Masyarakat Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyerahkan sembilan pucuk senjata api rakitan (senpira) ke Polres OKI. Hal itu dilatarbelakangi kesadaran warga atas hukum kepemilikan senjata api.

Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto mengatakan sebelum warga menyerahkan Senpira tersebut, pihaknya sudah terlebih dahulu mengimbau masyarakat agar menyerahkan senpira yang dimiliki.

"Salah satu langkah preemtif yang kami lakukan untuk mencegah tindak pidana adalah dengan sosialisasi dan imbauan, khususnya di Kecamatan Sungai Menang. Alhamdulillah, masyarakat dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api rakitan," katanya.

Hasilnya, kata dia, beberapa warga dari Kecamatan Sungai Menang, OKI secara sukarela menyerahkan 9 pucuk senpira kepada Polres OKI.

Hendrawan menjelaskan tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api masih kerap terjadi di wilayah OKI. Seperti kasus penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan.

"Selain itu, kami juga telah mengerahkan 3 personel untuk menjangkau desa-desa yang diduga masih menyimpan senjata api rakitan," ujarnya.

Ia juga berharap langkah tersebut dapat menjadi awal dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api rakitan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

"Pelanggaran terhadap Undang-Undang darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal dapat berujung pada ancaman pidana penjara," tuturnya.

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

PALU, iNewsPalu.id – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tengah turut serta dalam Rapat Koordinasi yang membahas Penilaian dan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara periodik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Jumat (9/1) pukul 10.00 WITA melalui Zoom, yang berlangsung di Aula Kebangsaan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkum Sulawesi Tengah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bidang Hukum, Reba Paputungan. Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya sinergi untuk mewujudkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menurutnya, pembangunan budaya hukum adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

“Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum di tingkat desa,” ujar Rakhmat. Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Indonesia.

BPHN dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan budaya hukum dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan hukum yang intensif. Mereka menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk memastikan desa dan kelurahan memenuhi empat dimensi indikator utama: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi.

Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menambahkan bahwa penilaian untuk tahun 2025 akan lebih terstruktur dan periodik, guna menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel.

Rapat ini mempertegas komitmen untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat, dengan harapan semakin banyak desa dan kelurahan yang memenuhi kualifikasi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menggelar rapat koordinasi terkait penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum secara periodik. Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom dan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati mengikuti dari ruang Yudhistira Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah, Kamis (09/01).

Ada pun agenda utama yakni membahas penguatan penilaian/verifikasi serta teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator desa/kelurahan sadar hukum. Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala kantor wilayah, divisi peraturan perundang-undangan, serta pejabat fungsional dan struktural di pemerintah daerah, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program desa/kelurahan sadar hukum berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum. Salah satu caranya ialah dengan membangun pos bantuan hukum desa di seluruh Indonesia.

“Pos bantuan hukum yang berada di tiap Desa Sadar Hukum menjadi tempat bagi warga desa yang memiliki masalah hukum. Jadi ketika mereka memiliki masalah hukum, mereka tahu harus kemana untuk mendapat pencerahan,” ujar Kristomo.

Ia menekankan, pos bantuan hukum akan memberikan empat layanan utama, meliputi informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, serta memberikan rujukan kepada masyarakat atas permasalahan yang mereka alami.

Secara teknis, guna mewujudkan layanan tersebut, BPHN perlu melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum. Terkait hal itu, Penyuluh Hukum Madya Heni Indrawati menjelaskan seputar teknis penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Claudia Valeriana perihal kebijakan pengelolaan JDIH.

Tampak turut mengikuti rapat secara virtual Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan beserta pejabat fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah. 

Editor : Maulana Salman

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Jaksa Agung Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengharapkan duta pelajar sadar hukum menjadi teladan program sosialisasi dan edukasi sejak dini dalam menyampaikan kepada rekan pelajar lainnya untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman.

"Diharapkan pelajar yang terpilih jadi duta hukum jadi teladan dalam sosialisasi dan edukasi hukum di kalangan pelajar," ujar Sanitiar Burhanuddin saat menerima kunjungan duta pelajar sadar hukum Provinsi Kalimantan Timur 2024, melalui keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA, Sabtu.

Duta pelajar sadar hukum harus bisa menyampaikan kepada seluruh rekan pelajar untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman, jelas dia, dari yang paling kecil seperti tidak menyontek, tidak bolos sekolah dan lainnya.

Kegiatan pemilihan duta pelajar sadar hukum patut ditiru dan dilakukan secara berkelanjutan, ia menimpali lagi, dan harus dikembangkan di masa yang akan datang.

"Bukan saja kenalkan hukum kepada pelajar atau remaja, tapi juga berikan pengetahuan dampak yang diakibatkan ketika berhadapan dengan hukum," tambahnya.

Kegiatan seperti jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus dan jaksa masuk pesantren, serta kegiatan lainnya, juga dilakukan kejaksaan sebagai upaya mengeliminasi kejahatan masuk lingkungan pendidikan seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bullying (pembulian/perisakan/0erundungan) dan perdagangan orang (trafficking).

"Semua punya kewajiban jaga generasi muda bangsa untuk taat hukum.dam miliki etika, serta berakhlak yang baik," tegasnya.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2024 bertujuan dapat menumbuhkan pelajar sadar hukum yang dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah sehingga ketertiban dan ketentraman umum dapat terpelihara di tengah kehidupan masyarakat.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum bentuk kerja sama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Sanitiar Burhanuddin memberikan apresiasi sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan pemerintah provinsi setempat melahirkan duta pelajar sadar hukum.

Menerima kunjungan duta pelajar sadar hukum Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagai apresiasi, dan ada rasa bangga karena sejak usia dini, pelajar sekolah menengah pertama sederajat sudah mulai dikenalkan mengenai hukum, demikian Sanitiar Burhanuddin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024