SEMARANG, KOMPAS.com – Keputusan Polresta Jogja menetapkan Darso (43), warga Mijen, Kota Semarang, yang meninggal dunia usai dijemput polisi, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan memicu kekecewaan mendalam dari pihak keluarga.

Darso, yang tewas akibat dugaan penganiayaan oleh anggota Satlantas Polresta Jogja, kini dijadikan tersangka dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Mas Suharto, Kota Jogja, pada 12 Juli 2024.

Langkah ini dinilai keluarga sebagai penghinaan terhadap almarhum.

"Ini penghinaan terhadap orang yang sudah tiada. Saya sendiri bingung, harus tertawa, prihatin, atau bagaimana merespons Polresta Jogja," kata kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yudha Timor, Kamis (23/1/2025).

Polresta Jogja tidak hanya menetapkan almarhum Darso sebagai tersangka, tetapi juga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena statusnya yang telah meninggal dunia.

"Iya, sudah digelar (perkara). Dengan si T jadi tersangka kedua, untuk Pak Darso akan di-SP3-kan karena sudah meninggal," ujar Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, Rabu (22/1/2025).

Namun, Antoni mempertanyakan dasar hukum penetapan tersangka terhadap Darso.

Ia menegaskan, Darso tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau terduga pelaku saat masih hidup.

"Kalau menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukti-bukti harus lengkap dan pemeriksaan mendahului. Tapi, korban bahkan tidak pernah diperiksa sama sekali," jelas Antoni.

Antoni menambahkan, keluarga korban merasa keputusan ini melukai mereka yang sudah kehilangan Darso.

"Bagaimana mungkin seseorang yang diduga dianiaya hingga meninggal malah dijadikan tersangka? Ini sangat melukai hati keluarga," tambah Antoni.

Pihak keluarga berharap ada transparansi dalam kasus ini dan menuntut keadilan untuk almarhum Darso.

Mereka menilai langkah Polresta Jogja tidak hanya tidak adil, tetapi juga menambah beban emosional keluarga yang sudah kehilangan.

Tewas usai dijemput polisi

Untuk diketahui, Darso sempat dijemput oleh sejumlah petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polresta Yogyakarta pada 21 September 2024 dalam kondisi sehat.

Ia dijemput untuk diperiiksa terkait keterlibatannya dalam sebuah kecelakaan di Yogyakarta.

Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat kabar bahwa Darso tengah dirawat di rumah sakit. Darso kemudian meninggal dunia.

Namun, ada perbedaan versi antara keterangan pihak keluarga dan kepolisian. Pihak keluarga Darso menduga Darso tewas usai dianiaya polisi karena adanya luka memar.

Di sisi lain, pihak Polresta Yogyakarta mengeklaim Darso tewas akibat penyakit jantung yang dideritanya. Polda Jawa Tengah masih menelusuri kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bukalapak.com Tbk (kode saham BUKA) menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalaveva (Harmas) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kuasa hukum BUKA, Ranto Simanjuntak, memberikn respons dan duduk perkara kasus ini.

Ia menegaskan bahwa langkah hukum PKPU ini tidak relevan dan tidak memenuhi syarat, seraya memberikan penjelasan mendalam mengenai dasar hukum yang dipersoalkan.

“Dalam aturan PKPU, harus ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta melibatkan dua kreditor atau lebih. Namun, pihak pemohon PKPU, Harmas, bukanlah kreditor BUKA. Faktanya, BUKA tidak memiliki utang terhadap Harmas,” ujar Ranto dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/1/2025).

Ia juga menyoroti bahwa dasar hukum yang digunakan PT Harmas Jalaveva (Harmas) dalam gugatan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan ranah pengadilan perdata, bukan ranah atau kewenangan dari pengadilan niaga. Adapun, saat ini putusan tersebut masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK).

Terlebih lagi, Ranto bilang, di dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, BUKA masih memperjuangkan keadilan dalam gugatan rekonvensi. Dengan demikian, perkara ini tidak memenuhi unsur Pembuktian Sederhana dikarenakan masih terdapat sengketa keperdataan murni sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

“Seharusnya, bukti seperti itu tidak dapat dijadikan dasar dalam permohonan PKPU,” tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik penggunaan klaim kewajiban pajak sebagai dasar untuk memenuhi syarat dua kreditor dalam PKPU.

“Ditjen Pajak bukan kreditor lain dalam kasus ini. Semua pengusaha memiliki kewajiban pajak, tetapi ini tidak relevan dijadikan dasar untuk PKPU, apalagi persoalan ini masih dalam proses perdata. Ini jelas salah alamat,” terang.

Ranto menerangkan, pengajuan Ditjen Pajak yang dikatakan oleh Harmas juga memiliki tagihan kepada BUKA adalah tidak benar, karena faktanya BUKA tidak memiliki utang kepada Ditjen Pajak.

Fakta menunjukkan bahwa gedung One Belpark yang dijanjikan Harmas belum selesai dibangun hingga kini.

“Klien kami sudah membayar Rp 6 miliar sebagai uang muka sewa, tapi gedungnya belum jadi. Bagaimana bisa klien kami dianggap memiliki utang, sementara Harmas sendiri gagal memenuhi kewajibannya?” ujar Ranto.

Ia mengungkapkan, Harmas tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembangunan gedung, tetapi juga menggunakan gugatan ini sebagai upaya untuk menghindari kewajiban mereka. Menanggapi gugatan ini, BUKA telah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk melindungi hak-haknya.

Duduk perkara kasus gugatan

Sebagai informasi, Sekretaris Perusahaan PT Bukalapak.com Tbk atau BUKA Cut Fika Lutfi berujar, proses hukum yang sedang berjalan terkait sengketa penyewaan gedung One Belpark milik PT Harmas Jalesveva (Harmas) tidak berdampak sama sekali terhadap operasional perusahaan.

“Perusahaan beroperasi normal, dan proses hukum pun masih berjalan,” ujar dia, dalam keterangan resmi, Senin, (20/1/2025).

Ia menambahkan, hal itu terkait dengan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Harmas ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Januari 2025. Dalam permohonan itu disebutkan adanya utang jatuh tempo Bukalapak senilai Rp 107.42 miliar yang berasal dari kerugian materiil yang diderita oleh Harmas akibat dari batalnya penyewaan 12 lantai gedung One Belpark oleh Bukalapak.

Cut Fika menjelaskan, permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bukalapak saat ini juga sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas perkara ini.

“Dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan, kami telah menjelaskan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak tepat dan tidak berdasar hukum sama sekali,” ungkap dia.

Persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara Bukalapak dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Namun dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya, karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para kreditornya.

Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang gedung yang semula akan disewakan, Bukalapak mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun demikian, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Bukalapak. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan melaksanakan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura, Palu, pada Kamis pagi (23/01/2025). Peringatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan refleksi atas perjalanan panjang institusi Imigrasi Indonesia yang kini telah berusia 75 tahun.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulteng, Arief Hazairin Satoto, dan dihadiri oleh jajaran pejabat manajerial dan non-manajerial dari Ditjen Imigrasi, Pemasyarakatan, serta Kanwil Kemenkum Sulteng. Dalam acara tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun.

Meski kini berada dalam satu naungan kementerian yang lebih luas, prosesi tabur bunga ini tetap menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sopian menyampaikan, “Prosesi ini menjadi sejarah bagi kami semua, Insan Pengayoman, bukan hanya bagi jajaran Imigrasi, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan bangsa Indonesia yang penuh dengan perjuangan.”

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, juga menyampaikan bahwa peringatan HBI ke-75 bukan hanya sekadar merayakan perjalanan institusi Imigrasi, namun juga sebagai pengingat akan pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. “Tabur bunga ini adalah simbol penghormatan kami kepada para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia,” ujar Rakhmat.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan doa bersama untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului. Doa bersama ini menjadi simbol pengharapan bagi seluruh jajaran Kemenkum, Ditjen Imigrasi, dan Pemasyarakatan Sulteng untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang lebih baik di bidang keimigrasian.

Peringatan HBI ke-75 yang mengusung tema “Transformasi Keimigrasian Menuju Indonesia Emas 2045” diharapkan dapat memotivasi seluruh insan Kemenkum Sulteng untuk terus meneladani semangat juang para pahlawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional dan menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Editor : Jemmy Hendrik

Jepang mengalami lonjakan jumlah narapidana wanita lanjut usia, dengan jumlah narapidana berusia 65 tahun atau lebih meningkat hampir empat kali lipat dari tahun 2003 hingga 2022.

Peningkatan ini terjadi karena para narapidana wanita lanjut usia mencari teman dan struktur di penjara untuk mendapatkan kesempatan mengakhiri hidup yang lebih baik, karena mereka semakin menghadapi kesepian di dunia luar.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan. Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara. Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia. Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik.

Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang. Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan. Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil. Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

"Saya harap kamu pergi saja." kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Narapidana lain, Yoko (51), bukan nama asli, dipenjara atas tuduhan penggunaan narkoba sebanyak 5 kali dalam 25 tahun terakhir. Menurutnya, setiap kali ia kembali, penghuni lapas penjara tampak semakin menua.

"(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka bisa masuk penjara lagi, jika mereka kehabisan uang," kata Yoko.

Di penjara, para lansia itu tetap mendapatkan perawatan medis gratis jika sakit. Namun, begitu bebas, mereka harus membayar sendiri biaya perawatan rumah sakit. Oleh sebab itu, sebagian lansia wanita memilih untuk sebisa mungkin tinggal selamanya di lapas.

37.000 Orang di Jepang Meninggal Sendirian di Paruh Pertama 2024

37.000 Orang di Jepang Meninggal Sendirian di Paruh Pertama 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Imigrasi mengamankan dua WNA asal China yang menyebarkan konten selipkan uang di paspor hingga Menteri ATR/BPN membatalkan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Imigrasi amankan dua WNA China sebar konten selipkan uang di paspor

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan dua orang warga negara asing asal China yang terlibat dalam penyebaran konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa WNA China yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK geledah rumah Djan Faridz terkait pencarian Harun Masiku

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz (DF) terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku (HM), Rabu (22/1) malam.

"Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

3. Polri sita aset triliunan rupiah pada kasus robot trading Net89

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengatakan telah menyita aset bernilai triliunan rupiah pada kasus dugaan penipuan investasi robot trading Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).

Dirtipideksus Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa aset properti yang telah disita berjumlah senilai Rp1,5 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

4. KPK: Indeks Integritas Nasional 2024 naik jadi 71,53

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan Survei Penilaian Intergritas (SPI) 2024 dan berdasarkan survei tersebut Indeks Integritas Nasional 2024 mengalami kenaikan menjadi 71,53 poin.

"Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, Indeks Integritas Nasional atau IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya (2023), di mana tahun sebelumnya adalah 70,97," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Baca selengkapnya di sini.

5. Menteri ATR batalkan status SHGB pagar laut di Tangerang

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," jelas Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan suap oleh warga negara Republik Rakyat China (RRC) kepada petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak terbukti.

Hal ini terkonfirmasi setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua warga China dalam video viral yang memperlihatkan seolah-olah terjadi suap-menyuap kepada petugas Imigrasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, Imigrasi langsung melakukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan kebenaran video tersebut, termasuk kepada pihak-pihak terkait dan bukti CCTV di bandara.

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” kata Godam, Rabu (22/1/2025).

Bayar visa

Godam mengatakan, berdasarkan hasil penelitian CCTV bandara, tidak ditemukan bukti adanya pemberian dan penerimaan uang oleh petugas Imigrasi Bandara.

Terlebih, ketika muncul konten video dugaan suap dari akun media sosial @stellaroptics888, akun yang sama juga mengeluarkan video permintaan maaf dari WNA tersebut.

Di dalam video permintaan maaf tersebut terungkap bahwa tidak ada penyuapan yang dilakukan warga negara China itu kepada petugas Imigrasi.

Uang sejumlah Rp 500.000 yang dibawa oleh WNA dalam narasi suap tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, kata Godam, Imigrasi tetap mengejar WNA yang diduga melakukan penyuapan dalam video tersebut untuk mendapatkan keterangan yang utuh.

Imigrasi pun mengamankan dua WN China berinisial LB dan LJ guna melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur atau melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ucap dia.

WNA berinisial LB dan LJ itu langsung diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Godam menuturkan, dua WN China itu langsung dipulangkan ke negaranya sebagai hukuman terhadap apa yang telah dilakukan.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Godam.

Minta maaf

WNA asal China yang mengunggah video yang berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu rupiah dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888 pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia. Berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut. Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujar dia.

Ia juga menyampaikan bahwa konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, WN China itu juga menyampaikan permintaan maaf atas konten yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat tersebut.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

Jenderal Kehormatan Polri itu menegaskan, pelanggaran sekecil apapun yang terbukti dilakukan petugas Imigrasi bakal ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan suap oleh warga negara Republik Rakyat China (RRC) kepada petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak terbukti.

Hal ini terkonfirmasi setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua warga China dalam video viral yang memperlihatkan seolah-olah terjadi suap-menyuap kepada petugas Imigrasi.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, Imigrasi langsung melakukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan kebenaran video tersebut, termasuk kepada pihak-pihak terkait dan bukti CCTV di bandara.

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” kata Godam, Rabu (22/1/2025).

Bayar visa

Godam mengatakan, berdasarkan hasil penelitian CCTV bandara, tidak ditemukan bukti adanya pemberian dan penerimaan uang oleh petugas Imigrasi Bandara.

Terlebih, ketika muncul konten video dugaan suap dari akun media sosial @stellaroptics888, akun yang sama juga mengeluarkan video permintaan maaf dari WNA tersebut.

Di dalam video permintaan maaf tersebut terungkap bahwa tidak ada penyuapan yang dilakukan warga negara China itu kepada petugas Imigrasi.

Uang sejumlah Rp 500.000 yang dibawa oleh WNA dalam narasi suap tersebut digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun, kata Godam, Imigrasi tetap mengejar WNA yang diduga melakukan penyuapan dalam video tersebut untuk mendapatkan keterangan yang utuh.

Imigrasi pun mengamankan dua WN China berinisial LB dan LJ guna melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur atau melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian.

Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Agus, pemerintah masih terus mengkaji untuk memulangkan Hambali yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Belum ada keputusan, masih dibahas dengan Pak Menko nanti ya," kata Agus.

Pemerintah tengah mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," kata Menko Yusril dalam konferensi pers sebelumnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," kata Yusril.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

KOMPAS.com - Dua warga negara asing (WNA) asal China ditahan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah membuat gaduh dengan mengaku menyisipkan uang ke dalam paspor untuk petugas.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat dua WNA China itu menyisipkan uang Rp 500.000 ke dalam paspor mereka saat diperiksa petugas Imigrasi.

Video tersebut diunggah WNA China berinisial LB dan LJ ketika mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 17 Januari 2025.

Benarkah Petugas Imigrasi Terima Uang dari WNA China?

Setelah video yang diunggah dua warga China itu viral, pihak Imigrasi pun segera bertindak dan menelusuri kebenarannya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan, pihaknya segera melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah video yang diunggah akun TikTok @stellaroptics888 itu viral di media sosial.

Mereka memanfaatkan rekaman CCTV bandara untuk memastikan keaslian konten yang ditampilkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya bukti bahwa uang yang diselipkan warga China di dalam paspor tersebut, diserahkan kepada petugas imigrasi.

Bagaimana Tanggapan LB dan LJ?

LB dan LJ, dua warga negara China yang mengungah video itu, akhirnya meminta maaf.

Dua warga China itu mengunggah video permintaan maaf dan mengakui bahwa pernyataan mereka sebelumnya tidak benar.

Dalam video klarifikasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa uang yang dimasukkan ke dalam paspor seharusnya digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Mereka juga mengaku kebingungan saat memasuki bandara, sehingga secara tidak sengaja salah jalur menuju area keberangkatan.

Setelah menyadari kesalahan ini, petugas Imigrasi membawa dua WNA China itu ke area kedatangan internasional untuk memproses keimigrasian mereka.

Semua kejadian tersebut terekam dengan jelas di CCTV.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Saat ini, LB dan LJ sedang menjalani masa detensi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan menunggu proses pemulangan ke negara asal mereka.

Godam menekankan bahwa tindakan dua WNA China itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dia juga menegaskan pentingnya mematuhi peraturan imigrasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor".

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi resmi berganti pada Rabu (21/1/2025). Tongkat kepemimpinan kini dipegang oleh Mochamad Mukaffi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Ia menggantikan Agus Wahono, yang kini bertugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi, dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono.

Dalam sambutannya, Kadiyono menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Lapas Banyuwangi. “Pergantian ini diharapkan membawa angin segar bagi pengelolaan Lapas yang lebih baik. Kalapas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung program pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Agus Wahono, dalam pidato perpisahannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, sinergi antara pegawai internal dan berbagai pihak eksternal seperti Forkopimda dan stakeholder terkait telah menjadi kunci keberhasilan Lapas Banyuwangi.

“Tanpa dukungan ini, berbagai program pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan tidak akan berjalan maksimal. Saya berharap sinergi ini terus berlanjut demi kemajuan Lapas Banyuwangi,” ungkap Agus.

Sementara itu, Mochamad Mukaffi, sebagai Kalapas baru, menyatakan komitmennya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian-capaian positif yang telah diraih sebelumnya.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari berbagai pihak adalah modal utama untuk melanjutkan inovasi yang ada,” ujarnya. Mukaffi juga bertekad untuk mendorong sinergi yang lebih erat antara pegawai, stakeholder, dan mitra kerja Lapas Banyuwangi.

“Dengan niat yang kuat dan kerja sama yang solid, saya yakin Lapas Banyuwangi dapat semakin maju dan menjadi contoh dalam pengelolaan pemasyarakatan,” tambahnya.

Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi, jajaran Forkopimda, Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Jember, serta mitra kerja dan stakeholder terkait. Kehadiran para tokoh ini menjadi bukti dukungan yang kuat terhadap Lapas Banyuwangi dalam melanjutkan perannya sebagai lembaga pemasyarakatan yang progresif.

Pergantian ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat langkah menuju pengelolaan pemasyarakatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdampak positif.

Editor : Arif Ardliyanto

Komisi antirasuah akhirnya menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi karena perkara dugaan gratifikasi. Praktisi hukum, pemberi dan penerima sama-sama bersalah.

Ini karena kedua belah pihak dinilai sama-sama punya andil hingga terjadinya perkara suap-menyuap tersebut.

"Menurut saya, kasus dugaan gratifikasi antara pemberi dan penerima harus diusut semua," kata praktisi hukum di Situbondo, Supriyono, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, sejauh ini KPK hanya melakukan pemeriksaan saksi-saksi yakni sejumlah pengusaha atau kontraktor yang diduga terlibat dalam perkara gratifikasi tersebut.

"Mestinya KPK juga mengungkap, bahkan menetapkan pihak penyuap atau pemberi hadiah itu," tegasnya.

Sehingga, tambahnya, ada rasa keadilan di masyarakat. Karena akan lucu jika penerima gratifikasi atau suap dibidik, tapi pemberinya dibiarkan.

Lebih jauh akademisi dan juga advokat ini menguraikan, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12 ayat (1) menyatakan, setiap orang menerima gratifikasi dapat dipidana.

Sedangkan di Pasal 12B ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dipidana.

"Undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa penerima hadiah baik berupa uang ataupun barang dan pemberi atau penyuap dapat dikenakan sanksi pidana," beber Supriyono.

Sebagaimana diberitakan, KPK menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kadis PUPP Eko Pringgo Jati, terhitung sejak Selasa (21/1/2025).

Keduanya disangka terlibat dugaan gratifikasi dan penyimpangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat beberapa kurun silam.

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Agus, pemerintah masih terus mengkaji untuk memulangkan Hambali yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Belum ada keputusan, masih dibahas dengan Pak Menko nanti ya," kata Agus.

Pemerintah tengah mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," kata Menko Yusril dalam konferensi pers sebelumnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," kata Yusril.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025