Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mencatat rekor pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024, yakni total Rp9 triliun.

Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa mencapai Rp5,03 triliun, disusul layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

“Dibandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39 persen. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa 23,8 persen dan dari layanan paspor 18,5 persen,” ucap Agus.

Menurut dia, kenaikan itu salah satunya didorong oleh kebijakan visa kunjungan saat kedatangan yang diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu. Ditjen Imigrasi juga konsisten mengembangkan digitalisasi layanan agar proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien.

Untuk itu, Agus mengapresiasi kinerja seluruh jajaran yang telah bekerja keras sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan, yakni 150 persen dari angka PNBP yang ditargetkan Rp6 triliun.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mengakses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan, perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor,” katanya.

Ditjen Imigrasi, tambah dia, memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara sekaligus berfungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Agus menekankan, pihaknya akan bekerja sesuai filosofi Kementerian Imipas, yakni guard and guide (menjaga dan memandu).

“Selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang,” demikian Agus.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam saat melaporkan capaian lembaga di Jakarta, Selasa (17/12/2024), mengatakan, PNBP Imigrasi per 15 Desember 2024 mencapai Rp8,58 triliun. Artinya, PNBP Imigrasi terus meningkat hingga mencapai Rp9 triliun pada akhir bulan Desember lalu .

Angka tersebut menjadi yang tertinggi karena PNBP Imigrasi di tahun 2023 hanya sebesar Rp7,610,196,792,195. Sementara itu, PNBP pada tahun 2022 sebesar Rp4,500,000,000,000 dan tahun 2021 sebesar Rp2,900,000,000,000.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa oleh penyidik KPK terkait data perlintasan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

"Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK), dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

"Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI," kata dia.

"Jadi, untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan," tambahnya.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2025). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

(ial/taa)

JAKARTA - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie menyatakan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku dimulai pada 13 Januari 2020.

"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah keluar negeri," kata Ronny usai diperiksa di KPK, Jumat (3/1/2025).

Hal itu berlaku usai Harun Masiku terdeteksi bepergian ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan pulang ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Dalam perkara ini, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Hal itu sehari usai operasi tangkap tangan yang menyasar eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan advokat, Donny Tri Istiqomah.

Terhadap Hasto, KPK menetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

Sejalan dengan itu, KPK juga mencegah bepergian ke luar negeri terhadap Hasto Kristiyanto. Pencegahan tersebut berbarengan dengan eks Menkumham, Yasonna Laoly.

JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang melibatkan kepolisian hingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun.

Salah satunya adalah netralitas aparat pada tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai, Jumat (3/1/2025).

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Sambo hingga isu baru-baru terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser internasional.

Dia awalnya menyayangkan kasus yang terjadi, namun Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi. "Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," sambungnya.

Haris juga menyampaikan pada tahun baru ini, pihak kepolisian juga harus melakukan pembenahan. Dia menyoroti pada penanganan aksi demonstarsi yang dilakukan masyarakat diharapkan tidak perlu terjadi benturan ataupun tindakan represif dari aparat.

Dia berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. ?Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

LUBUKLINGGAU, iNews.id - Tewasnya Effendi alias Fendi, warga Pasar Pemiri, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang ditahan di Polres Kepahiang, Bengkulu, menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak keluarga. Saat Fendi tewas, tidak ada satupun pihak dari Polres Kepahiang yang mengabarkan secara langsung kepada keluarga, sehingga membuat keluarga bertanya-tanya.

Pantauan di rumah duka, tampak ramai dengan warga yang sudah berdatangan sejak pagi untuk menunggu kedatangan jenazah Effendi. Tenda juga sudah didirikan di halaman depan rumah Fendi.

Ria, salah seorang keponakan Fendi mengatakan, bahwa pihak keluarga mempertanyakan penyebab kematian Fendi. Saat rilis di Polres Musi Rawas, kata dia orang tua tidak diperkenankan untuk menemui Fendi, sehingga keluarga hanya dapat memantau dari siaran langsung dan terlihat bahwa Fendi masih sehat.

"Kami ikut datang ke Polres Mura tapi tidak diperkenankan untuk ketemu dan waktu dilihat di siaran langsung terlihat masih sehat. Tolonglah bantu kami orang yang tidak mampu ini," kata Ria di rumah duka, Jumat (3/1/2025).

Pada Kamis (2/1/2025) malam, pihak keluarga Fendi diberitahu oleh seseorang dari Kepahiang bahwa Fendi sudah tewas. Kabar tersebut diketahui bukan dari Polres Kepahiang.

Kanit Reskrim Polres Lubuklinggau, Ipda Suwarno ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa Polres Lubuklinggau diminta oleh Polres Kepahiang untuk memberitahu keluarga bahwa Fendi tewas.

"Semalam melalui perintah bapak Kapolres (Kapolres Lubuklinggau), kita diminta memberitahukan kepada keluarga bahwa Fendi meninggal dunia dan jenazahnya ada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu," katanya.

Informasi dari pihak Polres Kepahiang kepada Polres Lubuklinggau menyebutkan, Fendi tewas karena sakit dan sempat menjalani perawatan.

"Fendi ini informasinya meninggal dunia karena tetanus. Saat penangkapan, Fendi sempat terjatuh dari loteng dan terkena paku berkarat," ucapnya.

Pihak keluarga di Lubuklinggau menerima informasi tersebut, namun karena semua keluarga Fendi perempuan dan bapaknya sudah tua, mereka merasa berat untuk datang ke Bengkulu.

"Keluarga meminta agar jenazah diantar langsung oleh pihak Polres Kepahiang ke rumah duka. Sudah kita koordinasikan dan Polres Kepahiang bersedia," katanya.

Pihak keluarga juga mendapat informasi bahwa Fendi mengeluh sakit pada Kamis pagi (2/1/2025) di dalam tahanan, sempat muntah dan mengeluarkan darah. Fendi dibawa ke rumah sakit di Kepahiang, namun karena peralatan tidak lengkap, lalu dirujuk ke RS Bhayangkara Bengkulu hingga akhirnya dikabarkan tewas.

Fendi merupakan salah satu dari tiga tersangka pelaku pembobolan ruko di Desa Meranti Jaya, Ujan Mas, Kepahiang, Bengkulu. Fendi ditangkap bersama dua temannya, Leman (35) dan Iwan (24), saat beraksi melakukan pencurian. 

Setelah ditangkap Polres Kepahiang pada Selasa (24/12/2024), Fendi bersama dua rekannya sempat diserahkan ke Polres Musi Rawas karena terlibat kasus pembobolan agen bank dan penembakan mantan anggota DPRD Mura. 

Setelah rilis informasi, Polres Musi Rawas mengembalikan tersangka Fendi ke Polres Kepahiang Bengkulu dalam kondisi sehat walafiat.

Editor: Kurnia Illahi

SERANG, KOMPAS.com - Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, mengklarifikasi isu penolakan pendampingan terhadap korban penembakan di tol Tangerang-Merak Km 45.

Dalam video berdurasi 5 menit19 detik itu, Iwan memberikan alasan penolakan hingga kronologi korban datang ke Polsek Cinangka pada Kamis (2/1/2025) dini hari.

Iwan membantah menolak pendampingan, menurut dia, pihaknya hanya menjalankan prosedur dan meminimalisasi pelanggaran aturan.

"Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapa pun yang meminta pendampingan," kata Iwan dalam video yang diposting akun Instagram @polsek_cinangka_polres_cilegon, Jumat.

Iwan mengatakan, pada saat korban datang ke Polsek, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek kelengkapan dokumen kendaraan sesuai prosedur pelaporan.

"Kenapa kita minta dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian, untuk kita menghindari atau meminimalisasi adanya pelanggaran hukum," kata dia.

Pihak Polsek Cinangka, kata dia, bahkan ingin memfasilitasi korban untuk membuat laporan terlebih dahulu, namun korban terburu-buru meninggalkan Polsek Cinangka.

Hingga akhirnya ada informasi terkait penembakan di rest area Km 54 Tol Tangerang-Merak. Terkait hal itu dirinya mengaku prihatin dengan perisitiwa tersebut.

Insiden penembakan terjadi di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak arah Jakarta pada Kamis (2/1/2025).

Peristiwa itu mengakibatkan satu orang tewas yakni IA (48) dan satu lainnya R (59) mengalami luka serius.

Kasus ini bermula dari sewa mobil yang diuga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Pemilik mobil sekaligus korban menduga mobil hendak dibawa kabur karena GPS yang terpasang di unit kendaraan dicopot pelaku.

Korban kemudian mengejar mobil yang terdeteksi berada di Pandeglang hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan insiden penembakan di rest area 45 tol Jakarta-Merak arah Jakarta.

Surabaya (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana SH.,MH., mengemukakan keputusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebagai langkah penting untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif bagi calon pemimpin bangsa.

Satria di Surabaya, Jumat, mengatakan dihapusnya presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan angin segar bagi demokrasi Indonesia.

"Ambang batas 20 persen sebelumnya mengeksklusi ruang politik bagi kandidat potensial. Akibatnya, calon presiden sering kali muncul atas kehendak partai politik, bukan murni atas keinginan masyarakat," kata Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya tersebut.

Dengan penghapusan aturan ini, Satria berharap ruang bagi calon presiden akan semakin luas. Keputusan MK ini juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut semakin berpihak pada kepentingan publik dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan ke depan, salah satunya adalah potensi meningkatnya polarisasi politik mengingat setiap partai kini memiliki peluang mencalonkan presiden.

"Demokrasi kita masih dalam tahap pendewasaan. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memiliki dua partai utama, sistem multipartai kita memberikan peluang besar untuk mencalonkan presiden. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri," ujarnya.

Satria menekankan pentingnya memastikan bahwa proses pencalonan presiden benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat, baik melalui konvensi partai politik maupun mekanisme lain yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Harapannya, keputusan MK ini bisa diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemilu yang lebih mendukung inklusivitas sehingga pemilu mendatang tidak hanya didominasi oleh elit politik tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan keputusan MK ini menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, meski masih membutuhkan pengawasan dan penerapan yang konsisten di masa mendatang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar lalu lintas keimigrasian tersangka suap yang kini menjadi buron Harun Masiku.

Ronny menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekitar lima jam.

"Hari ini saya dipanggil dan didengar keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Tadi ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1) petang.

"Memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020, saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi, hanya melintas satu hari saja sudah kembali. Itu melalui Bandara Soekarno Hatta," tutur dia.

Ronny menegaskan pada dua hari tersebut belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun dari KPK. Oleh karena itu, Harun bisa bebas keluar-masuk Indonesia.

"Kalau kawan-kawan menyimak press release saya pada tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 ke luar negeri melalui Bandara Soetta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020, dan yang perlu kawan-kawan ketahui pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM," ucap dia.

Permohonan pencegahan ke luar negeri baru disampaikan KPK pada 13 Januari 2020.

"Tanggal 13 Januari terbit permintaan kalau di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 91 bahwa pimpinan KPK bisa memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan bagi warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri dan juga pencekalan bagi warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia," kata dia.

Saat dikonfirmasi mengenai intervensi Menteri Hukum dan HAM saat itu yakni Yasonna H Laoly seputar lalu lintas Harun, Ronny mengklaim tidak ada perintah dari yang bersangkutan.

"Tidak ada. Saya kira kawan-kawan bisa nanti minta penjelasan kepada penyidik," ucap dia.

Baru-baru ini, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto disebut bersama-sama dengan tersangka Harun diduga menyuap Wahyu Setyawan (mantan Komisioner KPU yang diketahui juga sebagai kader PDIP) untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

Terhadap dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengadakan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ia berharap Kementerian Imipas dan PLN dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan narapidana atau warga binaan permasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

Menteri Agus mengatakan pertemuan ini adalah bentuk sinergi Kementerian Imipas dan PLN dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Kamis (2/1/2025).

"Kami ingin membangun balai latihan kerja di Nusakambangan yang terintegrasi dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan industri garmen. Ini adalah langkah untuk membantu WBP agar memiliki keahlian, pendapatan dan masa depan yang lebih baik dengan berbagai Program Latihan Kerja selama Proses Asimilasi," jelasnya kepada Darmawan, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Menteri Agus menegaskan pentingnya menciptakan program pelatihan kerja bagi para napi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan tabungan mereka sebagai bekal kehidupan setelah keluar dari lapas.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian Imipas, melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas), telah menerapkan program tabungan bagi warga binaan dan tahanan. Tabungan untuk para napi ini berasal dari cashback saat mereka belanja kebutuhan sehari-hari di dalam lapas dan menggunakan wartel.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto bertemu dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian Imipas, Gedung Sentramulia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (2/1/2025). (dok. Kementerian Imipas)

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Darmawan menjelaskan, PLN memiliki bahan baku dari sisa hasil PLTU yang dapat diolah menjadi material konstruksi, seperti paving block, batako, genteng, hingga tetrapod. Darmawan menilai olahan material konstruksi mampu menekan ongkos bangun rumah modular dan menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan lingkungan.

Menyambut harapan Menteri Agus, Darmawan mengatakan PLN siap menyediakan bahan baku FABA secara gratis, sekaligus pelatihannya. Lapas-lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) akan jadi proyek percontohan model pengelolaan berkelanjutan.

Darmawan pun berharap proyek percontohan ini dapat direplikasi di 631 lapas, rutan dan bapas di wilayah lainnya di seluruh Indonesia dan Keberadaan PLT Batubara di bawah operasional PLN. Darmawan menuturkan program pengolahan sisa hasil PLTU sudah 2 tahun belakangan, namun belum mampu tampil produktif untuk menekan cost pembangunan Rumah seperti yang pihaknya diharapkan.

Salah satu kendala PLN adalah tingginya upah tenaga kerja. Oleh karena itu, penjelasan Menteri Agus soal pihaknya memiliki tenaga kerja produktif 95 persen dari total penghuni lapas/rutan/bapas dan lahan (tempat pelatihan dan produksi) dapat menjadi solusi dari kendala PLN selama ini.

Keduanya lalu sepakat menuangkan kerja sama ini dalam rencana memorandum of understanding (MoU) antara PLN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kembali ke Menteri Agus, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pihaknya serta PLN akan membentuk satuan tugas. Program ini diharapkan akan memberikan kontribusi pembangunan rumah murah untuk masyarakat luas.

"Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkas dia.

(aud/dhn)

Jakarta -

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2024). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1/2025).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pihak pada 8 Januari 2020.

Setelah OTT itu, KPK menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu merupakan Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio serta pihak swasta bernama Saeful. Tiga nama itu telah diproses hukum, divonis penjara dan sudah bebas.

Harun tak ditangkap pada 8 Januari 2020. Eks caleg PDIP itu pun menjadi buron hingga kini.

Terbaru, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Hasto Kristiyanto. Hasto diduga terlibat bersama Harun memberi suap. Hasto juga diduga merintangi penyidik KPK dalam mengusut perkara ini.

(ial/haf)

Jakarta -

Kementerian Pertanian RI (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan jemaah Islamiyah (JI) untuk menjadi brigade swasembada pangan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1). Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," kata Amran.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa barat dan Jawa timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," kata Irjen Pol Sentot.

Irjen Pol Sentot menambahkan target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

(akd/akd)

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen Impias), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi dengan total Rp 9 triliun, atau 150 persen dari angka target, yakni Rp 6 triliun. Sumber PNBP terbesar di Imigrasi berasal dari layanan visa Rp 5,03 triliun, layanan paspor Rp 2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya Rp 1,4 triliun.

"Di bandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39%. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8%) dan dari layanan paspor (18,5%)," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025). Besaran PNBP ini disebut tertinggi sepanjang sejarah Keimigrasian.

Menteri Agus menjelaskan kenaikan PNBP ini salah satunya didorong oleh kebijakan Visa on Arrival (VoA atau visa kunjungan saat kedatangan). Visa on Arrival saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu. Sebelumnya banyak dari negara subjek Visa on Arrival merupakan subjek bebas visa kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari.

Menteri Agus kemudian menjelaskan Imigrasi mengembangkan digitalisasi layanan secara berkelanjutan. Hal tersebut membuat business process berjalan lebih efektif dan efisien. Dia mengapresiasi kinerja seluruh Ditjen Imigrasi dan jajaran atas capaian ini.

Menteri Agus mengatakan apresiasi diberikan kepada jajaran yang telah bekerja keras, sehingga Imigrasi mampu melampaui target PNBP secara signifikan. Ia menegaskan komitmen Kemen Imipas untuk memberikan layanan Imigrasi yang prima kepada masyarakat, bahkan di hari libur.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor," kata Menteri Agus.

Ia lalu bicara soal digitalisasi layanan keimigrasian, di mana inovasi dilakukan di segala lini. Serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti kebijakan Bebas Visa Kunjungan berkontribusi besar dalam tingginya capaian PNBP kali ini.

Sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sambung Menteri Agus, Ditjen Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara dan memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Guard and Guide, selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia. Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang." pungkas dia.

(aud/imk)