JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dilansir dari artikel jurnal berjudul "Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial", generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

1. Sila Pertama

- Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

- Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

- Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

2. Sila Kedua

- Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

- Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

- Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

3. Sila Ketiga

- Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

- Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

4. Sila Keempat

- Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

- Membuat forum diskusi online yang membahas isu-isu sosial dan politik secara santun.

- Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (pilkada, pilpres).

5. Sila Kelima

- Senantiasa memperjuangkan keadilan baik itu untuk kepentingan.

- Membantu UMKM lokal dengan mempromosikan produk mereka di media sosial.

- Mendukung gerakan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial.

Itulah penerapan ideologi Pancasila di era milenial yang perlu dilakukan. Ideologi ini memang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak mudah dilupakan.

Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut narapindana kasus narkotika yang dikenal dalam kelompok “Bali Nine” menjalani rehabilitasi setelah dipindahkan dari Indonesia ke Australia.

“Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

“Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia.

Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

“Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati,” imbuh Menko Yusril.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa narapidana kasus narkotika kelompok 'Bali Nine' tidak dibebaskan. Tapi para napi itu menjalani rehabilitasi di Australia setelah dipindahkan dari Indonesia.

"Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya," kata Yusril di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Selasa (14/1/2025).

Yusril menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

"Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan," ucapnya.

Seperti diketahui, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi. Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia. Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

"Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati," imbuh Menko Yusril.

(fas/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Natalius Pigai tiba di Gedung PBNU pada pukul 11.07 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Kedatangannya disambut perwakilan PBNU yang langsung menjabat tangan Natalius.

"Silaturahmi dulu ya, nanti setelah itu baru saya beri tahu," ujar Natalius setibanya di Kantor PBNU, Selasa.

Pigai dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk membicarakan sejumlah hal.

Namun, pertemuan itu berlangsung tertutup, sedangkan awak media menunggu di lobi Gedung PBNU untuk melakukan sesi wawancara setelah pertemuan berakhir.

Sampai berita ini dibuat, pertemuan Natalius dan PBNU masih berlangsung di lantai 3 Kantor PBNU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM membutuhkan mitra strategis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hak asasi manusia di masyarakat.

"Tentu yang paling kami butuhkan adalah NU yang akan menjadi mitra strategis untuk membumikan kesadaran HAM. Kedua, khusus dunia pendidikan," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai menuturkan, salah satu yang bakal digagas Kementerian HAM dengan PBNU yakni program pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU.

"Tapi saya tidak janji ya, tidak semua (universitas). Kami akan lihat satu atau dua mungkin," kata dia.

Nantinya, Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program mempelajari tentang hak-hak asasi manusia.

"Kami mendidik Training of Trainer (ToT), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM," tuturnya.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menuturkan bahwa Kementerian HAM memiliki program ToT yang menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan ToT, ada pelatihan. Jadi beliau minta agar NU yang ikut ToT supaya menjadi pelatih baik di luar maupun NU," ujar Ahmad.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya, Jawa Barat, direncanakan akan segera direlokasi karena over kapasitas sampai 400 persen lebih.

Lapas yang berlokasi di tengah kota, tepatnya di depan Taman Kota Tasikmalaya, saat ini menampung 429 narapidana yang seharusnya hanya untuk 88 tahanan.

Nantinya, lapas akan dibangun di pinggiran kota dengan sarana yang layak dan sistem keamanan yang terbaru.

“Berdasarkan hasil kunjungan Senin (13/1/2025) kemarin, memang lapas ini sudah melebihi kapasitas. Keterisiannya sudah melebihi, harusnya kapasitas adalah 88, tetapi ini yang terisi 429 orang," kata anggota DPR RI Komisi XIII asal PKS, Sohibul Iman, di Tasikmalaya, Selasa (14/1/2025).

"Saya sebagai anggota dewan pusat akan berupaya mendorong relokasi Lapas Tasikmalaya ini agar menjadi lebih layak dan tidak berlokasi persis berada di tengah kota," katanya.

Sohibul menambahkan, bangunan Lapas Tasikmalaya saat ini nantinya akan dijadikan rumah tahanan saja.

Adapun lapas yang baru akan dibangun untuk menampung tahanan asal Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seperti fungsi utamanya selama ini.

"Saya menilai para tahanan ini tetaplah manusia. Meski status mereka sebagai tahanan, kelayakan tempat mereka saat ini juga perlu diperhatikan," kata Sohibul.

Hasil dari inspeksi ke Lapas Tasikmalaya, tambah Sohibul, saat ini kondisinya jauh dari layak, baik fasilitasnya maupun daya tampung yang jauh dari sesuai.

DPR RI pun akan segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam suksesi pemindahan dan pembangunan lapas baru di Tasikmalaya.

"Kemarin juga saya didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP, saat berkunjung ke lapas. Kami sudah sampaikan dan dengar langsung dari pihak Pemda setempat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim, cukup dekat dengan Presiden ke-4 RI sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Menurutnya, Gus Dur merupakan sosok yang berharga membawa dirinya hingga menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur, saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Dalam kesempatan itu, ia mengenang kehidupannya selama berada di Papua yang dekat dengan lingkungan NU.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini, jadi harapan gimana, saya hidup di lingkaran NU," ujarnya.

Pigai bertandang ke PBNU untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Kerja sama dengan PBNU dilakukan atas kepercayaannya.

Menurut Pigai, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Saya tidak ragu karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Pigai mengatakan, PBNU juga punya standar menilai setiap hak manusia dan memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah saksi maupun pencari keadilan yang meminta pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 melonjak 33,64 persen dibanding 2023.

Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan, pada 2023 pihaknya mendampingi 7.645 pemohon, sementara 2024 sebanyak 10.217 pemohon.

"Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023," ujar Achmadi, dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).

Berdasarkan data rekap LPSK, jumlah pemohon perlindungan yang naik paling signifikan menyangkut kasus penyiksaan, dari 24 orang pada 2023 menjadi 73 pada 2024 atau melonjak tajam hingga 204,17 persen.

“Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak,” ujar dia.

Selain itu, lonjakan permohonan juga terjadi pada kasus terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), dari 2.774 orang pada 2023 menjadi 6.035 pada 2024.

Kemudian, pemohon terkait kasus narkotika dan psikotropika juga naik tajam dari 12 menjadi 23 atau 91,67 persen.

Selain itu, pendampingan yang menjadi perhatian adalah kasus kekerasan seksual, yang mencakup perbuatan asusila terhadap anak.

Menurut Achmadi, data ini menunjukkan agar aparat penegak hukum meningkatkan sinergi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga melalui Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan Terpadu.

“Terus meningkat secara signifikan dan menempati peringkat kedua dalam jumlah permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 1.296 permohonan atau 12,68 persen,” kata Achmadi.

Ia menyebut, lonjakan permohonan perlindungan ke LPSK pada 2024 menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perlindungan dan pemenuhan hak saksi maupun korban.

“Karena itu, akses keadilan harus dibuka seluas-luasnya, antara lain melalui perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban,” tutur Achmadi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda untuk menjadi ketua umum PBB.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Mantan ketua umum PBB ini berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," kata Masrur.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang didaulat memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi ketum PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Ada sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketum PBB pada Muktamar PBB, antara lain, mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid setelah Yusril mengundurkan diri pada Mei 2024 lalu.

JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dilansir dari artikel jurnal berjudul "Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial", generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

1. Sila Pertama

- Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

- Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

- Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

2. Sila Kedua

- Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

- Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

- Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

3. Sila Ketiga

- Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

- Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

4. Sila Keempat

- Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.

Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

“Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SMG," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, penyidik KPK juga turut memanggil mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku yakni Saeful Bahri. KPK juga memanggil staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi, security Satgas Kantor DPP PDI Perjuangan Nur Hasan, dan karyawan BUMN bernama Jhony Ginting.

Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (13/1/2025), memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa penyidik selama lebih dari tiga jam, sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB.

Meski demikian, Hasto enggan berkomentar soal pemeriksaannya oleh KPK sebagai tersangka dalam dua perkara tersebut. "Untuk hal-hal yang teknis terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU ketika itu, Wahyu Setiawan, agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI PDI Perjuangan terpilih dari Dapil Sumatra Selatan I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu yang juga mantan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina. Wahyu Setiawan dan Agustiani sebelumnya telah divonis dalam perkara ini.