REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Viral perseteruan antara Ormas Pemuda Pancasila di Blora Jawa Tengah dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB). Dalam video beredar tampak anggota TNI dan Polisi turun tangan untuk mengamankan situasi.

Masih di video yang sama, tampak seorang anggota berseragam Pemuda Pancasila nyaris dipukul anggota TNI. Sejumlah orang yang terluka dan tak berdaya dalam perseteruan itu juga terlihat di pelataran rumah.

Menurut laporan, perseteruan itu terjadi saat Pemuda Pancasila menolak kehadiran Markas GRIB ke Pemuda Pancasila. "Jangan ada GRIB keluar di Blora, kalau keluar akan urusan dengan Pemuda Pancasila," seru seorang anggota Pemuda Pancasila dalam video yang beredar.

Perseteruan antara Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila bukanlah hal yang baru. Pada Desember 2024, konflik GRIB dan Pemuda Pancasila juga pecah di Sedang Berdagai, Sumatra Utara.

Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru (GRIB) didirikan pada tahun 2011 oleh Hercules. Sementara Pemuda Pancasila sudah jauh lebih dulu berdiri pada 1959 oleh petinggi militer.

Polsek Blora lewat akun Istagram-nya mengatakan Blora sudah aman dan terkendali. Masyarakat diminta tetap waspada dan berhati-hati.

"Bagi pengguna media sosial, yang posting tak baik/mengundang hal negatif, mohon di Takedown ❗️❗️❗️ Blora Cinta Damai, Mari Sesarengan Jaga Kondusifitas Di Blora."

"Terima kasih petugas gabungan yang sudah menjaga kabupaten Blora. Kita jangan ikut terlarut dan terprovokasi dengan adanya bentrok ormas yang bisa menumbuhkan kekacauan dan juga kerugian bagi kabupaten Blora tercinta."

PALU, iNewsPalu.id – Arief Hazairin Satoto resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kakanwil Ditjen Imigrasi) Sulawesi Tengah dalam sebuah upacara pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Yusuf Adiwinta, Gedung Sentra Mulia, Jakarta. Pelantikan ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, S.H., M.P.M.

Dalam kesempatan tersebut, Arief Hazairin Satoto mengucapkan sumpah jabatan dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan di wilayah Sulawesi Tengah. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulteng, Arief siap mengimplementasikan pendekatan baru yang berbasis integritas dan transparansi dalam pengelolaan layanan keimigrasian.

Acara pelantikan juga diwarnai dengan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyambut baik pelantikan ini dan berharap Arief dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam pelayanan keimigrasian yang lebih efisien dan akuntabel di Sulawesi Tengah.

Dengan tantangan pelayanan keimigrasian yang terus berkembang, Arief optimistis bahwa Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Tengah akan menjadi pionir dalam inovasi pelayanan berbasis teknologi.

Editor : Jemmy Hendrik

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Kunrat Kasmiri mendapat promosi jadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jawa Tengah. Pelantikannya telah dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (14/1).

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu pagi, menyebutkan pria kelahiran Bandung, 29 Januari 1967 tersebut merupakan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau saat ini disebut Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Angkatan 26 tahun 1993. Ia menjabat jadi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Babel sejak November 2023 hingga Desember 2024.

Selama kepemimpinannya di Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, banyak capaian baik yang telah diperoleh. Diantaranya yaitu, para warga binaan dan anak binaan di Lapas, Rutan dan LPKA telah dikutkan dalam pelatihan bersertifikat, seperti pelatihan service AC, las pabrikasi, bengkel otomotif, tata boga, budi daya ikan dan rangka baja.

Di Lapas Pangkalpinang juga terdapat program pesanteren. Lalu grup band warga binaan dan anak binaan juga kerap tampil di acara pameran.

Kemenkumham Babel juga rutin memamerkan hasil karya warga binaan berupa kerajinan tangan seperti gantungan kunci, tas, lampu hias, batik tulis. Lalu rajutan tas, kotak tisu, kopiah. Ada juga makanan dan minuman seperti sari jahe, sari jeruk kunci madu, kopi destar, roti lanang, dan kerupuk kericu kericu.

Pameran tersebut bertujuan untuk mengenalkan produk hasil karya warga binaan kepada masyarakat dan meningkatkan produktivitas warga binaan di dalam Lapas, Rutan dan LPKA.

Sebanyak 140 warga binaan di Lapas Narkotika Pangkalpinang juga telah ikut program rehabilitasi. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan BNNP dan BNNK. Kegiatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari layanan kesehatan dan pembinaan. Tujuannnya untuk pemulihan fisik dan mental, agar WBP produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Lapas dan Rutan juga telah melancarkan program ketahanan pangan khususnya melalui sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Babel Harun Sulianto berterima kasih atas capaian dan kinerja baik yang telah dilakukan oleh Kunrat.

"Kami mengucapkan selamat atas promosi di jabatan yang baru," kata Harun Sulianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan memberikan pelindungan hukum.

"Tentu (akan melindungi) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli mengatakan, bahwa dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelindungan saksi dan korban, disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi.

"Oleh karenanya, tentu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan dari ahli untuk melakukan perhitungan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah juga. Akan tetapi, kami lihat lagi perkembangannya seperti apa," ujar Harli.

Harli juga menekankan bahwa jumlah kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang sebesar Rp271 triliun sudah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, kata Harli, hasil perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Bambang Hero sudah diadopsi oleh pengadilan.

"Lalu, kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara? Artinya, perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," ujarnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh insiden baku hantam antara seorang turis Arab dan seorang marbut di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat.

Kejadian yang terjadi pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 17.50 WIB ini terekam oleh kamera CCTV dan menjadi viral setelah diunggah di berbagai platform.

Dalam video tersebut, terlihat turis berbadan besar tersebut melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot, marbut masjid yang sedang bertugas.

Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan turis Arab tersebut terhadap teguran untuk melepas sepatu sebelum memasuki masjid.

Meskipun sudah ada peringatan dan rak sepatu di pintu masuk, turis tersebut tetap mengabaikan aturan yang berlaku.

Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, Oktinardo Kansil, menanggapi kejadian ini dengan menegaskan bahwa tindakan turis tersebut telah mengganggu ketertiban umum.

"Bisa kena Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang menggangu ketertiban umum, itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," ujar Ardo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025) malam.

Pihak imigrasi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dokumen visa dan izin tinggal turis tersebut.

"Untuk tindakan kami belum bisa memutuskan karena kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada WNA tersebut," kata Ardo.

Sementara itu, Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Pak Jenggot sedang membersihkan masjid setelah shalat Ashar.

Ketika melihat turis tersebut masuk tanpa melepas sepatu, ia langsung menegur.

Namun, teguran tersebut diabaikan, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

"Pak Jenggot menyatakan bahwa tidak akan membuat laporan ke kepolisian dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke meja hukum, dan menerima dengan lapang dada," kata Eddy.

Hingga saat ini, pihak imigrasi masih mencari keberadaan turis Arab yang identitasnya belum diketahui.

Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan masyarakat setempat untuk menemukan turis tersebut, mengingat wajahnya tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV.

Ardo meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat turis asing tersebut. "Jadi harus pelan-pelan dengan bantuan masyarakat di sana juga buat infoin ke kita keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/1). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK bantah Hasto tak ditahan karena Megawati telepon Prabowo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa sekian-sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK sita uang Rp350 miliar terkait perkara gratifikasi Rita Widyasari

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai lebih dari Rp350 miliar terkait penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Pada Jumat tanggal 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang dalam mata uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung pastikan beri pelindungan kepada Prof. Bambang Hero

Kejaksaan Agung memastikan akan memberikan pelindungan kepada ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

"Tentu (akan melindungi, red.) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. BNN, Bea Cukai, dan Imipas amankan 60,19 kg narkoba dari 11 kasus

Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama BNN Provinsi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil mengamankan 60,19 kilogram (kg) narkoba dari 11 kasus tindak pidana narkotika pada periode awal Januari 2025.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. I Wayan Sugiri mengatakan dari 11 kasus tindak pidana narkotika yang diungkap, Tim Gabungan telah berhasil menangkap 44 orang tersangka, sebagai buah sinergi dan kolaborasi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Baca selengkapnya di sini.

5. Kejagung tetapkan eks Ketua PN Surabaya tersangka suap kasus Tannur

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono (RS) sebagai tersangka tindak pidana suap dalam vonis bebas Ronald Tannur.

"Karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi suap setelah dilakukan pemeriksaan, RS ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/1). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Baca selengkapnya di sini.

2. Pemerintah hitung opsi biaya haji turun lagi

Pemerintah sedang menghitung opsi biaya untuk haji dapat diturunkan kembali karena akan dibantu oleh pemerintah Arab Saudi.

“Sedang dihitung (ongkos naik haji) karena ini pemerintah Arab Saudi akan membantu, kita diberikan area sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.

Baca selengkapnya di sini.

3. Gerindra belum tahu utusan PDIP yang mediatori pertemuan Mega-Prabowo

Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum mengetahui siapa perwakilan PDIP yang diutus sebagai mediator guna mematangkan rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Dia menyebut pihaknya juga akan mengirimkan utusan atas seizin Prabowo apabila sudah menerima utusan dari PDIP yang bertindak sebagai mediator itu.

Baca selengkapnya di sini.

4. DPR akan kaji wacana pembatasan media sosial bagi anak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mengkaji wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak, seperti yang kini tengah dibahas oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, DPR pun tengah mendengar ide pembatasan media sosial tersebut dan sudah sempat dibicarakan. Untuk itu, menurutnya DPR pun nantinya akan membahas hal itu lebih dalam.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bawaslu netral hadapi sidang gugatan sengketa Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan bersikap netral saat memberikan keterangan dalam sidang gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diajukan pemohon di Mahkamah Konstitusi.

"Lalu, dimana posisi Bawaslu? Bawaslu ini posisinya memberikan keterangan terhadap Mahkamah. Keterangan terhadap apa? Terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu atas dalil-dalil pemohon," kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Bambang Sudewo menyebutkan permasalahan guru menghukum siswa SD Yayasan Abdi Sukma Medan akibat menunggak uang SPP dikarenakan miskomunikasi.

"Intinya ini ada miskomunikasi antara orangtua dengan pihak sekolah. Karena kebijakan yang dilakukan oleh gurunya itu tidak diketahui oleh sekolah maupun pihak yayasan. Nah kemudian pihak orangtua juga tanpa komunikasi dengan pihak sekolah terus viral. Jadi sebenarnya ini miskomunikasi, " kata Bambang Sudewo, Selasa (14/1).

Menurutnya permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Dia berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa. Sebab masalah uang sekolah merupakan tanggung jawab orangtua. Sehingga tidak boleh dikaitkan dengan siswa.

"Ini sudah diselesaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi efek-efek lain terkait viralnya peristiwa ini. Kami harap ini jangan sampai terjadi lagi. Masalah uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua dan tidak boleh dikaitkan dengan anak-anak, apalagi sampai mengganggu proses belajar mereka," ujar Bambang.

Video seorang siswa Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut) berinisial MI dihukum mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, AM yang tak lain ibu dari MI mendatangi guru SD Yayasan Abdi Sukma. Dia mempertanyakan sikap guru yang mengasingkan anaknya dengan cara duduk di lantai hanya gara gara belum membayar uang SPP.

"Begini loh Bu dia ini disoraki dari tadi di luar saya datang. Buk ambil rapot, Mesia duduk di bawah dia nangis loh bu," ujar AM sambil menangis bertemu dengan guru yang menghukum anaknya tersebut.

AM mengaku terkejut saat mendengar cerita anaknya yang masih kelas IV SD itu mendapat hukuman sejak tanggal 6 Januari 2025. Bahkan MI juga sempat menolak masuk sekolah karena tak sanggup menanggung malu akibat mendapatkan hukuman disaksikan teman satu kelasnya.

"Dia nangis mau pergi sekolah, dia nangis. Dia bilang Mamak, MI malu duduk di bawah. Dia sempat nggak mau sekolah karena malu. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tu harus menanggung malu bu," ujarnya kepada sang guru.

Eks Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono resmi ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur.

Pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Rudi terlihat digelandang penyidik menuju mobil tahanan sekitar pukul 22.00 WIB pada Selasa (14/1).

Rudi yang mengenakan rompi tahanan berwarna pink itu hanya menunduk hingga masuk ke dalam mobil. Sembari memakai borgol, ia tetap bungkam dan tidak menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut Rudi akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel selama 20 hari ke depan untuk mempermudah pengungkapan kasus.

"Terhadap tersangka RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (14/1) malam.

Atas perbuatannya, Abdul mengatakan Rudi diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 12A juncto Pasal 12B juncto Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 11 juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Kejagung resmi menetapkan tiga hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti uang tunai dalam berbagai pecahan senilai Rp20 miliar beserta sejumlah barang elektronik.

Terbaru, Kejagung juga turut menetapkan ibunda dari Ronald Tannur yakni Meirizka Widjaja sebagai tersangka pemberi suap. Meirizka diduga telah memberikan uang suap untuk ketiga hakim melalui Lisa sebanyak Rp3,5 miliar.

Dalam kasus ini, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sempat mengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat dengan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Awalnya Lisa menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan sosok R selaku pejabat PN Surabaya. Hal itu dilakukan dengan maksud agar Lisa dapat melobi R untuk memilih Majelis Hakim perkara Ronald Tannur seperti yang diinginkan.

BOGOR, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor turun tangan memburu turis Arab yang membuat ulah terhadap masyarakat sekitar kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Hingga saat ini, jajaran keimigrasian terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

Sebab, keberadaan turis Arab yang tidak diketahui identitasnya itu masih belum terungkap.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, khususnya di Bhabinkamtibmas di Polsek Cisarua. Nah, kami lagi selidiki, kami kan tadi mengecek CCTV dan lain-lainnya untuk mencari di mana keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," ujar Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, Oktinardo Kansil, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ardo ini menjelaskan kasus tersebut mendapat atensi khusus dari Keimigrasian.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan kepolisian dan masyarakat sekitar.

Hal ini supaya kasus perkelahian turis Arab dengan marbut masjid dapat menemui titik terang.

"Kami juga sudah koordinasi dengan RT/RW karena dari video CCTV itu kan enggak kelihatan mukanya, samar-samar. Jadi, harus pelan-pelan nih dengan bantuan masyarakat di sana buat info ke kami kalau ada orang asing tersebut, sama kepolisian juga tentunya," terang Ardo.

Menurut Ardo, WNA yang diduga berasal dari Arab Saudi ini telah melanggar ketertiban umum.

Dalam kacamata hukum keimigrasian, turis Arab itu melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jelas itu bisa dikenakan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum, bisa deportasi dan penangkalan. Kalau dari sisi keimigrasiannya ya," ucapnya.

"Makanya kami ini lagi selidiki untuk menemukan keberadaan WNA Arab ini karena sudah ada laporan masyarakat juga, apalagi sudah viral," kata Ardo.

"Untuk memutuskan ini pelanggaran atau bukannya, pertama dari sisi keimigrasian kami harus memeriksa dulu terkait warga negara asing itu," tuturnya.

"Nah, kalau memang terbukti dari video itu dan selaras dengan apa yang kami wawancara ke orang asing itu, dari dugaannya itu bisa dikenakan Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 Keimigrasian tentang tindakan WNA atau orang yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perkelahian antara seorang turis asal Arab Saudi dan R alias Pak Jenggot (40), marbut Masjid Al Muqsit, yang terjadi di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/1/2025), sekitar pukul 17.50 WIB.

Insiden bermula ketika Pak Jenggot sedang melaksanakan rutinitasnya membersihkan masjid setelah salat Ashar.

Ketika sedang sibuk mengepel, ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pria berbadan besar yang masuk ke teras masjid tanpa melepas sepatunya.

Padahal, di pintu masuk masjid sudah tersedia rak sepatu serta peringatan tertulis bahwa teras tersebut merupakan "batas suci."

Melihat hal itu, Pak Jenggot segera menegur pria tersebut dan meminta agar ia melepas sepatu sesuai dengan aturan yang berlaku di masjid.

Namun, bukannya mematuhi teguran, turis Arab itu malah bersikap tidak peduli dan tetap berjalan memasuki teras masjid dengan sepatu yang ia kenakan.

Turis tersebut tetap tidak mau melepas alas sepatunya, meskipun aturan masjid sudah jelas.

Ketegangan semakin memuncak hingga terjadi cekcok antara keduanya. Tak terima ditegur, turis Arab itu mendorong Pak Jenggot yang saat itu sedang memegang alat pel.

Tak berhenti di situ, pria berbadan besar tersebut melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot, yang kemudian dibalas oleh korban.

Aksi saling balas tendangan pun terjadi, bahkan keduanya sampai terjatuh.

Peristiwa baku hantam di pelataran masjid pun tidak terhindarkan. Sejumlah pria dan jemaah yang berada di lokasi segera datang untuk melerai perkelahian tersebut.

Namun, karena situasi sudah memanas, baku hantam terus berlanjut hingga beberapa warga yang mencoba melerai ikut terjatuh.

Pak Jenggot memilih untuk tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Adapun turis Arab yang terlibat tidak diperiksa lebih lanjut sehingga identitasnya tidak diketahui.

BOGOR, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor turun tangan memburu turis Arab yang membuat ulah terhadap masyarakat sekitar kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Hingga saat ini, jajaran keimigrasian terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

Sebab, keberadaan turis Arab yang tidak diketahui identitasnya itu masih belum terungkap.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, khususnya di Bhabinkamtibmas di Polsek Cisarua. Nah, kami lagi selidiki, kami kan tadi mengecek CCTV dan lain-lainnya untuk mencari di mana keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," ujar Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, Oktinardo Kansil, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ardo ini menjelaskan kasus tersebut mendapat atensi khusus dari Keimigrasian.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan kepolisian dan masyarakat sekitar.

Hal ini supaya kasus perkelahian turis Arab dengan marbut masjid dapat menemui titik terang.

"Kami juga sudah koordinasi dengan RT/RW karena dari video CCTV itu kan enggak kelihatan mukanya, samar-samar. Jadi, harus pelan-pelan nih dengan bantuan masyarakat di sana buat info ke kami kalau ada orang asing tersebut, sama kepolisian juga tentunya," terang Ardo.

Menurut Ardo, WNA yang diduga berasal dari Arab Saudi ini telah melanggar ketertiban umum.

Dalam kacamata hukum keimigrasian, turis Arab itu melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jelas itu bisa dikenakan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum, bisa deportasi dan penangkalan. Kalau dari sisi keimigrasiannya ya," ucapnya.

"Makanya kami ini lagi selidiki untuk menemukan keberadaan WNA Arab ini karena sudah ada laporan masyarakat juga, apalagi sudah viral," kata Ardo.

"Untuk memutuskan ini pelanggaran atau bukannya, pertama dari sisi keimigrasian kami harus memeriksa dulu terkait warga negara asing itu," tuturnya.

"Nah, kalau memang terbukti dari video itu dan selaras dengan apa yang kami wawancara ke orang asing itu, dari dugaannya itu bisa dikenakan Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 Keimigrasian tentang tindakan WNA atau orang yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perkelahian antara seorang turis asal Arab Saudi dan R alias Pak Jenggot (40), marbut Masjid Al Muqsit, yang terjadi di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/1/2025), sekitar pukul 17.50 WIB.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam akan memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto besok, Rabu (15/1).

Saffar meluruskan informasi KPK yang menyebutnya dipanggil untuk diperiksa hari ini.

"Sudah (terima surat panggilan KPK). Hadir (besok)," ujar Godam saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

Senada, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto meluruskan informasi yang sebelumnya dibagikan. Ia mengatakan Godam akan diperiksa besok.

"Untuk Saffar M. Godam jadwalnya bukan hari ini tapi Rabu besok," kata Tessa.

Pada hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lain. Mereka ialah mantan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting; Kusnadi selaku Staf Hasto; Satpam di Kantor DPP PDIP Nur Hasan; dan kader PDIP Saeful Bahri.

Sementara untuk perkara Harun Masiku (buron), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima (VIP) Carolina Wahyu Apriliasari dan Notaris Dona Barisa.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.