Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Inggris membahas kerja sama hukum guna mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam pertemuan di Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan hukum antara Indonesia dan Inggris.

"Kerja sama di bidang hukum dan keadilan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut seperti dikonfirmasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, salah satunya pemindahan narapidana antarnegara atau transfer of prisoner.

Diskusi mengenai isu itu mencakup prosedur, tata cara, dan persyaratan yang dapat diajukan dalam kerja sama, dengan tujuan memperkuat koordinasi hukum yang saling menguntungkan kedua negara.

Selain itu, pembicaraan juga difokuskan pada strategi kolaborasi di bidang keadilan dan HAM. Indonesia dan Inggris sepakat untuk mengeksplorasi pendekatan ideal yang dapat menciptakan sinergi lebih baik dalam pengembangan sistem hukum yang adil dan inklusif di tingkat internasional.

Menurut Yusril, pertemuan tersebut menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang berorientasi pada penguatan kemitraan global yang inklusif dan berkeadilan.

"Ke depan, diharapkan hasil dari diskusi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan perjanjian yang bermanfaat bagi kedua negara," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat dalam menghadapi tantangan global di bidang hukum dan HAM.

"Kami percaya bahwa kerja sama yang kuat dengan Indonesia akan memberikan dampak positif bagi kedua negara, terutama dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan manusiawi," ujar Catherine dalam kesempatan yang sama.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan kenegaraan dari Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP, yang didampingi Duta Besar untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas RI I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Kaffah, serta Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil.

Kerja sama di bidang hukum dan keadilan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Inggris membahas kerja sama hukum guna mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam pertemuan di Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan hukum antara Indonesia dan Inggris.

"Kerja sama di bidang hukum dan keadilan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam membangun tatanan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut seperti dikonfirmasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah isu strategis, salah satunya pemindahan narapidana antarnegara atau transfer of prisoner.

Diskusi mengenai isu itu mencakup prosedur, tata cara, dan persyaratan yang dapat diajukan dalam kerja sama, dengan tujuan memperkuat koordinasi hukum yang saling menguntungkan kedua negara.

Selain itu, pembicaraan juga difokuskan pada strategi kolaborasi di bidang keadilan dan HAM. Indonesia dan Inggris sepakat untuk mengeksplorasi pendekatan ideal yang dapat menciptakan sinergi lebih baik dalam pengembangan sistem hukum yang adil dan inklusif di tingkat internasional.

Menurut Yusril, pertemuan tersebut menandai babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang berorientasi pada penguatan kemitraan global yang inklusif dan berkeadilan.

"Ke depan, diharapkan hasil dari diskusi ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan perjanjian yang bermanfaat bagi kedua negara," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat dalam menghadapi tantangan global di bidang hukum dan HAM.

"Kami percaya bahwa kerja sama yang kuat dengan Indonesia akan memberikan dampak positif bagi kedua negara, terutama dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan manusiawi," ujar Catherine dalam kesempatan yang sama.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan kenegaraan dari Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen Inggris di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Catherine West MP, yang didampingi Duta Besar untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas RI I Nyoman Gede Surya Mataram, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Kaffah, serta Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.

"Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada," ucapnya.

Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.

"Ada desk ketenagakerjaan Polri kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ," jelasnya.

"Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja," lanjut Yassierli.

Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.

"Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini," harapnya.

Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," pungkas dia.

(ond/knv)

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Israel pada Senin (20/1) dini hari membebaskan 90 warga Palestina yang ditahan di Penjara Militer Ofer, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pembebasan itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Masyarakat Palestina berkumpul di Beitunia, kota kecil di dekat Ramallah di Tepi Barat, untuk menyambut para tahanan.

Namun, tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan bom kejut ke arah kerumunan yang menyalakan api untuk menghangatkan diri di tengah cuaca dingin.

Menjelang pukul 1 dini hari, banyak jip militer dan buldoser Israel dikerahkan ke Beitunia untuk membubarkan kerumunan.

Tak lama kemudian, bus yang membawa para tahanan Palestina dengan pengawalan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berangkat dari Penjara Militer Ofer.

Bus itu bergerak menuju Alun-Alun Manara di Ramallah, tempat para tahanan akan diserahkan.

Pembebasan itu sempat ditunda lantaran seorang tahanan perempuan hilang ketika Kantor Media Tahanan Palestina memverifikasi daftar nama tahanan yang akan dibebaskan Israel.

Tim teknis harus berkomunikasi dengan mediator dan Palang Merah untuk menekan Israel agar mematuhi daftar tahanan yang telah disepakati.

Tak lama kemudian, masalah itu bisa diselesaikan dan pembebasan tahanan dilanjutkan. Media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa para tahanan telah meninggalkan lokasi.

Dari 90 tahanan Palestina yang dibebaskan itu, terdapat 69 perempuan, delapan anak laki-laki di bawah umur, dan 12 pria yang dihukum karena pelanggaran ringan.

Media Israel juga melaporkan bahwa 78 dari tahanan yang dibebaskan berasal dari wilayah pendudukan Tepi Barat, sementara 12 lainnya dari wilayah pendudukan Yerusalem Timur.

Warga Palestina berkumpul di Beitunia dan di bukit yang menghadap ke Penjara Militer Ofer. Mereka menunggu konvoi yang membawa para tahanan yang dibebaskan.

Dengan menggunakan drone, tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina yang menunggu di dekat penjara tersebut.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, memperingatkan warga Palestina untuk tidak ikut dalam pawai atau perayaan selama dan setelah proses pembebasan tahanan.

Dia mengancam akan bertindak jika peringatannya tidak diindahkan.

Menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas, 90 tahanan Palestina akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera perempuan Israel yang telah dilepaskan sehari sebelumnya.

Pasukan bersenjata Hamas, Brigade Al Qassam, menyerahkan ketiga sandera itu kepada Palang Merah pada Minggu malam.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti kasus pelaporan kepada guru besar dari IPB, Bambang Hero Saharjo, yang bertindak sebagai saksi ahli penghitung kerugian perekonomian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi timah. Komjak menilai pelaporan kepada saksi ahli tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi awalnya menjelaskan akan ada preseden buruk dari pelaporan itu. Menurutnya, seorang saksi ahli yang telah diambil sumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan kemudian dilaporkan secara pidana bisa berdampak pada harmonisasi penegakan hukum.

"Coba bayangkan kalau keterangan yang diberikan ahli merugikan terdakwa itu kemudian dilaporkan karena memberikan keterangan palsu, berapa banyak orang kemudian yang takut memberikan keterangan," kata Pujiyono ditemui di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Pujiyono menerangkan, tiap kesaksian saksi ahli berbeda dengan pemberian keterangan oleh saksi fakta di pengadilan. Saksi ahli, menurut Pujiyono, bersumber pada sebuah metode penelitian. Hal itu berbeda dengan keterangan saksi biasa yang bersumber pada pengalaman empiris.

"Hasil dari keahlian itu versinya bisa dua, tiga, empat, atau sepuluh, kalau itu tidak menguntungkan terdakwa bisa dilaporkan kan repot itu. Nah, ini harmoni sosial dalam penegakan hukum kita jika itu diproses bisa membuat kesemrawutan dalam penegakan hukum. Proses yang dijamin oleh KUHAP tidak bisa berjalan dengan benar dan baik," katanya.

Komjak juga menyoroti Pasal 242 KUHP atau pemberian keterangan palsu yang menjadi dasar pelaporan kepada Bambang Hero. Pujiyono mengatakan, dalam aspek sejarah, Pasal 242 KUHP itu merujuk pada pemberian keterangan saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Kalau kita kaitkan di Pasal 174 kan hakim memberikan peringatan bahwa keterangan berpotensi hukum dan yang diberikan peringatan hukum bukan ahli, tapi orang yang memberikan kesaksian," kata Pujiyono.

Dari runutan tinjauan aspek hukum tersebut, menurut Pujiyono, pelaporan kepada saksi ahli di kasus korupsi timah tidak memiliki dasar hukum.

"Sehingga tidak ada alas hukumnya untuk kemudian seorang ahli itu bisa kemudian bisa dikriminalisasi, itu nggak ada alas hukumnya sama sekali," tuturnya.

Lebih lanjut Puyiyono mendukung langkah Kejaksaan Agung yang siap memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Hero. Komjak juga yakin kepolisian akan bersikap bijak dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya yakin polisi akan bijak menggunakan logika hukum yang benar sehingga polisi pasti kita berharap menolak karena ini akan mengganggu harmonisasi dalam penegakan hukum dan ini nggak ada alas hukum sama sekali," ucap Pujiyono.

Kejagung Siap Pasang Badan

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke Polda Babel oleh perwakilan DPD Perpat Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejagung RI.

"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (10/1).

Pasal 242 KUHP itu mengatur hukuman pelaku pemberi keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli perhitungan kerugian negara.

Kejagung juga telah buka suara. Kejagung memastikan akan memberikan perlindungan ke Bambang.

"Tentu memberikan perlindungan karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan, itu negara melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dia mengatakan Kejagung wajib melindungi saksi, korban dan ahli yang bersaksi di hadapan hukum. Dia mengatakan pemberian perlindungan bagi ahli telah diatur dalam KUHAP.

"Tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi," jelas Harli.

(ygs/dhn)

Jakarta -

Viral warga negara asing (WNA) China mengunggah konten menyelipkan uang Rp 500 ribu dalam paspor untuk memperlancar masuk di Bandara Soekarno Hatta. WN China tersebut membuat video klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1/2025) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Dia menyampaikan lagi permintaan maaf akibat konten yang dibuat. Dia mengatakan akibat video itu muncul opini yang berdampak ke masyarakat.

"Di Indonesia rasakan budaya lokal Indonesia saat ini. Segala sesuatu dan orang-orang di negara ini sangat ramah, saya sangat menyukai negara ini. Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," lanjut dia.

(idn/imk)

Jakarta -

Pemerintah Israel mengaku sudah membebaskan 90 orang tahanan Palestina.

Pembebasan ini sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, kata pejabat Israel.

Sebelumnya, pada hari Minggu (19/01), tiga orang sandera warga negara Israel telah dibebaskan oleh kelompok Hamas ke Palang Merah di Kota Gaza.

Tiga orang ini kemudian diserahkan kepada militer Israel.

Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai.

Para perempuan yang dibebaskan oleh Hamas itu adalah Doron Steinbrecher (31 tahun), Emily Damari (28 tahun, warga negara Inggris-Israel), serta Romi Gonen (24 tahun)

Getty ImagesDetik-detik ketika seorang sandera dibebaskan oleh kelompok Hamas untuk diserahkan ke Palang Merah Internasional.

Mereka saat ini sedang dirawat di rumah sakit Tel Aviv, dan dilaporkan dalam kondisi stabil.

Emilymengenakan perban di atas dua jarinya yang hilangmemeluk ibunya, dalam panggilan video yang dibagikan kepada BBC.

Kelompok Hamas mengatakan, bagi setiap sandera warga Israel yang dibebaskan, Israel akan membebaskan 30 tahanan dari penjara Israel.

Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku setelah sempat ditunda pada menit-menit terakhir.

Seperti apa suasana di Gaza saat gencatan senjata dimulai?

AFPWarga Palestina merayakan gencatan senjata, pada Minggu (19/01).

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, akhirnya dimulai pada Minggu (19/01) pukul 11:15 waktu setempat (16:15 WIB), setelah mengalami penundaan selama tiga jam.

Pemerintah Israel merilis 33 nama sandera yang akan dibebaskan Hamas sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata.

Sebagaimana dipaparkan melalui akun resmi pemerintah Israel di media sosial X, daftar tersebut mencakup nama sandera termuda dan tertua. Sandera termuda adalah Kfir Bibas yang berusia sembilan bulan ketika ditawan, sedangkan sandera tertua adalah Shlomo Mantzur yang berusia 86 tahun.

Beberapa saat sebelumnya, Hamas melalui aplikasi obrolan Telegram merilis nama tiga sandera yang akan mereka bebaskan.

Warga Palestina sontak merayakan gencatan senjata di Gaza. Mereka mengibarkan bendera Palestina seraya bersorak-sorai.

Ratusan truk bantuan kini menunggu untuk memasuki Gaza. Masuknya rombongan truk itu adalah salah satu syarat bagi terwujudnya kesepakatan gencatan senjata.

Getty ImagesWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Deir Al Balah, Gaza, pada Minggu (19/01).

Di sisi lain, sesaat setelah gencatan senjata berlangsung, Partai Kekuatan Yahudi yang berhaluan ekstrem kanan mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pemerintahan Israel sebagai protes atas kesepakatan gencatan senjata. Akibatnya, jumlah kursi yang dikuasai partai-partai pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di parlemen masih mayoritas tapi tipis.

Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, bersama dengan Yitzhak Wasserlauf dan Amichai Eliyahu, menyerahkan surat pengunduran diri mereka.

Ben-Gvir telah lama menentang kesepakatan gencatan senjata. Dia justru mendorong Israel melanjutkan operasi militernya terhadap Hamas di Gaza.

Dalam surat pengunduran diri kepada Netanyahu, Ben-Gvir mengatakan bahwa dia tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah, tetapi menyebut perjanjian gencatan senjata sebagai "kemenangan penuh bagi terorisme".

AFPWarga Palestina menyambut kesepakatan gencatan senjata di Gaza, pada Minggu (19/01).

Gencatan senjata seharusnya mulai berlaku pukul 08:30 waktu setempat (13:30 WIB). Namun, kesepakatan itu ditunda selama tiga jam karena Israel membuat klaim bahwa Hamas belum memenuhi kewajiban merilis nama tiga sandera Israel.

Dalam pernyataan singkatnya, Daniel Hagari selaku juru bicara Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan gencatan senjata Gaza tidak akan dimulai jika Hamas gagal memenuhi "kewajibannya".

Berdasarkan perjanjian gencatan senjata, Hamas harus memberi nama-nama sandera setidaknya 24 jam sebelum pertukaran yang direncanakan. Hamas mengatakan alasan penundaannya adalah karena masalah "teknis".

Perwakilan Israel, kelompok Hamas, Amerika Serikat, dan Qatar telah resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Doha, demikian laporan media-media Israel.

Kesepakatan gencatan senjata pertama kali diumumkan pada Rabu (15/01) oleh mediator AS dan Qatar.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu (19/01), sambil menunggu persetujuan kabinet Israel.

BBC

BBC News Indonesiahadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Kabinet Israel sempat menunda menggelar pemungutan suara untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Netanyahu menuduh Hamas berupaya mengubah kesepakatan tersebut pada menit-menit terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan ada "jalan buntu" yang tengah dicarikan jalan keluarnya.

• Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun
• Siapa David Ben-Gurion, proklamator dan bapak bangsa negara Israel?
• Sejarah Deklarasi Balfour: 67 kata yang membentuk Negara Israel dan mengubah sejarah Bangsa Palestina

Blinken meyakini gencatan senjata akan tetap dimulai pada hari Minggu (19/01) sesuai rencana.

Walaupun tim juru runding Israel menyetujui kesepakatan itu setelah berbulan-bulan berunding, kesepakatan itu tak dapat dilaksanakan hingga disetujui Kabinet Netanyahu.

Kelompok Hamas mengatakan mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

Apa isi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas?

Kesepakatan gencatan senjata akan menghentikan serangan di Gaza. Dalam periode itu, Israel dan Hamas dan bertukar sandera dan tahanan.

Kelompok Hamas menangkap 251 sandera ketika menyerang Israel pada Oktober 2023.

Hamas masih menyandera 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup.

Israel diperkirakan akan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, beberapa di antaranya dipenjara selama bertahun-tahun, sebagai imbalan atas pengembalian para sandera.

Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap.

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, jika disetujui.

Berikut ini adalah hal-hal yang kemungkinan diatur dalam kesepakatan tersebut:

Tahap pertama

Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan digelar "gencatan senjata secara penuh dan menyeluruh", kata Presiden AS Joe Biden saat dia mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai pada Rabu.

"Sejumlah sandera" yang ditahan oleh Hamas, termasuk kaum perempuan, para orang tua dan orang-orang sakit, akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, kata Biden.

Dia tidak menyebutkan berapa banyak sandera yang akan dibebaskan selama tahap pertama initetapi Al Thani dari Qatar mengatakan pada konferensi pers sebelumnya bahwa jumlahnya adalah 33 orang.

Juru bicara pemerintah Israel, David Mencer sebelumnya mengatakan sebagian besar, tetapi tidak semua, dari 33 sandera yang diharapkan akan dibebaskan, termasuk anak-anak, diperkirakan masih hidup.

Tiga sandera akan segera dibebaskan, kata seorang pejabat Palestina sebelumnya kepada BBC, dengan sisanya akan dibebaskan selama enam minggu ke depan.

Selama tahap ini, pasukan Israel akan ditarik keluar dari "semua" wilayah berpenduduk di Gaza, kata Biden, sementara "warga Palestina [dapat] juga kembali ke lingkungan mereka di semua wilayah Gaza".

Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza harus meninggalkan rumahnya.

Ini terjadi setelah ada perintah evakuasi dari Israel, akibat serangan Israel, serta pertempuran di lapangan.

Setelah kesepekatan ini, akan ada lonjakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan ratusan truk diizinkan masuk setiap hari.

Pejabat Palestina sebelumnya mengatakan negosiasi terperinci untuk tahap kedua dan ketiga akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.

Biden mengatakan gencatan senjata akan terus berlanjut "selama negosiasi berlanjut".

Tahap kedua

Tahap kedua akan menjadi "berakhirnya perang secara," menurut Biden.

Sandera yang masih hidup, termasuk kaum pria, akan dibebaskan sebagai imbalan atas lebih banyak tahanan Palestina.

Dari 1.000 tahanan Palestina yang diperkirakan telah disetujui Israel untuk dibebaskan secara keseluruhan, sekitar 190 orang menjalani hukuman 15 tahun atau lebih.

Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka yang dihukum karena pembunuhan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat yang diduduki.

Penarikan secara penuh pasukan Israel dari Gaza juga akan dilakukan.

Tahap ketiga

Tahap ketiga dan terakhir akan melibatkan pembangunan kembali Gazasesuatu yang dapat memakan waktu bertahun-tahundan pengembalian jenazah para sandera yang tersisa.

Warga Gaza dan Israel rayakan kesepakatan gencatan senjata

Sebelumnya, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung 15 bulan. Warga Gaza dan Israel menyambut baik peristiwa ini dengan merayakannya di jalan-jalan.

Di Gaza, sebagian warga turun ke jalan-jalan di Deir al-Balah.

Pemandangan serupa juga terlihat di sudut Ibu Kota Israel, Tel Aviv.

Di Gaza, seorang pria mengaku "syok lantaran senang".

Adapun seorang perempuan di Tel Aviv, Israel, berharap setiap warga Israel yang sandera Hamas dapat kembali ke rumahnya.

Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

Getty ImagesDi Gaza, seorang pria mengaku "syok lantaran senang" setelah ada kesepakatan gencatan senjata.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Biden mengatakan kesepakatan itu akan "menghentikan pertempuran di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka".

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, selaku mediator, mengatakan kesepakatan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/01) asalkan disetujui oleh Kabinet Israel.

BBCPresiden AS Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas itu di Gedung Putih.

Di tempat terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan itu masih dikerjakan.

Namun dia berterima kasih kepada Biden karena "mempromosikannya".

Pemimpin Hamas Khalil al-Hayya mengatakan itu adalah hasil dari "ketangguhan" bangsa Palestina.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kesepakatan gencatan senjata, yang disebutnya meringankan "penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik", adalah prioritas pertama.

Guterres mengatakan PBB siap untuk meningkatkan pengiriman bantuan kepada Palestina.

Walaupun kesepakatan itu sudah dicapai, dan mulai berlaku Minggu, 19 Januari 2025, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan lebih dari 20 orang pada Rabu (15/01).

Tedros Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyambut positif kesepakatan gencatan senjata.

Melalui media sosial X (dulu Twitter), dia mengatakan organisasinya siap untuk "meningkatkan dukungannya".

"Terlalu banyak nyawa yang hilang dan terlalu banyak keluarga yang menderita. Kami berharap semua pihak akan menghormati kesepakatan itu dan bekerja menuju perdamaian abadi," kata Ghebreyesus.

"Perdamaian adalah obat terbaik!" Tegasnya.

Israel meluncurkan kampanye untuk menghancurkan Hamasyang dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS, dan negara-negara lainsebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023.

Serangan Hamas itu mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera.

Serangan militer Israel ke Gaza mengakibatkan lebih dari 46.700 orang telah tewas, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

Di Gaza juga terjadi kerusakan yang meluas, kekurangan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan.

Israel mengatakan 94 sandera masih ditahan oleh Hamas, 34 di antaranya diduga tewas.

Selain itu, ada empat warga Israel yang diculik sebelum perang, dua di antaranya tewas.

'Saya sedih sekaligus gembira'

Kepada BBC Arab, sejumlah warga Palestina di Gaza berbicara tentang perasaannya setelah Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata.

Seorang perempuan, yang salah-satu anaknya, Nabil Muhammad Zaydan Nasser, tewas selama perang, berujar dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kesedihan atas berita tersebut.

"Alhamdulillah, semoga kedamaian dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, saya ucapkan selamat kepada rakyat kami; rakyat Gaza yang terkepung dan berjuang atas gencatan senjata ini, dan Insya Allah gencatan senjata ini akan terlaksana sepenuhnya," ujarnya.

Seorang pria lain yang berbicara kepada BBC Arab berterima kasih kepada negara-negara Arab atas upayanya dalam membantu mencapai kesepakatan.

"Kami takut bahwa giliran kami yang akan mati dalam perang ini, belum lagi penderitaan kami karena kekurangan makanan dan minuman, serta tidak adanya air.

"Kami berterima kasih kepada negara-negara Arab karena telah melakukan upaya yang luar biasa dan menekan Israel untuk menghentikan perang terhadap kami."

Bagaimana perjalanan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas?

Getty ImagesMenteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika berjumpa di Yerusalem.

Pada Agustus 2024 lalu, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, mengungkap kemungkinan akan ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza dalam beberapa hari ke depan, setelah Israel menerima proposal perdamaiannya pada Senin (19/08) silam.

Usulan kesepakatan gencatan senjata itu akan mencakup diakhirinya pertikaian di Gaza dan pembebasan sandera yang ditangkap Hamas dan sekutunya dalam serangan mereka ke Israel pada Oktober 2023.

AS telah berupaya untuk "menjembatani proposal" perdamaian antara Israel dan Hamas, untuk mengatasi hambatan yang menghalangi keduanya menyetujui kesepakatan.

Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian dan bagaimana respons Israel dan Hamas?

Apa poin utama dari rencana perdamaian AS?

Blinken saat ini berada di Israel untuk mempromosikan perjanjian perdamaian berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei tahun ini.

Kesepakatan perdamaian itu akan berlangsung dalam tiga fase.

Yang pertama mencakup "gencatan senjata penuh dan menyeluruh" yang berlangsung selama enam pekan, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, dan pertukaran beberapa sandera termasuk perempuan, orang tua, serta warga yang sakit dan terluka.

Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Getty ImagesPada November 2023, 105 sandera dikembalikan ke Israel dan lebih dari 100 masih berada di Gaza.

Israel mengatakan lebih dari 100 sandera masih ditahan dan meyakini 71 orang masih hidup. Empat sandera lainnya sudah berada di Gaza sebelum tanggal 7 Oktober, dua di antaranya diyakini tewas.

Sebuah kesepakatan yang disepakati pada November 2023 menunjukkan bahwa Hamas membebaskan 105 sandera selama gencatan senjata yang berlangsung selama sepekan dengan imbalan sekitar 240 tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Kesepakatan damai itu akan mencakup rencana untuk membangun kembali Gaza.

Getty Images

Tahap ketiga dari perjanjian damai ini akan menjadi awal dari rencana rekonstruksi besar-besaran yang disusun untuk Gaza, dan pengembalian jenazah sandera.

Sebuah pernyataan dari pemerintah Israel pada 19 Agustus mengatakan: "Perdana Menteri menegaskan kembali komitmen Israel terhadap proposal Amerika saat ini mengenai pembebasan sandera kami, yang mempertimbangkan kebutuhan keamanan Israel."

Baca juga:

• Apa arti terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas bagi Gaza dan Israel?
• Hizbullah, Israel, dan Dataran Tinggi Golan: Mengapa serangan yang menewaskan 12 anak memicu kekhawatiran terjadi perang?
• Mengapa Dataran Tinggi Golan menjadi kunci konflik di Timur Tengah?

Apa saja poin-poin penting dalam rencana perdamaian?

Diperkirakan masih ada perbedaan besar antara Israel dan Hamas.

Salah satu masalahnya adalah berlanjutnya kehadiran militer Israel di Gaza.

Israel mengatakan mereka ingin pasukan tetap tinggal untuk menghentikan gerak Hamas dan menghentikan penyelundupan lebih banyak senjata.

Namun, Hamas menentang pasukan Israel yang tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata.

Hamas juga mempunyai perbedaan dengan Israel mengenai jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dikembalikan ke Gaza dengan imbalan sandera Israel.

Getty ImagesHamas tidak ingin pasukan Israel menduduki Gaza setelah gencatan senjata.

Seberapa besar peluang tercapainya kesepakatan damai?

Blinken mengatakan gencatan senjata harus segera dicapai.

"Ini adalah momen yang menentukan, mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir untuk memulangkan para sandera, untuk melakukan gencatan senjata dan menempatkan semua orang pada jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan abadi," kata Blinken pada 19 Agustus, saat berada di Israel.

Setelah mendapat persetujuan luas dari pemerintah Israel, Blinken berkunjung ke Kairo untuk berbicara dengan Mesir dan Qatar mediator dalam negosiasi damai Hamas dan Israel.

Kedua negara memiliki saluran komunikasi dengan Hamas.

Getty ImagesBanyak orang di Israel mendesak tercapainya kesepakatan perdamaian dan pengembalian semua sandera yang tersisa.

Namun Hamas menyatakan tidak akan mengirimkan perwakilannya ke sana.

Seorang anggota biro politik organisasi yang berbasis di Qatar, Basem Naim, mengatakan: "Kami menyetujui kesepakatan [melalui mediator] pada tanggal 2 Juli... dan oleh karena itu kami tidak memerlukan putaran perundingan baru atau membahas tuntutan baru Benyamin Netanyahu."

Dia mengatakan bahwa Hamas "masih tertarik" pada perjanjian perdamaian, namun menegaskan: "Kami telah menunjukkan fleksibilitas maksimum dan sikap positif, dan pihak lain telah memahami ini sebagai kelemahan dan menghadapinya dengan kekuatan yang lebih besar."

Pemerintah Israel menjawab bahwa Hamas "sangat keras kepala" dan mengatakan "tekanan perlu diarahkan" pada kelompok tersebut.

Getty ImagesSeorang tentara Israel berdiri di samping pintu masuk terowongan yang digunakan oleh Hamas di Gaza.

Militer Israel melancarkan serangan di Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok milisi Palestina tersebut terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 orang disandera.

Sejak itu, lebih dari 40.130 warga Palestina tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

Pertempuran terus berlanjut, dengan Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir mereka mengatakan telah menghancurkan beberapa kompleks Hamas dan jaringan terowongan tempat ditemukannya roket dan rudal , dan telah "membasmi puluhan teroris".

Media Palestina melaporkan bahwa pada Senin (19/08) enam orang tewas dalam serangan udara Israel di Khan Younis, di selatan Gaza, dan empat lainnya tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di Kota Gaza, di utara.

Meskipun Blinken mengatakan menurutnya kesepakatan perdamaian dapat segera dicapai, baik sumber Israel maupun Hamas yang berbicara kepada BBC tidak memberikan harapan yang sama.

Berita ini akan terus diperbarui.

• 'Saya bahkan belum punya waktu merayakan kelahiran mereka' - Kisah ayah di Gaza kehilangan bayi kembar saat memproses akta kelahiran buah hatinya
• Apa arti terpilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas bagi Gaza dan Israel?
• Hizbullah, Israel, dan Dataran Tinggi Golan: Mengapa serangan yang menewaskan 12 anak memicu kekhawatiran terjadi perang?

(ita/ita)

Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka, serta bagai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan Indonesia fokus memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme melalui inisiasi penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Dalam Pertemuan Ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan Inggris di Jakarta, Senin, ia menyebutkan langkah tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antarnegara," kata Eddy seperti dikonfirmasi.

Dia menuturkan inisiasi penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme pertama kali disampaikan Indonesia pada Sidang Ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ) di Wina, Austria, pada pertengahan Mei 2024.

Saat itu, Indonesia mengemukakan tiga pendekatan dalam menangani anak yang terkait dengan terorisme, yakni pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, serta menjamin keadilan bagi anak melalui pendekatan berbasis hak.

Kendati demikian, Eddy menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global.

"Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen di Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris Catherine West MP menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris serta penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka, serta bagaimana mendukung para korban," ucap Catherine.

Keberhasilan kerja sama Indonesia dan Inggris, menurut dia, terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme. Pencegahan, sambung dia, selalu lebih baik daripada mengobati.

Dirinya juga mengapresiasi Indonesia atas pencapaian nol serangan teroris selama dua tahun. Catherine berpendapat pencapaian tersebut diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT RI beserta seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya, pada JWG Ke-2 di London tahun 2023 disepakati beberapa program penanggulangan terorisme, mulai dari Proyek Rumah Singgah (Halfway House) bagi mantan narapidana teroris (napiter), kerja sama peningkatan kapasitas, tindak lanjut resolusi Children Associated with Terrorism, hingga dukungan Inggris terhadap I-Khub BNPT RI.

Penguatan kerja sama itu diharapkan dapat mendorong keberlanjutan dan terimplementasinya berbagai program tersebut secara efektif.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Gema Kreasi Perdana ( GKP ) menegaskan komitmennya bahwa operasi pertambangan di Pulau Wawonii tetap mematuhi dan menghormati seluruh peraturan hukum yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, dan terus konsisten berkontribusi bagi pembangunan daerah dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

"Kami terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kegiatan operasional kami untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan otoritas terkait," ujar GM External Relations GKP Bambang Murtiyoso, melalui keterangan pers, Senin (20/1/2025).

Bambang menambahkan, GKP juga mengapresiasi semua pihak yang telah menghormati proses hukum yang tengah berjalan, melalui pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan di Pulau Wawonii. Sebagai perusahaan yang selalu menghormati hukum di Indonesia, kata dia, GKP tengahmenempuhjalur hukum yang tersedia melalui langkah PK ke MA sesuai peraturan yang berlaku. "Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan putusan hukum dapat dijalankan dengan adil dan transparan," jelasnya.

Menurut Bambang, operasional perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada izin yang sah dari pemerintah, mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IPPKH, serta tetap mengutamakan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sehingga, operasi produksi PT GKP berjalan sesuai dengan standar dan kaidah praktik pertambangan yang baik (good mining practice) yang berlaku.
"Perlu dipahami bahwa IPPKH PT GKP hingga sekarang masih sah berlaku. Sehingga, proses pengiriman bijih nikel tetap dapat dilakukan," ujarnya.

Terkait dengan itu, Bambang berharap semua pihak menghargai keputusan hukum yang diambil dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Dia menambahkan, PT GKP jugaterusmelibatkan perangkat desa, pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat setempat dalam perumusan berbagai program prioritas yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pertambangan yang berbasis good mining practice.

"Namun, di lain sisi, kami juga menyadari pentingnya memberikan klarifikasi hukum atas tuduhan yang selama ini diarahkan kepada perusahaan,"imbuhnya.

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berbagai pihak menilai bahwa penambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku, terutama soal pengelolaan lingkungan dan sosial. Menurut Ahli hukum Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S beberapa waktu lalu, norma dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) tidak secara mutlak melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil.

Artinya, pertambangan di pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau merugikan masyarakat. Pelarangan mutlak pertambangan di pulau-pulau kecil justru bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. "Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K harus dipahami sebagai izin bersyarat yang memungkinkan kegiatan pertambangan mineral dilakukan, asalkan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, atau merugikan masyarakat sekitarnya baik dari aspek teknis, ekologis, sosial, maupun budaya,"ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut.

Dia menjelaskan, jika Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut ditafsirkan sebagai larangan absolut tanpa pengecualian, maka hal ini justru akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Sebab, larangan tersebut bisa dimaknai sebagai perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Dengan demikian, menurut Nyoman, PT GKP yang saat ini melakukan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan dan juga perusahaan-perusahaan lain yang tengah melakukan penambangan di pulau-pulau kecil seharusnya tetap bisa beroperasi.

Hal ini juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto sebagai wakil dari legislatif pada persidangan MK tentang UU PWP3K. Pengelolaan pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 8/Permen-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km2 yang sudah diubah dalam Permen KP No. 53/Permen-KP/2020 Tahun 2020.

Menurut Wihadi, mengacu pada Permen KP No. 8/Permen-KP/2019, pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya tidak hanya terbatas pada apa yang disebut dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi, lanjutnya, dimungkinkan adanya pemanfaatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan pertambangan mineral.

Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap kelanjutan operasi PT GKPterus bermunculan, salah satunya dari organisasi masyarakat Kerukunan Keluarga Sehati (KKS) Desa Mosolo Raya. Ormas tersebut menyatakan sikap tegas bahwa PT GKP telah memberikan dampak nyata bagi perbaikan kehidupan masyarakat di sana . "Kami juga mengimbau pemerintah dan para pemangku
untuk terus mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat Wawonii secara luas yang membutuhkan lapangan pekerjaan,? tegas Ketua KKS, Asman.

Dukungan juga dilontarkan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Wawonii Bersatu (AM2WB) yang mendeklarasikan dukungan kepada PT GKP atas kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi lokal. "Kami meminta pemerintah memperhatikan nasib masyarakat Wawonii yang menginginkan lapangan pekerjaan. Kami berharap seluruh elemen masyarakat mendukung keberlanjutan operasional PT GKP," ujarKetua Forum AM2WB Sulvan.

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pengadilan Buruh Jepang menjatuhkan denda 29 juta yen atau Rp 3,03 miliar ke istri Presiden Ir. Soekarno, Ratna Sari Dewi Soekarno alias Naoko Nemoto atau Shichihoko Nemoto (84).

Ratna Sari Dewi Soekarno merupakan istri keenam Soekarno. Dewi menikah dengan Soekarno pada 1962. Keduanya memiliki anak bernama Kartika Sari Dewi Soekarno.

Diberitakan Friday Digital, Dewi Soekarno mendapat denda dari pemerintah Jepang karena diduga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada dua karyawannya.

Dewi harus membayar dendaRp 3,03 miliar karena kalah dalam gugatan yang dilayangkan mantan karyawannya sejak Februari 2021.

Duduk perkara Dewi Soekarno didenda

Pertikaian hukum Dewi Soekarno dengan dua mantan karyawan perusahaannya, Office Deva Sukarno berawal pada 2021 semasa pandemi Covid-19.

Pada3 Februari 2021, Dewi menerima berita duka kematian menantu laki-lakinya, Fritz di Indonesia. Dia pun berangkat ke Indonesia keesokan harinya untuk menghadiri pemakaman Fritz.

Namun saat itu, pandemi menyebar cepat di seluruh dunia. Jepang mengalami gelombang ketiga Covid-19 dan Indonesia melaporkan lebih dari 10.000 kasus baru setiap hari.

Melihat situasi ini, para karyawan khawatir dan menduga Fritz meninggal karena Covid-19. Mereka juga takut Dewi mungkin terinfeksi saat pulang kembali ke Jepang.

Kediaman Dewi berada di gedung yang sama dengan kantor. Ini membuat karyawan merasa harus menghindari kontak langsung dengannya saat bekerja.

Mereka lalu sepakat tidak datang ke kantor selama dua minggu setelah Dewi kembali dari Indonesia. Mereka memilih bekerja jarak jauh dan akan mengabarkan rencana ini ke Dewi saat dia kembali ke kantor pada 12 Februari 2021.

Namun, rencana itu membuat Dewi marah. Dia menyebut risiko infeksi para karyawannya lebih besar karena mereka naik kendaraan umum untuk pergi ke kantor.

“Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan patogen atau apa pun! Aneh, kalian. Kalau kalian setakut itu, kalian tidak perlu ikut. Ini merepotkan. Aku benar-benar benci merasa tidak nyaman seperti ini," katanya.

Kemudian pada 14 Februari 2021, dua karyawan Dewi menerima email pemberitahuan penghentian kontrak kerja dari mantan bosnya.

Menanggapi pemutusan kerja itu, kedua mantan karyawan Dewi mengajukan arbitrase ketenagakerjaan ke Pengadilan Buruh Jepang.

Alasan pengadilan denda Dewi Soekarno

Pada Maret 2022, kedua mantan karyawan mengajukan kasus pemecatan mereka oleh kantor Dewi Soekarno ke pengadilan ketenagakerjaan.

Lima bulan kemudian, Komite Pengadilan Ketenagakerjaan memutuskan Dewi harus membayar 3 juta yen ke setiap mantan karyawan sebagai ganti gaji yang belum dibayar.

Keputusan ini setara dengan putusan gugatan serupa. Kedua mantan karyawan menerima putusan tersebut. Namun, Dewi menolak keputusan ini karena berujung pada litigasi.

Dewi tidak puas dengan keputusan tersebut. Dia hanya hanya menawarkan sekitar 400.000 yen sebagai penyelesaian kasus tersebut.

Atas perbedaan pendapat itu, Dewi tidak menyetujui dilakukan mediasi. Dia memutuskan menyerang balik kedua mantan karyawan lewat dua gugatan hukum.

Pada Juli 2022, Dewi menggugat mantan karyawannya di Pengadilan Distrik Tokyo dengan klaim mereka mengarahkan karyawan lain untuk mengucilkan dirinya secara ilegal dan menolak melapor bekerja di kantor.

Lalu pada April 2023, kantor Dewi mengugat mantan karyawannya keliru percaya Dewi terinfeksi Covid-19 sehingga menghasut karyawan lain untuk tidak bekerja. Mereka juga dianggap menyebabkan kerugian dengan melapor ke pengadilan ketenagakerjaan.

Pada Desember 2024, pengadilan justru memutuskan Dewi harus membayar total sekitar 29 juta yen kepada dua mantan karyawannya sebagai ganti gaji bulanan dan bunganya.

Pengadilan menerima klaim mantan karyawan dan memutuskan pemecatan mereka tidak sah. Sebab, Dewi memecat mereka secara tidak adil dan tanpa alasan yang jelas.

Bukan kasus hukum pertama

Sanksi pembayaran denda yang dialami Dewi Soekarno bukan kasus hukum pertama yang dialaminya.

Perseteruan dengan mantan karyawannya terungkap Weekly Shincho pada November 2022. Dia pun menggugat pidana surat-surat kabar yang melaporkan kasus itu ke pengadilan.

Dikutip dari Geitopi (27/2/2024), Dewi juga pernah menggugat majalah Weekly Bunshun karena memberitakan Dewi kabur membawa uang 17 juta yen dari organisasi amal.

Artikel itu dibantahnya. Dia mengajukan tuntutan terhadap majalah tersebut karena dianggap mencemarkan nama baik dan merusak kepercayaan publik terhadapnya.

Dia juga pernah menggugat pihak Grand Prince Hotel Takanawa karena membuat mantel bulunya robek ketika dititipkan ke salah satu petugas. Namun, rekaman CCTV menunjukkan mantel itu sudah robek sebelum dititipkan.

Dewi pun pernah terlibat penyerangan ke wanita biasa saat merekam program stasiun televisi Jepang, TBS. Serangan dilakukan karena wanita itu melontarkan provokasi yang merendahkan Dewi hingga membuatnya marah.

Selain itu, Dewi juga diketahui pernah menjalani hukuman 60 hari penjara karena menyerang wajah cucu mantan presiden Filipina, Maria Osmena, dengan gelas anggur pada 1992.