Palu (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Tojo Una-una menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wakai terkait penemuan mayat seorang warga negara asing (WNA) di Pantai Kepulauan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah.

"Belum diketahui dengan pasti apa penyebab kematian WNA tersebut. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi Banggai dan rumah sakit setempat guna keperluan visum atau autopsi," kata Kapolres Touna AKBP Ridwan J.M. Hutagaol dalam keterangannya diterima di Palu, Sulawesi Tengah, Senin.

Ia menerangkan kronologis penemuan mayat WNA yang diketahui bernama Louis Marmy (19) berkebangsaan Swiss itu di Desa Binanguna, Kecamatan Una-una pada Minggu (12/1) sekitar pukul 18.30 WITA.

Ia mengatakan salah seorang pegawai pengelola alat selam Resort Pristine menemukan mayat WNA Louis di area pantai yang berjarak sekitar radius 100 meter dari resort, tepatnya di dalam air kedalaman sekitar enam meter.

"WNA Louis ditemukan oleh pegawai tersebut dengan posisi tertidur dan memakai kacamata renang, sepatu bebek, sabuk pemberat dua kilogram dan menggunakan celana pendek berwarna orange," katanya.

Kemudian, kata dia, pegawai tersebut langsung mengangkat WNA Louis ke permukaan dan membawanya ke jembatan resort dan berteriak untuk mendapatkan pertolongan.

Kapolres mengatakan setelah mendengar suara teriakan, manajer penginapan yang sedang duduk di depan kafe langsung menuju jembatan dan mengeluarkan barang yang digunakan WNA Louis.

Setelah itu, sang manajer langsung melakukan pertolongan pertama seperti memeriksa nadi kemudian memberikan nafas bantuan antara mulut ke mulut, dan memompa jantung (CPR).

"Namun sayang, dia merasa WNA Louis sudah tidak bernyawa, lalu dengan segara dia langsung mengabari pemilik resort atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Kemudian, kata Kapolres, sekitar pukul 21.30 WITA, personel Polsek Una-una, Koramil Una Una dan tenaga medis RSUD Wakai berangkat dari Pelabuhan Wakai menuju Desa Binanguna, dan langsung melakukan tindakan dengan mencari keterangan saksi-saksi dan mengevakuasi mayat.

Setelah berkoordinasi dengan pihak RS Wakai dan Pemerintah Kecamatan Una-una serta pemilik resort, kata dia, pihak kepolisian kemudian membawa mayat WNA Louis ke RSUD Wakai dengan menggunakan speedboat.

Ridwan menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak resort, kunjungan WNA Louis Marmy merupakan kunjungan yang kedua kalinya, setelah kunjungan pertama seorang diri pada11-23 Desember 2024.

Sedangkan kunjungan kedua ini, Louis telah melakukan reservasi untuk seorang diri juga mulai tanggal 9 - 23 Januari 2025.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025). Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai lima tahun mendatang.

Pantauan detikBali di lokasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, hadir dalam acara ini.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, juga terlihat dalam acara itu.

Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah Noor berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

"Muktamar VI ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mempersatukan," ujar Afriansyah Noor saat menghadiri acara tersebut.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Namun, ia menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memperkuat soliditas partai.

"Pemimpin yang membuat soliditas Partai Bulan Bintang semakin kuat kokoh dengan kebersamaan yang ada," tambahnya.

Selain pemilihan ketua umum definitif, muktamar ini juga membahas perubahan AD/ART dan program kerja lima tahun ke depan.

Dilansir dari detikNews, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho juga menjadi kandidat ketua umum dalam muktamar ini. Gugum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Ia diketahui merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Kemenkumham Sumatera Utara bersama TNI-Polri menggelar kegiatan bakti sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kegiatan ini dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dengan menyalurkan 250 bantuan paket sembako kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu,” ujar Plh Kepala Lapas Kelas I Medan Soetopo Berutu di Medan, Senin (13/1).

Dia mengatakan kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarga warga binaan yang selama ini mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial para tahanan.

“Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, telur, dan bahan kebutuhan pokok lainnya disalurkan langsung kepada keluarga yang membutuhkan,” jelas dia.

Pihaknya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan bantuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga warga binaan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang selama ini berjuang dengan keterbatasan, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial bagi para warga binaan," ujar dia.

Dia menambahkan, kegiatan bakti sosial ini juga merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas.

"Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga binaan maupun keluarga mereka,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

“Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pihak Lapas dan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi keluarga warga binaan yang kurang mampu,” kata Soetopo Berutu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah tersangka warga negara asing (WNA) terkait pidana keimigrasian di Indonesia meningkat. Pada 2024, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menetapkan sebanyak 130 orang tersangka. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan 2023 di mana WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian 'hanya' 53 orang.

“Di tahun 2024, imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA (warga negara asing) sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka tersebut melonjak 145,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka,” begitu kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Agus juga menyampaikan, angka penindakan administratif keimigrasian atau TAK terhadap warga negara asing, pun meningkat. Pada 2024, dalam catatan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi, jumlah WNA di Indonesia yang dikenakan TAK sebanyak 5.434 orang. Jumlah itu meningkat sebanyak 98,7 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.734 orang.

Angka tangkal terhadap WNA ke Indonesia pun meningkat. Sepanjang 2024, Kementerian Imigrasi melakukan pelarangan terhadap 10.583 warga negara asing masuk ke Indonesia. “Jumlah tersebut bertambah dari tahun 2023 dengan jumlah tangkal WNA sebanak 6.673 atau meningkat 58 persen,” ujar Agus.

Agus mengatakan, peningkatan angka tersangka pidana keimigrasi dan penindakan keimigrasian atau TAK, serta status tangkal tersebut menunjukkan mobilitas WNA di Indonesia yang patut diawasi. “Meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan lebih tinggi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” ujar Agus.

Selain itu, purnawirawan bintang tiga kepolisian tersebut juga menyampaikan keberhasilan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil melakukan penangkapan terhadap 16 warga negara asing yang masuk dalam daftar buronan internasional.

Ambon (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Maluku mengimbau masyarakat Kota Ambon untuk menjaga hak rasa aman di tengah masyarakat, menyusul insiden bentrokan antarwarga yang terjadi di kawasan Tugu Trikora pada Minggu (12/1) dini hari.

“Menyikapi bentrok yang terjadi, sebagai bentuk mandat Komnas HAM, kami imbau warga Ambon untuk tidak termakan isu provokatif yang tidak bertanggung jawab, dan bersama- sama menjaga kamtibmas sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas rasa aman di Kota Ambon,” kata Plh. Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku Djuliyati Toisuta, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Informasi dari kepolisian, kata dia, keributan tersebut bermula dari cekcok antarpemuda yang diduga terlibat balap liar dan mabuk-mabukan di sekitar Tugu Trikora tersebut. Perselisihan kecil tersebut memicu konsentrasi massa hingga akhirnya terjadi bentrokan yang meluas ke beberapa jalan utama dan kawasan permukiman.

Akibat bentrokan itu, tiga sepeda motor dan satu bangunan dilaporkan terbakar. Beberapa orang juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu.

Aparat kepolisian dari Polresta Ambon yang mendapat laporan sejak Minggu (12/1) pukul 01.30 WIT dini hari langsung bergerak ke lokasi kejadian tersebut.

Djuliyati menegaskan balapan liar dan peredaran miras yang menjadi akar permasalahan terjadinya bentrok antarpemuda di Kota Ambon akhir-akhir ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun seluruh warga Kota Ambon.

Atas kejadian tersebut, kata dia, Komnas HAM Perwakilan Maluku juga meminta semua pihak untuk tidak menggunakan narasi kerusuhan atau isu SARA dalam setiap postingan di media sosial, yang dapat menimbulkan multitafsir dan reaksi negatif.

Selain itu, ia meminta Polresta P. Ambon dan P.P. Lease untuk menindak tegas tindakan pengrusakan terhadap beberapa bangunan milik warga, rumah ibadah, bangunan perkantoran, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kekerasan bersama terhadap orang yang terjadi pada Minggu (12/1) dini hari sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahend

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia," kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin malam.

Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Maluku mengimbau masyarakat Kota Ambon untuk menjaga hak rasa aman di tengah masyarakat menyusul insiden bentrokan antarwarga yang terjadi di kawasan Tugu Trikora pada Minggu (12/1) dini hari.

“Menyikapi bentrok yang terjadi, sebagai bentuk mandat Komnas HAM, kami imbau warga Ambon untuk tidak termakan isu provokatif yang tidak bertanggung jawab, dan bersama- sama menjaga kamtibmas sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas rasa aman di Kota Ambon,” kata Plh. Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku Djuliyati Toisuta, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Informasi dari kepolisian, kata dia, keributan tersebut bermula dari cekcok antarpemuda yang diduga terlibat balap liar dan mabuk-mabukan di sekitar Tugu Trikora tersebut. Perselisihan kecil ini memicu konsentrasi massa hingga akhirnya terjadi bentrokan yang meluas ke beberapa ruas jalan utama dan kawasan permukiman.

Akibat bentrokan itu, tiga sepeda motor dan satu bangunan dilaporkan terbakar. Beberapa orang juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu.

Aparat kepolisian dari Polresta Ambon yang mendapat laporan sejak Minggu (12/1) pukul 01.30 WIT dini hari langsung bergerak ke lokasi kejadian tersebut.

Djuliyati menegaskan balapan liar dan peredaran miras yang menjadi akar permasalahan terjadinya bentrok antarpemuda di Kota Ambon akhir-akhir ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun seluruh warga Kota Ambon.

Atas kejadian tersebut, kata dia, Komnas HAM Perwakilan Maluku juga meminta semua pihak untuk tidak menggunakan narasi kerusuhan atau isu SARA dalam setiap postingan di media sosial, yang dapat menimbulkan multitafsir dan reaksi negatif.

Selain itu, ia meminta Polresta P. Ambon dan P.P. Lease untuk menindak tegas tindakan pengrusakan terhadap beberapa bangunan milik warga, rumah ibadah, bangunan perkantoran, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kekerasan bersama terhadap orang yang terjadi pada Minggu (12/1) dini hari sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membeberkan ada 16 buronan internasional yang telah ditangkap Imipas sepanjang tahun 2024.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan dari 16 buronan itu, perkara yang paling banyak di antaranya kasus tindak pidana penipuan, pencucian uang dan narkotika.

Tidak hanya itu, menurut Agus, sepanjang tahun 2024, pihaknya juga telah tetapkan tersangka kepada 130 orang terkait kasus tindak pidana keimigrasian.

"Angka ini melonjak sebesar 145,2 persen jika dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka," tuturnya di Jakarta, Senin (13/1/2024)

Selain itu, Agus mengatakan bahwa Imigrasi mengenakan juga telah menjerat sanksi ke 5.434 Warga Negara Asing (WNA) di tahun 2024 dan diganjar tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Agus menjelaskan jumlah tersebut naik 98,7 persen dibandingkan tahun 2023 di mana jumlah TAK hanya sekitar 2.734 orang WNA. Ditambah lagi, kata Agus, ada sebanyak 10.583 WNA yang telah ditangkal masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2024.

"Angka ini naik 58 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana ada sebanyak6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal tahun 2023," katanya.

Menurut Agus, tahun 2025 pihaknya bakal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama dengan para aparat penegak hukum dan menindak WNA bermasalah di Indonesia.

"Jangan beri celah orang asing untuk bikin ulah apalagi melakukan tindakan kriminal di negara kita," ujarnya.

Jenewa (ANTARA) - Pemerintah Swiss berpotensi memberikan kekebalan hukum kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika pemimpin Rusia itu bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump di wilayah Swiss.

Kepala Komunikasi Kementerian Luar Negeri Swiss Nicolas Bidault mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Swiss siap menjadi tuan rumah pertemuan potensial antara Trump dan Putin, tetapi saat ini belum melakukan kontak dengan Rusia, Amerika Serikat atau Ukraina guna membahas masalah ini.

"Sebagai pihak Statuta Roma, Swiss bekerja sama dengan ICC. Dalam hal ini, Swiss pada prinsipnya harus menangkap orang-orang yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapannya jika mereka kemungkinan besar akan tiba di Swiss," papar Bidault.

"Jika surat perintah penangkapan tersebut terkait seorang kepala negara atau pemerintahan yang menikmati kekebalan berdasarkan hukum internasional, Dewan Federal akan memutuskan mengenai masalah kekebalan yang timbul itu,” tambahnya.

Sebelumnya pada Maret 2023, ICC, yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia, mengeluarkan surat perintah “penangkapan” terhadap Putin dan ombudsman bidang anak-anak Maria Lvova-Belova sehubungan dengan “pemindahan anak-anak secara ilegal” dari Ukraina.

Negara-negara Barat menyambut baik keputusan ini pada saat itu. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertanyaan ICC tentang "penangkapan" presiden Rusia tidak dapat diterima, Moskow tidak mengakui yurisdiksinya, dan keputusan apa pun tidak sah dari sudut pandang hukum.

Yurisdiksi ICC tidak diakui oleh negara-negara yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari separuh penduduk dunia, di antaranya adalah Rusia, Amerika Serikat, China, India, Turki, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Indonesia, Iran, Kazakhstan, dan Arab Saudi.

Statuta Roma telah ditandatangani oleh 137 negara, tetapi dokumen tersebut hanya diratifikasi oleh 124 negara.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan 29 unit rumah untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Pidie, Aceh.

Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menjelaskan, pembangunan 29 unit rumah tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran 2023-2024 sebesar Rp 3,4 miliar.

Pembangunan rumah tersebut juga bersamaan dengan pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp 13 miliar.

Memorial Living Park dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025.

"Tidak hanya Kementerian PU, tetapi ada 19 Kementerian/Lembaga yang terlibat untuk memulihkan korban pelanggaran HAM. Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan," kata Diana, Senin (13/1/2025).

Memorial Living Park ini menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 meter persegi.

Ruang lingkup pekerjaannya terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat, dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Untuk diketahui, tragedi Rumah Geudong adalah peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik Aceh tahun 1989-1998.

Tragedi Rumah Geudong terjadi di sebuah rumah tradisional di Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Kabupaten Pidie.

Dalam Rumah Geudong, para TNI melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saat sedang menjalankan operasinya, tidak sedikit anggota TNI yang melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap para warga. Akhirnya, pada 20 Agustus 1998, massa membakar Rumah Geudong.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap orang asing meningkat sekitar dua kali lipat sepanjang 2024.

Menteri Imipas Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan hal tersebut terlihat dari kenaikan penetapan warga negara asing (WNA) sebagai tersangka, pengenaan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap WNA, penangkalan WNA, serta peringkusan buronan internasional.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” kata Agus dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada tahun 2025, Menteri Imipas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala serta memperkuat sinergisitas dengan aparat penegak hukum (APH) lain.

"Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah, apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2024, Ditjen Imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka tersebut melonjak sebesar 145,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka.

Kemudian, Imigrasi mengenakan TAK terhadap 5.434 orang WNA pada 2024 atau naik 98,7 persen dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah TAK yang diberikan kepada 2.734 orang.

Ditjen Imigrasi turut mencatat sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024 atau meningkat 58,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 WNA masuk ke dalam daftar tangkal.

Pada tahun yang sama, Ditjen Imigrasi berhasil meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Buron terakhir yang ditangkap pada tahun 2024 berinisial YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi daring (online) asal Republik Rakyat China.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga sempat menangkap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkotika.

Agus menekankan bahwa pejabat Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan TAK terhadap WNA yang berada di wilayah Indonesia serta terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

"TAK juga dapat dikenakan kepada WNA yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Dia menyebutkan bentuk TAK yang dapat diberikan beragam, mulai dari pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat berupa deportasi dari wilayah Indonesia.

Deportasi, kata dia, juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Menurut Agus, perubahan Undang-Undang (UU) Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 turut andil dalam memperkuat landasan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kini, WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup. Sebelumnya, jangka waktu penangkalan yakni enam bulan dan dapat diperpanjang.

Menurut dia, dengan perubahan UU Keimigrasian, seseorang yang sudah selesai menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar wilayah Indonesia. Perubahan aturan tersebut menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, kata Agus, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024.

"Operasi itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono mengenang Hasjim Djalal tidak hanya sebagai sosok guru dan teladan bagi seluruh diplomat Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu arsitek utama terbentuknya Konvensi Hukum Laut BBB.

“Warisan pemikiran dan perjuangan beliau dalam diplomasi maritim telah membawa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di dunia dan prinsip-prinsip yang diperjuangkan almarhum telah menjadi fondasi bagi kedaulatan maritim Indonesia yang terus relevan hingga hari ini,” kata Menlu Sugiono di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin.

Menlu yang bertindak sebagai inspektur upacara pada prosesi pemakaman menuturkan bahwa Republik Indonesia kehilangan seorang negarawan yang begitu penuh dedikasi, berintegritas dan memiliki visi yang besar.

Atas nama pemerintah dan pribadi, dirinya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga termasuk kepada anaknya, Dino Patti Djajal yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada periode 2010-2013.

“Kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya Bapak Dubes Dino Patti Djalal dan seluruh keluarga besar almarhum, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan kehilangan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia,” ucapnya.

Turut hadir di pemakaman, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menilai diplomat senior yang menghembuskan nafas pada usia 91 tahun tersebut, sebagai sosok yang sangat teratas yang memberikan masukan dalam berbagai isu kelautan.

“Jadi beliau selalu memberikan kita masukan, arahan bagaimana caranya menghadapi beberapa isu yang ada. Sehingga ada satu masa waktu itu, ya kalau ada yang mau tanya hukum laut, dia bertanya ke Pak Hasjim,” ungkapnya.

Prof. Dr. Hasyim Djalal lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Februari 1934. Diplomat senior sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi tersebut, menutup usia karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Senin sore.

Hasjim dikenal sebagai sosok yang mempunyai andil besar dalam proses mewujudkan pengakuan dunia atas RI sebagai suatu negara kepulauan (archipelagic state).

Selain pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk Kanada, dan Dubes LBBP RI untuk Jerman, Hasyim juga merupakan Duta Besar Keliling Indonesia untuk Masalah-masalah Hukum Laut dan Kelautan.

Hasjim sering ditunjuk menjadi Utusan Khusus Pemerintah Indonesia ke puluhan negara di dunia mengenai berbagai masalah politik luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan masalah Timor-Timur dan Hukum Laut/Kelautan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025