Evaluasi Hukum dan Demokrasi Pasca Tahun Politik 2024
Dengan optimisme yang terus dipelihara, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. [1,486] url asal
#politik-2024 #mahkamah-agung #partai-golkar #polri #bahlil-lahadalia #kpk #integritas-pemilu #pemilu-2024 #pilkada #komisi-iii-dpr #kominfo #politik #bnn #prabowo-subianto #pemilu #afdhal-mahatta #prabowo #pemenang-pe
Jakarta - Kebutuhan Mendesak untuk Merenung
Sebagai negara hukum dan salah satu demokrasi terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Namun, meskipun secara teoritis negara ini memiliki sistem hukum yang kokoh, kenyataannya hukum sering diperlakukan sebagai alat politik yang dapat dimanipulasi.
Pemilu 2024, yang berlangsung di tengah ketegangan politik yang tinggi, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum dan demokrasi kita. Dari politik uang hingga hoaks dan polarisasi sosial yang semakin tajam, muncul kebutuhan mendesak untuk merenungkan apakah demokrasi kita benar-benar bekerja untuk semua pihak, ataukah hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Politik uang menjadi salah satu isu besar yang tak bisa diabaikan dalam Pemilu 2024. Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya keras mengawasi dan mencegah praktik ini, kenyataannya politik uang tetap marak terjadi di berbagai daerah. Data dari lembaga pengawasan menunjukkan bahwa praktik ini masih menjadi faktor dominan dalam menentukan pemenang pemilu, terutama di tingkat lokal.
Sebagai contoh, laporan Bawaslu menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 1.200 kasus dugaan politik uang yang teridentifikasi di seluruh Indonesia selama periode pemilu, dengan jumlah transaksi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum ada, penerapannya sering kali tidak maksimal. Dalam hal ini, hukum tampak gagal untuk benar-benar mengawal integritas pemilu, sehingga demokrasi kita terancam oleh praktik-praktik yang merusak proses pemilihan yang seharusnya bebas dan adil.
Tingginya Ongkos Politik
Usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki sistem pemilu dan pilkada di Indonesia menjadi sangat relevan. Tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh calon-calon pemilu tidak hanya menciptakan beban besar, tetapi juga memperburuk ketimpangan dalam akses politik.
Presiden Prabowo Subianto yang menyambut baik usulan ini menegaskan perlunya reformasi pemilu untuk menekan biaya politik yang tinggi, mengurangi praktik politik uang, dan membuka peluang bagi calon-calon berkualitas untuk berkompetisi secara adil.
Kemandirian Lembaga Penegak Hukum
Salah satu indikator utama kualitas hukum dalam suatu negara demokrasi adalah kemandirian lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan. Namun, pada tahun politik 2024, kinerja lembaga-lembaga ini sering kali dikritik karena dianggap menjadi alat politik yang dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu.
Menurut catatan akhir tahun yang dibuat oleh Komisi III DPR, ada sejumlah temuan penting terkait penguatan lembaga hukum di Indonesia. Komisi III DPR memberikan catatan reflektif terhadap berbagai institusi, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK.
Polri, misalnya, menuai apresiasi atas keberhasilannya menangani ribuan kasus sumber daya alam yang menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 17,55 triliun. Selain itu, Polri juga mencatat keberhasilan dalam mengungkap lebih dari 15.000 kasus narkotika, dengan barang bukti senilai lebih dari Rp 5 triliun yang berhasil diamankan. Namun, pengaduan masyarakat tentang pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa reformasi institusi ini masih jauh dari selesai.
Dinamika hukum pada tahun ini juga menyoroti pentingnya penanganan korupsi yang lebih tegas. Kejaksaan, meskipun mencatat beberapa kemajuan dalam penanganan kasus, masih menghadapi kritik terkait transparansi dan akuntabilitas.
Komisi III DPR menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pengembalian kerugian negara secara optimal. Pada tahun ini saja, Kejaksaan Agung melaporkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 12 triliun dari berbagai kasus korupsi yang berhasil ditangani. Hal ini menjadi perhatian khusus, mengingat korupsi yang melibatkan sektor strategis seperti sumber daya alam memiliki dampak luas terhadap ekonomi nasional.
Menyelamatkan Kerugian Negara
KPK, sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, mencatat penurunan jumlah kasus yang ditangani, meski kualitas penyelesaian perkara dinilai meningkat. Sepanjang 2024, KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 7,2 triliun. Namun, kendala sinergisitas antara pimpinan dan dewan pengawas menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan. Dalam konteks ini, perbaikan tata kelola internal menjadi kunci untuk memastikan KPK tetap relevan dan efektif.
Tahun 2024 juga diwarnai oleh keberhasilan pengungkapan sindikat besar, seperti judi online dan peredaran narkotika internasional. Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar jaringan dengan nilai kerugian dan transaksi mencapai triliunan rupiah.
Sebagai contoh, dalam operasi besar yang dilakukan pada semester kedua 2024, Polri berhasil menangkap 150 tersangka jaringan narkotika internasional dan menyita lebih dari 2 ton sabu-sabu. Keberhasilan ini harus dilihat sebagai pijakan awal untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat. Kerja sama lintas lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dalam memberantas kejahatan terorganisasi.
Di ranah peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kinerja solid dalam menangani perkara terkait pemilu. Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 500 gugatan hasil pilpres, pileg, dan pilkada, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Namun, sorotan terhadap kecepatan dan transparansi penyelesaian perkara menandakan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Masalah lain yang menonjol pada tahun politik 2024 adalah peningkatan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi. Salah satunya adalah kasus pinjaman online (pinjol) yang semakin marak dan merugikan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjol ilegal telah menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Banyak warga, terutama yang berada di lapisan ekonomi bawah, terjebak dalam perangkap utang akibat bunga tinggi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan pinjol ilegal terhadap nasabah yang telat membayar. Keberadaan pinjol ilegal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan kerusakan sosial yang lebih luas, dengan maraknya tindakan perundungan (bullying) dan ancaman fisik terhadap para debitur.
Dimensi Keamanan Siber
Kasus serangan siber seperti peretasan data pribadi, pembobolan rekening digital, dan manipulasi data menjadi ancaman nyata yang mengintai masyarakat. Walaupun sinergi antara Polri, PPATK, dan Kominfo telah menghasilkan beberapa upaya pencegahan yang positif, namun ekosistem hukum siber Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih kuat untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang ini.
Penguatan kapasitas dan kerangka hukum di bidang keamanan siber sangat penting untuk menjaga keamanan digital nasional, melindungi data pribadi warga negara, dan mencegah terjadinya kejahatan siber yang merugikan ekonomi negara. Kolaborasi antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan ini. Infrastruktur hukum yang lebih baik akan memberikan kepastian hukum bagi setiap individu yang menjadi korban kejahatan siber dan memperkuat rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Reformasi Kultural Institusi Hukum
Reformasi struktural dalam lembaga penegak hukum sangat diperlukan, namun tidak cukup hanya dengan perubahan aturan atau kebijakan. Reformasi kultural dalam institusi hukum menjadi sangat penting untuk membentuk budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme.
Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada upaya dari Komisi Yudisial untuk memperbaiki kualitas seleksi hakim, masih banyak oknum yang terlibat dalam praktik korupsi di lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan etika profesi dalam dunia hukum harus menjadi fokus utama ke depan.
Di sisi lain, pendidikan hukum juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan hukum perlu mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengajarkan para calon profesional hukum untuk lebih fokus pada pelayanan publik dan penegakan keadilan yang objektif. Pendidikan karakter dalam dunia hukum akan sangat berpengaruh pada kualitas keadilan yang dapat diwujudkan oleh lembaga-lembaga hukum di Indonesia.
Masih Memiliki Potensi Besar
Melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dan demokrasi Indonesia selama 2024, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai kekurangan, ada pula pencapaian yang patut diapresiasi. Keberhasilan dalam memberantas kejahatan terorganisasi, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar, serta penanganan masalah keamanan siber menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik.
Namun, untuk memastikan sistem hukum dan demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi lebih kuat, kita harus segera mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Reformasi hukum yang menyeluruh, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menangani isu-isu krusial seperti kejahatan siber dan korupsi harus menjadi prioritas utama.
Dengan optimisme yang terus dipelihara, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan demokratis, sekaligus memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan benar-benar bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Hukum yang kuat dan demokrasi yang sehat adalah fondasi yang tak terpisahkan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.
Rusia Bersumpah Akan Hukum Pelaku Kecelakaan Azerbaijan Airlines
Rusia bersumpah akan menghukum pihak yang terlibat dalam Kecelakaan Azerbaijan Airlines di Kazakhstan pada beberapa pekan lalu. [194] url asal
#amerika #vladikavkaz #amerika-serikat #serikat #embraer-190 #ukraina #pesawat #azerbaijan #rusia-bersumpah #kecelakaan #kecelakaan-azerbaijan-airlines #j2-8243 #kekacauan #imbas-kecelakaan #kota-akt
(CNN Indonesia) 31/12/24 14:20
v/41175/
Rusia bersumpah akan menghukum pihak yang terlibat dalam Kecelakaan Azerbaijan Airlines di Kazakhstan pada beberapa pekan lalu.
Mahkamah Agung (MA) Azerbaijan mengatakan Rusia telah memberi tahu pemerintah untuk menghukum mereka yang memicu kekacauan.
"[Rusia telah memberi tahu Azerbaijan ] bahwa tindakan intensif sedang dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang bersalah dan membawa mereka ke tanggung jawab pidana,"demikian rilis MA Azerbaijan.
Azerbaijan Airlines bernomor J2-8243 jatuh di Kota Aktau, Kazakhstan 25 Desember. Imbas kecelakaan ini, 38 dari 67 penumpang tewas.
Pesawat tersebut terbang dari Baku, Azerbaijan, menuju Grozny, Republik Chechnya. Pesawat sempat mendarat darurat di Aktau. Wilayah udara tersebut masih menjadi bagian wilayah udara Rusia.
Saat kru melakukan dua pendekatan pendaratan di bandara Aktau, pesawat menyimpang dari jalurnya, dan kehilangan komunikasi dengan operator.
Sejumlah pengamat dan pejabat Amerika Serikat menduga Rusia terlibat dalam kecelakaan tersebut.
Beberapa pakar penerbangan menduga Azerbaijan Airlines kemungkinan ditembak sistem pertahanan udara Rusia di atas wilayah Republik Chechnya karena salah sasaran.
Salah satu pejabat Amerika Serikat juga mengatakan ada indikasi awal sistem anti pesawat Rusia menyerang pesawat jenis Embraer 190 itu.
Pada saat itu, Grozny, Mozdok, dan Vladikavkaz sedang diserang drone Ukraina. Sistem pertahanan Rusia berusaha menangkis serangan-serangan tersebut.
Bahlil Sindir Pihak Terseret Kasus Hukum Salahkan Orang Lain
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menyindir pihak yang tengah terseret kasus hukum namun berteriak-teriak dan menyalahkan pihak lain. [293] url asal
#jokowi #bahlil-lahadalia #golkar #pdip #hasto-kristiyanto
(CNN Indonesia) 31/12/24 14:14
v/41112/
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyindir pihak yang tengah terseret kasus hukum namun berteriak-teriak dan menyalahkan pihak lain.
Menurut Bahlil, dalam berpartai semua orang harus bersikap adil. Dia meminta agar semua pihak tak saling menyalahkan.
"Jadi kita berpartai ini juga harus fair. Jangan sakitnya di kepala, garuknya di perut. Apakah Golkar menyalahkan siapa? Enggak ada," kata Bahlil dalam jumpa pers refleksi akhir tahun Golkar di kantor pusat partai, Jakarta, Selasa (31/12).
Menteri ESDM itu menyinggung salah satu kader partai, Rohidin Mersyah, yang menjadi tersangka KPK jelang pemungutan suara Pilkada serentak November lalu. Padahal, secara matematis, Rohidin cukup diunggulkan di Pilkada Bengkulu.
Sebagai ketua umum, dia mengaku prihatin. Namun, Bahlil mengaku tak sampai menyalahkan pihak lain.
"Ya kami prihatin, kami sayang betul abang kami ini. Tapi apa boleh buat? Ini persoalan hukum. Ya kami hargai proses itu. Menghormati. Apa Partai Golkar membawa-bawa siapa, menyalahkan siapa? Kan enggak," kata Bahlil.
Bahlil tak membantah saat ditanya apakah pernyataannya tersebut ditujukan kepada kasus yang tengah menyeret nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dia mengaku tak bisa melarang jika ada pihak yang merasa tersindir dengan pernyataannya.
"Kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahualam bisawab. Masa orang rasa gue harus larang?" Kata Bahlil.
Namun, Bahlil mengaku dirinya hanya ingin menyampaikan otokritik. Sebab, di waktu yang hampir bersamaan, kader partainya, yang mestinya diunggulkan di Pilkada namun gagal karena menjadi tersangka.
"Kami enggak menyalahkan bahwa ini yang salah partai A, partai B, atau mantan presiden A, atau mantan presiden B, atau ketum partai A, ketum partai B. Enggak ada itu kita salah-salahkan. Atau merasa dikerjain? Nggak juga," kata Bahlil.
"Jadi maksud saya mbo' berpikirnya itu yang objektif- objektif aja lah. Dan kita menghargai, Golkar menghargai proses-proses yang ada, proses hukum yang ada," imbuhnya.
Ahli Hukum: Digitalisasi dan AI Penting Cegah Mark-up Anggaran
Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanya salah satu alat bantu. [374] url asal
#mark-up-anggaran #mark-up-anggaran #prabowo-subianto #penggelembungan-anggaran
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ahli Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyatakan dukungannya atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik mark-up dalam penganggaran pemerintah.
Salah satu langkah konkrit memitigasi kebocoran anggaran adalah dengan penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan budaya anti-korupsi di semua lini pemerintahan.
“Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno dalam pernyataan tertulisnya, Senin (30/12/2024).
Hardjuno menjelaskan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran (mark-up) dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa.
“Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi," katanya.
Namun, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanya salah satu alat bantu.
Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.
Karena itu, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.
“Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” kata Hardjuno.
Lebih lanjut, Hardjuno menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya," jelasnya.
Hardjuno optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark-up dapat diminimalkan.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.
“Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam Musrenbangnas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, menegaskan bahwa praktik mark-up adalah bentuk korupsi yang harus diberantas karena merugikan negara dan rakyat. Presiden juga menyebutkan akan terus mengungkapkan nilai kebocoran anggaran yang terjadi selama ini.
Lima Narapidana Kasus Terorisme Lapas Surabaya Nyatakan Ikrar Setia NKRI
Lima Narapidana Kasus Terorisme Lapas Surabaya Nyatakan Ikrar Setia NKRI, Jumlahnya Sampai 14 Orang [338] url asal
#narapidana #kasus-terorisme #lapas-surabaya #nkri #penghujung-tahun
SIDOARJO, iNewsSurabaya.id – Lapas Surabaya kembali berhasil mengembalikan narapidana kasus terorisme (napiter) ke pangkuan ibu pertiwi di penghujung tahun 2024 ini. Lima orang napiter sekaligus menyatakan ikrar dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tahun ini total sudah ada 14 orang napiter dari Lapas I Surabaya yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI," ujar Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Heri Azhari, Selasa (31/12).
Sebelumnya, awal tahun ini, tepatnya pada 18 Januari 2024 lalu, sembilan napiter di lapas yang terletak di Porong, Sidoarjo itu juga menyatakan ikrar ke NKRI. Hal ini tentu menjadi capaian positif terhadap program pembinaan di lapas yang dipimpin Jayanta itu.
“Kami berharap hal ini mampu menjadi awal untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif bagi bangsa, demi mewujudkan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI” harap Heri.
Heri mengapresiassi keberhasilan pembinaan kepada narapidana Lapas Kelas I Surabaya. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada.
"Ini adalah tanda bahwa napiter telah memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa," urainya.
Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta menegaskan pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya formalitas semata. Tetapi ikrar ini benar-benar membuktikan perbuatan dan tingkah laku napiter sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila.
"Sejak dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada 21 November 2024 lalu, mereka dengan konsisten mengikuti maupun mendukung program pembinaan kemandirian atau ketrampilan yang diberikan, serta mereka cepat berbaur dengan petugas maupun warga binaan yang lainnya," jelas Jayanta.
Jayanta juga mengapresiasi kepada semua pihak karena keberhasilan dalam memberikan pembinaan. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran aktif sinergi dari petugas wali napiter, TNI/POLRI, BNPT, eks warga binaan yang tergabung dalam lingkar perdamaian, maupun stakeholder lainnya yang terus menjalin sinergi, maupun pendampingan.
"Ini jadi salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lapas dalam upaya deradikalisasi," terangnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Bahlil Minta Pihak yang Terjerat Kasus Hukum Tidak Saling Menyalahkan
Bahlil Lahadalia meminta pihak-pihak yang tengah terjerat kasus hukum tidak saling menyalahkan pihak tertentu atas perkara yang menjeratnya. Halaman all [308] url asal
#golkar #bahlil-lahadalia #bahlil
(Kompas.com) 31/12/24 12:44
v/41245/
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia meminta pihak-pihak yang tengah terjerat kasus hukum tidak saling menyalahkan pihak tertentu atas perkara yang menjeratnya.
Sebab, aparat penegak hukum akanmelaksanakan tugasnya secara profesional dalam menangani suatu perkara.
“Karena itu kita sangat menghargai secara baik, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional,” kata Bahlil dalam refleksi akhir tahun Partai Golkar, di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
“Tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah,” sambung dia.
Menurut Bahlil, semua Partai Politik pasti pernah ada kadernya yang terjerat kasus hukum. Maka dari itu, dia meminta semua pihak menghormati prosesnya.
“Dalam aspek hukum partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga pernah mengalami proses hukum,” ujar Bahlil.
Bahlil meminta kader Partai Politik yang terjerat kasus hukum untuk tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu atas perkara yang menjeratnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai, aparat penegak hukum tidak akan gegabah melalukan tindakan di luar aturan. Proses hukum yang dilakukan oleh aparat pasti berdasarkan koridor yang berlaku.
“Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” ucap dia.
DPR Desak Aparat Hukum Usut Penipuan atas Nama Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi IX DPR Zainul Muansichin mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus penipuan atas nama program makan bergizi gratis. - Halaman all [435] url asal
#berita-terkini #berita-hari-ini #makan-bergizi-gratis-mbg #dpr #zainul-munasichin #pkb #komisi-ix-dpr #bumdes #berita-ekonomi-terkini
(InvestorID) 31/12/24 12:31
v/41061/
JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan atas nama Program Makan Bergizi Gratis (PMBG).
Menurut Zainul, kasus tersebut mencoreng program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Program ini bersifat strategis agar anak-anak Indonesia mendapatkan kecukupan gizi sehingga menghasilkan generasi bangsa berkualitas. Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,” ujar Zainul Munasichin, kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Zainul menegaskan hal tersebut setelah munculnya kasus sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur mengaku tertipu puluhan juta rupiah karena dijanjikan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Mereka tertarik terlibat dalam penyediaan PMBG bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu, muncul dugaan PMBG digunakan sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara sekolah dengan dalih pembelian peralatan makan.
"Pelaksanaan PMBG ini sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari hulu ke hilir, yakni mulai dari proses memasak, pengemasan hingga transportasi menuju ke sekolah semuah ditangani oleh BGN. Jadi tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun pada pelaksanaan ini," jelas dia.
Zainul mengaku menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini.
Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada tahun 2025.
“Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” tegas Wakil Sekjen DPP PKB ini.
Zainul mengatakan ada banyak oknum yang mencari keuntungan dari pelaksanaan PMBG. Apalagi anggaran dari negara untuk PMBG ini tergolong besar yakni mencapai Rp 70 triliun per tahun.
“Pada program pemerintah, selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan," ungkap dia.
Menurutnya ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari PMBG. Di antaranya proses penyediaan bahan baku makanan untuk PMBG yang disepakati dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui proses e-Katalog.
“Masalahnya tidak semua BUMDes dan Koperasi mempunyai kemampuan mengakses dan memenuhi syarat untuk lelang online sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk masuk. Ini yang harus diwaspadai,” jelas dia.
Zainul menegaskan PMBG harus menjadi katalisator bangkitnya perekonomian masyarakat. Maka peran BUMDes dan Koperasi dalam penyediaan bahan baku tidak boleh digeser oleh pihak korporasi.
“Jadi memang BUMDes dan Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengikuti lelang online. Selain itu mereka juga harus mampu bekerja sama dengan petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku PMBG yang bermutu,” pungkas Zainul.
Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Baca Berita Lainnya di Google News
Diduga Terlibat Pungli PTSL, Oknum Kades Dijebloskan ke Tahanan
Selepas dilakukan pemeriksaan, telah dipertimbangkan bahwa S memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dilakukan penahanan. [400] url asal
SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id- Kepala Desa (Kades) Gilang, Kecamatan Taman, berinisial S akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (30/12) malam. Dia diduga terlibat dalam pungutan liar (pungli) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.
S digelandang keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan sekitar pukul 21.40 menggunakan rompi merah muda dengan tangan diborgol. Diketahui S sudah menjalani pemeriksaan sejak siang.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Senin (30/12), Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi membenarkan bahwa Kades Gilang telah ditahan. "Tersangka SLN selaku Kepala Desa Gilang memenuhi undangan atau panggilan dari penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka," ujarnya di Kejari Sidoarjo.
Selepas dilakukan pemeriksaan, telah dipertimbangkan bahwa S memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dilakukan penahanan. Sebelumnya, masih kata Jhon, saat dipanggil sebagai saksi, Kades Gilang sudah mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo sejumlah dua kali tanpa alasan yang jelas. "Yang bersangkutan sudah kami tahan, masih dalam pemeriksaan penyidikan. Sudah diperoleh minimal dua alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pungli terhadap program PTSL," ungkapnya.
Padahal, tersangka mengetahui dan menyadari jika memang ada program pungli PTSL di wilayahnya. Tersangka diperiksa tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo sejak sekitar pukul 11.00 hingga 21.40.
Menurut Jhon, Kades Gilang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kades Gilang, S, dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, kuasa hukum S, Irma Rahmawati mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan penangguhan penahanan. "Ada fakta-fakta baru yang kami ungkap, klien kami tidak ada sepeserpun menggunakan dana pungli atau PTSL kita sudah buktikan di depan penyidik," ujarnya.
Menurutnya, pertimbangan dari pengajuan penangguhan penahanan, tersangka kooperatif dan membuka fakta-fakta yang sebelumnya belum terungkap. "Jadi ada tambahan bukti bahwa tidak ada unsur pidana sebetulnya. Klien saya mengetahui ada (PTSL) sempat dicegah tapi hanya ditegur," ungkapnya.
Sebelumnya, Kades Gilang diketahui telah mengembalikan uang milik warga melalui panitia PTSL. Berdasarkan keterangan tersangka, dia mengaku ada desakan dari pengacara sebelumnya untuk mengembalikan uang tersebut. "Jadi klien kami didorong oleh pengacara lama untuk mengembalikan uang yang notabennya tidak pernah dinikmati sekitar Rp 200 juta. Jadi ada unsur ketakutan pak," tutupnya.
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
DPR dorong BNPT kolaborasi dengan pemda perbanyak ruang lintas agama
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) ... [444] url asal
Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kit
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.
Menurutnya, strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontra narasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme, namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” kata Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik di mana tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antara satu sama lain.
Selain itu, menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebinekaan.
Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.
“Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Rinto juga menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Adapun pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.
"Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” jelas Rinto.
Dirinya pun menambahkan BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization.
Hal ini terutama fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.
“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tuturnya.
Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Kinerja Imigrasi Jaksel di 2024: Terbitkan 195.221 Paspor, Tindak 60 Pelanggar
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melaksanakan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian kepada masyarakat sepanjang 2024. [447] url asal
#imigrasi #imigrasi-jaksel #layanan-keimigrasian #kantor-imigrasi-jaksel #pasal-119-ayat-1-uu-no-63-tahun-2024-tentang-perubahan-ketiga-atas-uu-no-6-tahun-2011-tentang-keimigrasian #operasi #pasal
Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan melaksanakan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian kepada masyarakat sepanjang 2024. Pada periode 1 Januari-27 Desember 2024, Kantor Imigrasi Jaksel melayani penerbitan Paspor RI sebanyak 195.221 paspor dengan rincian 69.324 paspor biasa dan 125.887 paspor elektronik.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Selasa (31/12/2024), pelayanan tidak hanya terfokus di Kantor Imigrasi, namun juga di Unit Layanan Paspor I (ULP) Pondok Pinang, Unit Layanan Paspor II (ULP) Lippo Mall Kemang, Mall Pelayanan Publik Kuningan serta Immigration Lounge PIM 3.
Kantor Imigrasi Jaksel juga melakukan program jemput bola dengan mendatangi langsung pemohon paspor. Tercatat selama 2024 kegiatan jemput bola atau reach out yang telah dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan dengan total 2.637 permohonan.
"Selain melayani penerbitan Paspor RI, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga melayani penerbitan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing sebanyak 24.288 Izin tinggal, dengan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 16.588 di ikuti Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 7.013 dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 687," demikian keterangan dari Humas Imigrasi Jaksel.
Warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2024 adalah warga negara Korea Selatan sebanyak 15.008 orang, warga negara Jepang sebanyak 12.525 orang, dan warga negara India sebanyak 7.324 orang.
Adapun warga negara asing yang mendominasi penerbitan Izin Tinggal Kunjungan tahun 2024 adalah warga negara Korea Selatan sebanyak 774 orang, warga negara India sebanyak 454 orang, dan warga negara China sebanyak 329 orang.
Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
Selain melaksanakan fungsi pelayanan, Kantor Imigrasi Jaksel juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Tindakan itu berupa Pengawasan Keimigrasian sebanyak 683 tempat dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebanyak 60 pelanggar hukum keimigrasian dengan jenis pelanggaran keimigrasian.
Pelanggaran tersebut terbanyak didominasi oleh overstay melebihi 60 hari sebanyak 27 pelanggaran, dan mengganggu ketertiban umum serta tidak menaati peraturan sebanyak 27 pelanggaran. Tiga negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak adalah: China, Sudan, dan Nigeria.
"Selain Tindakan Administratif Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan juga melakukan Tindakan Projustitia terhadap 3 (tiga) orang warga negara Nigeria yang masing-masing melanggar Pasal 119 ayat (1) UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga bekerjasama dengan berbagai instansi dengan mengadakan operasi gabungan keimigrasian dengan anggota TIMPORA, rapat kegiatan TIMPORA, workshop, serta sosialisasi keimigrasian," lanjut keterangan dari Humas Imigrasi Jaksel.
Simak juga Video: Cegah TPPO, Imigrasi Tunda Terbitkan 3.541 Paspor hingga Juni 2024
Pemohon Paspor di Palembang Turun 7 Persen, Ini Penyebabnya
Jumlah pemohon paspor di Imigrasi Palembang pada tahun 2024 ini sebanyak 39.705 jumlah ini turun 7 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.899 [501] url asal
#paspor #imigrasi-palembang #palembang #sumatera-selatan #jemaah-umrah #kepala-kantor-imigrasi-palembang-khairil-mirza #madinah #tanjung-lago-banyuasin #jemaah #kepala #bandara-smb #tpi-palembang #kantor-imigrasi
Palembang - Jumlah pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dipicu status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang yang berubah menjadi domestik dari Internasional.
"Untuk pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 39.705 jumlah ini turun 7 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 42.899. Penurunan ini terjadi karena pengaruh bandara kita dari internasional menjadi domestik," Kepala Kantor Imigrasi Palembang Khairil Mirza, Senin (30/12/2024).
Menurutnya, pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang ini didominasi jemaah umrah. Hal ini dikarenakan Bandara SMB II Palembang masih memiliki program berangkat umrah langsung dari Palembang menuju Madinah.
"Total pemohon paspor pada tahun 2024 ini sebanyak 64.119 orang dan paling banyak dari jemaah umrah," ujarnya.
Mirza merincikan pembuatan paspor 48 halaman pada tahun 2023 tercatat sebanyak 42.899 orang, tahun 2024 39.705 orang. Paspor elektronik 48 halaman pada tahun 2023 tercatat 12.794 orang sedangkan tahun 2024 sebanyak 22.653 orang.
Sementara untuk layanan percepatan pada tahun 2023 ada 1.881 orang sementara tahun ini ada 1.149, eazy paspor tahun 2023 dengan 30 kegiatan jumlah paspor 1.500 orang, dan tahun 2024 dengan 23 kegiatan jumlah paspor 1.647 orang.
"Untuk pembuatan paspor yang paling banyak didominasi adalah pembuatan paspor 48 halaman. Dan ini kenaikannya cukup signifikan dan didominasi jemaah umrah," ujarnya.
Untuk yang terdata pemohon paspor ini, lanjut Mirza, memang jemaah umrah sementara untuk ke luar negeri pemohon berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta atau Hang Nadim Batam.
"Kalau di kita kan bandara sudah domestik jadi kalau mau berangkat ke luar negeri melalui Soeta dulu atau Batam ," ujarnya.
Berdasarkan pantauan detikSumbagsel di Kantor Imigrasi Palembang, pemohon paspor terlihat begitu ramai.
"Saya rencananya mau umrah pada Februari nanti. Sekarang sudah mulai buat paspor," kata Wahyu, salah satu warga Palembang.
Sementara itu, warga Tanjung Lago Banyuasin, Riska mengaku membuat paspor karena hendak bekerja ke Korea Selatan.
"Saya mau buat paspor buat bekerja ke Korea Selatan. Kalau sudah selesai buat paspor tinggal menunggu dari penyalurannya kapan mulai bekerja," kata Riska.
(dai/dai)
Hukum Belanja Menggunakan Diskon Natal dan Tahun Baru, Apa Boleh?
Hukum belanja menggunakan diskon Natal dan tahun baru menarik diketahui. Terlebih, bagi umat Muslim yang masih ragu untuk ikut memakai diskon-diskon terkait karena... | Halaman Lengkap [546] url asal
#buya-yahya #ustaz-khalid-basalamah #diskon #natal-dan-tahun-baru #hukum-islam
(SINDOnews Ekbis) 31/12/24 10:35
v/40948/
Hukum belanja menggunakan diskon Natal dan tahun baru menarik diketahui. Terlebih, bagi umat Muslim yang masih ragu untuk ikut memakai diskon-diskon terkait karena berhubungan dengan hari besar keagamaan non-Islam.Pada momen seperti Natal atau menjelang tahun baru, biasanya memang banyak muncul promo atau diskon besar-besaran. Hal ini mencakup hampir segala lini bisnis, baik itu berupa makanan, pakaian, dan barang-barang lainnya.
Terlepas dari itu, sebagian umat Muslim masih bingung mengenai hukum memakai diskon yang ditujukan dalam momen seperti Natal atau tahun baru . Lalu, apakah memang boleh menggunakannya?
Hukum Belanja Menggunakan Diskon Natal dan Tahun Baru
Beberapa ulama kondang di Tanah Air pernah menyampaikan ceramah mengenai hukum menggunakan diskon di momen seperti Natal atau perayaan lain di luar tradisi Islam. Sebagian memperbolehkannya dengan syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan.Contohnya bisa diambil dari penjelasan Buya Yahya. Ia pernah menyinggung masalah tersebut dalam sebuah ceramah yang ditayangkan di kanal YouTube Al-Bahjah TV pada 21 Desember 2019 dengan judul ?Maraknya Diskon Natal; Bolehkah Berbelanja dengan Diskon Natal? | Buya Yahya Menjawab?.
Pada pembukaan, Buya Yahya menyebut bahwa Islam ini indah di dalam mengajari umatnya untuk berinteraksi dengan sesama Muslim maupun non-Muslim. Bebas berinteraksi dengan orang di luar Islam kecuali sesuatu yang berkenaan dengan keimanan.
Buya Yahya mengungkapkan bahwa seorang Muslim sebenarnya tidak perlu mengucapkan selamat Natal karena pemahaman tentang Yesus menurut Islam berbeda dengan Nasrani. Meski begitu, akan lain halnya jika di luar keimanan, seperti menggunakan diskon yang diberikan orang Nasrani misalnya.
"Kalau misalnya seorang Nasrani punya toko kemudian memberikan diskon, memang di dalam hari mereka dianjurkan barangkali dalam hari-hari baik mereka untuk berbuat baik, jangankan beli yang ada diskonnya, kita menerima pemberian dari orang Nasrani juga boleh, seperti kita memberi mereka juga boleh," ucap Buya Yahya.
"Masalah belanja, Anda boleh belanja di tempat yang ada diskon apa saja. Ini bukan ikrar, itu seperti Anda menerima jika di hari raya mereka dan hari besar mereka orang nasrani tiba-tiba membagi uang, apakah boleh kita menerima, boleh?. sambung Buya Yahya.
Ditegaskan Buya Yahya, tidak ada masalah dengan aktivitas apa pun yang dilakukan seorang Muslim kepada orang Nasrani saat Hari Natal, selama tidak mengucapkan selamat atas perayaan hari besar mereka.
?Jadi boleh belanja di diskon natal, diskon apa saja, belanja boleh. Tapi nanti ada kaidah dalam Anda berbelanja," tandasnya.
Penjelasan lain pernah diungkap Ustaz Khalid Basalamah. Melalui salah satu tayangan di kanal YouTube Khalid Basalamah Official, ada pertanyaan bahwa saat momen Natal dan tahun baru biasanya banyak produk yang mendapat diskon.
Menjawab pertanyaan tersebut, Khalid Basalamah mengatakan hukumnya boleh membelinya selama produk tersebut halal.
?Boleh saja, setahu saya Allahu a?lam boleh saja karena produk itu dasar asal produknya dasarnya produk halal,? ungkap Ustaz Khalid Basalamah.
Namun, ia menegaskan bahwa hukum tersebut tidak berlaku untuk membeli produk yang berhubungan dengan perayaan Natal.
"Jangan beli produk natal, produk natal lain lagi hukumnya, diskon tidak diskon tidak boleh. Tapi kalau umumnya ada makanan diskon karena momen tanggal merah karena momen ini dan semua itu masih boleh aja" sambungnya.
?Apalagi kalau disitu ada hajat ya. Memang kebetulan kebutuhan sehari-hari (kebetulan diskon). Kalau sesuatu yang tidak diperlukan sebaiknya jauhi. Karena khawatir malah kita sama saja mendukung acara,? jelas Ustaz Khalid Basalamah.
Demikian ulasan mengenai hukum belanja menggunakan diskon Natal dan tahun baru yang bisa diketahui. Wallahu a?lam