JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat mengantarkan keberangkatan Prabowo ke luar negeri melalui Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Sudah kirim sesuatu, karangan bunga atau apa?" tanya awak media.

"Kirim," jawab Prasetyo singkat.

Selain mengirim bunga, kata Prasetyo, Prabowo biasanya juga memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada tokoh-tokoh tertentu.

Namun, Prasetyo tidak memastikan apakah kali ini Prabowo juga menyampaikan ucapan secara langsung atau melalui telepon kepada Megawati, mengingat Prabowo harus berangkat melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri pada saat Megawati merayakan ulang tahunnya yang ke-78.

"Biasanya beliau langsung (mengucapkan). Mau tahu saja (apakah lewat telepon), biasanya beliau langsung," ujarnya.

Belakangan diketahui, Prabowo mengirimkan bunga anggrek berwarna putih dan ungu untuk Megawati.

Kabar ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam perayaan ulang tahun Megawati di Batu Tulis, Bogor.

"Bunga papan dan bunga anggrek," kata Hasto, seperti dilansir dari Kompas.id, Jumat (24/1/2025).

Anggrek adalah salah satu bunga yang populer di dunia karena keindahannya.

Setiap warna dari bunga anggrek juga dianggap memiliki makna atau filosofi tertentu.

Berdasarkan catatan Kompas.com (20/12/2024), anggrek putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan kerendahan hati.

Bunga ini sering diberikan dalam momen sakral, seperti perayaan ulang tahun, penghormatan, atau tanda penghargaan.

Sementara itu, anggrek ungu melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan.

Warna ungu juga erat kaitannya dengan kekuasaan dan kebangsawanan.

Anggrek ungu bahkan kerap disebut sebagai "ratu sejati" di antara bunga-bunga lainnya.

Kombinasi kedua warna ini dalam kiriman bunga Prabowo tentu dapat diartikan sebagai simbol penghormatan, penghargaan, serta harapan baik untuk Megawati.

Untuk diketahui, Megawati merayakan ulang tahunnya yang ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025).

Acara yang berlangsung hangat dan sederhana itu dihadiri oleh keluarga, sahabat, serta sejumlah tokoh nasional.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, mantan Kepala BIN Hendropriyono, mantan Menkopolhukam Mahfud MD, dan mantan Mensesneg Bambang Kesowo.

Dari jajaran PDI-P, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto dan beberapa Ketua DPP partai, misalnya Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam acara tersebut, Megawati memotong tumpeng dan memberikannya kepada kakaknya Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

Dia juga memeriahkan suasana dengan menyanyikan dua lagu favoritnya, "Cinta Hampa" dan "My Way," disertai selingan kelakar yang membuat para tamu tertawa.

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan merasa tidak ada semangat penegakan hukum terhadap aktor di balik pagar laut yang ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono . Dalam rapat kerja (raker), Menteri Trenggono hanya memaparkan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari sisi administrasi.

"Setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri, rasanya kok enggak ada semangat upaya dalam penegakan hukum (pagar laut)," Daniel Johan usai mendengar paparan Menteri Trenggono saat rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR dengan Menteri KKP, Kamis (23/1/2025).

Daniel heran Trenggono hanya mengutarakan tugas dan wewenang KKP sebatas administrasi. Ia pun mempertanyakan peran penyidik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Pak Menteri menjelaskan hanya di dalam aspek administrasi. Saya konfirmasi ke senior, di sana kan ada penyidik Pak di KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tidak ada tindakan hukum?" tegas Daniel.

Daniel meminta Menteri Trenggono agar bisa mengungkap dan menindak aktor di balik pagar laut yang berdiri sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten.

"Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan dan kita semua agar pemerintah dan termasuk dalam hal ini KKP bisa segera mengungkap secara clear secara jelas bukan hanya membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum, agar masyarakat bisa meyakini Indonesia ini adalah negara hukum," kata Daniel.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengakui pihaknya kerap mendapat pertanyaan soal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten. Ia menegaskan, bahwa kepolisian masih melakukan penyidikan atas keberadaan pagar laut tersebut.

"Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dengan tenangnya, Trenggono mengakui, pihaknya telah mengantongi petunjuk sosok yang mendalangi pagar laut itu. Hanya, ia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.

"Ya, memang tuntutan dari masyarakat pengennya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu," katanya.

"Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya," sambung Trenggono.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan itu menjelaskan, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.

"Karena memang terus terang kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan itu kami sebenarnya sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveilans begitu. Tapi sampai hari ini kita belum punya," imbuhnya.

Mataram -

Permohonan pengalihan status penahanan I Wayan Agus Suartama alias Agus Difabel jadi tahanan rumah atau tahanan kota ditolak hakim. Agus tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Majelis hakim masih menahan Saudara IWAS dengan pertimbangan bahwa salah satunya adalah (demi) kelancaran sidang," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Mataram Lalu Mohammad Sandi Iramaya saat konferensi pers sesuai sidang di PN Mataram, dilansir detikBali, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, Agus memohon agar status penahanannya dialihkan jadi tahanan rumah atau tahanan kota karena tak betah mendekam di rutan. Selama ini ia dibantu ibunya untuk urusan pribadi karena Agus merupakan tunadaksa tanpa kedua lengan.

Namun menurut Sandi, hakim menilai fasilitas di dalam rutan sudah memenuhi standar untuk menampung penyandang disabilitas seperti Agus.

"Fasilitas di rutan sudah cukup bagi yang bersangkutan, info ini dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD)," imbuh Sandi.

Sehingga, pengakuan Agus yang merasa tidak nyaman di dalam lapas merupakan alasan subjektif semata. Sandi juga menegaskan, proses hukum yang sedang bergulir tersebut tetap memperhatikan hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Agus menjalani sidang lanjutan di PN Mataram. JPU menghadirkan tiga orang saksi dari lima yang diajukan dalam sidang tersebut, salah satunya saksi korban, MA yang juga pelapor.

Sidang berlangsung alot dan memakan waktu sembilan jam. Sebab saksi atau korban merasa tertekan dengan keberadaan terdakwa Agus di dalam ruangan. Sidang pun sempat diskors hingga terdakwa dan korban ditempatkan di ruangan terpisah.

"Saksi pada pokoknya merasa tertekan. Atas alasan ketidaknyamanannya, kemudian majelis hakim memeriksa saksi terpisah dari terdakwa," imbuhnya.

(nkm/nkm)

PANGKALAN BRANDAN, iNewsLhokseumawe.id - Pangkalan Brandan - Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan menggelar upacara penandatanganan  Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (23/01/2025).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Erwin Siregar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Rutan Pangkalan Brandan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang lebih bersih, transparan serta melayani dengan lebih baik.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama merupakan langkah konkret dalam meningkatkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme dan transparansi di lingkungan Rutan.

Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Erwin Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan Zona Integritas yang bersih dan melayani. Sehingga nantinya, dapat menyukseskan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kegiatan ini sebagai momentum awal mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga saya berharap seluruh jajaran dapat membantu saya untuk menyukseskan Program Akselerasi Menteri Imipas yang juga merupakan turunan dari Asta Cita bapak Presiden." ujar Erwin.

Kegiatan penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Rutan Pangkalan Brandan untuk selalu mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, manusiawi dan produktif.

Turut hadir dalam menyaksikan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama: Kepala BNNK Langkat, Ketua PN Stabat, Kapolsek Pangkalan Brandan, Kacabjari Pangkalan Brandan dan perwakilan Koramil 13 Brandan.***

 

Editor : Armia Jamil

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih Anita Wahid sebagai wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu telah berhasil lolos seleksi yang tahapannya dimulai pada tahun lalu.

"Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan pelindungan HAM oleh AICHR. Dengan terpilihnya Sdri. Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM," tulis Kemlu RI di situs resminya, Jumat (24/1/2025).

Anita Wahid merupakan putri ketiga Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah menjadi sarjana dari UI, Anita meraih gelar master di Ruhr-Universitaet Bochum, Jerman. Kini, dia sedang menjalani program doktoral di Australian National University (ANU).

Dilansir ANTARA, Anita merupakan aktivis demokrasi yang menaruh perhatian terhadap gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital. Dia aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.

Adapun soal seleksi untuk jabatan perwakilan Indonesia di AICHR, prosesnya sudah dimulai sejak Juli hingga Desember 2024 kemarin. Proses seleksinya meliputi seleksi administrasi dan wawancara. Jabatan yang kini diisi oleh Anita sebelumnya diisi oleh Yuyun Wahyuningrum.

"Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR," kata Kemlu.

(dnu/zap)

Surabaya -

Polisi resmi menahan selebgram Isa Zega. Ia langsung dijebloskan ke tahanan perempuan usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon memastikan, Isa Zega telah ditahan usai diperiksa sebagai tersangka usai dinilai terbukti menyerang kehormatan dan nama baik Shandy Purnamasari melalui media sosial. Ia langsung dijebloskan ke Rutan Perempuan Dittahti Polda Jatim.

"Terhadap tersangka (Isa Zega) pada hari ini iya dilakukan penahanan," kata Charles kepada detikJatim, Jumat (24/1/2025).

Charles menegaskan, Isa Zega dinyatakan sehat usai diperiksa tim Medis RS Bhayangkara Surabaya. Ia langsung ditahan di rutan perempuan.

Terkait penahanan di rutan perempuan, Charles menyatakan, hal tersebut berdasarkan identitas Isa Zega yang bertuliskan kelamin perempuan. "Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.

Selama proses pemeriksaan, Isa Zega tak seorang diri. Ia didampingi kerabat dan pengacara. Akibat ulahnya itu, Charles menyatakan Isa Zega dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman 2 tahun dan denda Rp 400 juta.

"(Kondisi kesehatan Isa Zega) baik, tidak ada temuan apa-apa. Tadi didampingi pengacara sama kerabat," tuturnya.

(irb/hil)

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menyebarkan konten negatif tentang petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kedua WN Tiongkok ini adalah WNA LB dan LJ yang kini berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya.

?Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Jumat (24/1/2025).

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,? tuturnya.

Selanjutnya, pada 20 Januari 2025, muncul konten video dari akun media sosial yang sama (@stellaroptics888) yang berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut. Di dalam video itu, dia juga menyatakan apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar.

Sementara itu, uang sejumlah Rp500.000 yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah. Saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur (mereka melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan).

Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.?Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,? imbuh Godam.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan komitmen untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Agus.

Jakarta -

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang dibutuhkan untuk pencairan tukin dosen Kemendiktisaintek. R-Perpres tersebut kini tengah diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai saat ini kami telah menyelesaikan R-Perpres-nya yang dibutuhkan. Dan itu membutuhkan, saat ini kan diajukan lagi ke Setneg, Setneg ke Presiden. Nah, itu kita belum tahu kapan itu," kata Togar usai rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Togar mengatakan, setelah Perpres terkait tukin dosen terbit nanti, pihaknya akan memproses Peraturan Menteri Diktisaintek (Permendiktisaintek) berikut pedoman. Setelah itu, pemberian tukin dosen dapat dilakukan.

"Nah, itu pun selesai, masih ada lagi proses yang kita sebut namanya Permen (peraturan menteri). Masih ada lagi pedoman. Nanti baru diimplementasikan" ucapnya.

"Jadi, nggak bisa juga serta-merta seperti instan gitu ya, segera. Harap bersabarlah, ini satu perjuangan kita. Karena terus terang, begitu kami nyampe di sini, tahun 2024 Oktober ya, itu kan langsung kita periksa anggaran. Di 2025 nggak ada. Nah, ini perjuangan saya, perjuangan kementerian yang saya masuki saat ini," ucapnya.

Skema Pencairan Tukin Dosen Tunggu Peraturan

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan skema pencairan tukin dosen juga menunggu Permendiktisaintek.

"Nah nanti proses pencairannya ini yang sedang disusun oleh Kementerian Diktisaintek , dalam waktu dekat Perpres sudah didraf. Nanti setelah keluar Perpres, maka nanti akan dibuat turunannya yaitu Permendiktisaintek untuk membayar tukin. Ya, skemanya ya tentu kita tunggu Permen (peraturan menteri)," katanya.

Sementara, ia menyatakan Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin dosen Rp 2,5 triliun untuk 33.957 dosen.

"Tadi sudah disepakati dan alhamdulillah Tukin itu tahun 2025 Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun ya, Rp2,5 triliun," kata Lalu Ari.

"Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang Tukin kita, bahwa Kementerian Keuangan, Pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun, sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukin," kata Lalu Ari.

(twu/pal)

DALAM dua tahun terakhir, Indonesia berhasil menekan laju tindak pidana terorisme hingga tidak terjadi serangan teroris sama sekali (zero terrorist attack). Hal ini tercermin dalam Global Terrorism Index Indonesia 2024 yang mencatat peningkatan signifikan.

Posisi Indonesia naik dari peringkat ke-24 pada 2022 dan 2023 (kategori dampak sedang terhadap terorisme) menjadi peringkat ke-31 pada 2024 (kategori dampak rendah terhadap terorisme).

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun yang sama mengungkap dinamika lain di bawah permukaan.

Peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan proses radikalisasi pada kelompok generasi muda—termasuk perempuan, anak, dan remaja—menjadi perhatian serius.

Tren ini juga disertai perubahan pola serangan dari pendekatan keras (hard approach) menuju pendekatan lunak (soft approach) dalam aksi terorisme.

Perkembangan sel-sel teror bukan hanya menjadi tantangan domestik, tetapi juga fenomena global yang telah dirancang jauh sebelum era kepemimpinan Osama bin Laden di Al-Qaidah.

Dalam buku penulis yang berjudul "Api Pemikiran Abdullah Azzam" (2024), ditegaskan bahwa Abdullah Azzam, salah satu ideolog utama kelompok tersebut, memperkenalkan konsep "jihad fardiyah" (jihad individu).

Konsep ini berevolusi melalui pemikiran Abu Mus'ab al-Suri menjadi tiga pilar utama: desentralisasi (al-lâ markaziyyah), jihad tanpa pimpinan (al-jihâd bilâ qiyâdah), dan operasi sel kecil (‘amaliyât al-khalâyâ al-saghîrah).

Ketiga konsep ini kini menjadi strategi utama berbagai kelompok teror, baik di tingkat nasional maupun global.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa konsep desentralisasi telah dipraktikkan secara nyata oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

Di Indonesia, selain tiga konsep utama yang berkembang, juga diadopsi strategi operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah), yang merupakan warisan taktik Al-Qaidah dan semakin relevan, terutama setelah dipraktikkan dalam lingkup internal ISIS atau JAD.

Penerapan konsep-konsep ini oleh berbagai faksi teror mempertegas kebutuhan mendesak akan sistem penanggulangan terorisme yang lebih matang, terintegrasi, dan adaptif, guna menghadapi ancaman yang terus berkembang dan semakin sulit diprediksi.

Residivisme Teroris

Meski Indonesia berhasil menekan angka serangan teroris hingga mencapai "zero terrorist attack", ancaman nyata pertama yang masih membayangi adalah residivisme teroris (al-‘awdu ilâ al-ijrâm).

Salah satu tantangan utama adalah keberadaan eks-narapidana teroris (napiter) bebas murni, yaitu individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya tanpa kewajiban menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI. Pada 2023, tercatat sekitar 180 eks-napiter dalam kategori ini.

Fenomena ini tak lepas dari doktrin dalam dunia terorisme yang mengajarkan “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

Keberadaan mereka tentu menjadi kekhawatiran serius, mengingat sebagian besar masih memegang teguh ideologi ekstrem yang sebelumnya mendorong mereka terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Meskipun strategi desentralisasi dan operasi mandiri terus berkembang secara global, ancaman lokal seperti residivisme tetap menjadi titik rawan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kasus kelompok Abu Omar menggambarkan dengan jelas potensi bahaya dari eks-napiter bebas murni.

Sejak Oktober 2023, pihak keamanan menangkap 51 anggota kelompok ini, dengan 15 orang di antaranya adalah residivis terorisme, dan 13 orang di antaranya merupakan eks-napiter bebas murni yang tidak terikat oleh ikrar kesetiaan kepada NKRI.

Abu Omar, pemimpin kelompok ini, adalah residivis yang dibebaskan pada 2019 setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara.

Pascabebas, ia aktif mengadakan kajian keagamaan sebagai medium untuk menyebarkan kembali ideologi ekstrem.

Aktivitas ini mencerminkan bagaimana celah dalam sistem rehabilitasi dan reintegrasi eks-napiter dapat dimanfaatkan untuk memperbaharui konsolidasi kelompok teror.

Kombatan dan repatriasi

Ancaman nyata kedua yang perlu diwaspadai adalah kembalinya para kombatan terorisme ke Indonesia dari Suriah.

Seperti halnya residivisme, kedatangan para kombatan ini menjadi tantangan besar bagi negara. Mereka tidak hanya membawa pengalaman tempur di medan jihad, tetapi juga ideologi ekstrem yang telah dipertajam melalui pelatihan dan pertempuran.

Kehadiran mereka berpotensi memperburuk ancaman terorisme domestik.

Para kombatan ini juga berisiko menghidupkan kembali sel-sel teror yang telah ada, atau bahkan membentuk kelompok baru yang lebih sulit terdeteksi.

Ditambah lagi dengan ideologi ekstrem yang sudah tertanam kuat dalam diri mereka, yang sejalan dengan doktrin “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), sama seperti yang diterapkan oleh para residivis.

Penting untuk dipahami bahwa urgensitas Indonesia dalam memulangkan kombatan dari Suriah belum berada di tahap yang mendesak.

Mengapa demikian? Pertama, gejolak yang terjadi di Suriah, khususnya sejak wilayah tersebut dikuasai oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menyisakan beragam persoalan geopolitik.

Termasuk belum adanya sikap politik Indonesia untuk bergabung dalam dinamika tersebut, sebagaimana Indonesia juga absen memberikan dukungan terhadap Afghanistan pascapengambilalihan oleh Taliban.

Individu-individu yang direncanakan untuk dipulangkan memiliki keterkaitan erat dengan kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), yang hingga kini masih terdaftar dalam United Nations Sanctions List.

Sebelumnya, mereka merupakan bagian dari program Sasana Jamaah Islamiyah (JI), dan setelah berpindah ke Idlib, mereka bergabung dengan HTS. Hingga saat ini, mereka tidak tinggal di kamp pengungsian di Suriah.

Kedua, kerangka hukum terkait pemulangan ini harus diperjelas lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa pada 2021, UN Human Rights Office of The High Commissioner mengirimkan surat kepada 57 negara, menekankan bahwa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah repatriasi terhadap perempuan dan anak-anak, khususnya mereka yang berada di kamp-kamp pengungsian.

Ini juga diperkuat dengan adanya Risalah Arahan Presiden yang dikeluarkan pada 8 Juli 2024, yang menekankan kebijakan repatriasi terhadap perempuan dan anak-anak.

Pemulangan ini harus dilengkapi dengan penjaminan di dalam negeri dan menjaga prioritas pada keamanan domestik.

Melihat tingkat urgensinya, WNI yang tergolong kombatan belum sepenuhnya berada dalam kerangka hukum yang diatur oleh Risalah Arahan 2024, yang hingga kini belum memiliki pengganti resmi.

Selain itu, petunjuk hukum yang digunakan masih mengacu pada risalah tersebut. Meskipun nantinya, ada keinginan untuk menjadikan mereka sebagai proyek percontohan terkait Foreign Terrorist Fighters (FTF), mekanisme pemulangan ini sebaiknya disusun dengan lebih matang agar tidak terkesan tergesa-gesa.

Saat ini, prioritas yang diperlukan mencakup WNI yang tidak terasosiasi dengan FTF, seperti pekerja migran, pelajar, dan mahasiswa, serta WNI yang terasosiasi dengan FTF, namun dinilai memungkinkan untuk dipulangkan sesuai Risalah Arahan 2024.

Jika pun pemulangan kombatan hendak dilakukan, mereka yang dipilih harus melalui proses asesmen yang cermat untuk memastikan langkah tersebut tepat dan aman.

Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi reintegrasi sosial yang komprehensif, termasuk rehabilitasi psikologis dan pengawasan ketat pasca-pemulangan, guna meminimalkan risiko terjadinya penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Indonesia harus mengacu pada Asta Cita yang mengedepankan keamanan negara sebagai prioritas utama, daripada tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada, tapi berisiko kehilangan kontrol jangka panjang.

Keamanan domestik harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, terutama berkaitan dengan kombatan, agar langkah-langkah yang diambil tidak justru membuka celah bagi ancaman yang lebih besar di masa depan.

Pendekatan yang hati-hati dan terukur akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah sementara, tetapi juga menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi stabilitas nasional.

DALAM dua tahun terakhir, Indonesia berhasil menekan laju tindak pidana terorisme hingga tidak terjadi serangan teroris sama sekali (zero terrorist attack). Hal ini tercermin dalam Global Terrorism Index Indonesia 2024 yang mencatat peningkatan signifikan.

Posisi Indonesia naik dari peringkat ke-24 pada 2022 dan 2023 (kategori dampak sedang terhadap terorisme) menjadi peringkat ke-31 pada 2024 (kategori dampak rendah terhadap terorisme).

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun yang sama mengungkap dinamika lain di bawah permukaan.

Peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan proses radikalisasi pada kelompok generasi muda—termasuk perempuan, anak, dan remaja—menjadi perhatian serius.

Tren ini juga disertai perubahan pola serangan dari pendekatan keras (hard approach) menuju pendekatan lunak (soft approach) dalam aksi terorisme.

Perkembangan sel-sel teror bukan hanya menjadi tantangan domestik, tetapi juga fenomena global yang telah dirancang jauh sebelum era kepemimpinan Osama bin Laden di Al-Qaidah.

Dalam buku penulis yang berjudul "Api Pemikiran Abdullah Azzam" (2024), ditegaskan bahwa Abdullah Azzam, salah satu ideolog utama kelompok tersebut, memperkenalkan konsep "jihad fardiyah" (jihad individu).

Konsep ini berevolusi melalui pemikiran Abu Mus'ab al-Suri menjadi tiga pilar utama: desentralisasi (al-lâ markaziyyah), jihad tanpa pimpinan (al-jihâd bilâ qiyâdah), dan operasi sel kecil (‘amaliyât al-khalâyâ al-saghîrah).

Ketiga konsep ini kini menjadi strategi utama berbagai kelompok teror, baik di tingkat nasional maupun global.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa konsep desentralisasi telah dipraktikkan secara nyata oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah.

Di Indonesia, selain tiga konsep utama yang berkembang, juga diadopsi strategi operasi mandiri (‘amaliyyah mustaqillah), yang merupakan warisan taktik Al-Qaidah dan semakin relevan, terutama setelah dipraktikkan dalam lingkup internal ISIS atau JAD.

Penerapan konsep-konsep ini oleh berbagai faksi teror mempertegas kebutuhan mendesak akan sistem penanggulangan terorisme yang lebih matang, terintegrasi, dan adaptif, guna menghadapi ancaman yang terus berkembang dan semakin sulit diprediksi.

Residivisme Teroris

Meski Indonesia berhasil menekan angka serangan teroris hingga mencapai "zero terrorist attack", ancaman nyata pertama yang masih membayangi adalah residivisme teroris (al-‘awdu ilâ al-ijrâm).

Salah satu tantangan utama adalah keberadaan eks-narapidana teroris (napiter) bebas murni, yaitu individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya tanpa kewajiban menandatangani ikrar kesetiaan kepada NKRI. Pada 2023, tercatat sekitar 180 eks-napiter dalam kategori ini.

Fenomena ini tak lepas dari doktrin dalam dunia terorisme yang mengajarkan “perjuangan terus menerus” (al-jihâd al-mustamir), yang menanamkan keyakinan bahwa perlawanan harus berlangsung tanpa henti, bahkan setelah mereka bebas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Pemerintah diminta memperjelas klasifikasi tindak pidana dalam rencana pemberian amnesti, maupun abolisi terkait konflik di Papua. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, kebijakan pengampunan tersebut semestinya juga diperuntukan bagi orang-orang yang selama ini disebut sebagai kombatan ataupun kelompok-kelompok separatis bersenjata.

“Secara prinsip, kebijakan politik pengampunan oleh Presiden Prabowo itu sangat baik,” kata Frits saat dihubungi Republika dari Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Frits mengatakan, amnesti, dan abolisi merupakan instrumen politik negara, dalam melakukan intervensi terbatas atas keberlakuan hukum yang menjerat orang per orang tertentu. Di Papua, kata Frits, amnesti maupun abolisi tersebut, dapat menjadi langkah pemerintah untuk pemulihan atas konflik bersenjata yang berkepanjangan, dan menimbulkan korban nyawa di Papua.

Karena itu, menurut Frits, program amnesti dan abolisi di Papua tersebut, patut didukung. “Kebijakan Presiden Prabowo ini, sejalan dengan komitmen dalam memberikan pesan hak asasi manusia yang kuat, juga sekaligus dalam rangka pemajuan hak asasi manusia di Papua,” ujar Frits.

Dia meyakini, kebijakan Presiden Prabowo itu dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai personel militer, yang memiliki pengalaman tempur di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, maupun di Timor-Timur. Latar belakang Presiden Prabowo yang asam garam dengan konflik bersenjata memunculkan refleksi diri untuk mencari solusi damai.

“Dari pengalaman Presiden Prabowo itu, sepertinya dia punya pandangan bahwa memang ternyata, tidak bisa senjata berhadapan dengan senjata dalam penyelesaian konflik. Terutama yang saat ini terkait dengan konflik di Papua. Karena itu (senjata berhadapan senjata), tidak akan menyelesaian persoalan,” kata Frits.

Program amnesti, dan abolisi, menurut Frits menjadi jalur awal untuk memberikan rasa percaya kepada kelompok-kelompok masyarakat di Papua, atas kemauan pemerintahan saat ini dalam upaya menyudahi kekerasan maupun konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih.

Sebab itu, menurut Frits, program pengampunan tersebut juga semestinya diperuntukan untuk mereka yang selama ini ada keterkaitannya dengan kelompok-kelompok sipil bersenjata. Meskipun Frits menegaskan, perlunya ada seleksi, dan penelusuran latar belakang orang per orang yang diberikan amnesti, maupun abolisi.

“Tidak semua kombatan itu mereka pegang persenjataan. Tidak semua kombatan itu, mereka yang melakukan pembunuhan. Ada banyak mereka yang menjadi kombatan, ikut sipil bersenjata karena alasan-alasan tertentu,” ujar Frits.

Komnas HAM selama ini mengamati mereka-mereka yang terlibat dalam kelompok sipil bersenjata lantaran banyak faktor. Ada yang karena mereka jadi kombatan memang karena tuntutannya itu ekonomi. Ada mereka yang ikut sipil bersenjata karena ada perasaannya dendam.

"Ada yang cuma dia ikut-ikutan saja. Tetapi mereka tidak membunuh, dan tidak sama sekali terlibat pembunuhan,” ujar Frits.

Dia mencontohkan yang baru-baru ini mendapatkan advokasi dari Komnas HAM Papua terhadap lima anggota sipil bersenjata memilih untuk menyerahkan diri ke Polda Papua. “Mereka itu ikut kelompok sipil bersenjata, tetapi mereka memilih menyerahkan diri. Dan yang seperti mereka itu, seharusnya bisa untuk mendapatkan pengampunan,” ujar Frits.

Sebab itu, kata Frits, perlu bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk tetap pada rencana pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Namun dengan turut menyentuh kalangan yang selama ini dicap sebagai kelompok sipil bersenjata, ataupun kombatan, pun juga yang disebut-sebut sebagai anggota, maupun partisipan separatis.

“Mereka yang disebut sebagai kombatan, mereka yang disebut sebagai sipil bersenjata, pemberian pengampunan itu harus dengan melihat latar belakang perbuatannya, dan mempertimbangkan itikad baik dari orang per orang itu,” ujar Frits.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Kamis (23/1), dan berikut berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Kepala BNPT soal kriteria pembebasan bersyarat narapidana terorisme hingga KPK bawa tiga koper usai para penyidiknya ke rumah mantan Wantimpres Djan Faridz pada dini hari terkait kasus Harun Masiku.

1. BNPT: Napiter JI yang minta pembebasan bersyarat harus penuhi kriteria

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK bawa tiga koper dari rumah Djan Faridz terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz, yang berlokasi di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, terkait kasus buronan Harun Masiku.

Dari pantauan ANTARA, Kamis (23/1), para penyidik KPK keluar dari rumah Djan Faridz pada pukul 01.05 WIB dini hari dengan membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pelapor kasus pelecehan dengan terdakwa Agus hadir sebagai saksi

Pelapor yang berstatus korban dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa penyandang tunadaksa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus hadir sebagai saksi perdana dalam sidang kedua yang berjalan secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/1).

"Saksi korban pelapor yang hadir berinisial MA," kata Ainuddin mewakili tim penasihat hukum Agus yang ditemui seusai majelis hakim melakukan skorsing persidangan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Mahasiswi WNA asal Prancis ditemukan meninggal di Sragen Jateng

Seorang mahasiswi warga negara asing (WNA) asal Prancis ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kos di Desa Kauman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (23/1) pukul 03.30 WIB.

Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (23/1), mengatakan perempuan bernama Clara Danielle Jeanne Carmagnolle (24) tersebut ditemukan meninggal dunia di kamar mandi.

Selengkapnya baca di sini.

5. Hakim vonis 6 tahun penjara pegawai BRI "rampok" uang nasabah

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap terdakwa Reza Ananda (40), pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena "merampok" uang nasabah sekitar Rp5 miliar.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Reza Ananda dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025