Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menerima kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Selasa, untuk membangun sinergi dan kerja sama kedua kementerian dalam menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak.

"Pada sore ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri HAM Natalius Pigai untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan kerja sama," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.

Menurut Arifah Fauzi, sinergi antarkementerian itu penting mengingat dalam menangani isu-isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan hanya oleh KemenPPPA sendiri.

"Sebagaimana yang diamanahkan oleh Presiden saat kami retreat di Magelang, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Menteri HAM," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sementara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemda, dan swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

"Koordinasinya dalam bentuk, satu kami punya kewenangan untuk bisa membuat regulasi yang memastikan adanya perlindungan HAM, penghormatan HAM, dan pemenuhan kebutuhan HAM perempuan dan anak," kata Natalius Pigai.*

Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.

"Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate," katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!

Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. "Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan," ujarnya.

Efisiensi Anggaran

Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.

"Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua," ucap Yusril.

Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tuduhan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Tuduhan dugaan penamparan Satryo terhadap pegawai viral di media sosial.

"Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Simatupang di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, berkaitan rekaman suara yang beredar dan berisi percakapan antara dua orang, yang mana disebut-antara Satryo dengan pegawai vendor yang menangani urusan air di Rumah Dinas Widya Chandra, pihaknya belum mengetahui sumber rekaman tersebut ataupun siapa yang membuat serta menyebarkannya. Diyakini, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya ingin mencari keuntungan belaka.



Dia menambahkan, beluk dipastikan apakah tujuan penyebaran itu juga dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah bagaimana. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, Kementerian Imipas tengah memeriksa WNA tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, uang yang ditampilkan di dalam video digunakan untuk membayar visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA).

“Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti ‘kan orang ini main-main, ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas. Lagi kami dalami apakah betul yang bersangkutan juga suka membuat konten di negara lain,” tutur Agus.

Imipas juga tengah mendalami motif yang bersangkutan membuat konten dimaksud.

Di samping itu, Agus pun menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan WNA yang mempermalukan negara.

“Artinya, apa, sih, yang menjadi motif dia seperti itu? Kalau niatnya hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu,” ucap Menteri Imipas.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok, @stellaroptics888, mengunggah video yang menunjukkan seorang WNA asal China menyelipkan uang Rp500 ribu saat akan masuk ke Indonesia. Di dalam video tersebut ditampilkan pula ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berjalan di belakang petugas.

Kemudian, video tersebut dihapus dan pengguna akun yang sama mengunggah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf. WNA asal China itu mengatakan, uang Rp500 di paspornya ialah untuk biaya visa.

Dia juga menyebut pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik dan tidak ada perbuatan ilegal.

Dia pun mengakui video yang diunggah sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak kepada pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan permohonan maaf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan daftar 27 kelompok yang membutuhkan bantuan negara kepada Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Berdasarkan hasil analisis Kementerian Sosial dan Kementerian HAM, terdapat 27 kelompok yang membutuhkan perhatian mendalam, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

“Kalau 27 kelompok ini disentuh dengan kebijakan, regulasi, dan program yang tepat, saya yakin 80 persen masalah sosial bangsa ini bisa diselesaikan,” kata Natalius.

Adapun daftar 27 kelompok tersebut yakni Kelompok Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Remaja, Kelompok Lokal, Kelompok Masyarakat/Penduduk Lokal, Kelompok Cacat Fisik/Disable, Kelompok Cacat Mental, dan Kelompok Narapidana.

Kemudian, ada Kelompok Pengungsi, Kelompok Pekerja Imigran, Kelompok Pekerja Swasta, Kelompok Non-Formal, Kelompok Masyarakat Miskin Kota, Kelompok Masyarakat Adat, Kelompok Petani, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Terkena HIV.

Lalu, ada Kelompok Minoritas, Kelompok Aparatur Sipil Negara, Kelompok Pelanggaran HAM, Kelompok Saksi dan Korban Pelanggaran HAM, dan Kelompok Penumpang Transportasi Umum.

Selanjutnya, Kelompok Masyarakat pada Wilayah Konflik, Kelompok Pekerja di Bawah Umum, Kelompok Juru Parkir, Kelompok Pekerja Rumah Tangga, dan Kelompok Narapidana yang Sudah Menjalani.

Sementara itu, Gus Ipul mengaku akan memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.

Dia menjelaskan bahwa bantuan ini mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, serta akses terhadap hak-hak dasar bagi para korban.

“Kami fokus pada perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada beberapa kelompok yang sudah menerima bantuan, baik perlindungan sosial maupun jaminan sosial,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, perlindungan juga akan diperluas kepada kelompok penyandang disabilitas, yang menjadi salah satu kelompok rentan yang hak-haknya harus dipenuhi.

“Selain korban pelanggaran HAM berat, penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus. Hak-hak mereka harus dipenuhi, dan perlindungan terhadap mereka juga harus diperkuat,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, kolaborasi dengan KemenHAM sangat penting untuk memperkuat kerangka regulasi.

“Kami membutuhkan regulasi yang bisa menjadi referensi untuk menindaklanjuti perlindungan sosial bagi para korban. Ini bagian dari komitmen negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak mereka,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto bercita-cita menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Cita-cita itu dinilai dapat didukung dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kondisi Indonesia saat ini memang memerlukan Danantara, agar proses pembangunan yang dicita-citakan Presiden Prabowo bisa lebih baik dan akseleratif," kata Direktur Eksekutif Political Opinion Dedi Kurnia Syah, dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Menurut dia, ide dan gagasan Danantara menarik dan sangat baik. Terutama, dalam mengintegrasikan BUMN dengan modal besar sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ide dan gagasan Danantara menarik dan cukup baik, tentu jika membandingkan lembaga investasi serupa di negara-negara lain yang terbukti berhasil," katanya.

Dedi menegaskan Danantara layak didukung penuh untuk mewujudkan cita-cita Prabowo. Syaratnya, yakni memperkuat piranti regulasi termasuk hukum.

Dia menilai komponen tersebut mesti dijamin supaya eksekusi pembentukan Danantara berjalan mulus. Dedi optimistis dengan sikap Prabowo saat ini, niatan tersebut dapat dijalankan.

"Danantara layak didukung, dengan syarat piranti hukum Indonesia dimapankan lebih dulu, kekuatan hukum kita harus dijamin, dan dengan sikap Prabowo saat ini seharusnya kita optimis," kata Dedi.

Menengok holding serupa seperti Temasek Singapura, Dedi menyebut kepastian hukum menjadi syarat mutlak. Dia melihat hal itu sebagai fondasi utama penopang iklim investasi.

"Singapura bisa miliki Temasek karena hukum mereka sudah baik. Jika dibandingkan Singapura, Indonesia seharusnya lebih potensial," kata Dedi.

Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memastikan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, korban konflik, serta para penyandang disabilitas termasuk korban konflik di Timor Leste

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, memastikan akan memberikan pelindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, pelindungan juga harus diperkuat," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam konteks terkait HAM, Mensos menjelaskan implementasi kolaborasi kedua kementerian itu akan dilakukan dalam pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu serta penyandang disabilitas yang turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti pelindungan sosialnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan negara akan membantu memenuhi, remedial, rehabilitasi, dan restitusi kelompok yang harus mendapatkan perhatian negara, misalnya korban konflik sosial, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok disabilitas.

Natalius mencontohkan sejumlah kasus yang perlu ditangani oleh dua kementerian ini, antara lain konflik di Timor Leste yang berdampak terhadap 300 ribu orang.

"Ini bagian tanggung jawab Kemensos. Kementerian HAM akan bantu buka pintu, supaya mereka mendapat perhatian negara," katanya.

Ia memastikan Kemensos dan Kementerian HAM akan mengidentifikasi identitas mereka yang menjadi korban konflik sosial. Lalu sesuai keputusan pengadilan akan diberikan kompensasi.

Perhatian yang sama juga diberikan terhadap penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Kementerian HAM memastikan akan mengeluarkan peraturan untuk memastikan perhatian dan dukungan bagi kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan minoritas.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro tidak berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang mencemarkan nama baiknya melalui rekaman suara yang beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut berisi percakapan antara dua orang laki-laki. Di mana terdengar pria pertama yang sebelumnya diduga adalah suara Satryo sedang memarahi pria kedua yang diduga pegawai salah satu vendor yang mengurus air di rumah dinas Menteri di Widya Chandra.

Rekaman ini beredar bersamaan dengan aksi demonstrasi ASN Kemendiktisaintek,Senin, 20 Januari 2025. "Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendiktisaintek, Togar Simatupang dalam konferensi pers di kantornya Selasa, 21 Januari 2025.

Togar menjelaskan, Kemendikdasmen pun belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Ataupun pihak yang membuat serta menyebarkan rekaman.

Pun, kata dia, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya mencari keuntungan. Namun tidak jelas tujuannya, apakah benar ingin mencemarkan nama baik Satryo.

Baca juga: Bantahan Mendiktisaintek Soal Rekaman yang Beredar di Medsos: Itu Bukan Suara Saya

Menurut dia, rekaman tersebut tidak relevan. Tapi pihaknya masih mempelajari potensi polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman tersebut.

"Dan kalau itu nanti terjadi secara continue atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," tutup dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Agus menjelaskan, Kementerian Imipas tengah memeriksa WNA tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, uang yang ditampilkan di dalam video digunakan untuk membayar visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival (VoA).

“Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti ‘kan orang ini main-main, ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas. Lagi kami dalami apakah betul yang bersangkutan juga suka membuat konten di negara lain,” tutur Agus.

Imipas juga tengah mendalami motif yang bersangkutan membuat konten dimaksud.

Di samping itu, Agus pun menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan WNA yang mempermalukan negara.

“Artinya, apa, sih, yang menjadi motif dia seperti itu? Kalau niatnya hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu,” ucap Menteri Imipas.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok, @stellaroptics888, mengunggah video yang menunjukkan seorang WNA asal China menyelipkan uang Rp500 ribu saat akan masuk ke Indonesia. Di dalam video tersebut ditampilkan pula ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berjalan di belakang petugas.

Kemudian, video tersebut dihapus dan pengguna akun yang sama mengunggah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf. WNA asal China itu mengatakan, uang Rp500 di paspornya ialah untuk biaya visa.

Dia juga menyebut pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik dan tidak ada perbuatan ilegal.

Dia pun mengakui video yang diunggah sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak kepada pemerintah Indonesia.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan permohonan maaf.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pemerintah bakal memberikan kompensasi , rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban konflik sosial . Utamanya bagi korban konflik sosial yang telah memenangkan gugatan di peradilan.

"Ada peristiwa-peristiwa konflik sosial, saya tidak perlu sebut secara detail, yang mereka sudah ajukan gugatan di peradilan dan mereka telah memenangkan. Ini konflik sosial ya, pelakunya siapa? enggak, enggak, enggak. Konflik sosial yang peristiwa terjadi sudah lewat sekian puluh tahun yang lalu, sudah memenangkan gugatan mereka di peradilan," kata Pigai di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan, konflik sosial yang dimaksud bukan disebabkan oleh individu, melainkan suasana politik yang memicu terjadinya konflik. Beberapa korban bahkan masih berada di pengungsian hingga saat ini. Oleh karena itu, Kementerian HAM bersama dengan Kementerian Sosial akan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang berhak menerima kompensasi tersebut.

"Konflik sosial yang dimaksud itu sudah kita lihat dulu, ada di daerah-daerah yang dua puluhan tahun yang lalu. Ya, konflik yang tidak disebabkan oleh individu, tapi disebabkan karena suasana politik yang menyebabkan konflik sosial ada yang sampai sekarang berada, waktu itu berada di pengungsian, tapi mereka adukan gugatan dan mereka memenangkan gugatan itu. Itu juga menjadi perhatian kami," kata Pigai.

Selain itu, Pigai juga menegaskan, pemerintah berkomitmen memperhatikan korban peristiwa-peristiwa konflik sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kementerian Sosial, menurut Pigai, telah siap untuk bekerja sama dalam memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi kepada para korban.

"Lalu yang berikut kami juga akan memberi perhatian, kerja sama dengan Kementerian Sosial sudah sangat siap, bahkan sangat tersedia untuk kami akan memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi para korban peristiwa-peristiwa yang selama ini dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian oleh negara kepada mereka," kata Pigai.

Pigai mengatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian HAM juga tengah mempersiapkan peraturan menteri (Permen HAM) yang akan memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok disabilitas. Pigai menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok disabilitas, terutama disabilitas mental.

"Lalu apa yang nanti saya lakukan, kami lakukan? Kami akan menghasilkan peraturan Permen Hak Asasi Manusia yang salah satunya ya, yang memastikan adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok disabilitas," kata Pigai.

"Karena Kementerian Sosial sudah punya Permen, Kementerian PAN RB sudah punya Permen, tentang perlindungan bagi kelompok hak dan kewajiban bagi kelompok disabilitas. Tapi Permen HAM belum ada, yaitu memastikan perlindungan HAM. Contoh, mereka yang disabilitas mental kemudian biasanya oleh petugas pemerintah di lapangan tangkap mereka, dimasukkan di dalam penjara, di sel khusus," katanya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berjanji memperhatikan perlindungan terhadap para korban konflik sosial dan penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara.

"Hak-hak harus dipenuhi, perlindungan juga harus diperkuat," kata Gus Ipul usai rapat bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam konteks HAM, lanjut Gus Ipul, Kemensos terfokus pada perlindungan sosial. Implementasinya berupa pemberian akses jaminan sosial terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hak-hak penyandang disabilitas turut menjadi perhatian.

Tugas dan fungsi Kemensos tersebut kemudian diperkuat oleh Kementerian HAM melalui penerbitan peraturan menteri, sehingga aturan tersebut menjadi referensi Kemensos untuk menindaklanjuti perlindungan sosialnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin.

Namun, komunikasi dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), namun tidak berhasil.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba membuka akses berhubungan dengan Hambali, tapi tidak berhasil," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Meski demikian, Yusril mengatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Ia mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memberikan informasi terkait Hambali.

"Pemerintah pernah juga minta ke yang bersangkutan supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili. Dulu pernah juga ada pembicaraan, sampai pada kesimpulan kemungkinan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.

Ia mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.

"Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memulangkan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tanah Air.

Akan tetapi, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

Ia mengatakan bahwa Hambali pernah menjadi buron pada 2002, namun ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintah Amerika.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita, ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengungkapkan bahwa Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.

Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.

Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih dari 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi, termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia serta menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," ujarnya.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).

Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," ucapnya.

Jakarta -

Direktur money changer PT Indra Forexindo, Agus Sardjono, mengungkap lebih dari 25 transaksi yang dilakukan kuasa hukum Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Agus mengatakan Lisa membeli valas mencapai Rp 37 miliar.

Agus bersaksi untuk terdakwa tiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/1/2025). Agus mengatakan transaksi yang dilakukan Lisa menggunakan KTP anaknya, Hutomo Septian.

"Tadi Saudara mengatakan bahwa Hutomo Septian inilah yang memakai ID-nya yang dipakai untuk transaksi ini. Kemudian Saudara tidak menanyakan alasannya kenapa harus anaknya gitu kan? Padahal itu kan yang bersangkutan ada di situ Lisa itu?" tanya jaksa.

"Yang pertama sudah saya jelaskan Pak, bahwa pada saat dia datang itu, ibu Lisa tidak mau ngasih KTP tapi ibu Lisa-nya memberikan, bicara sama anaknya, 'udah pakai KTP kamu aja' pakai anaknya itu. Ya udah baru kita transaksi bisa jalan," jawab Agus.

Dia mengatakan transaksi yang sering dilakukan Lisa berupa pembelian valuta asing (valas). Total nilainya, kata Agus, mencapai Rp 37 miliar.

"Kemudian dari 25 transaksi ini kan hampir sejumlah Rp 37.080.369.000?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Agus.

Dia mengatakan Lisa selalu meminta anak buahnya untuk mengambil pembelian valas tersebut. Dia menuturkan tak ada surat kuasa dalam pengambilan duit tersebut.

"Kemudian, kalau penjelasan lebih lanjut lagi di dalam keterangan ini bahwa si Lisa ini tidak bisa mengambil langsung kepada pihak daripada money changer tetapi ia menugaskan dua orang, Hana sama Lisa?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Agus.

"Kemudian, kan aturan mainnya kalau dia memerintahkan di luar yang bersangkutan tentunya kan harus ada surat kuasa?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Agus.

"Ini ada surat kuasanya nggak yang dibuat oleh Saudara Lisa ini?" tanya jaksa.

"Tidak Pak karena kita melakukan saling percaya karena Ibu Lisa-nya itu kan konfirmasi sebelum barang itu diserahkan kita harus konfirmasi dulu sama Bu Lisa. Bu Lisa juga kasih tahu, 'Gus nanti yang ambil si Hana' nah nanti si Hana itu kami foto, sudah difoto dikirim ke Bu Lisa baru kita konfirmasi, 'bu yang ambil orangnya ini?' 'iya' dikasihkan Pak," jawab Agus.

Sebelumnya, tiga hakim PN Surabaya didakwa menerima suap Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau setara Rp 3,6 miliar terkait vonis bebas Ronald Tannur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, hakim yaitu Terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul yang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tannur, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Maret 2024, yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan SGD 308.000 (tiga ratus delapan ribu dolar Singapura)," kata jaksa penuntut umum.

Kasus ini bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tannur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, kemudian berupaya agar anaknya bebas.

Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara itu. Lisa Rahmat kemudian menemui mantan Pejabat MA Zarof Ricar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Singkat cerita, suap diberikan dan Ronald Tannur bebas. Belakangan, terungkap kalau vonis bebas itu diberikan akibat suap.

Jaksa juga telah mengajukan kasasi atas vonis Ronald Tannur. MA mengabulkan kasasi itu dan Ronald Tannur telah divonis 5 tahun penjara.

Simak juga video: Firli soal Temuan Bukti Tukar Valas Rp 7,4 M: Saya Percayakan ke Penyidik

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

(mib/aik)