JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyatakan akan memberikan perlindungan hukum kepada Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero, ahli yang menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moeis Cs. Bambang Hero sebelumnya dilaporkan ke Polda Bangka Belitung.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar di sela-sela acara Rakernas Kejagung, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli menjelaskan, pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Dia menjelaskan, Kejagung memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.



"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut nilai kerugian negara dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai oleh PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini adanya kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," tuturnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," kata dia melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung. Sebelumnya, Bambang memberikan keterangan terkait kerugian negara Rp271 triliun di kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Moeis cs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Harvey Moeis. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun.

Selain itu, Harvey Moeis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

"Sesuai dengan penerapan Pasal 242 Ayat 1 barang siapa yang dalam keadaannya dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara lisan maupun tertulis secara pribadi ataupun ditunjuk oleh kuasanya dituntut maksimal penjara 7 tahun," kata Ketua Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung Andi Kusuma Rabu (8/1/2025).

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SMG

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SMG," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu penyidik KPK juga turut memanggil mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri, staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi, security Satgas Kantor DPP PDI Perjuangan Nur Hasan, dan karyawan BUMN bernama Jhony Ginting.

Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (13/1), memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Hasto diperiksa penyidik selama lebih dari tiga jam, sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB.

Meski demikian, Hasto enggan berkomentar soal pemeriksaannya oleh KPK sebagai tersangka dalam dua perkara tersebut.

"Untuk hal-hal yang teknis terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU ketika itu, Wahyu Setiawan, agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI PDI Perjuangan terpilih dari Dapil Sumatera Selatan I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu yang juga mantan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina.

Wahyu Setiawan dan Agustiani sebelumnya telah divonis dalam perkara ini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan akan mengaudit perusahaan industri hingga korporasi untuk memedomani prinsip-prinsip HAM kepada para pekerja dan lingkungannya.

Pigai mengatakan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM. Namun, audit kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2026.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas Bisnis dan HAM, tetapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi," kata Natalius Pigai saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa.

Untuk tahun 2025 ini, dia memberikan kesempatan kepada para pengelola perusahaan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, hingga membangun iklim usaha yang berbasis dan berpedoman pada nilai HAM.

Berdasarkan prinsip HAM internasional, pemerintah harus melindungi masyarakat dengan prinsip HAM. Sedangkan perusahaan harus menghormati HAM dengan cara mengelola usaha dengan prinsip-prinsip HAM.

Pada tahun ini, Pigai mengatakan perusahaan-perusahaan harus melaporkan kondisi terkini lingkungan perusahaannya terkait penerapan nilai HAM. Kondisi itu, dilaporkan secara daring lewat sistem yang disiapkan Kementerian HAM.

Contohnya, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja harus ada satu orang pekerja disabilitas. Jika tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Stranas BHAM adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM.

Dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan akan mengaudit perusahaan industri hingga korporasi untuk memedomani prinsip-prinsip HAM kepada para pekerja dan lingkungannya.

Pigai mengatakan pemerintah sudah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) untuk memastikan dunia usaha mengelola bisnis dengan standar prinsip-prinsip HAM. Namun, audit kemungkinan baru bisa terlaksana pada tahun 2026.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas Bisnis dan HAM, tetapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi," kata Natalius Pigai saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa.

Untuk tahun 2025 ini, dia memberikan kesempatan kepada para pengelola perusahaan untuk melakukan perbaikan, pendidikan, hingga membangun iklim usaha yang berbasis dan berpedoman pada nilai HAM.

Berdasarkan prinsip HAM internasional, pemerintah harus melindungi masyarakat dengan prinsip HAM. Sedangkan perusahaan harus menghormati HAM dengan cara mengelola usaha dengan prinsip-prinsip HAM.

Pada tahun ini, Pigai mengatakan perusahaan-perusahaan harus melaporkan kondisi terkini lingkungan perusahaannya terkait penerapan nilai HAM. Kondisi itu, dilaporkan secara daring lewat sistem yang disiapkan Kementerian HAM.

Contohnya, perusahaan perlu menerapkan prinsip 101, yaitu setiap 100 orang pekerja harus ada satu orang pekerja disabilitas. Jika tidak diterapkan, maka hal itu akan mengurangi penilaian dari Kementerian HAM terhadap perusahaan tersebut.

"Ternyata kami cek di perusahaan itu tidak ada satu orang pun disabilitas yang dipekerjakan maka nilainya akan berkurang pada tahun-tahun yang akan datang, tetapi itu 2026 ke atas ya, saya tidak mau gegabah," katanya.

Stranas BHAM adalah dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM.

Dokumen ini disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dua dari lima orang saksi tersebut adalah Kusnadi, selaku staf Hasto Kristiyanto, dan Saeful Bahri, selaku kader PDI-P sekaligus eks anak buah Hasto.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, pada Selasa (14/1/2025).

KPK juga memanggil tiga orang lainnya, yaitu Saffar M Godam, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Plt Direktur Jenderal.

Kemudian, Nur Hasan, selaku Security Satgas di kantor DPP PDI-P dan Jhoni Ginting, selaku karyawan BUMN.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dua dari lima orang saksi tersebut adalah Kusnadi, selaku staf Hasto Kristiyanto, dan Saeful Bahri, selaku kader PDI-P sekaligus eks anak buah Hasto.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, pada Selasa (14/1/2025).

KPK juga memanggil tiga orang lainnya, yaitu Saffar M Godam, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Plt Direktur Jenderal.

Kemudian, Nur Hasan, selaku Security Satgas di kantor DPP PDI-P dan Jhoni Ginting, selaku karyawan BUMN.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno menutup secara resmi Diklat Kaderisasi Pemuda Pancasila yang berlangsung di Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata, Asam Kumbang, Medan, Selasa (14/1/2025). 

Kegiatan yang diadakan selama empat hari, dari 11 hingga 14 Januari 2025, diikuti oleh 189 peserta yang terdiri dari anggota Pemuda Pancasila, badan, lembaga, serta pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Turut hadir dalam penutupan kegiatan ini, Wakil Ketua MPN PP, Bambang Soesatyio serta pengurus MPN lainnya.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara, Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck menyampaikan rasa terima kasih kepada ketua umum MPN PP atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada MPW Pemuda Pancasila Sumut untuk menyelenggarakan Diklat Kaderisasi pertama ini. 

Diklat ini dihadiri oleh 189 peserta yang terdaftar, yang terdiri dari 5 wanita dan 184 pria, dengan 60 peserta yang berhasil mengikuti kegiatan hingga akhir. Ijeck juga menyampaikan apresiasi kepada Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Ferdianto yang telah memberikan fasilitas tempat pelaksanaan diklat, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

"Kami memiliki 18 instruktur yang didatangkan langsung dari MPN. Kami berencana untuk melaksanakan diklat ini secara rutin, minimal dua kali dalam setahun, agar anggota memahami visi dan misi organisasi serta cita-cita Pemuda Pancasila dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan negara," ucap Ijeck.

Melalui diklat ini, Ijeck menekankan pentingnya membentuk kader yang tidak hanya memiliki semangat, tetapi juga integritas dan kemampuan untuk bersaing secara ekonomi dalam masyarakat. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa Pemuda Pancasila adalah generasi muda yang siap membela negara dan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia," tegasnya.

Sebagai bagian dari penutupan, MPW PP Sumut memberikan tiga unit ambulans kepada MPC Kabupaten Bara, MPC Kabupaten Dairi, dan MPC Kabupaten Toba, sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap masyarakat.

Semoga dengan kegiatan diklat ini, anggota Pemuda Pancasila semakin percaya diri dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Editor : Jafar Sembiring

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjalin kolaborasi penguatan serta edukasi HAM di lingkungan pendidikan naungan NU seperti pesantren, sekolah, hingga perguruan tinggi.

"Sebagai usaha bersama antara PBNU dengan Kementerian HAM untuk melakukan penyadaran tentang HAM di berbagai aspek, termasuk di pesantren, di sekolah-sekolah," ujar Ketua PBNU Ahmad Suaedy di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Suaedy tersebut disampaikan usai menggelar pertemuan antara Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Menteri HAM Natalius Pigai di Kantor PBNU, Jakarta.

Suaedy mengatakan kerja sama ini akan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh PBNU mengenai penguatan kesadaran soal hak asasi manusia.

Nantinya, kerja sama ini tidak hanya menyasar edukasi di lembaga pendidikan, termasuk penguatan kesadaran HAM di dunia industri.

"Nah ini sudah menjadi pekerjaan PBNU, tetapi bagaimana supaya bersama-sama memperkuat itu. Termasuk dalam soal usaha tadi, soal industri dan lain-lain itu tadi diusulkan," kata dia.

Tidak hanya itu, PBNU juga diajak Natalius Pigai untuk ikut terlibat dalam program Training of Trainers (ToT) penguatan kesadaran nilai-nilai HAM yang menjadi program Kementerian HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan tadi ada ToT, ada pelatihan gitu maksudnya. Jadi beliau minta agar ada dari NU yang ikut TOT supaya menjadi pelatih," ujar dia.

Menurut Suaedy, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menyambut baik kolaborasi antara PBNU dan Kemen HAM. PBNU, kata dia, akan mendukung upaya pemerintah dalam upaya penguatan HAM.

"Ketum sangat bahagia dengan (kerja sama) itu, terutama program-program yang mainstreaming itu mendapat sambutan yang baik," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Seorang pria Palestina bernama Moataz Abu Zneid (35 tahun) dari Dura, selatan Hebron, yang telah ditahan Israel tanpa tuduhan selama lebih dari satu tahun, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Soroka Israel pada Ahad (12/1/2025). Abu Zneid syahid usai mengalami penyiksaan dan kelalaian medis oleh Israel.

Sebanyak 68 tahanan Palestina telah meninggal di penjara-penjara Israel akibat penyiksaan atau kelalaian medis, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz menyatakan pada Ahad (12/1)

Komisi Tahanan Palestina mengatakan Abu Zneid ditahan sejak 27 Juni 2023. Dia sudah menikah dan memiliki satu anak. Menurut keluarganya, dia tidak menderita masalah kesehatan sebelum ditangkap dan disiksa oleh Israel, dikutip dari laman IMEMC News, International Middle East Media Center, Senin (13/1/2025)

Pernyataan itu menambahkan bahwa menurut keterangan awal yang diperoleh dari salah satu tahanan yang baru-baru ini dibebaskan dari Penjara Rimon, tempat dia ditahan, kesehatan tahanan Abu Zneid tiba-tiba menjadi sangat memburuk, dan administrasi penjara dengan sengaja menunda pemindahannya ke rumah sakit. Pihak penjara Israel melakukan kejahatan medis yang sistematis terhadapnya, hingga Abu Zneid mengalami koma dan dipindahkan ke Rumah Sakit Soroka pada tanggal 6 Januari 2025. Abu Zneid yang syahid diumumkan pada malam harinya.

Ia menjelaskan, dengan syahidnya tawanan Abu Zneid dari Dura, maka jumlah syuhada dari kalangan tawanan dan tahanan di penjara-penjara Israel sang pelaku genosida dan pelaku penjajahan meningkat menjadi 55 syuhada yang identitasnya telah diketahui, data sejak Oktober 2023.

Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi secara historis, sehingga tahap ini merupakan tahap paling berdarah dalam sejarah gerakan tawanan sejak tahun 1967.

Jumlah syuhada gerakan tawanan yang diketahui identitasnya sejak 1967 meningkat menjadi tahun 292, dengan catatan ada puluhan syuhada dari tawanan Gaza yang mengalami penghilangan paksa. Patut dicatat bahwa syuhada Abu Zneid adalah tahanan administratif kelima yang meninggal di penjara-penjara Israel sang penjajah sejak dimulainya perang pemusnahan pada Oktober 2023.

Komisi dan klub menambahkan bahwa kasus syahidnya tahanan Abu Zneid, mantan tahanan yang ditangkap lima kali, sebagian besar di bawah penahanan administratif, di mana ia melakukan mogok makan sebagai protes atas penahanan administratifnya, merupakan kejahatan baru dalam catatan sistem brutal Israel, yang telah mencapai puncaknya sejak dimulainya perang pemusnahan yang sedang berlangsung.

Mereka menekankan bahwa apa yang terjadi pada para tawanan dan tahanan merupakan bencana kemanusiaan, dan tidak lain adalah aspek lain dari perang pemusnahan, dan tujuannya adalah untuk melakukan lebih banyak lagi eksekusi, pembunuhan, dan likuidasi terhadap para tawanan dan tahanan.

Komisi dan Klub Tahanan menekankan bahwa laju peningkatan jumlah martir di antara para tahanan dan narapidana akan menjadi lebih berbahaya seiring dengan berlalunya waktu dan ribuan tahanan serta narapidana yang terus ditahan di penjara-penjara Israel, dan terpapar pada kejahatan-kejahatan sistematis, khususnya penyiksaan, kelaparan, penyerangan dalam berbagai bentuk, kejahatan medis, serangan seksual, dan pemaksaan kondisi yang secara sengaja menyebabkan mereka terjangkit penyakit-penyakit serius dan menular, di samping kebijakan-kebijakan pencurian dan perampasan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Otoritas Tahanan, Klub Tahanan, dan semua lembaga terkait menyatakan bahwa Israel sang penjajah bertanggung jawab penuh atas kesyahidan mereka, dan memperbaharui tuntutan mereka agar sistem hak asasi manusia (HAM) international bergerak maju dalam mengambil keputusan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin penjajah atas kejahatan perang yang terus mereka lakukan terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menuntut agar komunitas internasional menjatuhkan sanksi terhadap penjajah yang akan menempatkan mereka dalam kondisi isolasi internasional yang jelas, dan mengembalikan sistem hak asasi manusia kepada peran fundamentalnya yang menjadi dasar pembentukannya, dan mengakhiri kondisi ketidakberdayaan yang menakutkan yang menimpanya sehubungan dengan perang pemusnahan, dan mengakhiri kondisi kekebalan luar biasa yang diberikan oleh negara-negara penjajah lama kepada negara Israel yang menjajah Palestina, dengan menganggapnya di atas pertanggungjawaban, dan hukuman.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah total tahanan lebih dari 10.400, dan data ini tidak termasuk semua tahanan dari Gaza, sementara jumlah tahanan perempuan hingga 9 Januari 2025 mencapai 85, termasuk empat tahanan perempuan dari Gaza yang identitasnya telah diketahui, anak-anak tidak kurang dari 320 anak ditahan, tahanan administratif sebanyak 3.376 termasuk sekitar 95 anak-anak dan 22 tahanan perempuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, kembali menyoroti banyak kuasa hukum yang masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) organisasi advokatnya telah habis.

Hal itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (14/1/2025), saat memverifikasi alat bukti di dalam sidang.

"Kabupaten Minahasa Tenggara, kartu advokat atas nama Yohanes Muaja, Agus Y Tawas, dan Yesi Wengke sudah habis masa berlakunya," kata Saldi dalam sidang.

"Ini sama penyakit advokat ini semua, Pak Wakil Kamal, malas ngurus yang kayak begini ini," ujar dia melanjutkan.

Saldi Isra bahkan memperingatkan kepada kuasa hukum yang belum memperpanjang KTA bahwa mereka tidak akan diberikan izin masuk ke ruang sidang.

Dia sempat menanyakan berapa uang iuran organisasi advokat yang harus dibayar sehingga para kuasa hukum malas mengurus KTA.

"Berapa sih iuran yang harus dibayar itu?" ujar Saldi.

Saldi berkelakar, honor untuk perkara Pilkada 2024 pasti bisa digunakan untuk membayar iuran organisasi advokat.

"Masa enggak bisa terbayar dari fee sengketa Pilkada itu, haha, enggak masuk akal juga. Ya, tolong nanti dilunasi yang kayak begitu, paling tidak ada keterangan sedang urus perpanjangan," ucap dia.

Tidak hanya Minahasa Tenggara, rata-rata setiap perkara ada kuasa hukum yang masa berlaku KTA-nya habis.

Sentilan ini juga pernah disampaikan Hakim Ketua Panel III MK, Arief Hidayat.

Sentilan Arief ini disampaikan saat sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang digelar pada Jumat (10/1/2025).

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu (habis masa berlaku) ini," kata Arief saat kuasa hukum pemohon yang merupakan pasangan calon gubernur dan wagub nomor urut 2, Aliong Mus dan Sahril Thahir, Faldy S Tuananiy, membacakan kewenangan untuk menggugat perkara.

Tuanany kemudian menjawab bahwa dia baru saja mengurus perpanjangan dan akan melengkapi KTA yang baru setelah persidangan.

Dengan nada bercanda, Arief Hidayat kemudian mengatakan, jika tidak ada bukti, nanti akan dianggap advokat bodong.

Sindiran Arief Hidayat tersebut langsung mengundang gelak tawa para pihak di ruang sidang.

"Ini boleh bicara di sini kalau sudah clear sebenarnya ini. Ini advokat bodong kalau begini. Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan," ujarnya.

KOMPAS.com - Sebanyak 931 narapidana turut ambil bagian dalam memadamkan kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS).

Untuk diketahui, kebakaran Los Angeles terjadi sejak Selasa (7/1/2025) dan telah menewaskan 24 orang.

Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California mengatakan, ratusan narapidana itu bekerja sepanjang waktu.

Dikutip dari News18, Senin (13/1/2025), mereka bertugas untuk memotong jalur api dengan membersihkan vegetasi, serta memindahkan bahan bakar yang tersimpan di sejumlah bangunan.

Upsya ini diharapkan bisa memerlambat penyebaran api yang menghanguskan Los Angeles.

Pihak departemen menambahkan, 114 narapidana dari 931 orang itu bekerja sebagai staf pendukung.

Lantas, apa saja imbalan narapidana ikut padamkan kebakaran Los Angeles tersebut?

Dibayar Rp 96.000-Rp 167.000 per hari

Para napi itu tidak dipekerjakan secara cuma-cuma.

Mereka menerima bayaran antara 5,80-10,24 dollar AS atau sekitar Rp 96.000-Rp 167.000 per hari, sesuai tingkat keahliannya dari Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California.

Apabila bertugas dalam keadaan darurat aktif, mereka akan mendapat bonus sebesar 1 dollar AS (sekitar Rp 16.000) per jam dari Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California (Cal Fire).

“Wildfires adalah tantangan yang konstan dan berat bagi California. Kami berkomitmen penuh untuk memerangi mereka," ujar Sekretaris Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California, Jeff Macomber.

Terima potongan masa tahanan

Sebagian besar dari mereka juga akan menerima insentif sistem kredit “2-for-1” sebagai imbalan dari partisipasi pemadaman kebakaran Los Angeles.

Kredit “2-for-1” berarti mereka menerima potongan masa tahanan dua hari, jika telah bekerja satu hari.

Sementara, narapidana yang bekerja sebagai staf pendukung, menerima kredit “1-for-1” yang berarti mengurangi masa tahanan mereka sehari jika sudah bekerja dalam sehari.

Banyak mantan napi kemudian bekerja untuk Cal Fire, Dinas Kehutanan AS (US Forest Service), dan kru pemadam kebakaran antarlembaga.

"Pekerjaan petugas pemadam kebakaran dan staf kami yang dipenjara adalah bagian dari upaya ini. Layanan mereka sangat penting dalam melindungi kehidupan dan properti selama keadaan darurat,” ucap Macomber, dilansir dari CNN, Senin (13/1/2025).

Moskow (ANTARA) - Badan penegak hukum Amerika Serikat menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) sebagai jalan pintas untuk menemukan dan menahan tersangka tanpa bukti lain, mengabaikan petunjuk yang jelas, demikian laporan surat kabar The Washington Post.

Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menahan beberapa orang yang menjadi tersangka yang diidentifikasi oleh algoritma AI tanpa bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut, kata laporan itu pada hari Senin.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan penegak hukum AS dalam banyak kasus bertentangan dengan kebijakan internal mereka sendiri, yang mengharuskan petugas polisi mendukung bukti apa pun yang ditemukan dengan bantuan AI.

Menurut investigasi The Washington Post, sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru oleh penyidik AS menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Dalam beberapa kasus, polisi tidak memeriksa alibi tersangka atau pernyataan saksi palsu, dan dalam kasus lain, mereka mengabaikan sidik jari dan jejak DNA yang mengarah ke orang lain, demikian bunyi laporan itu.

Laporan itu mencatat bahwa penyidik bahkan tidak memperhitungkan perbedaan yang jelas dalam penampilan penjahat yang direkam oleh kamera pengintai dan tersangka yang diidentifikasi oleh AI.

Ada kasus ketika petugas penegak hukum menahan seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan, menuduhnya melakukan perampasan mobil, meskipun faktanya tidak ada yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil.

Skala sebenarnya dari masalah tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar, surat kabar itu melaporkan, seraya menambahkan bahwa penyidik AS tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan data tentang penggunaan pengenalan wajah AI tersebut.

Sumber: Sputnik-RIA Novosti