Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc.Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi online yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi dan alternatif aktifitas produktif serta sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai kuliah umum Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, di Ambon, Rabu.

"Edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online atau daring bisa dimulai dari diri sendiri. Penegakan Hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional tersebut.

Kemudian melakukan rehabilitasi yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini mengatakan berdasarkan data yang dia dapatkan total transaksi judi online mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024 berdasarkan data dari PPATK.

Kemudian 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.

Turut hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr Ir Muhammad Riadh Uluputty dan Dekan Fakultas Hukum Emmy Ollong SH MH.

Dia mengatakan penyebab maraknya judi online karena kurangnya Penegakan Hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran resiko jangka panjang dan kebutuhan hiburan

Sulistyowati mengatakan judi online sangat berbahaya karena mudah diakses, promosi yang menarik dan perasaan anonym.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online seringkali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Kemudian, perasaan anonym, pemain judi online merasa lebih anonim dibandingkan dengan judi konvensional, sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sedangkan aturan hukum umum terkait judi online di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc.Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi online yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi dan alternatif aktifitas produktif serta sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai kuliah umum Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, di Ambon, Rabu.

"Edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online atau daring bisa dimulai dari diri sendiri. Penegakan Hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional tersebut.

Kemudian melakukan rehabilitasi yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini mengatakan berdasarkan data yang dia dapatkan total transaksi judi online mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024 berdasarkan data dari PPATK.

Kemudian 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.

Turut hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr Ir Muhammad Riadh Uluputty dan Dekan Fakultas Hukum Emmy Ollong SH MH.

Dia mengatakan penyebab maraknya judi online karena kurangnya Penegakan Hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran resiko jangka panjang dan kebutuhan hiburan

Sulistyowati mengatakan judi online sangat berbahaya karena mudah diakses, promosi yang menarik dan perasaan anonym.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online seringkali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Kemudian, perasaan anonym, pemain judi online merasa lebih anonim dibandingkan dengan judi konvensional, sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sedangkan aturan hukum umum terkait judi online di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc.Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi online yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi dan alternatif aktifitas produktif serta sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai kuliah umum Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, di Ambon, Rabu.

"Edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online atau daring bisa dimulai dari diri sendiri. Penegakan Hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional tersebut.

Kemudian melakukan rehabilitasi yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini mengatakan berdasarkan data yang dia dapatkan total transaksi judi online mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024 berdasarkan data dari PPATK.

Kemudian 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.

Dia mengatakan penyebab maraknya judi online karena kurangnya Penegakan Hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran resiko jangka panjang dan kebutuhan hiburan

Sulistyowati mengatakan judi online sangat berbahaya karena mudah diakses, promosi yang menarik dan perasaan anonym.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online seringkali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Kemudian, perasaan anonym, pemain judi online merasa lebih anonim dibandingkan dengan judi konvensional, sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sedangkan aturan hukum umum terkait judi online di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Turut hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr Ir Muhammad Riadh Uluputty dan Dekan Fakultas Hukum Emmy Ollong SH MH.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara (Sumut) menggelar donor darah untuk memenuhi stok darah Palang Merah Indonesia (PMI) Medan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sebanyak 81 pegawai Ditjen Imigrasi Sumut dan pegawai unit pelaksanaan teknis imigrasi dan pelaksanaan yang melakukan donor tersebut," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut Teodorus Simarmata di Medan, Rabu.

Teodorus mengatakan kegiatan donor yang dilakukan di Aula Soepomo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut itu bekerja sama dengan PMI Medan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Dia mengatakan, kegiatan sosial ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian sosial dan solidaritas antarsesama orang yang membutuhkan.

“Melalui donor darah ini, kita tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, melainkan juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” ujar Teodorus.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan tim medis PMI yang memastikan proses donor darah berjalan dengan aman dan lancar. Darah yang terkumpul nantiny disalurkan ke rumah sakit dan pasien yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenim Sumut berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan kerja.

Di sisi lain, Ditjen Imigrasi Sumut telah menyalurkan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan. Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan adanya penegakan hukum.

Namun, perlu ada reformasi sistem penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada hingga ke level sistematis.

“Kalau kita hanya mengandalkan Pak Prabowo yang kuat dari segi komandonya dan rencana-rencananya, maka jika sistemnya tidak berubah, setelah Pak Prabowo (tak lagi menjabat), kita hancur dong?” ujar Bivitri dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Menurut Bivitri, ketergantungan pada sosok-sosok tertentu tidak bisa menyelesaikan masalah hukum di Indonesia.

Akan jauh lebih baik jika yang diterapkan adalah reformasi sistem penegakan hukum.

Namun, keberadaan Prabowo yang dikenal sebagai sosok yang punya pengaruh kuat untuk memberikan komando atau arahan, akan lebih baik jika kesempatan ini digunakan untuk sekaligus memperbaiki sistem yang sudah ada.

Bivitri mengatakan bahwa beberapa keputusan Prabowo dalam aspek hukum sudah cukup baik.

Misalnya, wacana agar pengguna narkoba tidak perlu dihukum penjara, tetapi cukup direhabilitasi.

Namun, wacana ini tidak cukup berjalan sendiri. Perlu ada kebijakan atau aturan pengikat yang menjadi dasar pelaksanaannya.

“Bagaimana pengguna narkoba saja tidak perlu dipenjara, tapi cukup direhabilitasi saja. Itu kan butuh kebijakan. Maksud saya, masuklah hal-hal ke yang sifatnya policy ketimbang cuma populisme hukum,” lanjut dia.

Bivitri menilai bahwa masyarakat Indonesia masih terjebak dalam suatu konsep yang disebutnya sebagai populisme hukum.

Artinya, masyarakat paham kalau hukum sudah berjalan, tetapi penyelesaian kasusnya tidak sampai memberikan keadilan.

“Misalnya, oke ada yang ditangkap. Tapi, secara sistematik, apakah orang yang ditangkap itu benar-benar kena hukum pidana atau hanya disanksi etik?” imbuhnya.

Bivitri mengatakan bahwa hal ini beberapa kali terjadi dalam kasus yang melibatkan oknum polisi.

Misalnya, kasus di mana seorang polisi telah diberhentikan secara tidak hormat oleh Propam karena terbukti melakukan pemerkosaan, tetapi polisi yang sama kembali dipekerjakan dalam institusi polisi karena bandingnya diterima.

“Jadi, itu kan secara sistem salah. Tapi, kalau secara kasat mata kita lihat dia kena sanksi etik nih,” katanya.

Pendapat Bivitri ini disampaikan berkaitan dengan tingginya kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, di satu sisi, kepuasan di aspek penegakan hukum menjadi yang terendah dibanding aspek lainnya.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan mencapai 85,8 persen, kesejahteraan sosial 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pemberantasan kasus suap dan jual beli perkara hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang masih menjadi PR itu yang paling parah adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum itu ada di 57,5 persen,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, menurut Rangga, aspek ini memang sudah menjadi yang terendah di dalam beberapa survei Litbang Kompas dua tahun belakangan.

Rendahnya angka dalam aspek ini dinilai menjadi indikator bahwa publik memandang hukum masih bisa diperjualbelikan.

Penilaian ini dinilai relevan jika melihat angka di aspek menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, yang angka kepuasannya cukup rendah, yaitu 67,3 persen.

“Jadi, logikanya, publik melihatnya, kasus hukum bisa diperjualbelikan, kemudian tidak semua orang setara di mata hukum,” kata Rangga.

Rendahnya kepuasan masyarakat dalam kedua aspek ini diduga karena maraknya kasus extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

IDXChannel - Pengumuman terkait sistem baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, dia telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sistem baru PPDB. Selanjutnya, oleh Presiden Prabowo didelegasikan kepada Mensesneg.

"Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden dan sepertinya didelegasikan kepada Pak Mensesneg," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, Mu’ti meminta kepada masyarakat untuk menunggu keputusan resmi PPDB yang langsung diumumkan oleh Mensesneg.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata dia.

Mu’ti enggan merinci lebih dalam tentang sistem baru PPDB. Dia hanya menegaskan Mensesneg yang tahu detailnya.

"Nah, kalau itu Pak Mensesneg yang lebih tahu," kata dia.

Pada kesempatan, Mu’ti mengharapkan dalam minggu ini sudah diumumkan sistem baru PPDB. Mengingat, sudah banyak sekolah-sekolah yang membuka pengumuman pendaftaran sekolah.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat," katanya.

Dia juga mengatakan sistem baru PPDB ini akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)