JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Menurut Yusril, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah calon presiden (Capres) di Pilpres mendatang.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres," kata Yusril, Sabtu (4/1/2025).

Menurut dia, karena hal itu baik langsung maupun tidak langsung akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK. MK dengan tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. "Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung," ujarnya.

Yusril menjelaskan, panduan MK justru memberikan arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah, pembatasan itu perlu diatur sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres.

Sehingga, ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini.

"Jangan sampai parpol peserta pemilu bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol ikut pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang hanya bisa ajukan 1 calon lagi, akhirnya hanya ada 2 paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," katanya.

Naypyidaw: Junta Myanmar berencana membebaskan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga negara asing, di bawah amnesti yang menandai hari kemerdekaan di negara Asia Tenggara tersebut, lapor media pemerintah pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak awal 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan dengan kekerasan menekan protes pro-demokrasi, yang memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Mengutip dari The Straits Times, junta Myanmar mengaku akan mengadakan pemilu pada 2025, tetapi rencana itu telah dikecam secara luas oleh kelompok oposisi sebagai sebuah tipuan.
Di antara mereka yang masih dipenjara oleh junta Myanmar adalah mantan pemimpin sipil negara itu, peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Perempuan berusia 79 tahun itu menjalani hukuman 27 tahun terkait 14 tuntutan pidana, mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi. Suu Kyi membantah semua tuduhan itu, menurut pengacaranya.

Baca juga: Sekutu Dekat Aung San Suu Kyi Meninggal di Tahanan Junta Myanmar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com,JAKARTA - Pemerintah militer Myanmar mengumumkan pembebasan 5.864 tahanan, termasuk 180 warga asing, melalui amnesti khusus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, Sabtu (4/12/2024).

MengutipReuters,Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak awal 2021. Hal ini terjadi ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan menekan protes pro-demokrasi, sehingga memicu pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Junta militer berencana menggelar pemilu tahun ini, tetapi langkah tersebut dikecam luas oleh kelompok oposisi sebagai sandiwara politik.

Sementara itu, mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, tetap mendekam di penjara. Pemenang Nobel Perdamaian berusia 79 tahun itu menjalani hukuman 27 tahun atas 14 dakwaan, termasuk hasutan, kecurangan pemilu, dan korupsi.Suu Kyi membantah semua tuduhan tersebut, menurut pernyataan kuasa hukumnya.

Sebagai informasi, pada 4 Januari 2024, Myanmar memperingati ulang tahun kemerdekaan negara ke-77.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken memberikan ucapan hari kemerdekaan kepada sang Negeri Seribu Pagoda tersebut.

Dalam pesannya, ia menyerukan agar kekerasan yang terjadi di Myanmar dapat dihentikan, termasuk membebaskan semua orang yang ditahan.

“Kami terus menyerukan kepada rezim militer untuk mengakhiri kekerasannya, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil dan sewenang-wenang, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, dan mendukung kembalinya negara ini ke jalur demokrasi yang inklusif,” tuturnya, dikutip dari laman resmi Departemen Luar Negeri AS.

Maros -

Seorang pria buronan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Maros berinisial TL (45) mengamuk dan menikam seorang warga berinisial AP (30) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku kini telah ditangkap dan diamankan di Mapolsek Tanralili.

"Pelaku DPO (daftar pencarian orang) Lapas Maros. Pelaku diamankan di kantor karena belum ada konfirmasi dari Lapas Maros," ujar Kanit Reskrim Polsek Tanralili Ipda Abdul Rahman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

Kapolsek Tanralili Iptu Abdul Malik menjelaskan bahwa pelaku awalnya mendatangi rumah SN selaku orang tua AP. Namun, saat itu SN sedang tidak berada di rumah.

"Pelaku TL datang ke rumah saksi Daeng SN dengan tujuan mencari Daeng SN, namun tidak ada di rumahnya sehingga pelaku pulang," sebut Iptu Abdul Malik.

Tidak lama berselang, pelaku datang lagi ke rumah SN. Ketika bertemu dengan SN, pelaku langsung mencabut badik dan mencoba menikamnya.

"Pelaku TL datang kembali ke rumah Daeng SN, kemudian mengeluarkan badiknya dan ingin menikam Daeng SN," kata Abdul Malik.

Anak SN yang melihat ayahnya hendak diserang kemudian berusaha melindungi. Namun, pelaku menjadi emosi dan justru menyerang korban AP dengan badik.

"Korban AP anak dari Daeng SN langsung memeluk pelaku, namun pelaku TL berbalik dan mengayunkan badiknya ke arah korban AP anak dari Daeng SN," jelas Abdul Malik.

Seorang saudara korban berinisial NS yang menyaksikan kejadian tersebut langsung bertindak. NS lalu mencabut parang dan menebas pelaku pada bagian paha, sehingga pelaku melarikan diri.

"NS ikut membantu korban AP dan mengayunkan sebilah parang kepada pelaku dan setelah itu pelaku lari meninggalkan lokasi kejadian," terangnya.

(asm/asm)

KOMPAS.com - Sejumlah warga terdampak tempat pembuangan akhir (TPA) liar di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

TPA liar tersebut terletak di sepanjang aliran Sungai Pesanggrahan dengan luas hampir 3,7 hektare dan telah beroperasi setidaknya sejak tahun 2009.

Selain itu, letak TPA liar itu berjarak kurang dari 50 meter dari sejumlah kompleks perumahan di sekitar seperti Perumahan Griya Cinere 2, Taman Dika, Panorama Cinere, Bukit Cinere dan lainnya.

TPA liar itu disebut telah beroperasi selama 15 tahun menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

Sejak 2009, warga telah melakukan protes berulang kali atas kegiatan ilegal pembuangan dan pembakaran sampah di lokasi tersebut. Namun sampai kini, belum ada tindakan yang tegas dan penegakan hukum yang dilakukan.

Perwakilan Forum Warga Terdampak Dodi Ariawanto berharap, Komnas HAM dapat membantu untuk menegakkan HAM atas lingkungan yang baik dan sehat.

“Serta memfasilitasi agar Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Pusat dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hak warga masyarakat terpenuhi,” kata Dodi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/1/2025).

TPA liar itu sempat disidak oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq pada November 2024, kemudian disegel.

Meski demikian, warga mengaku sampai saat ini operasi TPA liar tersebut masih terus berlangsung.

Selain itu, belum ada tindakan berarti untuk mengatasi masalah bau dan potensi penyebaran penyakit yang timbul akibat tumpukan sampah.

Juru Kampanye Polusi dan Urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar yang mendampingi forum warga terdampak menyatakan, operasi TPA liar tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia.

Dia menuturkan, TPA liar tersebut mempraktikkan pengangkutan, penimbunan dan pembakaran sampah secara ilegal.

Aktivitas tersebut, kata Ghofar, merenggut hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas udara bersih, hingga hak atas kesehatan warga.

“Negara melalui institusinya harus memenuhi hak asasi warga melalui upaya penegakan hukum, pemulihan lingkungan dan jaminan untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat yang bebas dari polusi,” ucap Abdul.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan berujar, pelanggaran HAM dalam kasus ini terjadi akibat pembiaran.

Dia menuturkan, Komnas HAM akan menganalisis kasus untuk melihat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak dasar lain.

“Selain itu Komnas HAM akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan dan mencari solusi atas kasus yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun ini,” ujar Hari.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah siap membahas Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ucap Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya," sambungnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, terang Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Dengan demikian, semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Dalam keterangan tertulisnya itu, Yusril menyatakan pemerintah menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir dikabulkan.

Kata dia, pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis," ucap Yusril.

"MK berwenang menguji norma Undang-Undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD '45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut dia.

MK sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoriul Fatna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar moralitas.

Dengan putusan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi.

Guna mencegah menjamurnya pasangan calon, MK merekomendasikan lima poin yang termuat dalam rekayasa konstitusional atau constitutional engineering.

Putusan tersebut tidak bulat. Pasalnya, dua hakim konstitusi Anwar Usman dan Danie Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.

JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025). KPK memeriksa Ronny F. Sompie sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunungsitoli melakukan razia pada awal tahun baru sebagai deteksi dini untuk mencegah masuknya barang terlarang di wilayah ini.

"Razia kali ini dilakukan di kamar hunian secara acak, dengan fokus pada penggeledahan barang-barang terlarang. Tentu barang terlarang yang berpotensi membahayakan keamanan warga binaan," ujar Kepala KPLP Lapas Kelas IIB Gunungsitoli Fajariman Lase di Gunungsitoli, Jumat.

Fajariman mengatakan adapun barang terlarang di dalam lapas yaitu senjata tajam, narkotika dan barang-barang elektronik yang dimiliki warga binaan.

Lebih lanjut, barang-barang terlarang ini menjadi pusat penggeledahan petugas kepada warga binaan. Serta ini dilakukan untuk memastikan tidak ada juga barang haram seperti narkoba atau barang-barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan.

"Razia ini dilakukan dengan pendekatan humanis, tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta menjaga ketertiban, dan keamanan di dalam Lapas," ucapnya.

Selain itu program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan lapas juga menjadi atensi penting bagi jajaran Lapas Gunungsitoli, agar dapat terus meningkatkan pengawasan demi terciptanya lapas yang aman dan tertib

“Kegiatan razia ini merupakan wujud komitmen untuk menciptakan lingkungan Lapas yang aman," kata dia.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung membuka layanan kunjungan khusus tahun baru bagi keluarga warga binaan untuk merayakan.

"layanan kunjungan tatap muka khusus Tahun Baru 2025 ini diberikan untuk narapidana melepas rindu sekaligus merayakan hari raya natal 2024 bagi warga binaan yang merayakan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring dalam keterangan diterima di Medan, Sabtu.

Yudha mengatakan seluruh warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak yang sama untuk mendapat kunjungan dari keluarganya sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Senada dengan Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR), James Bond Naibaho mengatakan jumlah warga binaan yang dikunjungi berjumlah 13 orang dengan pengunjung dewasa sebanyak 21 orang dan jumlah pengunjung anak sebanyak 15 orang.

“Dalam pelaksanaan kunjungan petugas Rutan Tarutung menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan melakukan penggeledahan badan dan barang pengunjung dengan menjunjung hak asasi manusia setiap pengunjung," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan senjata yang merugikan pihak tak bersalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai merespons sederet peristiwa penembakan belakangan ini, seperti penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.

“Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, yang harus jadi atensi, baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jela menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang ketat. Menurut dia, aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata itu tidak seharusnya dilanggar.

“Bukan saja pengetatan yang diperlukan, tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” imbuh Pigai.

Peristiwa-peristiwa penembakan belakangan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga mengancam hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 3 DUHAM, sambung Pigai, telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu jelas bertentangan dengan HAM.

“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya pula.

Lebih jauh, terkait penembakan di Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan oleh aparat TNI, Pigai berharap agar peristiwa tersebut diusut hingga tuntas.

“Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” demikian Menteri HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Komnas HAM menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus tetap dijaga. Komnas HAM menilai Polri harus menunjukkan bukti netralitas pada tahun politik seperti aparat negara lainnya.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Dia melihat Polri telah merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi.

"Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, ketegasan ini harus terus ditunjukkan Polri demi mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Dia mengatakan keberadaan kepolisian tentu dibutuhkan masyarakat dalam melindungi dan mengayomi.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," ucapnya.

Dia meminta Polri terus mengedepankan penanganan humanis dalam praktik di lapangan. Dia berharap Polri terus mengedepankan upaya persuasif, terutama dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Kita berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

Dia berharap tak ada tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

"Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menangani demonstrasi atau cara penyampaian masyarakat dengan lebih persuasif dan lebih humanis tanpa menggunakan bentuk kekerasan atau yang bersifat represif," pungkas Haris.

(aud/jbr)

Jakarta -

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk mantan Menteri Perdagangan yang kini tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong. Anies mengatakan Tom Lembong sehat.

"Tadi saya berjumpa dengan Pak Tom Lembong, alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat bahkan bisa dibilang luar biasa semangatnya, mengagumkan," kata Anies melalui Instagram pribadinya, Jumat (3/2/2024).

Anies mengatakan Tom Lembong memiliki keyakinan terhadap apa yang dikerjakan. Tom, menurut dia, juga menitipkan pesan supaya tetap semangat dalam beraktivitas.

"Karena beliau memiliki sebuah keyakinan atas semua yang dikerjakan sehingga tecermin itu di dalam obrolan," jelasnya.

Anies mengatakan dia juga membawa buku berjudul 'Revolusi' untuk Tom. Dia juga menjelaskan apa isi buku itu.

"Tadi saya bawa oleh-oleh sebuah buku judulnya revolusi. Ini adalah kisah perjuangan para pendiri republik yang selalu yakin optimis dan positif dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia sesulit apapun kondisi yang dihadapi," terangnya.

"Di sejarah itu kita bisa melihat bahwa pribadi-pribadi yang mengusung kebenaran selalu ujungnya mencapai atau dibukakan pintu kemenangan. Jadi tadi saya berikan buku revolusi untuk Pak Tom," lanjutnya.

Anies mengaku tak banyak mendiskusikan perkara yang dihadapi Tom. Anies berharap kebenaran menemukan jalannya.

"Saya sepemahaman dengan pandangan Komisi III seluruh fraksi berpandangan seperti itu dan kita ikuti saja proses hukumnya insyaallah kebenaran akan menemukan jalannya," jelasnya.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada 2015-2016. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

(taa/haf)