Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

WNA India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival(VoA) untuk visa wisata.

VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari—November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang.

Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal.

Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan Tiongkok.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

WNA India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival(VoA) untuk visa wisata.

VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari—November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang.

Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal.

Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan Tiongkok.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

"Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS," kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

"Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh," katanya.

Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

"Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS," katanya.

Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya "menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah" akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

Guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), gagal lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengumuman seleksi PPPK Supriyani disampaikan empat hari lalu.

"Iya, ada pengumuman 6 Januari kemarin, Bu Supriyani tidak lolos PPPK," kata kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan dilansir detikSulsel, Jumat (10/1/2025).

Andre kemudian menyinggung janji Mendikdasmen Abdul Mu'ti yang mengatakan akan mengangkat Supriyani menjadi PPPK melalui jalur afirmasi. Menurutnya, Supriyani memang tidak pernah meminta secara langsung ke Abdul Mu'ti agar diangkat langsung menjadi PPPK, namun pihaknya tetap mempertanyakan hal itu karena telanjur dijanjikan oleh pejabat publik sejak lama.

"Janji menteri (Mendikdasmen Abdul Mu'ti) ini kan sudah diucapkan, sudah berapa bulan yang lalu dan juga Bu Supriyani sebenarnya tidak pernah meminta, tiba-tiba diberikan janji seperti itu," ujarnya.

"Ibu Supriyani ini sudah berharap janji itu ditepati. Artinya ibu guru Supriyani diberikan afirmasi agar bisa langsung diterima sebagai guru PPPK," tambah Andre.

Andre pun menyayangkan sikap Abdul Mu'ti yang dinilai tidak menepati janji peluang lolos melalui afirmasi untuk Supriyani tahun ini. "Sebagai pejabat publik, janji yang telah diucapkan merupakan kebijakan yang harus ditepati," ucapnya.

Simak lengkapnya di sini.

Ketua hakim majelis panel 2, Saldi Isra, mengatakan semua fakta dan bukti boleh diungkap di persidangan. Saldi berkelakar, yang tidak boleh diungkap adalah besaran honor sebagai kuasa hukum.

Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang sengketa hasil pilkada di panel 2, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum KPU dari perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 meminta izin untuk mengungkap sejumlah fakta.

"Dari Lhokseumawe, izin, kalau diperkenankan, kami ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia," kata kuasa hukum KPU.

"Tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan semua pihak akan mendapat giliran untuk memberikan keterangan. Saldi meminta kuasa hukum KPU menunggu giliran.

"Iya, ingin bertanya melalui majelis hakim kepada Bawaslu RI," kata kuasa hukum KPU.

"Nanti, Pak, gilirannya ada, bukan sekarang, ini sudah dibagi-bagi gilirannya. Nanti kalau Bapak mau tanya, ada gilirannya. Kalau mau ungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti," kata Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

Saldi lalu berkelakar ada satu hal yang tidak boleh diungkap dalam persidangan. Saldi mengatakan honor sebagai kuasa hukum tidak boleh diungkap.

"Yang nggak boleh diungkap itu satu saja, Pak, berapa besar honor nggak boleh diungkap, Pak, ha-ha-ha...," canda Saldi.

Kemudian, kuasa hukum KPU dari perkara 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 meminta izin untuk menambah kuasa hukum. Saldi pun berkelakar, jika ditambah, honor kuasa hukum menjadi lebih kecil.

"Kami ada penambahan kuasa, jika diperkenankan, kami lampirkan sekalian," kata kuasa hukum KPU.

"Boleh, tapi nanti kan nanti berbagi juga honornya, tambah kecil dong," canda Saldi.

"Kami tidak ada honor, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

"Boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa," kelakar Saldi.

Simak juga Video '310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK':

[Gambas:Video 20detik]

Jalur hukum akan ditempuh Tsaniyya Asmara Sutjipto (26) pada calon mempelai pria yang kabur di hari H pernikahan. Dalam video viral di TikTok, akhirnya sepupu Tsaniyya menemaninya di atas pelaminan.

Tsaniyya pun berencana melaporkan pria berinisial A ke polisi. Sebab, Tsaniyya merasa dirugikan secara moril dan materi.

"Saya maunya jalur hukum. Saya di sini hancur sekali. Mau tak laporkan ke polisi," kata Tsaniyya kepada detikJatim, Jumat (10/1/2025).

Sebenarnya, Tsaniyya mau melihat itikad baik A datang ke rumahnya, namun ia tak kunjung datang usai kabur saat hari H pernikahan. Sampai pada akhirnya pada Jumat (3/1), A akhirnya datang ke rumahnya. Di sanalah, keduanya ngobrol dan Tsaniyya menanyakan ke mana A saat hari H pernikahan.

"Katanya keluar dari rumah bawa tas besar, mbambung, saat itu belum gajian posisinya. Logikanya keluar bawa tas besar nggak mungkin orang tuanya nggak tahu, apa lagi alasan cari nasi goreng," ujarnya.

"Saya mau melihat itikad baiknya kemarin-kemarin (sebelum datang ke rumahnya Kamis pekan lalu). Ternyata, datang ke sini nggak minta maaf, seolah-olah nggak ada salah atau bersalah terlepas perasaanku ke dia dan sebaliknya," tambahnya.

Selain itu, A juga memberikan penawaran kepada Tsaniyya berupa uang kompensasi. A berharap, dengan kompensasi itu masalahnya dengan Tsaniyya selesai.

"Jumat kemarin menawarkan kompensasi Rp 75 juta, katanya kalau tak bayar Rp 75 juta berarti sudah selesai ya masalahnya. Nggak bisa, keluargaku malu dan kecewa. Masih dipikirkan kemarin, keluarganya belum mengiyakan, katanya masih dirundingkan dulu," ceritanya.

Meski begitu, Tsaniyya akan tetap melaporkan sang mantan. Laporan atas apa saja, ia serahkan kepada pengacara.

"Kalau saya fix melaporkan. Nanti urusan lawyer saya. Dengan bukti tandatangan di atas materai dan lain-lain, karena kerugian bukan hanya material. Kalau moril itu susahnya. Sudah menyiapkan lawyer," urai Tsaniyya.

Tsaniyya berharap, dengan gagalnya pernikahannya dengan A, hidup dia bisa lebih baik. Termasuk soal jodoh. Ia berharap agar segera datang laki-laki yang lebih baik.

"Nggak menutup kemungkinan dengan orang lain, nggak menutup diri. Semoga dengan viralnya ini mereka yang menyakiti dapat sanksi sosial juga," tutupnya.

Diketahui, Tsaniyya dan A harusnya menikah pada Minggu, 29 Desember 2024. Namun, A tiba-tiba meninggalkan Tsaniyya saat hari H, tepatnya beberapa jam sebelum ijab kabul karena telah menghamili perempuan lain.

Tsaniyya sebenarnya sudah mengetahui A menghamili perempuan lain pada bulan Oktober. Namun, dia beserta keluarga dan A dengan keluarga sama-sama sepakat melanjutkan pernikahan dengan bukti tanda tangan di atas materai.

Lalu, akad nikah yang seharusnya berlangsung lancar pukul 08.00 WIB, akhirnya dibatalkan karena mempelai laki-laki tidak hadir. Namun resepsi pernikahan pukul 11.00 WIB tetap digelar karena undangan sudah tersebar dan segala persiapan sudah siap.

Meski akad nikah batal, namun resepsi tetap dilaksanakan. Tetapi, posisi mempelai laki-laki di atas panggung terpaksa digantikan sepupu Tsaniyya agar dia tidak terlihat sendiri di pelaminan.

Pada saat resepsi pernikahan di sebuah gedung di Surabaya, orang tua A datang dan mengakui bila anaknya tak kembali usai pamit membeli nasi goreng. Orang tua A datang dan berdiri di atas panggung layaknya pesta pernikahan pada umumnya, meski mempelai laki-laki yang asli digantikan sepupu Tsaniyya.

Video Detik-detik Pria di Sulsel Tewas Tertusuk Badik Sendiri saat Tampil Sambut Pengantin

Video Detik-detik Pria di Sulsel Tewas Tertusuk Badik Sendiri saat Tampil Sambut Pengantin

Washington (ANTARA) - DPR Amerika Serikat pada Kamis (9/1) mengesahkan produk legislasi yang akan memberikan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena lembaga peradilan dunia tersebut dituding "menargetkan Israel secara tidak beralasan”.

“Menurut pendapat para pimpinan, suara setuju lebih banyak, dan RUU itu disahkan,” kata ketua sidang usai pemungutan suara.

Produk legislasi yang disebut Undang-Undang Penangkalan Pengadilan yang Tidak Sah itu akan memberikan sanksi kepada siapa pun yang berupaya menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara Amerika atau pejabat dari negara sekutu AS, termasuk Israel.

Produk legislasi itu menyiratkan tindakan menolak pemberian visa AS bagi pejabat ICC yang ditunjuk dan anggota keluarga dekat mereka, serta individu yang memberikan “dukungan finansial, material, atau teknologi” kepada ICC, menurut pernyataan Komite Urusan Luar Negeri.

Sebelumnya pada November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant dengan alasan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Presiden AS Joe Biden menyebut keputusan ICC itu adalah keterlaluan.

Padahal, Amerika Serikat bukanlah negara anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksi lembaga peradilan itu.

ICC, seperti diketahui, adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen di dunia yang memiliki mandat untuk menyelidiki dan mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan kekejaman internasional berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyampaikan terima kasih ke mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang telah membesuknya di jeruji besi. Tom Lembong juga berterima kasih atas kado berupa buku yang dibawa Anies.

Ucapan terima kasih ke Anies itu ditulis tangan Tom Lembong yang diunggah di akun X (Twitter) miliknya, dilihat, Jumat (10/1/2025). Akun itu sebutkan dikelola tim karena saat ini Tom tengah mendekam di penjara karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

"Terima kasih yang dalam pada sahabat dekat-ku Pak Anies Baswedan, atas kunjungannya minggu lalu, dan atas kado buku yang super-menarik," tulis Tom.

Tom menganggap Anies sudah seperti kawan dekatnya. Tom mengatakan dalam pertemuan itu tidak ada membahas soal perkara yang menjeratnya.

"Kami sudah menghormati selama 2 bulan saya dalam tahanan, prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasihat hukum yang boleh berkunjung," tulis Tom.

"Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung, toh kami tidak akan membicarakan substansi perkara (dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV)," imbuhnya.

Tom berterima kasih ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena telah mengizinkan Anies berkunjung ke rutan. Tom menitipkan salam ke simpatisan lewat Anies. Seperti diketahui, Tom menjadi salah satu tim sukses saat Anies mencalonkan sebagai presiden di Pilpres 2024.

"Terima kasih Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies, salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita," tulis Tom.

"Saya terus mencintai Indonesia, dan tekad saya makin bulat untuk terus mengabdi pada Indonesia," imbuhnya.

Surat untuk Anies juga disampaikan Tom dalam bahasa Inggris. Berikut isi surat tulisan tangan Tom ke Anies:

My deepest thanks to my dearest close friend Anies Baswedan, for visiting me last week, and for the gift of the super-interesting book.

We've already been respectful for 2 months of my detention, of the legal principle that during the investigation phase, only immediate family and my lawyers are allowed to visit. But now it should no longer be sensitive for close friends to visit also, especially since we will not be discussing the substance of my legal case (and of course all visits are recorded on CCTV).

Thank you to the Attorney General's Office for issuing the approval for Pak Anies's visit. I asked Pak Anies to convey to our friends, supporters, and sympathizers my spirited and loving regards.

I continue to love my home country Indonesia, and my intention to serve my country is ever stronger.

Anies Besuk Tom

Anies Baswedan membesuk Tom Lembong pada Jumat 3 Januari 2025. Anies mengatakan Tom Lembong sehat.

"Tadi saya berjumpa dengan Pak Tom Lembong, alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat bahkan bisa dibilang luar biasa semangatnya, mengagumkan," kata Anies melalui Instagram pribadinya.

Seperti diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada 2015-2016. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Simak juga Video 'Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Kejagung: Seolah Kami Mengkriminalkan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si meningkatkan koordinasi terkait fasilitas autogate di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo serta pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall, Surabaya.

Dalam koordinasi ini, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya di dampingi oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Aditya Triputranto, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, M. Novrian Jaya serta Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yudhistira Yudha Permana.

Ramdhani dalam keterangannya di Surabaya, Jumat, menjelaskan Imigrasi Surabaya telah memasang 28 autogate baru di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

Ia mengatakan autogate ini dapat digunakan, baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Imigrasi Surabaya juga mengelola pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall Surabaya yang melayani permohonan paspor elektronik, baik permohonan baru, penggantian maupun layanan percepatan.

"Imigrasi Surabaya memiliki 18 autogate di terminal keberangkatan dan 10 autogate di terminal kedatangan. Dengan menikmati layanan tersebut, waktu pemeriksaan hanya berlangsung sekitar 15-20 detik. Selanjutnya, untuk Immigration Lounge pelayanan yang kami tawarkan, yakni permohonan paspor yang dapat selesai di hari yang sama," ujarnya.

Ia menjelaskan dukungan dari instansi kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan inovasi yang telah diciptakan.

Ramdhani berharap Kantor Imigrasi Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat menjalin kolaborasi dalam pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Polda Jatim kepada kami. Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin dapat ditingkatkan lagi agar muncul inovasi-inovasi baru, baik di kepolisian maupun Imigrasi. Kami juga siap mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian, khususnya Polda Jatim dalam hal pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat," tuturnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto, M.Si memberikan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Surabaya yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal layanan keimigrasian.

"Saya menilai langkah ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan paspor di mall merupakan inovasi yang jelas akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan paspor. Begitu juga fasilitas autogate di Bandara Juanda, jelas akan memberikan efisiensi waktu penumpang, namun tanpa mengurangi peran pengawasannya," kata Imam Sugianto.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

PALU, iNewsPalu.id – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tengah turut serta dalam Rapat Koordinasi yang membahas Penilaian dan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara periodik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Jumat (9/1) pukul 10.00 WITA melalui Zoom, yang berlangsung di Aula Kebangsaan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkum Sulawesi Tengah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bidang Hukum, Reba Paputungan. Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya sinergi untuk mewujudkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menurutnya, pembangunan budaya hukum adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

“Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum di tingkat desa,” ujar Rakhmat. Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Indonesia.

BPHN dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan budaya hukum dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan hukum yang intensif. Mereka menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk memastikan desa dan kelurahan memenuhi empat dimensi indikator utama: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi.

Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menambahkan bahwa penilaian untuk tahun 2025 akan lebih terstruktur dan periodik, guna menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel.

Rapat ini mempertegas komitmen untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat, dengan harapan semakin banyak desa dan kelurahan yang memenuhi kualifikasi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik

"Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan,"

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Hasto siapkan pledoi dalam tujuh bahasa di persidangan

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar penegakan hukum di Indonesia bisa disorot kancah dunia.

"Mas Hasto sampaikan kepada saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPK tepis tudingan dramatisasi penyidikan kasus Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan pihaknya mendramatisasi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPK sita tiga Vespa senilai Rp1,5 miliar terkait kasus korupsi di LPEI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga unit Vespa Piagio dan satu unit mobil bermerek Wuling terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Penyidik melakukan penyitaan berupa kendaraan bermotor berupa tiga unit sepeda motor berjenis Vespa Piagio dengan nilai kurang lebih Rp1,5 miliar dan satu unit mobil bermerek Wuling senilai kurang lebih Rp350 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Vicky Prasetyo sebut ada kotak suara di toilet saat Pilkada Pemalang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi menyebut ada kotak suara yang disimpan di toilet KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat penghitungan suara Pilkada Pemalang 2024.

"Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara di dalam toilet KPU Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan," ucap kuasa hukum Vicky-Suwendi, Marloncius Sihaloho, dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung I MK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Ditjen Imigrasi tangkap warga negara AS buronan US Marshals

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI berhasil menangkap dan mengamankan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, serta kepemilikan pornografi anak.Direktur Pengawasan dan Penindakan.

Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol Yuldi Yusman mengatakan penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Kanwil Kemenkumham Riau siap membentuk 100 desa sadar hukum pada 2025, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan dan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan.

"Ketertiban dan kedamaian perlu diwujudkan untuk menjamin pergaulan antara sesama agar hidup antara masyarakat semakin baik," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Nur Ichwan di Pekanbaru, Kamis.

Menurut dia, jika masyarakat semakin baik, sekaligus membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah representasi dari masyarakat yang memahami hukum dan taat hukum/aturan yang ditetapkan oleh negara misalnya taat membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas di jalan raya, saling menghargai antarwarga, menjaga nama baik masyarakat dan saling menghormati.

Karena itu katanya menyebutkan penting sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan target tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan agar proses pembinaan dan verifikasi berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa setiap desa/kelurahan yang ditetapkan benar-benar memenuhi standar sebagai desa/kelurahan sadar hukum," katanya.

Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Riau, khususnya dalam menciptakan budaya hukum yang kuat dan memberikan akses hukum yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.