Beliau merupakan tipe manusia pembelajar tanpa henti.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kepergian diplomat senior dan ahli hukum laut internasional Indonesia Hasjim Djalal merupakan kehilangan besar bangsa Indonesia.

Pasalnya, kata dia, nama Hasjim tak akan pernah terlupakan dalam sejarah diplomasi dan perjuangan menegakkan kedaulatan Indonesia di laut serta penerimaan dunia atas konsep negara kepulauan yang ikut digagas oleh almarhum.

"Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitu kata pepatah lama," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pagi hari ini Menko menyempatkan diri untuk bertakziah ke kediaman Hasjim yang wafat tadi malam di Jakarta.

Yusril menuturkan bahwa Hasjim merupakan diplomat besar yang dimiliki bangsa Indonesia karena pernah menjadi Duta Besar (Dubes) atau Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dubes di Kanada, dan Dubes di Jerman.

Selain sebagai diplomat, kata dia, Hasjim juga merupakan seorang akademisi yang mendalami hukum laut, bagian dari hukum internasional.

"Oleh karena itu, pemikiran beliau bersama dengan almarhum Prof. Mochtar Kusumaatmadja sangat besar dalam penyusunan UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut," ungkapnya.

Yusril mengaku telah mengenal Hasjim sejak lama. Dia menilai penampilan almarhum sangat bersahaja dan sikapnya ramah serta rendah hati.

Ketika buku cetak masih mendominasi pasar, sebelum digantikan e-book pada zaman sekarang, dia sering bertemu Hasjim di toko buku, baik di Jakarta maupun di Singapura.

"Beliau merupakan tipe manusia pembelajar tanpa henti. Hari ini beliau pergi meninggalkan kita semua," tutur Yusril.

Menko mengucapkan dukacita kepada istri dari Hasjim dan putra Hasjim, yang juga seorang diplomat, Dino Patti Djalal.

Ia berharap semoga Allah Swt. menerima amal kebajikan almarhum dan mengampuni segala kekhilafannya selama hidup di dunia fana.

Hasjim Djalal mengembuskan napas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta pada hari Minggu (12/1) pukul 16.40 WIB.

Almarhum disemayamkan di rumah duka, Jalan Taman Cilandak III, Jakarta Selatan dan rencananya dimakamkan pada hari ini.

Lahir pada tahun 1934, Hasjim Djalal merupakan diplomat senior Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1981—1983, kemudian Kanada pada tahun 1983—1985, dan untuk Jerman pada periode 1990—1993.

Hasjim diketahui menjadi salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982.

Menurut keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hasjim bersama menteri luar negeri RI kala itu, Mochtar Kusumaatmadja, berperan memperjuangkan gagasan negara kepulauan serta wawasan nusantara, sebagaimana diamanatkan Deklarasi Juanda, supaya diakui komunitas internasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meraup Rp 7 Miliar dari pelayanan visa hingga izin tinggal warga negara asing (WNA) pada 2024. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu naik signifikan dari yang ditargetkan hanya Rp 1,6 Miliar.

"Berarti melampaui target sebesar 437,5 persen," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Senin (13/1/2025).

Jaya menjelaskan PNBP tersebut berasal dari berbagai jenis layanan keimigrasian yang tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pelayanan visa memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PNBP.

"Pendapatan terbesar berasal dari sektor visa yang mencapai Rp 4,4 miliar. Selain itu, pendapatan dari izin tinggal keimigrasian tercatat sebesar Rp 1,3 miliar, sementara sisanya berasal dari paspor dan layanan keimigrasian lainnya," jelas Jaya.

Jaya menyebut peningkatan signifikan PNBP 2024 sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata. Ia berharap Kantor Imigrasi Labuan Bajo dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata yang semakin berkembang.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan keimigrasian yang cepat, tepat, dan ramah demi menciptakan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo," pungkasnya.

Video Kebakaran Kapal Penumpang di Perairan Labuan Bajo

Video Kebakaran Kapal Penumpang di Perairan Labuan Bajo

Pria bernama Rifkyman, yang menyuruh pembuat konten di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel), meminta izin ke Pemuda Pancasila, meminta maaf. Dia mengaku salah atas perbuatannya tersebut.

Video permintaan maaf itu dikirim oleh Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Video itu diambil setelah Rifkyman, yang memakai kaus hitam, diklarifikasi oleh pihak kepolisian. Dalam video tersebut, Rifkyman mengaku sebagai anggota Pemuda Pancasila ranting Melawai.

"Saya dari anggota Pemuda Pancasila ranting Melawai meminta maaf atas video saya yang viral di media sosial, disebut pembuatan konten di Taman Literasi Blok M, di mana dalam video tersebut saya menyebutkan apabila membuat konten di taman literasi Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila," ucap Rifkyman, dalam pernyataan maafnya, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, seharusnya pembuat konten meminta izin kepada pengelola Taman Literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila.

"Seharusnya yang berhak memberi izin adalah pengelola Taman Literasi Blok M dan pihak pengelola tersebut. Bukan dari Pemuda Pancasila. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan," ujarnya.

Pernyataan Pengelola Taman Literasi

PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ), selaku pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu, buka suara soal kabar viral ngonten harus izin terlebih dahulu. Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi, PT ITJ menegaskan tidak terafiliasi dengan lembaga ataupun organisasi mana pun.

"Oleh karena itu, jika Teman Taman mendapatkan informasi/aduan mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha C Tiahahu ketika melakukan kegiatan/aktivasi di sekitar area Taman Literasi, mohon dapat menyampaikan laporannya dengan format: nama, kronologi kejadian (hari, tanggal, lokasi, dan keterangan), dokumentasi foto atau video kejadian/pelaku," kata VP Corporate Secretary, Legal & Strategy PT Integrasi Transit Jakarta, Teuku Firmansyah.

"Sampaikan laporanmu melalui kanal resmi PT ITJ, yaitu e-mail corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau laporkan pada Security dengan tanda pengenal yang berada di area Taman Literasi," lanjut Teuku.

PT ITJ menegaskan komitmennya terbuka bagi siapa pun yang ingin berkolaborasi dengan Taman Literasi. PT ITJ mengatakan warga bisa mengirimkan surat keterangan dan proposal kegiatan melalui kanal resmi PT ITJ: e-mail corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau juga melalui media sosial Taman Literasi.

"Mari bantu kami, bersama menjaga kenyamanan dan keamanan Ruang Publik yang telah memberikan banyak kebaikan dan berdampak positif bagi masyarakat," kata Teuku.

Simak juga Video 'Anies soal Wacana Bentuk Ormas: Begitu Ada Kabar Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT, Imipas, dan Densus 88 pererat kolaborasi deradikalisasi di lapas

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulai langkah besar dalam upaya memperkuat pencegahan terorisme melalui pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di kawasan Jakarta Barat.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BNPT dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam upaya meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, serta deradikalisasi.

"Ini bisa meningkatkan kinerja BNPT dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang memang ini amanat UU Nomor 5. Dalam hal ini, Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme," ujar Komjen Pol. Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pembangunan awal Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono bersama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar pada hari Jumat (10/1).

Pusat Kesiapsiagaan Nasional diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi dan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi, koordinasi, dan layanan masyarakat.

Gedung tersebut diharapkan menjadi elemen strategis dalam mendukung berbagai program BNPT untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara menyeluruh.

​​​​Komjen Pol. Purn. Boy Rafli Amar menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

Menurut dia, lokasi yang strategis menjadi keunggulan dan modal untuk memperkuat kolaborasi BNPT dengan pemangku kepentingan.

"Ini akan menjadi modal. Dengan posisi yang strategis kita, sangat mudah mengajak stakeholder dan seluruh unsur bersama-sama dalam rangka meningkatkan kemampuan negara bangsa kita dalam mengeliminasi kekerasan aksi terorisme, memberi nilai manfaat yang tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Boy dalam acara peletakan batu pertama.

Kesiapsiagaan nasional itu, kata dia, untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti guna membahas kesiapan Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh yang diagendakan diresmikan pada Februari 2025.

"(Peresmian) sebelum Idul Fitri (2025). Jadi kira-kira bulan Februari (2025) rencananya sudah kita resmikan. Karena pembangunannya sudah selesai bulan Mei tahun (2024) lalu. Jadi, sudah cukup lama. Jadi perlu segera diresmikan," kata Mugiyanto di Jakarta, Senin,

Ia menuturkan bahwa Memorial Living Park di Pidie Aceh adalah monumen untuk mengenang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh seperti peristiwa Rumah Geudong, Jambo Keupok dan simpang KKA (Simpang Kertas Kraft Aceh)

Mugiyanto menyampaikan bahwa monumen dibangun untuk mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Jadi, untuk menatap ke depan. Monumen tersebut sudah siap (diresmikan), dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya," ujarnya.

Dia mengaku bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana peresmian tersebut.

"Kami akan minta arahan ke Bapak Presiden apakah beliau akan berkenan meresmikan atau ada arahan lain dari beliau terkait hal tersebut," ucapnya.

Dia berterima kasih kepada Kementerian PUPR sebelumnya yang telah membangun monumen tersebut. Baginya, hal itu menjadi salah satu pemulihan korban pelanggaran HAM.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia terus berupaya menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat.

"Dan dari yang dulu sudah dimulai oleh Presiden sebelumnya, Bapak Presiden Jokowi. Dan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan HAM akan melaksanakan, akan take the lead untuk pemulihan tersebut," kata Mugiyanto.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan bahwa Memorial Living Park sudah diselesaikan oleh Kementerian PUPR sebelumnya pada tahun 2024.

Diana menjelaskan bahwa di kawasan Memorial Living Park, sebuah masjid dengan kapasitas 500 orang telah dibangun, untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat setempat, mayoritas beragama Islam.

Selain masjid, kawasan tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain, area parkir, hingga jaringan irigasi.

"Di situ juga ada semacam tetengernya pintu Aceh dan ada tempat bermain. Serta ada tangga yang memang dulu di situ juga ada peristiwa bersejarah. Itu yang harus, mesti menjadi tetengera ada di sana yang kita pertahankan, itu sudah selesai (dibangun)," kata Diana.

Ia umenambahkan bahwa selain masjid, 29 unit Rumah Geudong juga telah selesai dibangun.

Ia mengatakan, yang penting bahwa pemerintah hadir untuk menangani kaum yang kena HAM, tidak diam saja, ada buktinya bahwa pemerintah sudah melakukannya dengan (membangun) rumah.

"Dan salah satunya yang kita kerjakan di Kementerian PUPR waktu itu, adalah Living Park ini dan juga rumah-rumah. Ada untuk irigasi, untuk air dan juga untuk jalan," kata Diana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan pemeriksaan dan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.32 WIB. Kehadirannya menarik perhatian pedemo di depan Gedung KPK karena menggunakan bus pariwisata berwarna merah putih.

Dia juga terlihat tampil rapi dengan jas dan kaca mata hitam, serta tak menunjukkan keraguan saat turun dari bus merah putih itu.

Tak hanya itu, Hasto telihat didampingi sejumlah kuasa hukum, salah satunya Magdir Ismail. Dia pun berjalan ke Gedung KPK sambil membawa dokumen berwarna merah.

Hasto mengatakan, akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto singkat kepada awak media, Senin.

Hasto juga meminta semua kader dan simpatisan PDI-P untuk tetap tenang selama pemeriksaannya sebagai tersangka di KPK.

"Kami mohon doanya dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang," ujarnya.

Hasto juga mengatakan, kuasa hukumnya akan menyampaikan surat kepada Pimpinan KPK terkait gugatan praperdilan yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Melalui surat tersebut, dia meminta pertimbangan Pimpinan KPK terkait proses praperdilan yang akan dijalani.

"Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK," kata Hasto.

Saat ditanya, terkait kesiapannya bila terjadi penahanan hari ini, Hasto tidak menjawab dan memilih terus berjalan menuju ke dalam Gedung KPK.

Kemudian, Hasto tampak duduk bersama kuasa hukumnya sambil menunggu panggilan ke ruangan penyidik.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Hasto didampingi seratus orang kuasa hukum yang berasal dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada seribu pengacara yang mengampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," kata Ronny.

"Ada seribu, tapi di KPK ada seratus yang hadir," ujarnya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, sekitar 50 orang memang mendampingi Hasto di ruang tunggu.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Detasemen Khusus Anti/Teror (Densus AT) 88 Polri mempererat kolaborasi pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan kolaborasi antara Kementerian Imipas, BNPT, dan Densus 88 terus diperkuat untuk menjamin pelaksanaan program deradikalisasi yang efektif.

"Ketiga pihak sepakat bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam membimbing para narapidana terorisme (napiter) agar dapat kembali menjadi warga negara yang taat hukum dan setia kepada NKRI," ucap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut, kata dia, juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Maka dari itu, ia menyebutkan BNPT telah melakukan audiensi bersama Kementerian Imipas serta Densus 88 di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/1).

Dengan kerja sama yang erat, Eddy menuturkan Pemerintah optimistis dapat mencegah dan mengatasi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ia menegaskan perlunya koordinasi yang erat antara BNPT, Kementerian Imipas, dan Densus 88 dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme, mulai dari tersangka, terdakwa, terpidana, hingga narapidana di dalam lapas yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dirinya pun menambahkan, tim koordinasi deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imipas dan Densus 88 terus bekerja untuk menangani napiter dengan tujuan mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI.

"Ini merupakan kewajiban negara untuk menunjukkan negara hadir dalam melakukan pembinaan kepada warga negara Indonesia untuk kembali NKRI," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto menegaskan pentingnya sinergi antara kementeriannya dengan BNPT dan Densus 88 dalam rangka meneruskan kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik.

"Ke depan juga harus lebih baik, terutama berbagai hal yang terkait dengan pembinaan napiter, upaya deradikalisasi, maupun upaya pencegahan," ujar Agus dalam audiensi.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya terus mendukung pembinaan napiter dan mengupayakan langkah strategis untuk mencegah radikalisasi.

"Pada prinsipnya Kementerian Imipas siap berkolaborasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Densus 88 maupun BNPT dalam rangka untuk menjaga negara ini dari gangguan teroris dari dalam maupun luar negeri," ucap dia.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo. Menurutnya, koordinasi yang sudah berjalan dengan baik di antara ketiganya harus semakin ditingkatkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, mengatakan kliennya siap jika ditahan penyidik KPK usai diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan pada Senin (13/1) ini.

Ronny menjelaskan Hasto sejak beberapa waktu lalu telah menyatakan siap menghadapi proses hukum yang juga melibatkan Harun Masiku ini.

"Segala sesuatunya Mas Hasto sudah sampaikan, sudah siap. Dengan kepala tegap dan mulut tersenyum," kata Ronny di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum itu mengatakan Hasto didampingi advokat Maqdir Ismail dalam pemeriksaan KPK hari ini. Tak hanya itu, Ronny mengklaim ada 1.000 pengacara yang mendampingi Hasto untuk menjalani proses hukum.

"Yang mendampingi Pak Hasto adalah Pak Maqdir Ismail. Karena hanya dibolehkan satu orang saja yang ikut mendampingi," jelas Ronny.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto," sambungnya.

Sebelum memeriksa Hasto sebagai tersangka, KPK telah telah mengumpulkan ragam bukti untuk melengkapi perkara tersebut.

Upaya tersebut sudah dilakukan sejak 24 Desember ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah dua rumah kediaman Hasto yang berada di kawasan Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1).

"Penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (8/1).

Sejumlah saksi kunci yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina telah diperiksa KPK.

KPK juga menetapkan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 24 Desember 2024.

Dalam kasus ini Hasto bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku (buron) diduga menyuap Wahyu Setyawan (mantan Komisioner KPU yang juga kader PDIP) untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan 1.

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprilia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri (mantan terpidana kasus suap) menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

Terhadap dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.