JAKARTA - Chief Executive Office (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran Pemimpin Redaksi (Pemred) iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Audiensi itu dilangsungkan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Audiensi digelar secara santai meskipun tetap serius. Dalam audiensi, Angela memaparkan isu-isu terkini berkaitan dengan industri media yang ada di Indonesia.

Tak hanya itu, sejumlah isu-isu nasional lain pun juga dibahas. Setelah pemaparan dari Angela, Supratman kemudian juga turut memberikan tanggapan dan berbicara mengenai komitmen Kementerian Hukum.

"Kami merasa ini penting sekali karena media adalah pilar keempat demokrasi, jadi bagaimana kita bisa terus menjaga demokrasi bersama-sama," ujar Angela di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (9/1/2025).

Angela juga memastikan iNews Media Group akan turut berkontribusi bagi program-program pemerintah. Menurut dia, sikap iNews Media Group akan berdampak dengan statusnya sebagai grup media news terbesar di Indonesia.

"Kami ingin turut berkontribusi untuk bisa menyampaikan kepada publik program-program pemerintah dan secara transparan serta akuntabel," tuturnya.

Mereka yang hadir dalam pertemuan itu yakni Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution, Direktur Sales & Marketing iNews Media Group Decky Cahya Putra, COO IDX Channel Masirom, Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV Aiman Witjaksono, Pemimpin Redaksi Sindonews Pung Purwanto, Pemimpin Redaksi Trijaya Gaib M Sigit, Pemimpin Redaksi Okezone M Budi Santosa, serta Pemimpin Redaksi RCTI Ariyo Ardi.

Jakarta -

Momen unik kembali terjadi dalam sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, kuasa hukum pasangan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood membacakan pantun.

Momen itu terjadi saat sidang perkara 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil Pilkada Kota Batam di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025). Mulanya, ketua majelis sidang panel 2 Saldi Isra meminta kuasa hukum untuk membacakan pokok-pokok permohonan saja.

Namun kuasa hukum mengatakan ingin membacakan pantun terlebih dulu. Saldi pun mempersilakannya. Kuasa hukum membacakan dua pantun, berikut pantunnya:

Naik kapal perahu laju
Pergi memancing bersama Pak Nadi
Jika masyarakat Kota Batam ingin maju
Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang
Ras dan Budaya jadi pedoman
Mahkamah Konstitusi kami bertandang
Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat Kota Batam

Saldi pun memprotes kuasa hukum yang membacakan pantun sekaligus. Padahal, kata Saldi, seharusnya pantun itu dijawab 'cakep' terlebih dulu.

"Cakep, nanti dulu, dijawab dulu," ujar Saldi.

Kemudian, Saldi pun mempersilakan kuasa hukum untuk membacakan permohonannya. Kuasa hukum menduga adanya kecurangan berupa money politics hingga pembagian sembako dan ketidaknetralan ASN.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU mengenai hasil pemilihan Wali Kota Batam. Selain itu, meminta untuk mendiskualifikasi pasangan Amsakar-Claudia.

"Mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Amsakar Rahmat-Claudia Chandra didiskualifikasi. Menetapkan paslon nomor urut 1 sebagai pemenang," imbuhnya.

Lihat juga video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

[Gambas:Video 20detik]

(amw/fas)

Jakarta -

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menangkap buron US Marshals dengan inisial TJC. Sebelum ditangkap oleh pihak Ditjen Imigrasi, TJC diketahui pernah dua kali masuk ke Indonesia.

Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II, Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda, mengatakan saat TJC masuk Indonesia, pihaknya belum mendapatkan surat pemerintah Amerika Serikat (AS) maupun US Marshals bahwa TJC adalah buron.

"Sebetulnya sudah dua kali, tapi belum ada permohonan dari, jadi kita baru mengetahui, karena yang bersangkutan bukan subjek red notice atau DPO internasional. Jadi kesisteman kita nggak ada yang terjadi, nggak ada hit apa pun," kata Happy dalam konferensi pers di Ditjen Imigrasi, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2025).

Happy mengatakan, setelah mendapatkan surat pemberitahuan penangkapan dari pemerintah AS atas TJC, pihak Ditjen Imigrasi kemudian memasukkan nama TJC dalam daftar cegah. TJC terdeteksi berada di Indonesia saat hendak memperpanjang izin tinggal di kantor Imigrasi Tangerang.

"Kemudian dari pemerintah menyampaikan kepada kita, baru kita atas dasar permintaan official government, OCI (Overseas Criminal Investigation) atau US Embassy, baru kita masukan daftar cegah, karena daftar cegah hit, masuk pada saat dia apply extension izin tinggalnya dia hit di sistem," ucapnya.

"Karena begitu hit itu, kemudian secara kesisteman akan menotif kepada kami sebagai pihak yang mengajukan cegahnya. Tim penyidik kemudian mengamankan yang bersangkutan berkoordinasi dengan pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tangerang," jelasnya.

Pada momen yang sama, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, mengatakan TJC masuk ke Indonesia pada 4 Desember 2024 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. TJC berangkat dari Malaysia sebelum pergi ke Indonesia.

Yuldi mengatakan TJC memilih ke Indonesia setelah dari Malaysia karena dua negara itu memiliki kesamaan, yakni dari sisi biaya hidup dan tempat tinggal.

"Kalau alasan tadi mengapa yang bersangkutan datang ke Indonesia, kalau hasil wawancara kita, pendalaman kepada yang bersangkutan itu, ini kan dia dari Malaysia, Malaysia sama Indonesia kan kehidupannya itu beda-beda tipis," katanya.

"Mulai dari harga untuk biaya hotel ataupun tempat tinggal dan biaya kehidupan, sehingga Indonesia masih similar sama Malaysia, sehingga dia datang ke Indonesia," ucapnya.

(rfs/rfs)

KOMPAS.com - Penahanan terhadap I Wayan Agus Suartama, alias Agus, di Lapas Kelas II A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, menuai kritik dari kuasa hukumnya, Kurniadi.

Agus, seorang penyandang disabilitas tuna daksa, sempat menunjukkan resistensi dan tantrum saat proses penahanan pada Kamis (9/1/2025).

Kurniadi menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena harus berpisah dengan keluarganya.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," ujar Kurniadi.

Menurutnya, sebelum penahanan resmi dilakukan, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk melihat kondisi ruang tahanan yang akan ditempati.

Ia juga mengajukan permohonan agar Agus menjadi tahanan rumah, namun usulan tersebut tidak dikabulkan pihak Kejaksaan Tinggi NTB.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

Kejaksaan: penahanan sudah sesuai prosedur

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ivan Jaka, menegaskan bahwa penahanan Agus sudah sesuai prosedur hukum.

"Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya," jelas Ivan.

Ivan juga mengungkapkan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas dan akan dilengkapi dengan pendamping.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa penyerahan tersangka Agus kepada Kejaksaan dilakukan setelah proses penyelidikan rampung dan dinyatakan lengkap.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, pada 9 Januari 2025 kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2)," kata Syarif di Mapolda NTB.

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pelecehan seksual pada 7 Oktober 2024. Penyidik telah memeriksa 14 saksi, termasuk 7 korban yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB dan ahli psikologi untuk penilaian personal terhadap tersangka dan korban," tambah Syarif.

Polda NTB juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung restitusi kerugian para korban.

Agus kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta berdasarkan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika)

Kami akan melakukan pendalaman terhadap TJC apakah salah satunya terlibat sindikat atau tidak.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengungkapkan United States (US) Marshals akan menjemput warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronannya atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak paling lambat pada tanggal 30 Januari 2025.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol. Yuldi Yusman mengatakan bahwa penangkapan buronan dengan inisial TJC tersebut oleh pihaknya memang dilakukan berdasarkan permintaan US Marshals.

"Pada saat nanti dari US Marshals datang ke sini, kami akan melakukan pendalaman terhadap TJC apakah salah satunya terlibat sindikat atau tidak," ucap Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Yuldi menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi RI memang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap TJC. Namun, tidak bisa melakukan penyelidikan lebih dalam karena buronan tersebut tidak melakukan kejahatan di Indonesia.

Adapun TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, yang melanggar Pasal 18 United States Code(USC), Bab 2251 (a) dan 2251 (e).

Ia mengatakan bahwa tindakan tersebut mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak. Selain itu, TJC juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak, yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A (a)(5)(B) dan 2252A (b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Berbagai tindakan tersebut, kata dia, menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, AS.

"Akan tetapi, kalau untuk di sini, kami sampai dengan saat ini belum ada menemukan bahwa dia melakukan tindak pidana apa pun di sini," ungkapnya.

Dijelaskan pula bahwa TJC masuk wilayah Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024. Pada tanggal 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi RI menerima informasi dari Kedubes AS bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedubes AS Nomor JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Penangkapan, kata dia, berhasil dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Upaya tersebut dilakukan setelah penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

"Jadi, total TJC tinggal di sini sekitar 26 hari," tutur Yuldi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TJC yang juga buron US Marshals. TJC menjadi buron dalam kasus eksploitasi seks anak di bawah umur dan pornografi anak.

Hal itu disampaikan Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah II Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Happy Reza Dipayuda, dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Kamis (9/1/2025). Happy mengatakan TJC memiliki 6 surat penangkapan aktif atau active arrest warrant.

"Yang bersangkutan diketahui buronan atau DPO dari US Marshals atas beberapa kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak," kata Happy.

"Yang bersangkutan punya 6 active arrest warrant. Kami hanya bisa menyampaikan ada 6 active arrest warrant dari yang bersangkutan, yaitu terkait eksploitasi seksual anak, kepemilikan pornografi, jadi mungkin itu sejauh yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menangkap seorang warga negara Amerika Serikat (AS) dengan inisial TJC. TJC adalah buron US Marshals dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. (Agung Pambudhy/detikcom)

Happy mengatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan lebih jauh mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh TJC di Amerika Serikat. Dia mengatakan hal tersebut di luar kewenangan yurisdiksi dari Ditjen Imigrasi.

"Namun demikian, kembali, karena ini memang confidentiality dari suatu investigation yang aktif di Amerika, kami tidak bisa menyampaikan apa pun terkait dengan latar belakang dari perkara," ucapnya.

"Karena kami bukan penegak hukum yang menangani perkaranya, dan ini beyond jurisdiction, di luar yurisdiksi kami, jadi kami tidak bisa menyampaikan apa pun terhadap latar belakang perkara dan jumlah korban dan lain-lain," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh TJC saat berada di Indonesia. Yuldi mengatakan, pihaknya hanya melakukan penangkapan terhadap TJC atas permintaan US Marshals.

"Sampai dengan saat ini, kita belum menemukan apa-apa, jadi yang bersangkutan kita amankan ini memang berdasarkan dari US Marshals yang melakukan pencegahan kepada dia," kata Yuldi.

"Tapi kalau untuk di sini, kami belum, sampai dengan saat ini, belum ada menemukan dan melakukan kegiatan apa pun di sini. Terkait dengan sindikat, karena kami tidak mendalami apa yang dilakukan, karena tidak ada kegiatan di sini, sampai saat ini kita belum mengetahui terlibat sindikat atau tidak," ujarnya.

(dnu/dnu)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buronan US Marshals. TJC diburu pihak keamanan Federasi Amerika lantaran terjerat dalam kasus kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

"Pada tanggal 18 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat kedutaan Besar AS perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara AS atas nama TJC," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Kombes Pol Yuldi Yusman, Kamis (9/1/2025).

Yuldi menjelaskan, setelah dilakukan penelusuran, yang bersangkutan sudah berada di Indonesia sejak 4 Desember 2024. Hal tersebut berdasarkan data perlintasan dengan nomor paspor A52376279 dengan penerbangan dari Malaysia. "Masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ujarnya.

Kemudian pada 19 Desember 2024, Direktorat Wasdakim menerbitkan surat keputusan tindak administratif keimigrasian berupa pencegahan terhadap TJC. Selanjutnya, berdasarkan montoring yang dilakukan melalui sistem keimigrasian, diketahui yang bersangkutan berada di Tangerang.

Pada 29 Desember 2024, berdasarkan pengamatan pada sistem keimigrasian, tim penyidikan mendapatkan informasi adanya permohonan perpanjangan izin tinggal dari warga negara AS atas nama TJC melalui aplikasi Molina dengan alamat di Tangerang.

"Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Direktorat izin tinggal untuk melakukan penundaan permohonan izin tinggal dan memberikan rujukan ke Kantor Imigrasi Tangerang sesuai dengan alamat izin tinggal yang diajukan," ujarnya.

TJC kemudian melakukan perpanjangan izin tinggal pada 30 Desember 2024 di Kantor Imigrasi Tangerang. "Selanjutnya, warga negara Amerika Serikat tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik Direktorat WasdaKim dan dilakukan pendetesian guna proses pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

MAKASSAR - Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry meminta masyarakat wajib bersyukur atas menurunnya tindak kejahatan terorisme.

Selama dua tahun terakhir, tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack di Indonesia.

Meski demikian, pencegahan radikal terorisme tidak boleh kendur dan lengah. Akan tapi sinergi dan koordinasi harus terus ditingkatkan agar Tahun 2025 kembali zero terrorist attack.

?Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun,? kata Prof Bakry di Makassar, Kamis (9/1/2025).



Menurutnya, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama.

Zero terrorist attack juga mampu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja Pemerintah melalui berbagai instansinya dalam menjembatani bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.


?Saya kira upaya pemerintah untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang masih tersisa pada bangsa Indonesia adalah hal yang sangat baik dan konstruktif bagi penguatan kemajemukan dan heterogenitas bangsa kita,? ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Dia menambahkan, momen tahun baru bisa menjadi refleksi apa yang harus dilakukan untuk penguatan kebhinekaan.

"Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia karena kita mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dan kekayaan," tegasnya.

Dia berharap agar jangan ada lagi perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, kemudian menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror.

Terkait interaksi masyarakat secara luas pada perayaan-perayaan besar seperti tahun baru, Muammar Bakry mengatakan bahwa perayaan tersebut haruslah dilihat secara tepat. Hanya karena suatu perayaan tidak sesuai dengan keinginan sebagian pihak, tidak lantas menjadikan perayaan tersebut dilarang atau bahkan dikatakan sebagai pendangkalan akidah.

?Menurut saya, kita harus melihat dulu secara proporsional kegiatan perayaan tahun baru itu. Kalau perayaan tahun baru itu ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kalau kita bicara Islam, berarti nilai-nilai ajaran Islam, bisa dikatakan kegiatan itu mengarah kepada kegiatan yang dimakruhkan atau diharamkan. Dengan kata lain, melakukannya menjadi hal yang dilarang,? terang Prof. Bakry.

?Tapi kalau kegiatan itu justru sebenarnya menghadirkan suasana hati kita menjadi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan menjadikan momen pergantian tahun itu sebagai momentum untuk muhasabah, zikir, mengenang, mengingat, dan introspeksi apa yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita proyeksikan untuk tahun berikutnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka tentu itu (perayaan tahun baru) nafasnya sesuai dengan ajaran Islam,? urainya.

Menurutnya, Alquran menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan siang dan malam yang silih berganti dan terus berlanjut seperti itu, agar para manusia bisa menjadikannya sebagai peringatan dan momen kesyukuran.

Artinya, dalam memahami agama secara proporsional, Tuhan telah memerintahkan manusia supaya momentum pergantian waktu, dalam hal ini tahun baru, agar tidak lewatkan begitu saja.

Tuhan menginginkan para hambanya untuk menjadikan tahun yang baru sebagai waktu memanjatkan ungkapan kesyukuran dan melakukan introspeksi atas perbuatan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Muammar Bakry pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Dia menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

?Saya kira kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita,? tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi telah meringkus buronan kasus pedofilia asal Amerika Serikat yang bersembunyi di wilayah Tangerang Banten berinisial TJC.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa TJC merupakan buronan yang kini tengah diburu oleh US Marshals Amerika Serikat.

Dia menjelaskan TJC merupakan buronan kasus ekspoitasi seksual terhadap anak di bawah umur atau pedofilia. Menurutnya, TJC menyimpan banyak gambar dan video seksual anak di bawah umur untuk didistribusikan hingga dikonsumsi secara pribadi.

"Tindakan ini membuat TJC masuk proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Lowa, Amerika Serikat," tuturnya di Jakarta, Kamis (9/1).

Yuldi menjelaskan bahwa TJC ditangkap ketika tengah mengajukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Menurut Yuldi, TJC langsung diamankan tanpa ada perlawanan kepada petugas Imigrasi.

"Tim gabungan langsung meringkus TJC tanpa ada kendala apapun," katanya.

Berdasarkan hasil penelitian pihak Imigrasi, buronan TJC tersebut masuk ke Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024 kemarin. Kemudian, menurutnya, pada 18 Desember 2024, pihak pemerintahan Amerika Serikat mengirimkan informasi bahwa status paspor TJC telah dicabut.

"Kemudian kami langsung melakukan proses penyelidikan dan mengirim surat pencegahan," ujarnya.

Mataram - Pria penyandang disabilitas tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, IWAS alias Agus, resmi ditahan. Penahanan Agus ini dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mataram. Saat mau dibawa ke tahanan, Agus menangis histeris. (afb/afb)

London -

Graham Potter kembali ke Liga Inggris. Pria 49 tahun itu resmi menjadi juru taktik West Ham United.

West Ham baru saja mengumumkan pemecatan Julen Lopetegui. Pada Kamis (9/1/2025), Potter diperkenalkan sebagai manajer barunya.

"West Ham dengan bangga menyambut Graham Potter sebagai kepala pelatih klub yang baru," tulis West Ham di situs resminya.

"Pria 49 tahun itu akan gabung The Hammers untuk kontrak dua setengah tahun dan akan bertugas untuk pertama kali saat Irons melawan Aston Villa di Piala FA, Jumat sore," jelas pernyataan klub asal London itu.

Graham Potter sebelumnya menganggur sejak 2023. Ia dipecat Chelsea, usai gagal membawa The Blues tampil oke di musim 2022/2023.

Saat itu, ia membawa Chelsea terperosok ke posisi 11 klasemen Liga Inggris. Situasi itu menuntun pemecatan Potter, usai juga kandas di Piala FA dan Piala Liga Inggris.

Total selama melatih Chelsea, Potter cuma memberikan 12 kemenangan, 8 imbang, dan 11 kali kalah.

Sebelum ke Chelsea, Graham Potter padahal sempat oke melatih Brighton & Hove Albion. Ia membawa The Seagulls menjadi kuda hitam di Liga Inggris dengan mengalahkan tim-tim kuat seperti Liverpool, Manchester City, dan Manchester United.

(yna/aff)

Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap seorang Warga Negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buron lembaga penegak hukum federal US Marshals. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

"Penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh tim penyidik Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (9/1) petang.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Perbuatannya melanggar Pasal 18 United States Code (USC), Bab 2251(a) dan 2251(e). Tindakan ini mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak.

Selain itu, ia juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A(a)(5)(B) dan 2252A(b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Tindakan-tindakan tersebut menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, Amerika Serikat.

"Penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan," kata Yuldi.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," sambungnya.

Yuldi menuturkan TJC masuk wilayah Indonesia pada 4 Desember 2024. Dua pekan setelahnya, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075 yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional.

"Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyampaikan TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat sangat membantu proses ini," kata Godam.