paspor, telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan dengan total 2.637 permohonan.

Selain melayani penerbitan Paspor RI, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga melayani penerbitan izin tinggal bagi WNA sebanyak 24.288 izin tinggal, dengan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 16.588 diikuti Izin Tinggal Kunjungan (ITK), sebanyak 7.013 dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 687.

Bandung -

Dodi Rustandi Muller salah satu terdakwa kasus sengketa lahan Dago Elos dilaporkan meninggal dunia saat berada di Rutan Kebonwaru Bandung. Dalam kasus ini, Dodi terseret kasus hukum bersama saudaranya, Heri Hermawan Muller.

Kepala Rutan Kelas I Bandung Suryanta Leonardo Situmorang melalui Kasi Pelayanan Tahanan Surya Wijaya mengungkap kronologi meninggalnya Dodi Rustandi. Menurutnya, DR memiliki riwayat penyakit yang diterima klinik kesehatan Rutan Kelas I Bandung saat DR ditahan sebagai tahanan titipan.

"Almarhum diterima di Rutan Bandung dengan riwayat penyakit hipertensi dan gastritis. Statusnya tahanan titipan dari Pengadilan Tinggi," katanya, Senin (30/12/2024).

"Dokter klinik kami sudah melakukan penanganan serta diberikan obat," tambahnya.

Dia mengungkapkan, saat tanggal 21 Desember, almarhum ada keluhan sakit perut, mual pusing dengan diagnosa suspek gerd dan hipertensi serta dirawat inap di Ruang Rawat Klinik Pratama Rutan.

Pada tanggal 24 Desember pukul 15.15 WIB, almarhum sempat mengeluh pusing, dengan sakit sesak pada dada sebelah kiri setelah keluar dari kamar mandi kemudian tidak sadarkan diri.

"Selanjutnya Pasien dibawa ke klinik Rutan Bandung untuk diperiksa, lalu Pasien langsung dirujuk ke IGD RS Santo Yusuf dan pukul 16.19 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit," jelasnya.

"Selanjutnya pihak Rutan Kelas I Bandung melakukan serah terima jenazah beserta barang bawaan ke pihak penahan dan pihak keluarga," pungkasnya.

(wip/sud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan para penyelenggara acara, pengguna, maupun sponsor yang telah dan akan melakukan pemesanan reservasi terkait dengan Gedung Balai Sidang Jakarta/Jakarta Convention Center (JCC) untuk segera berkoordinasi dengan pihaknya.

Hal ini terkait dengan pengamanan dan perbaikan tata kelola di Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC.

"Kami mengimbau dan mengingatkan kepada para penyelenggara acara, pengguna, atau pihak sponsor yang telah dan akan melakukan pemesanan reservasi/booking atau melakukan ikatan terkait dengan penggunaan JCC agar segera berkoordinasi dengan PPKGBK," ujar Rakhmadi dalam keterangan resmi pada Senin (30/12/2024).

"Guna memastikan penyelenggaraan berbagai acara pasca berakhirnya perjanjian, dan tindakan pengamanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berpotensi menimbulkan implikasi hukum," katanya.

Adapun saat ini, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) c.q. PPKGBK sedang melakukan pengamanan dan perbaikan tata kelola Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC.

Menurut Sekretaris Menteri Sekretariat Negara (Sesmensetneg) Setya Utama, pengelolaan JCC yang terletak di Blok 14, yang sebelumnya dilakukan oleh PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah tanggal 22 Oktober 1991 (Perjanjian), sudah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan bentuk perjanjian tersebut, setelah membangun dan menggunakan, bangunan yang telah dibangun dan digunakan selama 33 tahun itu wajib diserahkan dalam keadaan baik dan layak pakai sesuai dengan kondisi normal untuk bangunan atau fasilitas sejenis dan langsung dapat digunakan/dioperasionalkan pada saat berakhirnya perjanjian.

Sehingga dalam hal ini, PT GSP berkewajiban menyerahkan obyek perjanjian kepada PPKGBK tanpa syarat apapun. Namun, PT GSP menolak mengembalikan atau menyerahkan.

"Meskipun perjanjian telah berakhir, PT GSP tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC, bahkan masih tetap melakukan penjualan JCC di Blok 14 tersebut untuk venue penyelenggaraan berbagai acara yang pelaksanaannya jelas-jelas dilakukan setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut," ungkap Setya.

Terkait hal tersebut, Kemensetneg telah berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memastikan bahwa upaya pengamanan dan perbaikan tata kelola yang dilakukan sesuai dengan kebijakan pengelolaan dan pengamanan aset Barang Milik Negara.

"Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kemensetneg dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan JCC sebagai Barang Milik Negara untuk kepentingan masyarakat serta mengurangi potensi kerugian keuangan negara," kata Setya.

Ia menambahkan, Kemensetneg bersama PPKGBK berkomitmen terus memperbaiki tata kelola Kawasan GBK termasuk Gedung Balai Sidang Jakarta/JCC sejalan dengan prinsip Badan Layanan Umum, utamanya dalam pengamanan dan optimalisasi aset negara.

"Sehingga pemanfaatannya berjalan lancar dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara serta menjunjung tinggi profesionalisme dan prinsip good governance," tutur Setya.

MEDAN, iNewsMedan.id - Rencana Warenhuis diresmikan Pemko Medan menjadi Gedung Pojok Kreatif anak muda dan pusat Expo UMKM di Kota Medan batal dilaksanakan pada Sabtu (28/12/2024) kemarin. Acara peresmian dijadwalkan pada Senin (30/12/2024).

Rencana tersebut dinilai menyakiti perasaan seluruh ahli waris Daliph Singh Bath baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang ahli waris Warenhuis, Ismail Philip N Pulungan, yang kini menetap di Kopenhagen, Denmark.

"Kami turut mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka di Gedung peninggalan leluhur kami Warenhuis Medan, sekaligus kami ingin berpesan marilah kita bersama-sama menghormati proses hukum yang berjalan, di mata hukum semuanya adalah equal sama tinggi sama rendah dan sama adanya," ujar Ismail.

Menurut Ismail, para ahli waris sejak awal tidak pernah mempersoalkan Warenhuis akan dijadikan Cagar Budaya baru di Kota Medan.

"Namun, mohon perhatikan hak kami ahli waris. Kami memiliki hubungan hukum yang sangat erat dan terikat dengan objek Warenhuis, dan tidak akan pernah berhenti menyuarakan sebuah kebenaran, kebebasan berpendapat dan mencari hak, ini adalah bahagian penting sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita semua sangat faham akan hal ini," ujar Ismail.

Ismail menambahkan bahwa ahli waris selalu taat hukum sejak sengketa ini dimulai. Mereka mengikuti semua proses peradilan yang ada, termasuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk dilakukan investigasi terkait pemberkasan lengkap yang dimiliki oleh ahli waris.

"Kepemilikan kami terkait objek Warenhuis adalah mutlak, dan dengan kondisi yang kami hadapi saat ini termasuk penguasaan dan peresmian apapun yang dilakukan oleh Pemko Medan, kami nyatakan ilegal, dan kami telah mempersiapkan langkah hukum terbaru untuk mencari keadilan," tegas Ismail.

Selama sekian tahun berjalannya sengketa ini, lanjut Ismail, ahli waris sangat berterima kasih atas kerja keras tim kuasa hukum dan APINDOSU.

"Selama ini dilakukan, seolah segala sesatu yang terjadi saat ini tidak ada rumusan dan ramuan hukumnya, terkecuali berserah diri yakin dan percaya kepada Tuhan, tetap akan memberikan perlindungan kepada umatnya yang terdzholimi," ucap Ismail.

“Kami tidak akan pernah berhenti bersuara dan bertindak. Lahan Warenhuis belum pernah kami berikan, ataupun diperjualbelikan atau dihibahkan kepada siapapun apalagi kepada Pemko Medan. Sejak kapan Pemko Medan memilki aset berasal dari perusahaan swasta yang pailit, atau sejak kapan sebuah aset Pemko Medan bisa diagunkan? Apakah negara ini masih negara hukum atau negara kekuasaan yang sewenang-wenang merampas hak rakyatnya? Silahkan publik menilainya,” tambah Ismail.

Kendati begitu, Ismail tetap berusaha membuka cara berpikir masyarakat Kota Medan atas yang dialami oleh ahli waris Daliph Singh Bath.

"Jika proyek Warenhuis ini secara resmi dibuka oleh Pemerintah Kota Medan, kami mengajak masyarakat Kota Medan agar bisa menikmatinya. Baik itu akan digunakan sebagai lokasi pendukung peningkatan ekonomi Kota Medan, para pedagang, UMKM, atau apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang jelas proses hukum kami tidak akan pernah berhenti dan terus akan bergulir hingga masalah ini dapat terselesaikan bersama ahli waris," jelas Ismail.

Ismail menegaskan bahwa permasalahan Warenhuis belum selesai. Mengingat, banyak kejanggalan dalam poses hukum dalam sengketa tersebut.

"Masih banyak kegiatan yang dinilai ahli waris ilegal, janggal, termasuk tidak menempatkan supremasi hukum yang sebagaimana mestinya dan berlaku di negara ini yang berdaulat dan adil bagi seluruh rakyatnya," terang Ismail.

Ahli waris lainnya, Caesar Bath Pulungan, merasa keberatan apabila Pemko Medan meresmikan Warenhuis menjadi Gedung Pojok Kreatif Anak Muda dan Pusat Expo UMKM di Kota Medan.

"Namun jika Gedung tersebut direvitalisasi jadi Gedung cagar Budaya silahkan saja, tinggal lagi Pemko Medan harus duduklah dengan pihak ahli waris," ujar pria yang akrab disapa Boy ini.

Boy juga menegaskan bahwa ahli waris masih mengupayakan secara hukum tentang status gedung yang merupakan milik kakeknya tersebut.

"Apa yang dilakukan Pemko Medan dinilai kurang bijaksana karena gedung tersebut masih berproses secara hukum, keluarga besar Dalipsingh Bath akan terus berjuang sampai kapanpun hingga ada kejelasan dari status hukum bangunan tersebut,” ujar Caesar.

Sementara Itu, Kuasa Hukum Keluarga Dalipsingh Bath, Bambang Hermanto, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihak ahli waris akan melakukan Kembali upaya hukum terkait kepemilikan bangunan dan lahan Warenhuis.

Selain itu, selama berproses hukum meminta kepada DPRD Kota Medan untuk tidak menyetujui anggaran tambahan untuk revitalisasi gedung. Mengingat, Gedung Warenhuis masih dalam sengketa hukum.

"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan kejutan upaya hukum untuk terus memperjuangkan Gedung Warenhuis yang merupakan bangunan bersejarah ini, bahkan gedung ini sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, jadi sejak kapan pula Pemko Medan mempunyai aset tersebut dengan memiliki sertifikat hak pakai," pungkas Bambang.

Editor : Odi Siregar

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menyebutkan warga Korea Selatan mendominasi izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.

"Mereka banyak yang bertempat tinggal di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Johannes Fanny dalam konferensi refleksi akhir tahun 2024 di Kemang, Jakarta, Senin.

Fanny mengatakan ada banyak faktor yang memutuskan mereka tinggal di Jakarta Selatan yakni adanya akses tol sehingga memberikan sisi kenyamanan.

Akses tol ini mengingat banyak yang bekerja di Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta dan Serang.

"Jadi, penerbitan izin tinggal data warga negara Korea Selatan itu tadi didasarkan pada tempat tinggal WNA, jadi bukan di lokasi kerja," ujarnya.

Adapun warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, Warga Negara Jepang sebanyak 12.525 orang dan Warga Negara India sebanyak 7.324 orang.

Berdasarkan data yang dihimpun, warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah Warga Negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, Warga Negara India sebanyak 454 orang, dan Warga Negara China sebanyak 329 orang.

Kemudian, pada periode 1 Januari - 27 Desember 2024 Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga banyak melakukan program jemput bola dengan mendatangi langsung pemohon paspor.

Tercatat selama 2024 ini kegiatan jemput bola (reach out) yang telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan dengan total 2.637 permohonan.

Selain melayani penerbitan Paspor RI, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga melayani penerbitan izin tinggal bagi WNA sebanyak 24.288 izin tinggal, dengan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 16.588 diikuti Izin Tinggal Kunjungan (ITK), sebanyak 7.013 dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 687.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Bandung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86,04 triliun sepanjang periode tahun 2024.

"Angka tersebut melampaui target 190,94 persen yang ditetapkan pada awal tahun," kata Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Alberthus Fentani Senat di Bandung, Senin.

PNBP terbesar itu, kata Alberthus, diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini berhasil diterbitkan sebanyak 145.466 paspor yang terdiri dari 86.457 paspor biasa, 57.987 paspor elektronik biasa dan 1.022 paspor elektronik polikarbonat.

Alberthus menerangkan dalam hal penolakan, permohonan paspor WNI terdapat 364 permohonan yang ditolak, sedangkan terdapat 71 permohonan paspor yang ditangguhkan di sepanjang Tahun 2024.

Imigrasi Bandung juga melakukan pelayanan paspor kolektif Eazy Passport sebanyak 127 kali untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dan mengurai kepadatan layanan di kantor imigrasi itu sendiri.

Selain dari penerbitan paspor, PNBP juga diperoleh dari pelayanan warga negara asing (WNA), yaitu penerbitan izin tinggal.

Pada tahun 2024 ini, kata dia, Kantor Imigrasi Bandung menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival (e-Voa) bagi 423 orang asing, penerbitan Ijin Tinggal Kunjungan (ITK) bagi 235 orang asing.