Di era saat ini, peran advokat tak hanya bertarung di arena pengadilan saja. Lebih dari itu, advokat juga dituntut untuk mampu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Hal itulah yang terus didorong Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Peradi mendorong agar advokat mau terjun langsung ke masyarakat bahkan menyentuh hingga ke desa-desa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Ketua Harian DPN Peradi, R Dwiyanto Prihartono mengatakan, saat ini para advokat masih senang menangani kasus di kota besar. Di antaranya Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, Jakarta, dan lain-lain.

"Harapan kita mereka mau menyebar ke kota-kota yang lebih kecil," ujar Dwiyanto dalam kegiatan pengangkatan advokat di Soreang, Senin (13/1/2024).

Dwiyanto menjelaskan para advokat harus bisa membagi waktunya untuk yang bersifat komersial dan non komersial. Sehingga bisa terus membantu seluruh elemen masyarakat.

"Karena di situlah tempat mereka bisa mengabdi meskipun itu bergunung. Jangan lupa lahirnya advokat itu awalnya dulu dari gunung makanya disebut dengan officium nobile," katanya.

Menurutnya para advokat harus mampu turun ke masyarakat bawah hingga tingkat pedesaan. Dia menginginkan DPC Jawa Barat, hingga DPC Bale Bandung telah mempunyai advokat di tingkat pedesaan.

"Advokat harus betul-betul mau terjun ke lapangan dan membantu orang memberikan bantuan hukum. Sehingga masyarakat yang tidak mampu, para pencari keadilan yang tidak mampu, juga mendapat pelayanan yang baik," jelasnya.

Dia menambahkan adanya advokat di pedesaan turut sejalan dengan keinginan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah ingin Peradi mendirikan tempat bantuan hukum di Jawa Barat.

"Saya kira itu adalah suatu kemauan yang mulia. Sehingga harapannya ke depan pelaksanaannya tidak mendapat hambatan yang serius dan DPC-DPC Peradi siap untuk melaksanakan itu. Bisa membantu masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Bale Bandung I Made Rediyudana mengungkapkan, saat ini DPC Peradi Bale Bandung telah memiliki program yang dinamakan 'Akang Desa' (aplikasi hukum menjangkau desa). Menurutnya, program tersebut selaras dengan tujuan agar advokat menyentuh masyarakat pedesaan.

"Jadi programnya satu desa, satu advokat. Programnya dalam bentuk aplikasi. Kita (advokat) juga akan ada dan hadir di desa-desa. Mereka bisa melakukan konsultasi, penyuluhan hukum, termasuk bantuan hukum," kata Made.

Menurutnya program tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga program tersebut bisa langsung dilaksanakan.

"Dari tahun tahun lalu sudah ada. Cuma pelaksanaan masih menunggu pak bupati selesai dilantik. Pelaksanaannya mulai waktu dekat," bebernya.

Pengangkatan advokat Peradi di Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Sementara itu terkait pengukuhan advokat, total ada 749 advokat seluruh Jabar yang dikukuhkan. Sedangkan untuk di DPC Peradi Bale Bandung, total ada 75 orang yang dikukuhkan.

"Terima kasih atas kepercayaan DPN Peradi kepada DPC Peradi Bale Bandung sebagai tuan rumah pengangkatan dan pembekalan advokat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung," kata dia.

KPK soal Geledah Rumah Advokat PDIP Bawa Senjata Laras Panjang

KPK soal Geledah Rumah Advokat PDIP Bawa Senjata Laras Panjang

Polisi menetapkan pasangan suami-istri Aidil Zacky Rahman alias Zack (19) alias Kidoy dan Sinta Dewi (22) sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, R (3,5), yang jasadnya ditemukan di ruko Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Keduanya kini berbaju tahanan.

Kedua tersangka dihadirkan saat jumpa pers di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (13/1/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tangan pelaku sudah dalam kondisi terborgol. Keduanya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Kita sudah tetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. Langsung kita lakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (12/1).

Sebagai informasi, keduanya ditangkap pada Rabu (8/1) malam. Aidil dan Sinta ditangkap saat hendak kabur ke daerah Jawa.

Luka Bekas Sundutan

Korban ditemukan pada Senin (6/1), pukul 07.00 WIB. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan terdapat luka pada tubuh korban.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Restro Bekasi, korban ditemukan dalam posisi telentang ditutup sarung warna hitam mengenakan celana panjang dan kaus pendek," kata Kombes Ade Ary.

Ade Ary memerinci ada luka sundutan pada pantat dan pipi korban. Selain itu, ada luka memar di sekujur tubuhnya, kepala benjol, hingga mengeluarkan cairan dari mulutnya.

"Di tubuh korban terdapat luka lecet di pipi sebelah kiri, kuping sebelah kiri memar, terdapat luka seperti sundutan rokok di pantat, pipi, dan kaki. Serta di bagian kepala tengah dan belakang terdapat benjolan, lebam di sekitar pinggang atas sebelah kanan, dan dari mulut korban mengeluarkan cairan," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto didampangi kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, selama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Ronny mengatakan, Hasto hanya diperbolehkan didampingi satu orang kuasa hukum.

"Kita akan update dan pemeriksaan yang mengampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Maqdir Ismail, karena hanya diperbolehkan satu orang saja," kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Ronny mengeklaim Hasto didampingi sejumlah kuasa hukum dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik.

Meski demikian, ia mengatakan, pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," ucap dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba pukul 09.32 WIB WIB menggunakan bus pariwisata berwarna merah.

Ia terlihat mengenakan jas hitam sambil membawa dokumen berwarna merah, dan didampingi sejumlah kuasa hukumnya.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Hari ini, Hasto diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Bambang Widjojanto (BW) menilai Pilkada Sumut 2024 unik dan ikonik.

Salah satu penyebabnya, kata dia, lantaran kontestasi itu salah satu calon gubernurnya, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak ada di seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal anak menantu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” ujarnya dalam sidang perkara PHPU di Gedung Mahkaman Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Mantan komisioner KPK itu mengatakan dengan posisi Bobby seperti itu maka muncullah frasa kata cawe-cawe dan menjelma menjadi kekuatan. Dia juga mulai menyinggung soal penggunaan aparat negara guna memenangkan salah satu pasangan calon.

Misalnya, lanjutnya, tanpa ada urgensi tertentu pejabat gubernur Sumut tiba-tiba diganti menjadi Agus Fathoni oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah persiapan perhelatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

Bahkan, BW menyebut Agus seakan-akan ikhlas menjadi PR Bobby dan terlihat seperti berkampanye keliling Sumut dengan kedok agenda safari dakwah dan doa keselamatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

“Pejabat gubernur baru Agus Fathoni "Ikhlas" menjadi PR l, pihak terkait yaitu M. Bobby Afif Nasution keliling hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang mohon maaf menurut kami menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif,” tegasnya.

Oleh sebab itu, DW mengatakan dalam Pilgub Sumut 2024 ini pihaknya melihat ada orkestrasi secara tersruktur, sistematis & massif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Pj.kepala daerah, bawaslu, aparat penegak hukum & penyelenggara pemilihan.

“Pilgub sumut memang beda, unik dan ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti [Jokowi], ada calon bernama Bobby, serta pelanggaran asas dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

KURANG dari dua minggu menjelang dilantik sebagai Presiden ke-47, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijatuhi vonis atas dakwaan tindak pidana menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut sebesar 130.000 dollar AS kepada Stormy Daniels.

Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri New York pada Jumat, 10 Januari 2025, pukul 09.30 waktu setempat.

Vonis Donald Trump mengundang perdebatan di kalangan para ahli Hukum Tata Negara, di Amerika secara khusus, terkait kekebalan hukum bagi presiden terpilih yang belum dilantik, apakah setara dengan presiden yang sedang menjabat atau memiliki hak hukum yang berbeda.

Di banyak konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia, pengaturan presiden terpilih yang menghadapi vonis pidana sebelum dilantik merupakan salah satu masalah tata negara yang kurang diatur secara spesifik.

Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi memicu krisis politik, debat konstitusi, dan berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu dan proses pelantikan.

Seperti dikutip Kompas, hakim menjatuhkan vonis unconditional discharge atau bebas tanpa syarat kepada Trump karena konstitusi Amerika Serikat melindungi Presiden AS dari tuntutan pidana.

Hakim Juan Merchan menyatakan Trump tak perlu menjalani penjara, denda, masa percobaan, maupun hukuman lainnya.

Meski demikian, pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 mendatang, tidak akan menghapus putusan bersalah dari juri. Ia tetap dinyatakan bersalah dan terekam dalam catatan kriminalnya.

Dengan catatan kriminal itu, Trump akan menjadi presiden pertama AS yang menjabat dengan status narapidana.

Imunitas presiden terpilih

Silang pendapat mengenai kekebalan hukum (imunitas) presiden terpilih yang belum dilantik bermuara pada dua perspektif.

Pertama, presiden terpilih telah mendapatkan legitimasi penuh dari pemilih, sehingga harus dilindungi dari proses hukum yang dapat mengganggu transisi kekuasaan.

Hasil proses demokrasi elektoral memberikan prioritas mandat rakyat di atas persoalan hukum secara individual.

Kedua, supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan. Dalam perspektif ini, tidak ada seorang pun, termasuk presiden terpilih, yang berada di atas hukum.

Jika seorang presiden terpilih terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka proses hukum harus tetap berjalan tanpa intervensi dan berdampak pada legitimasi politiknya.

Hal yang lumrah di kebanyakan konstitusi di dunia, kekebalan hukum (imunitas) hanya diberikan kepada presiden yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas-tugas negara.

Kekebalan ini berlaku sejak presiden terpilih dilantik dan tidak secara eksplisit diberikan sebelum masa jabatan resmi dimulai.

Bercermin pada kasus Donald Trump, yang divonis pengadilan setelah terpilih sebagai presiden, kita memerlukan antisipasi konstitusional untuk memberikan kepastian hukum, apakah vonis pidana bagi seorang presiden terpilih sebelum dilantik menggugurkan mandat politik yang diterima dari rakyat atau tidak.

Dalam iklim demokrasi, kasus Donald Trump bukan satu-satunya dan terakhir. Bisa saja kasus semacam itu terjadi di negeri kita, karena efek samping demokrasi terkadang muncul di luar dugaan.

Kasus semacam ini akan menimbulkan dilema antara menghormati kedaulatan rakyat atau penegakkan hukum.

Kekosongan hukum

Konstitusi kita tidak mengatur status presiden terpilih yang divonis pengadilan sebagai pelaku tindak pidana.

UUD 1945 tidak mengatur apakah mandat politik calon terpilih semacam itu otomatis gugur atau tidak. Diperlukan opsi konstitusional untuk mengisi kekosongan hukum ini.

Ada beberapa opsi yang dapat dipilih. Pertama, menetapkan dalam konstitusi bahwa calon presiden terpilih memiliki kekebalan hukum, dengan pengecualian untuk tiga kejahatan berat, yaitu korupsi, pengkhianatan, atau kejahatan hak asasi manusia.

Kedua, pengujian integritas oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK diberi kewenangan undang-undang untuk memutus apakah vonis pengadilan terhadap calon presiden terpilih menggugurkan haknya untuk dilantik atau tidak.

MK dapat memutus berdasarkan tingkat keparahan kejahatan dan dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan.

Ketiga, persetujuan MPR untuk menentukan kelayakan pelantikan, melalui mekanisme sidang istimewa.

Mungkin masih terdapat opsi konstitusional lainnya. Prinsipnya, perlu antisipasi konstitusi untuk menghadapi potensi kejadian tata negara semacam itu.

Namun, Konstitusi kita tidak perlu mengambil opsi hukum bahwa jika calon presiden terpilih divonis bersalah atas suatu kejahatan, maka Pemilu harus diulang atau hasilnya dianggap batal.

Opsi ini membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya besar, selain juga berisiko memperpanjang ketidakpastian pemerintahan.

Selanjutnya, dalam konteks sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, hal yang perlu diatur terkait “preseden Trump”, adalah kepastian wakil presiden terpilih yang dapat secara otomatis mengambil alih posisi presiden jika presiden terpilih tidak dapat dilantik.

Hal ini penting untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang dapat memicu ketidakstabilan.

Pelajaran penting lainnya dari vonis Donald Trump adalah menyatukan penghargaan terhadap mandat politik rakyat dan integritas hukum.

Hal ini tercermin dalam putusan bulat 12 hakim Pengadilan Negeri New York yang mufakat memvonis Donald Trump bersalah, tapi tidak menjatuhkan hukuman penjara kepadanya karena pertimbangan kedaulatan rakyat yang memilihnya.

Mengisi kekosongan hukum tentang kekebalan hukum (imunitas) presiden terpilih sangat perlu, apabila dilihat dari dimensi politik.

Dalam situasi persaingan politik yang keras dan tajam, potensi kriminalisasi presiden terpilih oleh lawan politik sangat terbuka. Tanpa aturan konstitusional yang jelas akan berdampak pada instabilitas negara.

Jadi, banyak pelajaran penting dari kasus vonis Donald Trump. Selain memberikan tantangan untuk mengisi kekosongan hukum tata negara, kasus tersebut memberikan sinyal bahwa tantangan demokrasi ke depan adalah mengelola hubungan antara hukum dan politik.

Demokrasi tidak hanya tentang keterbukaan dan suara mayoritas, tetapi juga tentang penegakan hukum yang tegas, adil, akurat, dan cermat membaca dampak.

KURANG dari dua minggu menjelang dilantik sebagai Presiden ke-47, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijatuhi vonis atas dakwaan tindak pidana menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut sebesar 130.000 dollar AS kepada Stormy Daniels.

Vonis ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri New York pada Jumat, 10 Januari 2025, pukul 09.30 waktu setempat.

Vonis Donald Trump mengundang perdebatan di kalangan para ahli Hukum Tata Negara, di Amerika secara khusus, terkait kekebalan hukum bagi presiden terpilih yang belum dilantik, apakah setara dengan presiden yang sedang menjabat atau memiliki hak hukum yang berbeda.

Di banyak konstitusi di dunia, termasuk di Indonesia, pengaturan presiden terpilih yang menghadapi vonis pidana sebelum dilantik merupakan salah satu masalah tata negara yang kurang diatur secara spesifik.

Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi memicu krisis politik, debat konstitusi, dan berimplikasi pada legitimasi hasil pemilu dan proses pelantikan.

Seperti dikutip Kompas, hakim menjatuhkan vonis unconditional discharge atau bebas tanpa syarat kepada Trump karena konstitusi Amerika Serikat melindungi Presiden AS dari tuntutan pidana.

Hakim Juan Merchan menyatakan Trump tak perlu menjalani penjara, denda, masa percobaan, maupun hukuman lainnya.

Meski demikian, pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025 mendatang, tidak akan menghapus putusan bersalah dari juri. Ia tetap dinyatakan bersalah dan terekam dalam catatan kriminalnya.

Dengan catatan kriminal itu, Trump akan menjadi presiden pertama AS yang menjabat dengan status narapidana.

Imunitas presiden terpilih

Silang pendapat mengenai kekebalan hukum (imunitas) presiden terpilih yang belum dilantik bermuara pada dua perspektif.

Pertama, presiden terpilih telah mendapatkan legitimasi penuh dari pemilih, sehingga harus dilindungi dari proses hukum yang dapat mengganggu transisi kekuasaan.

Hasil proses demokrasi elektoral memberikan prioritas mandat rakyat di atas persoalan hukum secara individual.

Kedua, supremasi hukum adalah prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan. Dalam perspektif ini, tidak ada seorang pun, termasuk presiden terpilih, yang berada di atas hukum.

Jika seorang presiden terpilih terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka proses hukum harus tetap berjalan tanpa intervensi dan berdampak pada legitimasi politiknya.

Hal yang lumrah di kebanyakan konstitusi di dunia, kekebalan hukum (imunitas) hanya diberikan kepada presiden yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas-tugas negara.

Tanggal 13 Januari memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil. Peringatan ini sebagai bentuk dukungan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para nelayan dan masyarakat sipil di pesisir yang bergantung hidup pada hasil laut.

Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah momentum untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat sipil yang tinggal di pesisir. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas, dan masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perairan, kelautan, dan perikanan.

Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Peringatan

Menurut catatan redaksi detikcom, peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil ini bermula setelah disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Permen KKP RI) Nomor 35/PERMEN-KP/2015 pada tahun 2015. Peraturan ini memberikan perlindungan HAM bagi pekerja informal di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Tujuan utama peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah untuk merefleksikan dan mendukung peran nelayan serta mengoptimalkan potensi sumber daya laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Walaupun mata pencaharian di pesisir sangat beragam, kenyataannya kemiskinan di daerah pesisir masih menjadi masalah besar di negeri ini.

Perlindungan HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil

Permen KKP RI Nomor 35 Tahun 2015 menjadi salah satu dasar perlindungan terhadap HAM para nelayan dan masyarakat sipil pesisir. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah pelanggaran HAM. Peraturan ini juga memastikan bahwa para pengusaha perikanan menghormati HAM seluruh pihak yang terlibat, termasuk awak kapal dan masyarakat sekitar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pemuda Pancasila (PP), Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga yang membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Rifkyman meminta warga untuk meminta izin terlebih dahulu ke ormas PP jika ingin membuat konten.

"Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman Literasi Blok M," ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (12/1/2025).

Dalam video yang sebelumnya beredar, Rifkyman menyebutkan, apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila. Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku, pihak yang berwenang memberikan izin, adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

"Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila," kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas kepolisian.

Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun media sosial, sejumlah warga pada Rabu (8/1/2025) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

Saat sedang membuat video, seorang anggota PP menghampiri mereka. Dia mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada PP. Pria itu mengeklaim, PP mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari PP bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Sebanyak 931 narapidana dilibatkan memadamkan kebakaran di Los Angeles. Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California melibatkan narapidana untuk mencegah kebakaran meluas.

Dikutip CNN, dilihat Senin (13/1/2025), para napi ditugaskan sebagai staf pendukung. Para napi yang terlibat dibayar USD 5,80 dan USD 10,24 per hari oleh Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California.

Bayaran yang diberikan tergantung keterampilan para napi. Selain itu, ada bayaran tambahan USD1 per jam dari Cal Fire jika dalam keadaan darurat. Para napi kebanyakan menerima dua hari tambahan libur dari hukuman mereka setiap kali bekerja.

"Kebakaran hutan merupakan tantangan yang terus-menerus dan berat bagi California, dan kamp kebakaran konservasi CDCR tetap berdedikasi untuk mendukung tanggapan negara bagian," kata Sekretaris Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California, Jeff Macomber.

"Pekerjaan petugas pemadam kebakaran dan staf kami yang dipenjara merupakan bagian penting dari upaya ini, dan komitmen mereka untuk melindungi jiwa dan harta benda selama keadaan darurat ini tidak dapat dilebih-lebihkan," sambungnya

Para napi yang menyelesaikan program ini dapat mengajukan permohonan penghapusan catatan. Mecomber mengatakan banyak mantan narapidana yang melanjutkan bekerja untuk Cal Fire, Dinas Kehutanan AS, dan kru khusus antarlembaga.

Tanggal 13 Januari jatuh pada hari Senin berdasarkan penanggalan Masehi. Pada tanggal tersebut, terdapat sejumlah momen menarik dan unik yang diperingati.

Lantas, tanggal 13 Januari memperingati hari apa saja?

Di Indonesia, tanggal ini menandai peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Nelayan dan Masyarakat Sipil Nasional. Sementara di dunia internasional terdapat peringatan Hari Penyiaran Radio Publik di skala internasional.

Tak hanya itu, tanggal ini juga menandai sejumlah perayaan dan momen penting di belahan dunia lain.

Yuk simak daftar hari penting yang diperingati setiap 13 Januari lengkap dengan ulasannya di bawah ini.

Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil

Tanggal 13 Januari diperingati sebagai Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil di Tanah Air. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat sipil lainnya.

Dikutip dari laman Hijau Gerakan Peduli Lingkungan, penetapan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil berawal dari pengesahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.

Tujuan Permen tersebut adalah untuk memastikan bahwa para pengusaha perikanan menghormati HAM dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan. Mulai dari awak kapal perikanan hingga masyarakat sekitar. Yakni dengan mencegah pelanggaran HAM dan mengatasi dampak dari pelanggaran yang sudah terjadi.

Sebagai wujud dukungan terhadap Permen tersebut, maka diperingati Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil pada 13 Januari. Melalui peringatan ini, juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi sumber daya laut yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hari Penyiaran Radio Publik

Di kancah global, tanggal 13 Januari diperingati sebagai Hari Penyiaran Radio Publik. Meski tidak diketahui asal usul peringatan tersebut, namun hari ini ditujukan untuk menghormati lahirnya penyiaran radio.

Dilansir dari National Today, bunyi pertama yang terdengar melalui radio terjadi pada tahun 1906. Kala itu peneliti Kanada Reginald Fessenden menyiarkan sekitar satu jam musik dan percakapan dari Brant Rock, Massachusetts, untuk siapa saja yang dapat mendengarkannya.

Walaupun ada eksperimen serupa yang dilakukan beberapa tahun kemudian, tidak ada yang berhasil mempertahankan siaran secara berkelanjutan. Pada tahun 1910 di New York City, sebuah opera langsung yang melibatkan beberapa penyanyi opera terkenal disiarkan dari Metropolitan Opera House di New York City. Ini menjadi siaran radio publik pertama di dunia.

Pada pertengahan abad ke-20, hampir setiap negara memiliki sistem penyiaran yang umumnya dioperasikan dan dikelola oleh pemerintah. Sekitar tahun 1945, dengan penemuan televisi, radio mulai mengalami perubahan besar.

Meskipun radio tetap menjadi media massa elektronik yang paling banyak tersedia di seluruh dunia, ia harus bersaing dengan berbagai media lainnya. Memasuki abad ke-21, radio menghadapi persaingan ketat dari layanan satelit digital dan berbasis internet, tetapi radio tetap mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pendengarnya.

Hari Istirahat Puisi

Tanggal 13 Januari juga menandai sebuah hari penting di Amerika Serikat. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Istirahat Puisi atau Poetry Break Day. Peringatan ini diciptakan sebagai bentuk apresiasi terhadap puisi.

Masih dari National Today, ada banyak puisi yang diklaim sebagai puisi pertama. Namun, mayoritas orang meyakini bahwa puisi pertama berjudul 'Epic of Gilgamesh', yang menceritakan kisah Nuh dan Bahteranya.

Puisi ini diperkirakan sudah ada sekitar 4.000 tahun yang lalu. Setelah itu, puisi ditemukan di hampir semua peradaban kuno, termasuk Afrika, Lembah Indus, dan beberapa peradaban di beberapa bagian Sumeria.

Pada sekitar tahun 350 SM, Aristoteles mendefinisikan genre puisi sebagai epik, komik, dan tragis. Puisi kemudian menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Timur Tengah pada abad-abad berikutnya.

Di Eropa, puisi semakin dikenal, terutama pada masa Renaisans, di mana puisi lebih banyak dinikmati oleh kalangan kaya dan elit.

Pada abad ke-19, puisi modern mulai berkembang dengan munculnya penyair seperti Alfred Lord Tennyson dan Robert Browning. Di abad ke-20, penyair-penyair terkenal seperti Thomas Stearns Eliot dan Robert Frost turut mempopulerkan puisi.

Pada tahun 2000-an, Hari Istirahat Puisi diciptakan untuk menghargai keindahan puisi. Hari ini dapat dirayakan dengan menulis puisi untuk orang tercinta atau dengan membaca karya penyair favorit. Selain itu, banyak orang yang merayakan hari ini dengan mengeksplorasi lebih dalam tentang kehidupan para penyair.

Calennig

Tanggal 13 Januari juga diperingati sebagai Calennig di Inggris, khususnya di sebuah desa di Wales, yang dikenal sebagai Cwm Gwaun. Calennig adalah perayaan Tahun Baru yang diadakan pada hari pertama tahun baru menurut kalender Julian.

Melansir National Today, tidak diketahui asal-usul dan sejarah Calennig secara pasti. Namun, banyak sejarawan meyakini bahwa Calennig berasal dari tradisi kuno.

Pada perayaan Calennig, anak laki-laki muda mengunjungi rumah-rumah di desa untuk menyiram penduduk dengan air yang diambil dari sumur setempat. Aktivitas ini dianggap sebagai simbol keberuntungan.

Sebagai balasan, penduduk desa diharapkan memberikan hadiah kecil, biasanya berupa koin tembaga. Namun, seiring berjalannya waktu, perayaan tersebut berkembang dengan cara yang berbeda di berbagai daerah di Wales.

Di beberapa tempat, perayaan ini dilakukan dengan menyanyikan satu atau dua bait puisi pendek dengan imbalan koin kecil, sementara di tempat lain, tradisi menyiram air masih tetap dipertahankan.

Pada Calennig, orang-orang Wales juga bertukar hadiah, permen, atau bahkan uang dengan keluarga dan teman-teman mereka untuk menyambut tahun baru dengan baik.

Nah itulah momen penting yang diperingati pada 13 Januari 2025. Semoga bermanfaat ya detikers.

Video: Momen Warga di Gorontalo Panik Ada Ular Kobra 2 Meter Masuk Rumah

Video: Momen Warga di Gorontalo Panik Ada Ular Kobra 2 Meter Masuk Rumah

Ternate (ANTARA) - Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara melakukan penguatan terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Pejabat Struktural dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan lebih profesional dan bersih tanpa diskriminatif.

"Saya meminta pelayanan pemasyarakatan dilaksanakan tanpa diskriminasi, dengan mengedepankan hati nurani dan menghindari segala bentuk pungutan liar (pungli). Pelayanan yang diberikan harus berdampak positif bagi WBP dan juga masyarakat," kata Kepala Divpas Kanwil Kemenkumham Malut, Hensah di Ternate, Minggu.

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti arahan Menteri Imipas dan SE Dirjenpas, maka saya meminta jajaran Kepala UPT dan pejabat/jajaran pemasyarakatan di Maluku Utara untuk dapat menindaklanjuti dalam kesempatan pertama.

Hensah menekankan pentingnya perawatan gedung dan bangunan Lapas dan Rutan sesuai Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Pelayanan terbaik kepada WBP juga menjadi fokus penguatan.

Sebab, sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemenang lelang diutamakan berasal dari wilayah lokal, dengan ketentuan setiap kontraktor menyisihkan 5% dari anggaran untuk membeli hasil karya warga binaan.

"Selain itu, terkait pemberian bahan makanan kepada WBP, apabila dalam dua bulan berturut-turut tidak sesuai daftar menu yang ditentukan, Kepala UPT diberi kewenangan untuk mengganti penyedia jasa makanan," ucap Hensah.

Sebab, pentingnya komitmen memberantas peredaran narkoba dan praktik pungli di dalam Lapas dan Rutan juga diingatkan. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan tidak mencoreng nama baik institusi.

Sebagaimana diketahui, komitmen mendorong pemasyarakatan yang bersih dan modern di Malut terus menjadi fokus Kadivpas Hensah bersama Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi sejak awal. Andi Taletting Langi dan Hensah bersama jajaran bahkan rutin menggelar sidak pada lapas/rutan di Malut.

"Dengan arahan ini, diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan di Malut dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan yang aman serta bermartabat di dalam Lapas dan Rutan," katanya.

Terdapat peringatan penting yang dirayakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Masyarakat Indonesia sendiri pada tanggal 13 Januari 2025 memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Nelayan dan Masyarakat Sipil Nasional. Apakah ada peringatan lain di tanggal tersebut? Mari kita cari tahu!

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 13 Januari 2025 adalah hari Senin menurut penanggalan Masehi. Sementara menurut Kalender Jawa, tanggal tersebut merupakan hari Sabtu Pon, 13 Rejeb 1958 (Za'). Kemudian dalam penanggalan Hijriah, hari tersebut bertepatan dengan 13 Rajab 1446 H.

Ingin tahu ada peringatan apa saja pada 13 Januari 2025? Simak informasi lengkap di bawah ini untuk mengetahuinya!

Tanggal 13 Januari 2025 Memperingati Hari Apa?

1. Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil Nasional

Dikutip dari laman resmi Gerakan Peduli Lingkungan 'Hijau', peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil setiap 13 Januari bertujuan untuk melindungi hak asasi nelayan dan masyarakat pesisir. Peringatan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya peran masyarakat pesisir dalam sektor kelautan.

Pada 2015 lalu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tentang HAM di sektor perikanan. Aturan ini melindungi pekerja informal, seperti awak kapal dan masyarakat pesisir, dari pelanggaran HAM. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan perikanan yang adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Hari Bebek Karet Nasional

Terdapat peringatan yang unik pada 13 Januari, salah satunya adalah Hari Bebek Karet Nasional. Dikutip dari Days of The Year, tujuannya adalah merayakan mainan bebek karet yang sering digunakan anak-anak saat mandi. Bebek karet menjadi populer berkat lagu di acara anak-anak Sesame Street (Jalan Sesama).

Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Skotlandia, orang merayakan hari ini dengan lomba bebek karet untuk menggalang dana amal. Patung bebek karet raksasa karya seniman Belanda, Florentijn Hofman, juga menarik perhatian di banyak kota dunia.

3. Hari Peach Melba Nasional

Dikutip dari National Day Calendar, 13 Januari juga diperingati sebagai Hari Peach Melba Nasional di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Hari ini merayakan dessert khas yang terbuat dari peach, es krim vanila, dan saus raspberry yang diciptakan oleh koki terkenal Auguste Escoffier pada tahun 1892.

Nama 'Peach Melba' diberikan untuk menghormati penyanyi opera asal Australia, Nellie Melba. Pada hari ini, penggemar dessert bisa menikmati Peach Melba sambil mendengarkan lagu-lagu dari Nellie Melba.

4. Hari Korea Amerika

Kemudian, 13 Januari juga dikenal sebagai Hari Korea-Amerika yang diperingati di Amerika Serikat. Menurut National Day Calendar dan Days of The Year, hari ini mengenang kedatangan imigran Korea pertama ke AS pada tahun 1903, ketika 102 orang Korea tiba di Honolulu, Hawaii. Hari ini juga mengakui kontribusi besar masyarakat Korea-Amerika di berbagai bidang, termasuk seni, politik, dan ekonomi, yang telah memperkaya budaya Amerika.

Perayaan ini pertama kali diadakan pada tahun 2003 untuk memperingati 100 tahun kedatangan imigran Korea. Banyak komunitas Korea-Amerika merayakan dengan festival, pertunjukan budaya, dan mencicipi kuliner Korea-Amerika. Selain itu, orang-orang juga dapat mendalami sejarah masyarakat Korea-Amerika melalui acara, buku, atau dokumenter yang mengisahkan perjalanan mereka di Amerika Serikat.

Nah, itulah tadi beberapa peringatan penting yang dirayakan pada 13 Januari 2025. Semoga bermanfaat, detikers!

Video: Agensi Konfirmasi G-Dragon Bakal Comeback Album Penuh

Video: Agensi Konfirmasi G-Dragon Bakal Comeback Album Penuh