JAKARTA, KOMPAS.com - Anak korban penembakan di Tol Tangerang-Merak, Ilyas Abdurrahman, melalui Agam Muhammad dan Rizky Agam, menyatakan bahwa mereka akan mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan setelah adanya tawaran untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut.

"Ya, kami juga akan meminta perlindungan kepada LPSK. Tadi pun sempat ditawari juga untuk meminta perlindungan kepada LPSK," ujar Agam di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Selasa (7/1/2024), dikutip dari Kompas TV.

Sementara itu, Rizky Agam, anak kedua korban, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Puspomal yang saat ini menangani kasus tersebut.

"Kita percayakan saja kasus ini sama Puspomal. Tadi juga sudah diberi keterangan. Jadi kita ikuti saja alur," kata Rizky.

Sebelumnya diberitakan, anak korban diperiksa Puspomal pada Selasa (7/1/2025) malam, terkait kasus penembakan di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Dalam pemeriksaan tersebut, kedua anak korban, Agam Muhammad dan Rizky Agam, diperlihatkan sosok tiga TNI Angkatan Laut (AL), Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, yang terlibat dalam penembakan.

"Sempat diperlihatkan fotonya. Bahwa sudah ditahan juga," ujar Agam.

Ketika ditanya lebih lanjut, Agam membenarkan tiga prajurit yang diperlihatkan adalah oknum yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Namun, ia menyatakan tidak ada pertemuan langsung atau konfrontasi dengan ketiga tersangka yang disebut sudah ditahan.

"Enggak. Hanya dilihatkan fotonya saja," kata Agam.

Agam juga mengungkapkan bahwa pihak TNI AL berjanji untuk mengawal proses hukum agar kasus ini dapat segera terselesaikan.

Namun, ketika ditanya mengenai sanksi terhadap ketiga oknum tersebut, Agam menyebut tidak ada janji spesifik dari pihak TNI AL.

"Enggak ada (sanksi yang dijanjikan)," kata Agam.

Awal mula

Peristiwa itu bermula ketika Agam melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.

Makassar -

Istri pengacara Rudy S Gani yang tewas ditembak orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Maryam dijadwalkan mengajukan permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hari ini. Maryam dinilai mengalami guncangan psikologis akibat kasus pembunuhan yang menimpa suaminya.

"Kami melihat beliau terguncang psikisnya terkait kematian suaminya. Kami meminta bantuan LPSK melindungi beliau," kata Kuasa Hukum Maryam, Abdul Gafur kepada wartawan, Senin (6/1/2025) malam.

Menurut Gafur, Maryam kerap merasa diikuti. Dia bahkan kerap merasa ada orang yang akan menembaknya.

"Urgensinya dia masih merasa terancam keamanannya, setiap kali kalau masuk malam, dia merasa ada yang menguntit dia, ada kekhawatiran dia ditembak seperti suaminya. Sehingga ya kami mengajukan lah ke LPSK untuk diasesmen segera," katanya.

Menurut Gafur, upaya Maryam tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kami sudah janjian dengan sahabat LPSK yang ada di sini," katanya.

Maryam sendiri telah diperiksa oleh tim penyidik Polda Sulsel pada Senin (6/1). Istri korban tersebut dimintai keterangan bersama 3 saksi lainnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, pihak Maryam mengaku sempat mendapatkan ancaman dari pihak yang terkait dengan perkara yang ditangani korban Rudy saat dia masih menjadi pengacara. Kendati demikian, bukti itu belum diungkapkan secara rinci.

(hmw/hmw)

SOLO, investor.id – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dirinya punya kaitan dengan penggeledahan rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2025).

Jokowi pun meminta media agar menanyakan langsung dengan pihak yang bersangkutan, karena pihak yang melakukan penggeledahan KPK ada di Jakarta. 

“Ya ditanyakan (ke KPK) di Jakarta dong, masa ditanyakan ke pensiunan. Nggak ada (hubungannya), itu proses hukum biasa,” ujar Jokowi di kediamannya, di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

Jokowi pun menegaskan jika hal tersebut tidak terkait dengan laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan namanya dalam daftar nominasi pemimpin paling korup di dunia. Jokowi menilai hal tersebut hanya isu semata.

“Ya namanya isu saja kenapa harus ditanggapi. Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas,” tandasnya. 

Jawaban tersebut sekaligus menepis tudingan yang diarahkan kepadanya. Pasalnya penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Hasto Kristiyanto lantaran Jokowi marah dimasukkan dalam nominasi tokoh terkorup versi OCCRP.

Terbaru OCCRP sudah mengeluarkan klarifikasi, bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun terkait Jokowi terlibat korupsi untuk kepentingan pribadi di masa pemerintahannya.

Namun masyarakat menilai selama masa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam hal ini melemahkan KPK. 

Ditambah dengan kritikan yang didapatkan Jokowi terkait Pemilu dan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Sehingga banyaknya usulan dari warganet membuat Jokowi masuk dalam daftar nominasi OCCRP.

Jokowi pun menandaskan, dirinya tidak melakukan intervensi apapun terkait proses hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto kini, maupun dulu saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden. Meski diakuinya, dirinya dekat dengan PDIP.

“Ya memang dekat, saya dengan PDIP. Tapi kita ndak pernah (ikut campur proses hukum). Ya proses hukum ya urusan hukum. Baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya. (Soal intervensi) tanyakan saja ke sana (aparat hukum) jangan tanya ke saya,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menegaskan tindakan tersebut dilakukan secara profesional meskipun ada pihak yang menilai langkah ini sebagai pengalihan isu.

"Ada juga pihak-pihak yang merasa kegiatan ini adalah pengalihan isu, untuk isu-isu lain yang sedang hangat dibicarakan, mari kita biarkan itu berada di ruang publik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, di Gedung KPK, Jakarta.

Tessa menekankan setiap tindakan penggeledahan atau penyitaan dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi unsur perkara yang sedang ditangani. "KPK dalam hal ini penyidik akan menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional," tegasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Panel 3 sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Arief Hidayat 'menyentil' Ahmad Yusuf, kuasa hukum calon kepala daerah pada Pilkada Pekanbaru Mufhilun dan Ade Hartati Rahmat, lantaran datang terlambat.

Peristiwa ini terjadi saat Arief Hidayat mempersilakan kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bondowoso, Bambang Soekarwo dan Moc Baqir, untuk membacakan permohonan gugatan PHPU.

Ketika melihat Ahmad Yusuf melintas, Arief Hidayat menanyakan identitas kuasa hukum untuk perkara 95/PHPU-WAKO-XXIII Kota Pekanbaru.

"Ini (yang melintas) pemohon 95," tanya Arief, dalam sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2024).

"Iya yang Mulia," jawab Yusuf.

Menyadari keterlambatan tersebut, Hakim Arief berkelakar, menanyakan apakah Yusuf lupa waktu karena terpesona dengan Monumen Nasional (Monas) yang terlihat dari Gedung MK.

"Masih di Monas tadi? Saya kira masih lihat Monas lupa sidang," ungkap Arief, yang disambut tawa dari hadirin.

"Silakan memperkenalkan diri dulu," lanjut Arief.

Yusuf menjelaskan kepada Ketua Majelis Hakim Panel bahwa ia telah tiba di Gedung MK sejak pukul 06.00.

Namun, terjadi kekeliruan informasi mengenai jadwal sidang Panel 3 yang seharusnya berlangsung pada pukul 19.00.

"Baik Yang Mulia, sebelumnya kami sudah datang dari jam 06.00. Karena miskomunikasi, enggak tahu kiranya (sidang) jam 13.00 pindah ke jam 19.00. Sehingga kami miskomunikasi," terang Yusuf.

Arief kemudian menanggapi, "Iya makanya masih kita tunggu".

Yusuf pun memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum dari pasangan calon kepala daerah Pekanbaru.

Arief kemudian mempersilakan Yusuf untuk duduk.

Namun, Arief mengingatkan bahwa toleransi diberikan karena adanya miskomunikasi antara kuasa hukum dan pihak MK yang menyebabkan keterlambatan.

"Jadi, kalau dalam keadaan normal dipanggil tiga kali enggak ada berarti sudah dianggap gugur, tapi kalau ini kan ada miskomunikasi, sidangnya diundur," ujar Arief.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 23,4 gramke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, berhasil digagalkan.

Sabu itu disita dari tersangka berinisial AR dan telah dimusnahkan di dalam Kantor Sentra Pelayanan Polres Mimika, Selasa (7/1/2025).

Kapolres Mimika, AKBP I Komang Budiartha, dalam siaran pers menjelaskan sabu ini diamankan dari tersangka AR saat hendak diselundupkan ke Lapas Kelas II B Timika pada 5 Desember 2024 lalu.

"Sabu-sabu yang kami musnahkan ini seberat 23,4 gram dari jumlah awal seberat 25,4 gram yang disita oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika," kata I Komang, Rabu (8/1/2025).

Menurut I Komang, awal mula pihaknya menangkap tersangka karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu.

"Tersangka dihubungi dan ditawari oleh anak tirinya berinisial TI yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Timika," ujar I Komang.

Lebih lanjut, kata I Komang, tersangka ditawari bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli paket sabu kepada tersangka berinisial F. Tersangka merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Timika.

Dia kemudian dihubungi oleh istrinya berinisial I buat mengambil paket sabu milik tersangka inisial F di jasa pengiriman barang.

“Upah atau gaji yang didapat oleh tersangka dalam sekali mengedarkan atau menempel paket narkotika jenis sabu kepada konsumen sebesar Rp 150.000 per paket,” ucap I Komang.

I Komang mengatakan, sabu itu bila laku bakal terjual seharga sekitar Rp 47.500.000.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Sementara itu, terkait dengan proses ketiga warga binaan Lapas Kelas II B Timika, Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki Rahmat, mengatakan, ketiganya sudah diamankan dan dilakukan penangkapan.

“Terhadap ketiganya, proses sementara berjalan, namun tidak dilakukan penahanan di rutan Polres Mimika karena statusnya masih warga binaan," kata Andi.

"Jika ketiganya sudah selesai menjalani hukumannya di Lapas untuk kasus yang pertama, maka dilanjutkan dengan perkara yang baru ini,” sambung Andi.

JAKARTA - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR ) Girlie L.A. Ginting merespons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang berjanji membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Kementerian Hukum sedang menanti finalisasi data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku pihak yang bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana.

Girlie mengatakan, menurut Menteri Hukum hal ini bertujuan agar terdapat kontrol publik untuk melihat siapa saja yang akan menerima amnesti. Setelah data didistribusikan oleh Kementerian Imigrasi, maka Kementerian Hukum akan meneliti untuk kemudian diserahkan kepada presiden.

Dia menuturkan, pemberian amnesti nantinya akan ditujukan terhadap para terpidana makar tidak bersenjata di Papua, penghinaan terhadap kepala negara melalui UU ITE, warga binaan pengidap sakit berkepanjangan seperti gangguan kejiwaan maupun HIV-AIDS, dan pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi.



?Dalam rilis sebelumnya terkait amnesti 44.000 narapidana, pada dasarnya ICJR sepakat terhadap kebijakan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun terhadap proses pemberian amnesti 44.000 narapidana, ICJR memiliki sejumlah catatan soal transparansi dan akuntabilitas proses ini,? kata Girlie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).

Pertama, kata dia, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada soal kepentingan untuk mempublikasi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan diberikan amnesti, tetapi juga perlu memperhatikan lebih besar pada legitimasi pemberian amnesti ini. Menurut dia, perlu ada kebijakan dasar amnesti agar terdapat pertimbangan yang adil bagi potensial 44.000 terpidana yang akan diberikan amnesti.

?Kami memahami bahwa pemerintah akan beragumen bahwa amnesti bagian dari hak presiden, namun kami mengingatkan bahwa dasar amnesti diberikan karena kelebihan penghuni lapas yang terjadi bertahun,? tuturnya.

Terhadap hal ini, lanjut dia, pemerintah harus berfokus pada WBP yang sedari awal tidak layak dipenjara karena kerangka hukum yang bermasalah. Dia melanjutkan, untuk menjamin bahwa amnesti ini benar dilakukan pada WBP tersebut, maka harus ada dasar aturan kepada siapa amnesti tersebut diberlakukan.

?Kebijakan ini harus dikeluarkan, setidaknya dalam peraturan menteri untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR,? ujarnya.

Dia menilai tanpa adanya kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian amnesti, maka akan ada ketidakjelasan mekanisme uji ataupun komplain yang dapat ditempuh jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan penilaian dan pemberiaan amnesti tersebut.

Kedua, lanjut dia, mengenai data pribadi, data penerima amnesti yang akan dipublikasikan oleh Kementerian Hukum harus memperhatikan perlindungan data pribadi di mana para WBP pun memiliki hak privasi yang tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh khalayak umum.

?Pun yang kami minta soal transparansi adalah adanya aturan yang dapat diakses publik, proses penilaian yang ada aturan standarnya, serta mekanisme uji/komplain yang tersedia, bukan informasi pribadi WBP,? imbuhnya.

Untuk juga mendorong konsistennya sikap pemerintah terkait amnesti ini, ICJR mendorong komitmen pemerintah untuk menghapuskan kerangka hukum yang tidak sejalan dengan upaya penghindaran overkriminalisasi dan penggunaan penjara secara eksesif.

Dia berpendapat, respons perubahan legislasi tersebut dengan dekriminalisasi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dalam Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkotika dalam jumlah tertentu direspons dengan intervensi kesehatan oleh lembaga kesehatan, bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memberikan amnesti pada terpidana penghinaan presiden, maka kriminalisasi penghinaan presiden harus juga dihapuskan dalam UU Nomor 1/2023 tentang KUHP yang baru.

?Yang perlu ditekankan bahwa hal ini harus menjadi komitmen pemerintah untuk menghentikan ketergantungan dengan pemenjaraan. Pemerintah harus melakukan penguatan terhadap persiapan implementasi KUHP Baru yang mendorong respons non penjara melalui pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur karena tidak mampu menjawab jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di provinsi tersebut.

Awalnya, Saldi menanyakan kepada kuasa hukum pemohon, dalam hal ini kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans), terkait jumlah saksi mereka di TPS Jawa Timur.

"Pertanyaan saya itu berapa TPS yang saksi paslon yang Anda wakili, yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan enggak?" kata Saldi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur Jatim, di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, kemudian terlihat kebingungan dan meminta Saldi mengulangi pertanyaan.

"Berapa jumlah TPS di Jatim?" kata Saldi lagi.

Namun, Wiyono terlihat tak bisa menjawab dan ditegur Saldi agar bisa menghafal angka TPS di Jawa Timur.

Saldi kemudian meminta pihak KPUD Jawa Timur agar menjawab pertanyaannya.

"Lawyer harus hafal dong, pasti ditanya hakim kalau itu. KPU Jawa Timur ada? Berapa jumlah TPS?" kata Saldi.

"64.000-an," ujar pihak KPUD Jatim.

"KPU aja nggak hafal, ha-ha-ha-ha, itu kan main jawab cepat aja, pokoknya dikira-kira 64.000-an lah," ucap Saldi.

Pihak KPUD Jatim kemudian berkilah bahwa agenda persidangan bukan untuk mendengarkan keterangan mereka.

"Belum waktunya menjawab, Yang Mulia," ujar pihak KPUD Jatim.

Respons KPUD Jatim yang berkelit dari pengetahuannya terkait jumlah TPS ini ditegur Saldi Isra.

Saldi mengingatkan agar semua pihak berperkara, baik termohon, pemohon, maupun pihak terkait, harus menjawab apabila diperintahkan hakim.

"Saya hakim, hakim nanya harus Anda jawab," kata Saldi.

KOMPAS.com - Kabar tebaru, tersangka utama kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ASS resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar pada Selasa (7/1/2025).

ASS diketahui menempati ruang tahanan di Blok B Mapenaling yang merupakan area khusus bagi tahanan baru.

Hal ini seperti diungkap Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah yang membenarkan penahanan tersebut.

“Annar Salahuddin Sampetoding saat ini ditahan di Blok B Mapenaling. Ruang ini memang diperuntukkan bagi penghuni baru agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan penghuni lain di Rutan Makassar,” jelas Jayadi, seperti dikutip dari Tribun Jateng.

Blok B Mapenaling adalah ruang tahanan yang dirancang untuk memberikan waktu adaptasi bagi tahanan baru sebelum mereka dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Jadi, tahanan yang baru masuk itu harus kami masukkan ke kamar Mapenaling. Biasanya seminggu sampai dua minggu kita pindahkan ke depan, ke blok kamar lain," terang Jayadi.

Selama ditahan di ruangan tersebut, tersangka diharap dapat bersosialisasi terlebih dahulu.

"Di dalam Mapenaling diharapkan bisa sosialisasi dulu. Kemudian kita lihat apakah yang bersangkutan ada lawan ataupun nyawanya terancam atau tidak," lanjutnya.

Sebelumnya Kondisi Tersangka ASS Dikabarkan Sakit

Sebelum resmi ditahan di rutan, kondisi tersangka ASS dikabarkan menurun setelah dilarikan ke rumah sakit pasca menjalani pemeriksaan pada Sabtu (28/12/2024) lalu.

Tersangka sempat dirawat di kamar VVIP RS Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan dengan penjagaan petugas kepolisian.

Saat diserahkan oleh penyidik, terdapat dokumen hasil pemeriksaan medis ASS dari RS Bhayangkara Makassar.

"Sudah ada hasil pemeriksaan kesehatannya dari RS Bhayangkara juga, infonya yang bersangkutan ada riwayat jantung. Tapi Terkait kesehatannya besok kami cek lagi dengan dokter," jelasnya.

Peran Tersangka ASS dalam Kasus Uang Palsu UIN Alauddin

Terkait kasus temuan sindikat pembuatan uang palsu UIN Alauddin, Polres Gowa menetapkan ASS sebagai tersangka utama pada, Senin (30/12/2024).

Sosok ASS adalah seorang pengusaha kaya asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebagai tersangka utama kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin, tersangka ASS berperan sebagai investor.

"Tersangka ASS memiliki peran pemberi ide, kemudian ikut memberikan modal, membeli mesin, dan pemberi perintah untuk mencetak uang palsu," ungkap Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi.

Sementara itu, Yudhiawan juga menjelaskan bahwa berkat kerja sama antara ASS dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin yang berinisial AI maka mesin cetak uang palsu itu berhasil masuk ke lingkungan kampus.

"Jadi ini mesin dimasukkan ke kampus, alasannya ini kalau ada mahasiswa mau meminjam buku bisa fotocopy, bisa dicetak agar tidak curiga," tambahnya.

Yudhiawan juga mengungkapkan bahwa sebelum menemukan mesin pencetak uang palsu di kampus, polisi lebih dulu menyambangi rumah ASS di Makassar.

Semula produksi uang palsu dilakukan di rumah ASS di Makassar, namun karena kebutuhan untuk mencetak uang dalam jumlah besar kemudian mesin dipindahkan ke UIN.

"Awalnya di Jl Sunu Makassar, namun karena membutuhkan jumlah yang lebih besar, mereka memerlukan alat yang lebih besar, sehingga pindah ke kampus," jelas Yudhiawan.

Adapun barang bukti berupa mesin cetak yang ditemukan di perpustakaan UIN tersebut dibeli seharga Rp 600 juta dan didatangkan dari China.

Akibat perbuatannya, ASS kini dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 50.000.000.000.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus sindikat pembuatan uang palsu UIN Alauddin Makassar, dengan satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sumber:
jateng.tribunnews.com
kompas.com

-

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar kuasa hukum pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang dinilai tidak mengerti pertanyaannya.

Awalnya, kuasa hukum Ridha-Abdul menyebut ada indikasi pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

Sehingga dugaan itu menjadi materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) walikota Medan.

Saldi Isra kemudian bertanya, apakah ada tempat yang spesifik tuduhan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan itu dilakukan?

"Itu ada tempat spesifiknya?" tanya Saldi.

"Di seluruh kejadian Yang Mulia, yang kami urai dalam pokok permohonan," ucap kuasa hukum Ridha-Abdul.

Namun saat dilihat materi pokok permohonan, Saldi hanya mendapat dugaan pelanggaran pergeseran waktu pemilihan.

Tak ada penjabaran lokasi peristiwa pembukaan kotak suara seperti yang dituduhkan pihak Ridha-Abdul

"Itu kan perubahan jadwal, kalau yang kemudian membuka itu, itu di mana?," tanya Saldi lagi.

"Di situ juga Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal," jawab kuasa hukum Ridha-Abdul.

Kuasa hukum Ridha-Abdul bersikukuh bahwa pokok perkara memuat detil lokasi pembukaan kotak suara yang dilakukan tanpa prosedur.

Suara Saldi Isra kemudian meninggi. Ia kembali menanyakan lebih rinci lagi, di TPS mana terjadi pembukaan kotak suara secara ilegal tersebut.

"Ini kan kalau yang ini (pokok perkara terkait) pergeseran waktu, tapi yang saya tanya itu di TPS mana dibuka kotak suara itu, ada nggak yang di halaman ini," kata Saldi.

"Eh anda mengerti nggak yang saya tanya!" tegasnya lagi.

Mendengar suara tinggi Saldi, kuasa hukum Ridha-Abdul pun hanya menunduk sembari menjawab, "Paham Yang Mulia."

"Jangan yang nggak ada yang anda jelaskan, di sini real anda jelaskan pergeseran waktu pemungutan suara. Oke saya terima ini, yang saya tanya sekarang anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara, di sini juga (bukti 11-33 disebut ada), padahal itu tidak. Ini di ruang sidang loh, disaksikan orang banyak, nanti salah orang menerima persepsi. Jadi yang anda cantumkan di sini hanya pergeseran waktu ya," kata Saldi.

"Baik Yang Mulia," imbuh kuasa hukum Ridha-Abdul.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, berkomitmen memberikan pendampingan hukum terhadap para petani agar bisa menjalankan menjalankan kegiatannya dengan tenang.

“Kami hadir untuk mendampingi dan membantu para petani. Kami berkomitmen memberikan pendampingan hukum yang kuat agar petani dapat menjalankan kegiatan mereka dengan lebih baik dan aman,” tuturnya saat meresmikan program tanam padi dalam kegiatan Jaksa Sahabat Tani, di Gresik, Rabu.

Mia menegaskan kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung petani dalam menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap teknologi, penyuluhan, dan pasar.

Selain mendorong peningkatan produktivitas pertanian, kegiatan Jaksa Sahabat Tani juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai edukasi masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka lebih tertarik untuk berperan aktif di sektor pertanian.

Dalam kesempatan itu, Kajati juga mengenalkan penanaman padi dengan metode manual dan teknologi transplanter, sebuah inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

“Teknologi transplanter memungkinkan proses penanaman lebih cepat dan akurat, sehingga hasil panen bisa lebih optimal,” ujar Mia Amiati.

Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus menyukseskan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh dan inisiatif serupa di daerah lain, sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan.

“Dukungan yang berkelanjutan di sektor pertanian akan membantu mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Jawa Timur,” ujarnya.

Kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Gresik, PT Petrokimia Gresik, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, asosiasi kepala desa, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang terlibat. Dukungan terhadap sektor pertanian harus menjadi prioritas utama karena pertanian bukan hanya menyediakan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat,” katanya.

Tangerang -

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tengerang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap warga negara Korea Selatan (Korsel) Dal Joong Kim alias Kim. Dia dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan terhadap Tri Fattah Firdaus, yang merupakan petugas Imigrasi, pada tahun 2023.

Dilihat dari situs SIPP PN Tangerang, Rabu (8/1/2025), vonis Kim dibacakan pada Senin (6/1). Vonis 12 tahun penjara itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 14 tahun bui.

"Menyatakan terdakwa Dal Joong Kim alias Kim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun," ujar majelis hakim yang diketuai Muhammad Alfi Sahrin Usup dengan anggota Mangapul Girsang dan Agung Suhendro.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Kim dengan sengaja merampas nyawa orang lain pada 27 Oktober 2023 dini hari di salah satu apartemen di Ciledung, Tangerang, Banten. Jaksa mengatakan peristiwa ini berawal saat korban, Tri dan rekannya, Heri, diundang makan malam oleh Kim pada 26 Oktober 2023.

Jaksa menyebut Kim, Tri Fattah, Heri dan seorang lain bernama Hendar kemudian berangkat bersama ke salah satu kafe untuk makan dan minum-minum. Menurut jaksa, Kim dan Hendar sempat terlibat keributan di kafe tersebut.

"Pada saat itu terdakwa ditegur jangan membuat keributan di kafe dan bar tersebut, saksi Heri Fajarudin bersama korban Tri Fattah Firdaus ikut membantu memisahkan terdakwa dengan Hendar Nasution," ujar jaksa.

Mereka kemudian meninggalkan kafe itu pada Jumat (27/10/2023) sekitar pukul 01.00 WIB. Jaksa mengatakan keributan antara Kim dan Hendar masih berlanjut di perjalanan.

Jaksa mengatakan Heri dan Tri Fattah berusaha menenangkan terdakwa dan Hendar. Pada pukul 02.00 WIB, mereka tiba di apartemen.

"Korban Tri Fattah Firdaus bersama dengan saudara Hendar Nasution turun dari mobil untuk mengantarkan terdakwa naik ke lantai 19 ke kamar 1919 milik terdakwa, karena pada saat itu terdakwa lagi mabuk berat," ujar jaksa.

Namun, Tri Fattah tidak kunjung turun dari kamar terdakwa hingga pukul 02.30 WIB. Petugas keamanan apartemen kemudian menghampiri Heri yang menunggu mereka bahwa ada keributan di lantai 19.

Heri kemudian turun dan bertemu dengan Hendar di lobi apartemen. Ternyata, Tri Fattah naik sendirian ke unit Kim. Mereka kemudian menyusul ke lantai 19 bersama petugas keamanan.

"Pada saat tiba di depan pintu kamar 1919 mendegar terdakwa teriak-teriak di dalam kamar, saksi Heri Fajarudin, Hendar Nasution dan petugas keamanan, mencoba membuka pintu kamar dan memanggil korban Tri Fattah Firdaus tidak dijawab, kemudian petugas keamanan mencoba mendobrak pintu kamar, kemudian terdakwa keluar dari kamar sambil membawa senjata tajam jenis pisau dan membawa panci berisi air panas terdakwa sambil mengacung-acungkan senjata tajam ke arah Heri Fajarudin, Hendar Nasution dan security kemudian turun," ucap jaksa.

Hendar kemudian naik lagi dan menanyakan di mana korban Tri Fattah. Kim disebut menjawab 'sudah mati'.

Pihak security juga mendengar ada sesuatu jatuh ke lantai 3 apartemen. Jaksa mengatakan ternyata yang jatuh adalah Tri Fattah Firdaus.

"Hendar Nasution naik ke lantai 19 di depan kamar 1919 lantai 19 Apartemen Metro Garden menanyakan 'mana Fattah mana Fattah' terdakwa menjawab 'sudah mati'. Mendengar jawaban tersebut, dan pihak security mendengar ada barang jatuh di lantai 3, setelah itu saksi Heri Fajarudin dan Hendar Nasution melihat korban Tri Fattah Firdaus sudah jatuh dari lantai 19 ke lantai 3 dan sudah dalam keadaan meninggal dunia," ucap jaksa.

(haf/imk)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum (Kemenkum) memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Kini situs resmi Kemenkum jadi portal semua layanan hukum berbasis digital agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan yang diinginkan.

“Saya harap transformasi digital menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan terbaik, yang mudah diakses, serta keamanannya terjamin,” kata Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas di gedung Kemenkum, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan peluncuran transformasi digital merupakan momentum Kemenkum meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan sejumlah satuan kerja Kemenkum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, di antaranya bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, hingga Peraturan Perundang-undangan (PP). Semua pelayanan tersebut ditargetkan akan berbasis digital paling lambat di tahun 2026.

“Kami berharap seluruh pelayanan hukum, baik AHU, KI, PP, juga pembinaan hukum bisa diakselerasi sehingga semua layanan bisa diakses secara digital paling lambat 2026. Tapi kami usahakan terjadi di tahun 2025,” kata Supratman.

Supratman menyebutkan saat ini Kemenkum tengah mengembangkan portal satu data Kemenkum sebagai media penyebarluasan data kepada kementerian lainnya, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain itu, Kemenkum juga memiliki dashboard eksekutif pimpinan yang menjadi alat kendali pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

“Diharapkan setelah ini tidak ada pelayanan publik Kemenkum yang lambat, tertutup, dan menyulitkan masyarakat,” kata Supratman.

Supratman juga mengatakan transformasi digital sejalan dengan perwujudan Zona Integritas yang turut dicanangkan di momen yang sama. Menurutnya, layanan digital dan transparan akan menghindarkan Kemenkum dari korupsi dan kecurangan.

“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan otomatis berjalan. Karena semua keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum basisnya adalah data,” ujar Supratman.