Jakarta: Sobat Medcom yang tertarik bergabung menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 ada beberapa hal penting yang harus kamu persiapkan. Salah satunya mengetahui syarat-syarat menjadi calon Paskibraka 2025.

Dikutip dari laman paskibraka.bpip.go.id, Paskibraka bukan hanya untuk menaikkan dan menurunkan bendera, tapi juga sebagai program pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Pembinaan Paskibraka meliputi pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta baris-berbaris.

Tujuan utamanya, membentuk generasi tangguh, mandiri, dan siap menjadi pemimpin masa depan dengan jiwa nasionalisme dan Pancasila. Biar enggak ketinggalan informasi, yuk kepoin syarat menjadi calon Paskibra 2025 berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Paskibra.

Pendaftaran akan dibuka minimal 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi Paskibraka 2025. Jadi, pastikan kamu sudah siap dan memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan berikut ini dikutip dari akun Instagram @bpipri:

Baca juga: Berapa Honor Paskibraka Kabupaten hingga Nasional? Ini Perkiraannya

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia
2. Calon Paskibraka adalah pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus tahun penugasan pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Memperoleh izin tertulis dari Kepala Sekolah
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali
5. Mengisi dan menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan program Paskibraka
6. Nilai akademik minimal kategori baik
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman di masing-masing daerah
8. Memiliki tinggi badan ideal sesuai ketentuan berikut: Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) cm dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) cm untuk pelajar putra; Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) cm untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah
9. Memiliki berat badan ideal, yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal sesuai SE Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
10. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot)

Itulah persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka 2025. Pastikan kamu siap dan tidak lewatkan kesempatan untuk bergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun ini! (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

Prabowo meminta agar masing-masing anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Arahan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Aturan itu langsung berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.

Prasetyo mengatakan, Prabowo telah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan. Efektivitas belanja negara harus lebih dipertajam untuk tujuan yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir adalah sebagaimana pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," sebut Prasetyo ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Dia mengungkapkan, Prabowo sudah sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, ataupun studi banding dikurangi.

"Yang disampaikan Presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi, kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," beber Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan kemungkinan model penghematan yang dilakukan mirip automatic adjustment yang pernah dilakukan sebelumnya, beberapa anggaran 'dibintangi' atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya," sebutnya ketika dikonfirmasi apakah penghematan akan melakukan pemangkasan atau hanya dibintangi.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," lanjutnya.

Prasetyo juga menegaskan sejauh ini tak ada penolakan yang disuarakan K/L. Menurutnya, semua K/L satu suara untuk melakukan penghematan.

"Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, nggak ada teman teman K/L merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," sebut Prasetyo.

(hal/ara)

JAMBI, KOMPAS.com – Tim Kepolisian Daerah Jambi mengungkap jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Jambi, Agus Budiman alias Muk.

Dirresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Seiser menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan tiga orang tersangka, yakni S, M, dan S, di sebuah rumah di Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 10 paket sabu dengan total berat 1,837 gram.

"Kalau data yang kami kumpulkan, dia (Muk) ketangkap 11 Februari 2022, masuk penjara, tapi dia mengendalikan jaringan narkoba di luar," ungkap Ernesto saat di Mapolda Jambi, Kamis (23/1/2025).

Dari hasil pengembangan, polisi menemukan bahwa paket sabu yang disita berasal dari Agus Budiman di dalam lapas. Tersangka juga mengaku telah mentransfer uang sebesar 2,8 juta rupiah ke rekening Agus Budiman.

Selanjutnya, tim Kepolisian melakukan pengecekan terhadap rekening Agus Budiman dan menemukan aliran dana sekitar 133 juta rupiah yang ditransfer ke rekening istrinya.

Polisi kemudian memblokir rekening tersebut dan menetapkan Agus Budiman sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Sidik/55.a/IV/2024/Ditresnarkoba pada tanggal 23 April 2024.

Agus Budiman dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 serta pasal 137 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun serta denda sebesar 1 miliar hingga 10 miliar rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sedang diatur waktunya.

Hal ini menanggapi isu bahwa kedua tokoh bakal bertemu hari ini, tepat di hari ulang tahun Megawati.

Namun, Prabowo diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan lepas landas ke negara itu pada sore tadi.

"(Pertemuan Megawati-Prabowo) sedang diatur waktunya," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Adapun pada hari ulang tahun, Prabowo disebut Prasetyo sudah mengirimkan karangan bunga kepada Megawati.

Dia menyebut, Prabowo biasanya mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung.

"Kirim," jawab Prasetyo singkat.

Namun, ia enggan menjelaskan apakah ucapan itu disampaikan via telepon atau cara lainnya.

Sebab, Prabowo harus lepas landas ke India untuk kunjungan kenegaraan tadi sore.

"Biasanya langsung. Mau tahu saja (beri ucapan lewat apa), biasanya beliau langsung," ungkap Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga tidak menutup kemungkinan Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Rabu (23/1/2025), tepat pada hari ulang tahun ke-78 Megawati.

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kamis siang belum bisa memastikan apakah pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat terwujud.

Bertepatan pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke India dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

Presiden diagendakan berangkat ke India pada Kamis siang.

Dengan itu, Dasco mengaku belum mengetahui apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat terwujud sebelum penerbangan.

"Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum tahu apakah mungkin bertemu, nanti kalau ini (Megawati dan Prabowo bertemu) pasti kami akan informasikan ke media," ujarnya, dikutip dari Antara.

Denpasar -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis (23/1/2025). Pigai ingin memantau langsung pelaksanaan program-program pemajuan HAM. Dia juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Pigai dalam kunjungannya di Kanwil Kemenkum Bali, Denpasar.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra itu, Pigai membahas berbagai hal. Antara lain, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum di masa transisi.

Dia juga membahas terkait pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di wilayah Bali. Menteri HAM memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM di beberapa daerah di Provinsi Bali.

"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," beber mantan anggota Komnas HAM itu.

Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM.

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," tegas Wahyu.

Kunjungan kerja Menteri HAM ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lintas kementerian di masa transisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, adil, makmur, dan bermartabat.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdullilah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Mensesnet Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengatakan upaya pemerataan distribusi program MBG ke seluruh wilayah RI pada tahun ini berdampak pada anggaran. Dengan begitu, dia membuka kemungkinan penghematan anggaran diprioritaskan untuk program tersebut.

"Tentu ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis," kata dia.

Diketahui, Prabowo menerbitkan Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Simak juga Video: Kala Prabowo Minta Sunat Perjalanan Dinas: Hemat Rp 20 T, Bisa Perbaiki Sekolah

[Gambas:Video 20detik]

(fca/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dihapus.

Sistem zonasi bisa saja dilebur alias dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi)," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai konsep baru PPDB belum ditentukan.

Dia bilang, pemerintah akan melakukan rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu dengan menteri terkait, sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatan luar negeri ke India dan Malaysia.

"Belum, belum (diputuskan), menunggu beliau pulang nanti mau ada ratas dulu untuk memastikan," ucap Prasetyo.

Ratas tersebut, kata Prasetyo, bukan berarti pihaknya tidak menerima konsep baru yang telah disusun oleh menteri terkait.

Ratas justru diperlukan untuk memastikan sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

"Kan semua keputusan kan itu menyangkut banyak hal, banyak sektor. Tentunya kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyatakan bahwa istilah zonasi kemungkinan tidak akan digunakan lagi dalam sistem PPDB.

Ia mengaku telah merancang konsep baru PPDB, salah satunya meniadakan istilah zonasi.

Terbaru, ia telah melaporkan konsep baru PPDB kepada Presiden Prabowo.

Namun, Prabowo mendelegasikannya kepada Mensesneg.

Sejauh ini, ia masih menunggu keputusan tersebut.

"Masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun (ultah) kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri secara langsung. Dia menyebut Prabowo mengirim karangan bunga untuk Megawati.

"Biasanya langsung (ucapan HUT ke Megawati dari Prabowo). Kirim (karangan bunga)," kata Prasetyo saat ditanya apakah Prabowo telah mengucapkan selamat ultah dan mengirim karangan bunga ke Megawati di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mewakili pemerintahan juga menyampaikan ucapan kepada Megawati. Dia mendoakan Megawati selalu sehat.

"Tentu saya secara pribadi, barangkali mewakili pemerintah, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden, Megawati Soekarnoputri. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan pemerintah berharap hubungan pemerintahan dengan Megawati terus terjalin dengan baik. Dia berharap dukungan dari Megawati terhadap program-program pemerintahan Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemudian juga kami berharap pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujarnya.

Lalu, apakah ada rencana pertemuan Prabowo dan Megawati?

"Sedang diatur waktunya," kata dia.

Megawati Soekarnoputri lahir pada 23 Januari 1947. Hari ini merupakan ultah ke-78 Megawati.

(fca/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan hasil efisiensi anggaran tahun 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski MBG sejatinya bukan satu-satunya opsi yang membuat Prabowo meminta jajarannya melakukan penghematan anggaran.

Adapun penghematan anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo tidak memungkiri, bertambahnya penerima manfaat MBG akan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan untuk MBG.

"Tentunya di situ ada konsekuensi mungkin membutuhkan penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan untuk program MBG," tutur Prasetyo.

Prasetyo juga mengungkapkan, tidak ada satu pun kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang protes atas instruksi presiden.

Sebab, semangatnya adalah kebersamaan untuk memajukan bangsa.

Terlebih, penghematan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat seremoni, seminar, studi banding, dan perjalanan dinas yang minim output.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu, jadi enggak ada teman-teman Kementerian, Lembaga merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menerbitkan instruksi efisiensi belanja APBN dan APBD kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tahun 2025.

Dalam salinan Inpres yang dikutip Kompas.com, Kamis (23/1/2025), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Di diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," tulis diktum ketiga poin 2.

Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Efisiensi pun diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta rupiah murni pendamping, kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Lalu, anggaran yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum, kecuali yang disetor ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

"Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan," tulis diktum ketiga angka 5.

Tak hanya itu, Prabowo meminta pemda menekan anggaran untuk sejumlah kegiatan, tak terkecuali perjalanan dinas.

Jumlah pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ini mencapai 50 persen.

Setidaknya dalam diktum keempat, ada 7 poin yang ditekankan untuk pemangkasan.

Berikut poin-poinnya:

1. Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam upaya memperkuat langkah pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan implementasi dari mandat pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, serta Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023, yang salah satu aspeknya mencakup pelaksanaan kontra radikalisasi secara komprehensif.

"Pelaksanaan kontra-radikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan," ujar Eddy dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Kontra Radikalisasi di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan upaya kontra-radikalisasi berjalan optimal.

Dia menuturkan Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses kontra-radikalisasi harus terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Pola pikir tersebut, kata dia, harus sama di antara para pihak yang nantinya tergabung dalam Satgas Kontra Radikalisasi, yang akan dikoordinasikan oleh BNPT.

Eddy mengungkapkan satgas tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai wadah kolaborasi untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sasaran dalam pelaksanaan kontra-radikalisasi.

Dia berharap sinergi antar-instansi mampu menghadirkan berbagai langkah efektif dalam menangani potensi ancaman radikalisasi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan agar Satgas Kontra Radikalisasi dapat bekerja secara optimal mengatasi berbagai kendala yang ada.

"Kami berharap satgas ini bisa optimal dengan memecahkan kendala dan hambatan yang ada," tuturnya.

Kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Tujuan kontra-radikalisasi untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikalisme serta menanamkan berbagai nilai nasionalisme dan non-kekerasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Ia berharap Megawati diberikan kesehatan.

"Tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden Megawati Soekarnoputri," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Ia pun berharap pemerintah dan tokoh bangsa terus bergandengan tangan ke depannya.

Pun berharap agar tokoh-tokoh itu, termasuk Megawati, mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami berharap pemerintahan ke depan kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan, mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya.

Saat ditanya apakah Prabowo sudah mengucapkan selamat kepada Megawati, Prasetyo mengungkapkan bahwa Kepala Negara biasanya memberi ucapan secara langsung.

Dia juga memastikan Prabowo sudah mengirim karangan bunga ke Megawati.

"Biasanya (Prabowo mengucapkan) langsung. Kirim (karangan bunga)," jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-78 pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Dalam peringatan ulang tahun Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden kelima Republik Indonesia (RI) tersebut, sempat beredar kabar akan ada pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kamis siang belum bisa memastikan apakah pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat terwujud.

Bertepatan pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke India dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

Presiden diagendakan berangkat ke India pada Kamis siang.

Dengan itu, Dasco mengaku belum mengetahui apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat terwujud sebelum penerbangan.

"Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum tahu apakah mungkin bertemu. Nanti kalau ini (Megawati dan Prabowo bertemu) pasti kami akan informasikan ke media," ujarnya, dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dihapus.

Sistem zonasi bisa saja dilebur alias dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi)," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai konsep baru PPDB belum ditentukan.

Dia bilang, pemerintah akan melakukan rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu dengan menteri terkait, sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatan luar negeri ke India dan Malaysia.

"Belum, belum (diputuskan), menunggu beliau pulang nanti mau ada ratas dulu untuk memastikan," ucap Prasetyo.

Ratas tersebut, kata Prasetyo, bukan berarti pihaknya tidak menerima konsep baru yang telah disusun oleh menteri terkait.

Ratas justru diperlukan untuk memastikan sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

"Kan semua keputusan kan itu menyangkut banyak hal, banyak sektor. Tentunya kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyatakan bahwa istilah zonasi kemungkinan tidak akan digunakan lagi dalam sistem PPDB.

Ia mengaku telah merancang konsep baru PPDB, salah satunya meniadakan istilah zonasi.

Terbaru, ia telah melaporkan konsep baru PPDB kepada Presiden Prabowo.

Namun, Prabowo mendelegasikannya kepada Mensesneg.

Sejauh ini, ia masih menunggu keputusan tersebut.

"Masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).