IWAS (22), pria difabel tersangka pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan mulai Kamis (9/1/2025). Dia ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat selama 20 hari ke depan.

Dilansir detikBali, IWAS diketahui menangis histeris ketika dibawa ke lapas. Dia juga sempat teriak-teriak dan mengancam akan bunuh diri. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata Kurniadi di Kejari Mataram, Kamis (9/1/2025).

Pantauan di lokasi, IWAS tampak mengenakan rompi tahanan warna merah dengan nomor 25 saat keluar dari ruang penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. IWAS didampingi oleh pengacara serta ibunya. Sebelum naik ke mobil untuk diserahkan ke Kejari Mataram, IWAS sempat menyampaikan pernyataan singkat.

"Kebenaran akan terungkap," tegas IWAS.

Penahanan terhadap IWAS dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penahanannya dinyatakan telah memenuhi syarat, baik secara objektif maupun subjektif.

"Hari ini kami melakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda NTB kepada Kejaksaan Negeri Mataram atas nama tersangka IWAS," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka usai menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Polda NTB, Kamis (9/1/2024).

"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," tambahnya.

Ivan melanjutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB dan pihak lapas untuk memastikan sarana-prasarana di lapas ramah bagi penyandang disabilitas seperti IWAS.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.

Video Polisi Luruskan Kasus IWAS Bukan Pemerkosaan, Tapi Pelecehan Seksual

Video Polisi Luruskan Kasus IWAS Bukan Pemerkosaan, Tapi Pelecehan Seksual

IWAS alias Agus (22), pria difabel tersangka pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan mulai Kamis (9/1/2025). Dia ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat selama 20 hari ke depan.

Dilansir detikBali, IWAS diketahui menangis histeris ketika dibawa ke lapas. Dia juga sempat teriak-teriak dan mengancam akan bunuh diri. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata Kurniadi di Kejari Mataram, Kamis (9/1/2025).

Pantauan di lokasi, IWAS tampak mengenakan rompi tahanan warna merah dengan nomor 25 saat keluar dari ruang penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. IWAS didampingi oleh pengacara serta ibunya. Sebelum naik ke mobil untuk diserahkan ke Kejari Mataram, IWAS sempat menyampaikan pernyataan singkat.

"Kebenaran akan terungkap," tegas IWAS.

Penahanan terhadap IWAS dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penahanannya dinyatakan telah memenuhi syarat, baik secara objektif maupun subjektif.

"Hari ini kami melakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda NTB kepada Kejaksaan Negeri Mataram atas nama tersangka IWAS," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka usai menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Polda NTB, Kamis (9/1/2024).

"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," tambahnya.

Ivan melanjutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB dan pihak lapas untuk memastikan sarana-prasarana di lapas ramah bagi penyandang disabilitas seperti IWAS.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menilai program Duta Damai yang dirintis sejak tahun 2016 oleh BNPT telah mampu menjangkau dan memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.

Dalam audiensi BNPT dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Jakarta, Rabu (8/1), ia menyebutkan Duta Damai merupakan program preventif untuk menjangkau dan memberdayakan generasi muda hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Tujuannya agar generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi di lingkungan mereka," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dirinya turut menjelaskan bahwa dalam program tersebut, Duta Damai dibekali berbagai keterampilan untuk mendukung perannya dalam upaya pencegahan.

"Para Duta Damai dibekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pemimpin dalam upaya pencegahan radikalisme di tingkat akar rumput," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin memberikan apresiasi atas program Duta Damai yang digagas dan dikembangkan BNPT.

Menurutnya, program kaderisasi itu memainkan peran yang krusial untuk menjawab tantangan kontemporer, termasuk tantangan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Kami menyambut baik program ini. Program kaderisasi menjadi aspek krusial mengingat potensi besar yang dimiliki generasi muda, terutama ketika dipadukan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme," ungkap Sjafrie dalam kesempatan yang sama.

Dia berharap generasi muda dapat berkontribusi optimal dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk dalam menjaga kedaulatan negara.

Duta Damai merupakan agen perdamaian yang dibentuk oleh BNPT untuk mencegah radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda.

Beberapa hal yang dilakukan oleh duta damai, di antaranya menanamkan nilai kebajikan, menyebarkan pesan-pesan damai, hingga mengelola media daring (online) untuk menyebarkan kedamaian di dunia maya.

Sampai dengan tahun 2025, BNPT telah membentuk Duta Damai di 19 provinsi serta Duta Damai Santri di dua regional, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjalin kerja sama strategis dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, khususnya di sektor aviasi.

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BNPT dan Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, Rabu (8/1), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional berkaitan erat dengan Bandar Udara yang merupakan objek vital strategis.

"Garuda Indonesia ini maskapai yang beroperasi di bandar udara yang merupakan objek vital strategis dan perlu dilindungi dari ancaman terorisme," kata Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, perjanjian kerja sama tersebut menjadi sangat strategis, baik dalam pertukaran data maupun hal-hal lain yang dianggap penting.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik perjanjian kerja Sama antara BNPT dan Garuda Indonesia, terutama guna memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia.

“Besar harapan kami kerja sama ini akan mengoptimalkan peran Garuda Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia," ucap Wamildan dalam kesempatan yang sama.

Untuk itu, dirinya berharap kegiatan tersebut dapat semakin mengukuhkan komitmen dan visi bersama dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme demi kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di masa depan.

Wamildan turut mengatakan jika Garuda Indonesia siap memberikan dukungan serta berkoordinasi lebih lanjut dengan tim BNPT.

Sebelumnya, BNPT menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11/2024), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

IWAS, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Tim kuasa hukum IWAS pun mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar pria yang tidak memiliki tangan itu tetap menjadi tahanan rumah.

Perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengungkapkan kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruangan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan. "Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (9/1/2025).

IWAS menangis saat hendak dibawa ke Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Tak hanya itu, pria tunadaksa itu juga mengancam untuk bunuh diri. Menurut Kurniadi, IWAS belum bisa menerima jika harus berpisah dengan ibunya.

"Sejak lahir sampai sekarang (IWAS) bergantung dengan ibunya," imbuh Kurniadi.

Sementara itu, Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ia menegaskan penahanan terhadap pria berusia 22 tahun itu memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.

Adapun, aspek objektif yang dia maksud adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. "Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.

Di sisi lain, Ivan menegaskan sudah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB terkait penahanan pria penyandang disabilitas itu. Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Video Korban Pelecehan Seksual Pria Difabel Disebut Lebih dari Satu Orang

Sebagian kaum muslim ada yang masih memiliki utang puasa, sehingga perlu untuk segera menggantinya dengan mengerjakan puasa qadha Ramadhan. Namun demikian, tidak sedikit dari mereka yang turut ingin mengerjakan puasa Rajab yang berlangsung di bulan ini. Lalu seperti apa bacaan niat dan hukum menunaikan kedua puasa tersebut?

Seperti namanya, puasa Rajab adalah puasa sunnah yang dapat dikerjakan oleh setiap muslim selama bulan Rajab. Adapun anjuran berpuasa di bulan Rajab didasarkan salah satunya pada hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Seperti diungkap dalam buku 'Meraih Surga dengan Puasa' karya H Herdiansyah Achmad, Lc, bahwa Anas r.a. meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah sungai yang disebut Rajab, yang airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Siapa saja yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, niscaya Allah akan memberinya minum dari sungai itu" (HR. Baihaqi).

Berbeda dengan puasa Rajab yang merupakan puasa sunnah, puasa qadha Ramadhan termasuk puasa wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Terutama bagi mereka yang masih memiliki utang puasa di bulan Ramadhan.

Menurut buku 'Panduan Terlengkap Ibadah Muslim "Sehari-Hari"' karya KH Muhammad Habibillah, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kalangan muslim yang wajib melakukan qadha puasa. Adapun kalangan yang dimaksud adalah musafir, orang sakit yang memiliki harapan sembuh, wanita yang haid atau nifas, muntah dengan sengaja hingga makan dan minum dengan sengaja.

Meskipun merupakan dua jenis puasa berbeda, tidak sedikit kaum muslim yang meniatkan diri untuk mengerjakan puasa Rajab sekaligus qadha Ramadhan. Lantas, bagaimana bacaan niat puasa Rajab sekaligus qadha Ramadhan? Seperti apa hukum menunaikannya? Berikut penjelasannya.

Hukum Menunaikan Puasa Rajab Sekaligus Qadha Ramadhan

Sebelum mengetahui bacaan niatnya, terlebih dahulu mari mencermati hukum terkait mengerjakan puasa Rajab bersamaan dengan qadha Ramadhan. Dijelaskan dalam buku 'Kitab Fikih Sehari-hari: 365 Pertanyaan Seputar Fikih untuk Semua Permasalahan dalam Keseharian' oleh AR Shohibul Ulum, bahwa terdapat pandangan yang disampaikan oleh Imam al-Kurdi.

Pandangan tersebut menjelaskan menggabungkan niat beberapa puasa sunnah adalah boleh dan mendapatkan pahala keduanya. Sementara itu, menurut Imam al-Barizi, puasa sunnah yang diniatkan dengan puasa seperti qadha Ramadhan tetap mendapatkan pahala keduanya.

Sementara itu, pendapat lainnya disampaikan dalam buku 'Tanya Ustadz: Solusi Praktis Problematika Umat' karya Dr Muhamad bin Abdullah Alhadi, MA dan Adithiya Warman, MAg, bahwa niat puasa sunnah dapat dibarengi dengan puasa Rajab. Namun, apabila mengerjakan puasa wajib seperti puasa qadha, tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah.

Meskipun niatnya tidak bisa digabungkan, tetapi seorang muslim bisa mendapatkan pahala atas puasa wajib sekaligus sunnah yang dikerjakan. Hal ini berlaku apabila dikerjakannya di hari Senin atau Kamis.

Hukum menggabungkan niat puasa Rajab dan qadha Ramadhan juga diterangkan dalam laman resmi Nahdlatul Ulama, bahwa terdapat pandangan yang disampaikan oleh Ustadz Mubassyarum Bin mengenai diperbolehkannya atau sah terkait hukum menggabungkan niat puasa Rajab dengan qadha Ramadhan.

Tidak hanya itu saja, dijelaskan juga bahwa akan ada pahala keduanya yang bisa didapatkan. Pendapat lainnya juga diberikan oleh Ustadz Mubassyarum bahwa saat meniatkan diri berpuasa qadha Ramadhan, secara otomatis pahala berpuasa Rajab turut didapatkan oleh siapa saja yang mengerjakannya.

Merujuk dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa menggabungkan puasa Rajab dan qadha Ramadhan diperbolehkan. Namun, niat yang bisa diutamakan oleh kaum muslim adalah qadha Ramadhan karena puasa tersebut wajib hukumnya.

Bacaan Niat Puasa Qadha Ramadhan

Sebelum mengerjakan puasa qadha Ramadhan di bulan Rajab, hendaknya kaum muslim untuk mengawalinya dengan membaca niat terlebih dahulu. Ustadz Ali Amrin al-Qurawy dalam buku 'Koleksi Doa & Dzikir Sepanjang Masa' memberikan informasi bahwa:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an qadha-i fardhi ramadhaana lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat berpuasa untuk mengganti puasa Ramadhan karena Allah Ta'ala."

Bacaan Niat Puasa Rajab

Merujuk dari buku 'Dahsyatnya Puasa Wajib & Sunah Rekomendasi Rasulullah' karya Amirulloh Syarbini & Sumantri Jamhari, berikut bacaan puasa Rajab yang dapat diamalkan oleh kaum muslim:

نَوَيْتُ صَوْمَ الشَّهْرِ الرَّجَبِ سُنَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma-ry- syahri-r-rajabi sunnata-lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa Rajab, sunnah karena Allah Ta'ala."

Demikian tadi rangkuman penjelasan mengenai niat puasa Rajab sekaligus qadha Ramadhan beserta hukum menunaikannya. Semoga bermanfaat.

Video: Agensi Konfirmasi G-Dragon Bakal Comeback Album Penuh

Video: Agensi Konfirmasi G-Dragon Bakal Comeback Album Penuh

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis berharap pemberantasan korupsi tak ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Todung merespons pernyataan mantan Penyidik KPK Ronal Paul Sinyal yang diperiksa KPK pada Selasa (8/1). Ronal mengatakan Hasto sudah diusulkan kepada pimpinan KPK sejak 2020 untuk menjadi tersangka.

"Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Todung, keterangan mantan penyidik tidak valid dan bias, karena tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi serta tidak mendengar secara langsung. Tindakan pemeriksaan seperti ini dinilai melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia menjelaskan pemeriksaan penyidik di pengadilan biasanya dikenal dengan istilah saksi verbalisan yang hanya dilakukan oleh Majelis Hakim jika terdapat saksi yang mengubah keterangan karena ada tekanan atau paksaan.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Setyo menerangkan tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

Diketahui, paslon Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

Sementara, paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana, juga mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

“Selisih yang terlalu tipis tersebut menunjukkan indikasi diperoleh secara meluas, adanya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon,” kata Yuri.

Hari ini, MK menggelar sidang PHPU untuk Pilkada Serentak 2024.

Sidang akan digelar dengan metode panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga hakim konstitusi.

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan.

Mahkamah akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon pada 8–16 Januari 2025.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.

RPH untuk membahas perkara dan mengambil putusan mengenai lanjut atau tidaknya suatu perkara ke sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 5–10 Februari 2025.

Selanjutnya, sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 7–11 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

KOMPAS.com – Agus (22), tersangka kasus dugaan pelecehan seksual yang akrab disapa IWAS, resmi dilimpahkan oleh polisi ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025).

Meskipun mengenakan baju tahanan berwarna merah, Agus tetap teguh pada keyakinannya bahwa ia tidak bersalah.

"Kebenaran pasti akan terungkap, kebenaran pasti akan terungkap," ujar Agus singkat saat diperiksa oleh awak media pada hari yang sama.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan untuk menyerahkan Agus ke kejaksaan.

Kombes Pol Syarif Hidayat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, mengungkapkan bahwa berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025, yang berarti penyidikan sudah selesai.

"Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini kami sepakat untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka Agus ke Kejaksaan Negeri," kata Syarif, Kamis (9/1/2025).

Syarif juga menambahkan bahwa sebelum penyerahan ke Kejaksaan, pihak kepolisian memastikan kondisi kesehatan Agus.

"Kami wajib memeriksa apakah tersangka dalam keadaan sehat secara fisik sebelum diserahkan," tuturnya.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik telah memeriksa 14 orang saksi dan lima ahli.

Selain itu, rekonstruksi adegan dilakukan pada 11 Desember 2024, dengan Agus memperagakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan.

Penyidikan juga melibatkan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD), mengingat Agus merupakan penyandang disabilitas.

Ia dijerat dengan pasal 6 huruf A dan atau huruf E, atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 600 juta.

Sebelumnya, Agus buntung diduga melakukan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025) setelah proses penyelidikan selesai.

Kombes Polisi Syarif Hidayat mengonfirmasi bahwa tim penyidik menerima pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi NTB mengenai selesainya proses penyelidikan terhadap Agus, yang kini berlanjut ke tahap penuntutan.

Sumber: Kompas.com (Karnia Septia, Icha Rastika)

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Momen Agus Difabel Pakai Baju Tahanan saat Dilimpahkan ke Jaksa, Berkelakar Soal 'Kebenaran'