BLORA - Kedua organisasi masyarakat (ormas), MPC Pemuda Pancasila dan DPC GRIB Kabupaten Blora sepakat berdamai dan menghentikan bentrokan usai dimediasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ). Sebelumnya, kedua ormas tersebut bentrokan.

Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan, pihaknya mendapatkan amanah langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Kabaintelkam agar menyampaikan pesan agar menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Blora. "Dalam kesempatan ini kami meminta agar Ketua MPC PP dan GRIB Blora untuk cooling down agar tercipta situasi yang aman dan kondusif," ujarnya, Rabu (15/1/2025).

Pihaknya juga berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Blora. Pihaknya juga berharap supaya Kabupaten Blora cooling down dan tetap adem ayem. ?Kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi dengan catatan tidak ada kejadian seperti kemarin kembali,? imbuhnya.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, kejadian kemarin bisa menjadi momentum agar ormas di Kabupaten Blora dapat bersinergi dengan pemkab, TNI, Polri untuk memajukan Kabupaten Blora. ?Kami dari Polres sebenarnya tidak ingin kejadian ini terjadi karena kami telah kenal baik dengan Ketua PP Blora dan GRIB Blora," ungkapnya di tempat sama.

Pihaknya dengan adanya kejadian ini berharap agar Ketua PP dan Ketua GRIB Blora dapat bersinergi dan menjadi pelopor ormas yang baik untuk ormas yang lain. "Kami harap ke depan tidak ada lagi ormas dari luar Kabupaten Blora yang datang ke sini demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora Munaji menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Kapolres Blora untuk menjembatani mediasi hari ini demi terwujudnya situasi Kamtibmas di Kabupaten Blora. ?Kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Blora tidak ingin membahas kejadian kemarin dan kami menutup kejadian kemarin demi menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Blora,? jelasnya.

Dia mengatakan, Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora membuka kepada Ormas GRIB Blora untuk berkolaborasi dengan Pemuda Pancasila Blora demi Kabupaten Blora yang lebih maju. ?Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolres dan Pak Bupati Blora atas kejadian yang kemarin,? kata dia.

Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Blora Sugiyanto menjelaskan secara pribadi Ketua GRIB Blora mengikuti semua yang dilakukan untuk Kabupaten Blora yang aman dan kondusif. ?Kami GRIB Blora siap menerima ajakan damai dan bersedia menjaga kondusifitas di Kabupaten Blora," tambahnya.

Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji mengatakan bahwa komitmen yang telah disepakati oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora dan GRIB Blora agar dilaksanakan secara pasti di lapangan tidak hanya di hapadan pihaknya.

"Ke depan tidak ada lagi adanya ketua yang lepas tangan terhadap anggotanya, dan penegakan hukum harus tetap jalan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kami mohon agar Mbah Mun dan Mbah To melakukan konsolidasi tingkat Kabupaten Blora untuk menjaga situasi kondusifitas di Kabupaten Blora," pungkasnya.

Adapun isi kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

Surat pernyataan antara Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora.

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, kami menyatakan:
1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi kamtibnas di wilayah Kabupaten Blora;
2. Siap menghindari gesekan antar anggota Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kaupaten Blora;
3. Sepakat membangun dialog antarormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat;
4. Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan masa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak.

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM tersebut juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus tersebut.

“Nanti begitu selesai, kami akan sampaikan ke publik,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa terhadap kasus tersebut, Komnas HAM menyadari penembakan oleh anggota TNI maupun Kepolisian terhadap warga sipil, baik dalam mekanisme penegakan hukum maupun extra judicial killing, merupakan tantangan bagi institusinya.

“Jadi, itu tantangan kami. Jadi, tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Komnas HAM menyadari hal tersebut sebagai tantangan karena berdasarkan laporan tahunan institusinya disebut aktor negara yang paling banyak melakukan praktik pelanggaran HAM adalah TNI dan Kepolisian.

Pada kesempatan berbeda, saat ini kasus penembakan bos rental mobil tersebut telah dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) kepada Oditur Militer (Otmil) II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Puspomal (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista mengatakan bahwa pelimpahan dilakukan karena pihaknya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut.

"Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton dan cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 45 Tol Tangerang-Merak," ujar Samista dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal, Rabu (15/1/2025). Mereka, diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ujar Yadi di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, kata Yadi, beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, mobil dan motor mengalami kerusakan. "Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada korban juga dari kita lengan sobek punggung sobek ada enam orang (korban)," katanya.

Berdasarkan pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Aksi dugaan penyerangan terhadap Pemuda Pancasila yang terjadi di Kota Bandung diduga rentetan dari bentrok di sejumlah tempat lainnya di Pulau Jawa.

Komnas HAM ikut menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak oleh anggota TNI AL. Komisioner Sub. Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan tim sudah meminta keterangan sejumlah pihak.

"Jadi sedang dalam proses penyelidikan, nanti begitu selesai kita akan sampaikan ke publik. Karena ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak," kata Anis Hidayah mengutip detikcom, Rabu (15/1).

Anis mengatakan adanya oknum aparat yang melakukan kekerasan menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM. Dia mengatakan penyelidikan kasus kekerasan oleh oknum, termasuk kasus penembakan bos rental menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.

"Jadi memang itu menjadi tantangan kita dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, baik itu dalam mekanisme penegakan hukum," kata Anis.

"Jadi itu tantangan kami, jadi tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan," tambahnya.

Kasus ini berawal ketika tersangka Ajat Supriatna atau AS menyewa mobil Honda Brio bernopol B-2696-KZO milik IA selaku bos rental. Namun Ajat malah menggelapkan mobil tersebut kepada sindiktanya.

Mobil tersebut kemudian berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI AL. IA sendiri melacak mobilnya melalui GPS yang masih aktif. Saat itu IA mengetahui mobilnya berada di Pandeglang, Banten.

Pada Kamis (2/1), IA dan rekan-rekannya mencari mobil itu dan menemukannya di rest area Km 45 Tol Tangerang. IA dkk mencoba mengambil alih mobil itu hingga terjadi keributan dan berujung penembakan menyebabkan IA tewas dan satu lainnya, R (59) terluka.

Adapun ketiga oknum Anggota TNI AL yang diduga terlibat ialah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI (KLK) BA. TNI AL memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti bersalah.

Penembakan ini melibatkan oknum anggota dari Satuan Kopaska adalah Komando Pasukan Katak, unit khusus elite milik TNI AL. Adapun satu orang tentara lain dalam peristiwa itu berasal dari kapal tanker milik TNI AL.

Baca berita lengkapnya di sini.

Mukomuko (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Abdiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut perambahan hutan di daerah ini, karena perbuatan itu merusak ekosistem dan membuat harimau kehilangan habitatnya.

"Kita setuju masalah ini diusut tuntas aparat penegak hukum, karena perbuatan itu membuat harimau turun ke permukiman warga," kata Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko.

Ia mengatakan hal itu setelah seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1).

Kemudian, satu ekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya juga ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Menurutnya, mengapa harimau masuk ke permukiman penduduk di daerah ini akibat habitatnya diganggu, hutan yang selama ini menjadi habitatnya dirambah oleh pihak yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemunculan hewan buas di daerah ini, katanya, meresahkan warga apalagi sudah ada korban seorang warga dan satu ekor sapi, dan semua ini tidak terlepas dari dampak perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, menurutnya, solusinya juga hutan sekedar bagaimana menangkap hewan buas itu, tetapi bagaimana memastikan habitat hewan buas terjaga dengan baik dan terpelihara supaya hewan buas tidak keluar habitatnya.

Selanjutnya, ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan supaya tidak terjadi konflik harimau dan manusia di daerah ini.

Dalam masalah ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam karena kalau alam terganggu berdampak pada kehidupan manusia.

Selain pemerintah daerah, katanya, semua pihak juga harus mengambil peran sesuai tugas dan ketenangan agar kembali tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Bupati Blora Arief Rohman turun tangan mendamaikan organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila yang terlibat bentrok dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya hingga mengakibatkan sejumlah korban luka.

"Ormas PP dan GRIB sepakat berdamai dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani kedua pihak dengan disaksikan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) hari ini," kata Arief di Blora, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Forkopimda yang hadir di Pendopo Kabupaten Blora, mulai dari Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, perwakilan dari Kodim, Kejaksaan Negeri, hingga Pengadilan Negeri Blora.

Arief meminta maaf atas peristiwa bentrokan yang melibatkan kedua ormas tersebut pada tanggal 14 Januari 2025.

"Harapannya kasus serupa tidak terjadi lagi karena merugikan masyarakat," ujarnya.

Ketua Pemuda Pancasila Blora Munaji mengakui kesepakatan damai ini dibuat bersama dengan Ketua GRIB Jaya Blora. Munaji berharap kejadian ini merupakan yang terakhir dan tidak terulang kembali.

"Kami juga siap menjaga situasi Kabupaten Blora tetap kondusif," ujarnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora Sugiyanto mengatakan bahwa semua bekerja sama dan menerima iktikad baik untuk menciptakan situasi Blora tetap aman dan damai.

Kepolisian Resort Blora, Jawa Tengah, mengamankan 19 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan antara PP dan GRIB. Bentrokan kedua ormas ini terjadi di dua lokasi.

"Peristiwa benturan kedua ormas tersebut terjadi di dua lokasi," kata Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto di Blora, Rabu.

Wawan menyebut bentrok di Kecamatan Kunduran menimbulkan empat korban luka, sedangkan di Kelurahan Karangjati ada delapan orang luka.

Setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soetijono Blora, sebanyak 11 korban luka diperbolehkan pulang, sedangkan satu korban masih dirawat.

"Rencananya satu korban masih dirawat di RSUD Blora itu hendak dirujuk ke Rembang hari ini (15/1)," ujarnya.

Wawan menjelaskan bentrokan terjadi karena akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ia berharap semua pihak turut menciptakan situasi yang kondusif sehingga Kabupaten Blora tetap aman dan damai.

"Saat ini, Alhamdulillah situasi Blora aman dan kondusif," ujarnya.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan agar penataan administrasi tanah tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Mulai dari sertifikasi tanah, hak penguasaan lahan, hingga penyelesaian sengketa tanah perlu memerhatikan aspek tersebut.

"Nanti akan kita kembangkan dalam bentuk desk-to-desk terutama dalam mengawal pendaftaran tanah hak komunal tadi yang memang ini masih sangat sedikit sekali di Indonesia. Kita masih di bawah target tentang pendaftaran tanah hak komunal atau hak adat serta hak ulayat dan itu bisa menghambat berbagai program pemerintah," ujar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Salah satunya program yang terdampak adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya pendaftaran tersebut selalu terhambat pada pengakuan dan pernyataan dari hak adat.

Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pada kesempatan itu, Pigai menuturkan konflik tanah di wilayah komunal atau adat dapat diselesaikan asalkan masyarakat bersatu mendaftarkan tanah adat ke Kementerian ATR/BPN.

Pigai mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penyelesaiannya berdasarkan perspektif HAM. Ia pun akan melakukan penyelarasan untuk menata dan mengendalikan konflik berdasarkan data.

"Sengketa yang melibatkan urusan kementerian atau eksekutif, kita ikut kerja sama-sama, memfilter, memberi masukan, memberi dukungan. Kalau ada regulasi yang tidak berperspektif HAM, kita ikut memberi masukan. Tapi kalau sengketa yang urusan yudikatif, sudah pasti tidak mungkin," jelasnya.

Akan tetapi, ia menyebut Kementerian HAM akan sulit membantu kalau penyelesaian sengketa sudah masuk proses peradilan. Pigai tak ingin melakukan intervensi proses hukum.

Jika masih urusan kementerian lembaga, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik lahan, baik Kementerian ATR/BPN atau kehutanan, pihaknya dapat ikut melakukan pembaharuan atau perbaikan.

Selian itu, Pigai juga membahas bagaimana semakin sempit lahan pertanian di Pulau Jawa dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, kondisi ini lantaran adanya industrialisasi, realestat, serta infrastruktur.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi (Kesbangpol) Jawa Tengah (Jateng), Haerudin, mengungkapkan, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Blora berakhir damai. Dia pun memastikan bahwa saat ini situasi sudah kondusif.

"Tadi pagi itu sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemuda Pancasila dengan GRIB, disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten Blora di Pendopo Kabupaten," kata Haerudin ketika dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan sejak Selasa (14/1/2025) malam, situasi keamanan di Blora sudah kondusif. "Saya juga sudah mengimbau ke teman-teman kakesbangpol kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap teman-teman ormas Pemuda Pancasila maupun Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu," ujarnya.

Haerudin mengaku sudah memperoleh informasi penyebab bentrokan PP dan Grib dari Kesbangpol Blora. "Jadi memang ada kesalahpahaman antara ormas Pemuda Pancasila dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Blora. Berawal kejadian itu tanggal 13 Januari, ada tekanan dari ormas Pemuda Pancasila ke GRIB," katanya.

Dia tak menjelaskan secara detail apa yang dimaksudnya dengan "tekanan". Sehari setelahnya atau pada Selasa lalu, GRIB menggelar apel di Alun-Alun Blora. Menurut Haerudin, berdasarkan informasi yang diperolehnya, apel tersebut dihadiri sekitar 500 anggota GRIB. "Ini semacam show of force (unjuk kekuatan) lah," ujarnya.

Herudin menambahkan, bentrokan terjadi setelah GRIB melaksanakan apel. "Informasinya diadang di jalan. Jadi habis apel di Alun-Alun Blora, (anggota) GRIB yang kembali ke arah Grobogan, diadang di salah satu kecamatan. Kemudian GRIB yang dari Blora itu melakukan serangan ke sekretariatnya Pemuda Pancasila," ucapnya.

"Jadi sama-sama melakukan tindakan. Ada serangan, ada serangan balasan. Infonya karena kesalahpahaman," tambah Haerudin.

Menurut Haerudin, gesekan antara PP dan GRIB di Blora berhasil ditangani personel TNI-Polri, termasuk Satpol PP. "Sampai dengan tadi malam sudah kondusif," ujarnya.

Soal kabar bahwa PP menolak keberadaan GRIB di Blora, Haerudin menyampaikan bahwa GRIB adalah ormas terdaftar di daerah tersebut. "Informasi dari Kesbangpol Blora, GRIB sendiri sudah melakukan pendaftaran dan memenuhi syarat sebagai ormas di Blora," katanya.

Menurut Haerudin, jika memang ada penolakan terhadap keberadaan suatu ormas, hal itu mestinya disampaikan terlebih dulu kepada Kesbangpol. Nantinya Kesbangpol akan melakukan pengkajian atas tuntutan penolakan, pembekuan, atau pembubaran ormas terkait.

"Jadi prosesnya panjang, tidak boleh serta-merta ada permintaan lalu kemudian dilakukan pembubaran atau penolakan. Jadi harus melalui proses kajian. Karena setiap warga negara kan berhak untuk melakukan perkumpulan untuk membentuk ormas," kata Haerudin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa implementasi sistem Coretax menjadi bagian penting dari reformasi perpajakan nasional.

Ia menyebut, sistem ini mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

"Melalui implementasi Coretax, pemerintah berharap dapat memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk menghadapi tantangan global di masa depan," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Sistem Coretax diproyeksikan mampu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) nasional sebesar 2 persen dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB.

Potensi tambahan penerimaan negara melalui digitalisasi perpajakan ini diperkirakan mencapai Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Menurut Luhut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan data, seperti teknologi yang sudah usang, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Dengan hadirnya Coretax, pemerintah dapat mengintegrasikan sistem akuntansi dan mengonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

Selain itu, Coretax juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Saat ini, DJP mencatat 776 juta e-faktur per tahun atau rata-rata 2 juta transaksi e-faktur setiap hari.

Digitalisasi ini menciptakan peluang besar untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Sebagai informasi, keputusan pemerintah untuk mengadopsi sistem Coretax juga disambut positif oleh sejumlah asosiasi pengusaha, terutama terkait kebijakan pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya berlaku pada barang mewah.

Coretax sendiri merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga, dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam pokok permohonan kami, termohon (KPU) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon,” kata Bonardo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

“Yang tidak memenuhi syarat siapa?” potong Ketua Majelis Hakim Saldi Isra.

“Calon bupati paslon nomor urut 3, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

“Petrus Ricolombus Omba?” sahut Saldi mengonfirmasi.

“Benar, Yang Mulia,” kata Bonardo.

Kepada Hakim, Bonardo bilang Petrus merupakan seorang narapidana.

Namun, KPU disebut tidak pernah mengumumkan status tersebut.

“Apa tindak pidana yang dilakukan?” tanya Saldi.

“Tindak pidana yang dilakukan adalah desersi,” jawab Bonardo.

Adapun desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer atau kepolisian tanpa izin resmi.

“Sudah ada putusan pengadilan?” tanya Saldi melanjutkan.

“Kami sudah mengajukan bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

Bonardo menyebut, Petrus dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan.

Dia bilang, rival kliennya itu juga telah disanksi pemberhentian dari dinas militer.

“Apa penjelasannya? Silakan, kenapa ini dianggap tidak memenuhi syarat?” tanya Saldi.

“Dalam permohonan ini kami mengutip beberapa putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon yang telah memenangi pemilihan, Yang Mulia. Hal tersebut berkaitan dengan aspek hukum dan HAM bahwa syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan MK sudah memutuskan bahwa dalam Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019,” papar Bonardo.

“Telah ada beberapa syarat, terutama mengenai bagi mantan terpidana untuk melewati masa jeda, lalu bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan harus menyampaikan kepada masyarakat secara jujur bahwa dia adalah mantan terpidana, Yang Mulia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bonardo bilang, KPU dengan sengaja menutupi status Petrus Ricolombus Omba yang pernah menjadi narapidana.

“Pemohon menangkap pesan ada suatu upaya menutupi status terpidana calon bupati pasangan calon nomor urut 3 sehingga masyarakat Boven Digoel pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberikan secara jujur dan terbuka tentang jati diri pasangan calon nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba,” kata Bonardo.

“Termohon tidak pernah melakukan demi kepentingan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan untuk melakukan verifikasi dan atau kewajibannya yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, Viktor Santoso Tandiasa, menyatakan bakal menjawab dalil gugatan yang disampaikan oleh kubu Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob pada kesempatan yang sudah ditentukan MK.

Namun, Viktor menyinggung kedudukan hukum pasangan calon lainnya, yakni Yakob Waremba dan Suharto, yang turut mengajukan diri sebagai pihak terkait pada perkara Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob.

Pasalnya, paslon nomor urut 2 itu mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada saat Yakob Waremba dan Suharto masih mendaftarkan diri ke MK sebagai pemohon.

“Oleh karenanya kami menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kedudukan hukum kepada paslon nomor 2, Yakob Waremba dan Suharto, menjadi pihak terkait,” kata Viktor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga, dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam pokok permohonan kami, termohon (KPU) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon,” kata Bonardo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

“Yang tidak memenuhi syarat siapa?” potong Ketua Majelis Hakim Saldi Isra.

“Calon bupati paslon nomor urut 3, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

“Petrus Ricolombus Omba?” sahut Saldi mengonfirmasi.

“Benar, Yang Mulia,” kata Bonardo.

Kepada Hakim, Bonardo bilang Petrus merupakan seorang narapidana.

Namun, KPU disebut tidak pernah mengumumkan status tersebut.

“Apa tindak pidana yang dilakukan?” tanya Saldi.

“Tindak pidana yang dilakukan adalah desersi,” jawab Bonardo.

Adapun desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer atau kepolisian tanpa izin resmi.

“Sudah ada putusan pengadilan?” tanya Saldi melanjutkan.

“Kami sudah mengajukan bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

Bonardo menyebut, Petrus dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga diserang oleh organisasi masyarakat (ormas) GRIB pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Salah satu anggota ormas Pemuda Pancasila Bandung, Kaka (35), menerangkan, peristiwa ini bermula ketika diduga sejumlah anggota GRIB dengan sengaja menggeber-geber motor di depan Kantor MPW PP Jabar.

Merasa terganggu oleh suara berisik motor tersebut, anggota PP Jabar yang berada di dalam kantor keluar untuk menegur pelaku.

Namun, merasa tidak terima, pelaku memanggil anggota lainnya dan tidak lama kemudian melakukan penyerangan terhadap kantor MPW PP Jabar.

"Informasi yang saya tahu, anggota PP keluar menegur yang geber-geber motor. Tidak lama kemudian, begitu melihat, ada anggota GRIB lainnya yang menggunakan mobil sudah bersiap untuk menyerang," ujar Kaka saat ditemui di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Anggota PP Jabar yang berada di dalam mengalami luka akibat sabetan benda tajam.

Dia mengatakan, anggota GRIB juga merusak sejumlah kendaraan, baik mobil maupun motor, serta fasilitas kantor PP Jabar.

Saat ini, keenam anggota PP Jabar yang mengalami luka sudah diberikan perawatan medis.

"Yang luka ada enam orang kena luka bacok, benda tumpul, dan yang lainnya. Mobil dan kendaraan lain juga rusak," ucap Kaka.

Kaka menduga penyerangan ini buntut dari peristiwa serupa yang terjadi di daerah lain di Pulau Jawa.

Dia menambahkan, pimpinan PP Jabar saat ini telah menyerahkan kasus penyerbuan anggotanya kepada pihak kepolisian.

Pelaku diminta segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Saat ini kami diperintahkan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Bandung agar tidak ada penyerangan balik. Ketua juga sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib," kata Kaka.