JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membebaskan Julia Santoso dari Rutan Bareskrim Polri, Jumat (24/1/2025). Pembebasan ini setelah Julia menang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan terkait status tersangka.

PN Jaksel telah mengeluarkan putusan dengan nomor registrasi 132/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Januari 2025 tentang pembatalan status tersangka dan pembatalan surat penahanan terhadap Julia Santoso.
Dirtipidter Bareskrim Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, pihaknya menghormati dan taat pada hasil putusan PN Jaksel untuk melakukan penghentian penyidikan.

?Kami sudah memberikan hak-hak tersangka secara penuh. Sudah dilepaskan dari Rutan Bareskrim Polri tanggal 24 Januari," kata Dirtipidter Bareskrim Brigjen Pol Nunung Syaifuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

Mengenai adanya keberatan dari kuasa hukum Julia mengenai kliennya tidak langsung dibebaskan usai salinan putusan tersebut dibacakan pada Selasa (21/1/2025), Nunung mengatakan, dalam administrasi penyidikan membutuhkan waktu dan proses.

"Pada 21 Januari itu merupakan bentuk pemberitahuan kepada penyidik dari hasil rangkaian persidangan. Namun untuk memproses hasil putusan itu penyidik harus memiliki dasar dengan diterimanya salinan resmi yang mana baru kami terima pada 24 Januari malam hari," terangnya.

Usai menerima salinan resmi hasil putusan pengadilan, penyidik melakukan diskresi dengan membebaskan Julia Santoso dari Rutan Bareskrim Polri. "Sebagai bentuk diskresi, penyidik sudah melakukan pengeluaran saudari Julia Santoso dengan cara ditangguhkan," ucapnya.

Nunung menegaskan, penyidik sudah berupaya maksimal dan profesional dalam menangani perkara tersebut. ?Melakukan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan baik pelapor maupun terlapor," tandasnya.

Diketahui Julia Santoso dilaporkan Direktur PT Anugrah Sukses Mining (ASM) pada 21 November 2023 lalu, atas dugaan tindak pidana penggelapan dana atau tindak pidana pencucian uang . Menindaklanjuti laporan itu, Dittipidter Bareskrim Polri melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejagung RI telah memberikan hukuman disiplin terhadap 30 jaksa "nakal" selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan 30 jaksa itu telah disanksi disiplin melalui bidang pengawasan selama 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

"Telah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 30 jaksa," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (26/1/2025).

Merujuk pada data pencapaian Jam Pengawasan dalam periode tersebut, Harli menuturkan 30 jaksa itu dihukum dengan tiga kategori.

Tiga kategori itu mencakup hukuman ringan seperti teguran, kemudian hukuman sedang mulai dari penundaan kenaikan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat.

Selain itu, hukuman berat mencakup demosi selama satu tahun, pembebasan jabatan jadi jabatan pelaksana satu tahun, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

"Hukuman disiplin ringan 3 jaksa, hukuman sedang 11 jaksa dan berat 16 jaksa," tambahnya.

Selain jaksa, Harli juga menyampaikan setidaknya ada 20 pegawai kejaksaan lain pada sektor tata usaha yang telah dihukum disiplin selama periode yang sama.

"Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik," pungkasnya.

Makassar -

Isra Miraj 27 Rajab diperingati umat muslim dengan mengerjakan sejumlah amalan. Lantas, apakah boleh puasa Isra Miraj 27 Rajab?

Isra Miraj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW sampai ke langit tertinggi untuk bertemu Allah SWT. Perjalanan tersebut menjadi tonggak diwajibkannya sholat lima waktu kepada umat muslim.

Mengutip buku Keajaiban Isra Miraj karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )

Artinya: Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Isra' [17]: 1)

Maka tidak heran jika banyak umat muslim yang ingin memperbanyak amalan saleh untuk memperingati Isra Miraj. Nah, bagi detikers yang hendak berpuasa pada hari Isra Miraj 27 Rajab, berikut detikSulsel menyajikan penjelasan mengenai hukumnya.

Yuk, disimak!

Hukum Puasa Isra Miraj 27 Rajab

Isra Miraj merupakan peristiwa ataupun kejadian yang mulia derajatnya di sisi Allah SWT. Akan tetapi, tidak diperkenankan adanya ibadah khusus seperti sholat dan puasa pada perayaan Isra Miraj.

Itu pula alasannya Allah SWT menyembunyikan waktu kejadian Isra Miraj. Sampai saat ini, waktu Isra Miraj masih belum diketahui agar tidak adanya amalan khusus yang nantinya akan dilakukan umat muslim untuk merayakan Isra Miraj.

Sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berikut:

"Tidaklah para sahabat dan tabi'in menyengaja untuk mengkhususkan malam isra dengan suatu amalan tertentu. Oleh karenanya, tidak diketahui malam apakah hal itu terjadi".

Ditegaskan oleh Ibnu Hajj RA bahwa mengadakan amalan-amalan pada 27 Rajab untuk Isra Miraj merupakan perkara bid'ah. Sehubungan dengan itu, Ibnu Nuhas juga mengatakan perayaan yang dikhususkan pada malam Isra Miraj merupakan bid'ah yang besar.

Ibnu Nuhas رحاله berkata, "Sesungguhnya perayaan malam ini (isra' mi'raj) merupakan bid'ah yang besar dalam agama yang diada-adakan oleh saudara-saudara setan."

Dinukil dari buku Panduan Praktis Ibadah Puasa oleh Dr E Syamsuddin dan Ahmad Syahirul Alim LC, hukum puasa 27 Rajab ini diperjelas oleh Yusuf Al-Qardhawi. Dia mengatakan puasa-puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti puasa 27 Rajab untuk merayakan Isra Miraj adalah bid'ah.

Dengan begitu, Yusuf Al-Qardhawi menegaskan puasa Isra Miraj 27 Rajab hukumnya haram. Puasa tersebut tidak memiliki landasan dan syariat yang kuat.

Adapun tanggal 27 Rajab yang disebut sebagai waktu terjadinya Isra Miraj itu tidak benar dan berasal dari hadits yang tidak sahih. Akan tetapi, tanggal tersebut populer diketahui sebagai waktu Isra Miraj oleh kaum muslim.

Puasa saat Isra Miraj 27 Rajab

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak ada ibadah atau amalan khusus perayaan Isra Miraj 27 Rajab. Meski begitu, pada tanggal 27 Rajab umat muslim tetap bisa memperbanyak amalan saleh dengan berpuasa.

Sebab, disadur dari Almanhaj bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram (suci). Di dalamnya, umat muslim dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana sabda Nabi SAW berikut:

صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ (رواه أبو داود ، رقم 2428 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود)

"Berpuasalah di (bulan-bulan) Haram dan tinggalkanlah." [HR. Abu Daud, 2428 dan dilemahkan oleh Al-Bany dalam kitab Dhaif Abu Daud]

Untuk lebih jelasnya, berikut puasa yang bisa dikerjakan umat muslim bertepatan dengan 27 Rajab atau Isra Miraj:

1. Puasa Rajab

Seperti yang disebutkan sebelumnya, puasa di bulan Rajab sangat dianjurkan kepada umat muslim. Bagi yang ingin mengerjakannya, berikut niat puasa Rajab yang dinukil dari Buku Pintar Agama Islam untuk Pelajar karya Muhammad Syukron Maksum:

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرٍ رَجَتْ سُنَّةَ اللَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma syahri rajab sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa bulan Rajab, sunnah karena Allah ta'ala."

2. Puasa di Hari Senin

Tanggal 27 Rajab 1446 H jatuh pada Senin, 27 Januari 2025. Pada hari ini, umat muslim bisa mengerjakan puasa Senin seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Mengutip kembali buku Panduan Praktis Ibadah Puasa, berpuasa di hari Senin merupakan bentuk ungkapan syukur atas dua nikmat Allah SWT yang paling besar. Yakni kelahiran Nabi SAW dan diturunkannya Al-Qur'an.

Jika ingin melaksanakannya, berikut bacaan niat puasa Senin yang dinukil dari Tata Cara dan Tuntunan Segala Jenis Puasa oleh Nur Solikhin:

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma yaumal istnaini sunnatan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku berniat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala."

3. Puasa Qadha Ramadhan

Bulan Rajab juga bisa dimanfaatkan umat muslim untuk mengganti puasa Ramadhan. Jika ingin berpuasa 27 Rajab untuk qadha puasa Ramadhan, berikut bacaan niatnya:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ لِلَّهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma ghadin 'an qadhaai fardhi ramadhaana lillahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku niat puasa esok hari sebagai ganti fardhu Ramadhan karena Allah Ta'ala."

Keberkahan Puasa di Bulan Rajab

Berpuasa di bulan Rajab termasuk pada tanggal 27 tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa. Dijelaskan dalam buku 'Kalender Ibadah Sepanjang Tahun' yang ditulis Ustaz Abdullah Faqih Ahmad Abdul Wahid bahwa barangsiapa yang berpuasa di bulan Rajab maka akan mendapatkan keberkahan berlipat ganda.

Selain itu, umat muslim yang berpuasa di bulan Rajab akan diberi kesempatan untuk mengecap manisnya surga dari minuman ternikmat. Keterangan ini diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Rasulullah SAW bersabda:

"Bahwasanya di surga ada sebuah sungai Rajab, airnya putih melebihi susu, manis melebihi madu, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari sungai (bengawan) tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim)

Itulah ulasan mengenai hukum puasa Isra Miraj 27 Rajab. Semoga menjawab pertanyaan,detikers!

(edr/edr)

Jakarta -

Sebanyak sembilan pendaki melakukan perjalanan berbahaya ke puncak Gunung Marapi. Tiga orang sudah meminta maaf dan enam lainnya masih ditunggu atau akan ditempuh jalan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

Diketahui bahwa Gunung Marapi masih haram didaki karena aktivitas magma yang bisa menjadi bencana. Akhir tahun 2023 menjadi momen kelam karena puluhan pendaki tewas karena erupsi mendadak gunung ini.

"Kepada saudara Muhammad Farel Andhika@Fvell_ozdan rekan-rekan pendaki yang terlibat dalam kegiatan pendakian illegal di Gunung Marapi saat jalur pendakian ditutup termasuk 4 orang pendaki tanggal 19 Januari 2025 yang belum melakukan klarifikasi, serta saudara Roni dan Kharim tindakan saudara melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenai SANKSI HUKUM," kata BKSDA Sumbar dikutip dari Instagram resminya, Minggu (26/1/2025).

"Kami meminta Saudara untuk segera melakukan klarifikasi ke Kantor Balai KSDA Sumatera Barat pada Kamis atau Jum'at, 6 atau 7 Februari 2025," imbuh mereka.

Tak hanya menempuh jalur hukum, BKSDA Sumbar juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jadi, mereka yang naik akan dilarang mendaki di seluruh gunung di Indonesia yang ada di bawah Kemenhut.

"Jika tidak mengindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan memasukkan nama Saudara dalam daftar hitam pendaki yang dilarang mendaki di kawasan konservasi seluruh Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan," tegas mereka.

Sebelumnya pada hari Jumat, 24 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tiga dari sembilan pendaki Gunung Marapi yang nekat melakukan pendakian saat jalur ditutup telah memenuhi panggilan klarifikasi Balai KSDA Sumatera Barat.

Para pendaki tersebut mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis maupun lisan. Mereka juga menandatangani Berita Acara seusai dimintai keterangan.

"Terhadap beberapa pendaki yang lain akan tetap ditunggu untuk memberikan klarifikasinya. Dikarenakan hari libur para pendaki ditunggu klarifikasinya pada hari kerja yaitu Kamis dan Jumat Minggu depan," terang mereka.

"Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pendaki lainnya," kata BKSDA Sumbar.

(msl/fem)

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menyarankan agar kasus pagar laut di Tangerang, Banten, segera dinyatakan sebagai kasus pidana.

Alasannya, menurut Mahfud, ada berbagai persoalan dalam pemasangan pagar sepanjang 30,16 kilometer di atas laut Tangerang itu, mulai dari perusakan alam hingga dugaan korupsi.

"Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi," kata Mahfud dalam akun media sosial X pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (25/1/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin mengutip postingan tersebut dari tim Mahfud MD, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Mahfud heran karena hingga kini tidak ada satu pun aparat penegak hukum yang mencoba menyoroti kasus pagar laut menjadi kasus hukum.

Kata Mahfud, institusi penegak hukum tidak ada yang tegas terhadap kasus ini meski berbagai dugaan tindak pidana bisa terjadi di sekitarnya.

"Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" tanya mantan Menko Polhukam ini.

Maka dari itu, Mahfud menyarankan agar institusi penegak hukum segera menyatakan pagar laut sebagai kasus pidana.

Ia berharap penyelesaian kasus ini tidak hanya dengan cara pembongkaran pagar.

"Bukan hanya ramai-ramai membongkar pagar. Segerakan lidik dan sidik," kata Mahfud.

Berdasarkan temuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ada 263 bidang tanah dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di sekitar pagar laut tersebut.

Rinciannya, atas nama PT IAM sebanyak 234 bidang, PT CIS 20 bidang, dan perorangan sebanyak 9 bidang. Sementara, sertifikat hak milik (SHM) berjumlah 17 bidang.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menduga ada praktik ilegal di dalam penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang oleh pejabat di kementeriannya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya sedang memeriksa perusahaan yang disebut Nusron.

Sakti juga mengakui sempat terkejut saat mengetahui area pagar laut itu memiliki SHGB.

"Kenapa saya kaget? Karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut. Itu enggak bisa. Undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai ada. Wah, baru saya kepikir. Oh ini tujuannya untuk ke sana. Kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi," jelasnya.

Namun, dia menyatakan tidak bisa menunjuk langsung soal keterikatan perusahaan yang diberi sertifikat pagar laut.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didapat dari Kementerian ATR/BPN, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023 atau pada saat era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Sementara Jokowi meminta agar proses legal penerbitan pagar laut ini diperiksa secara menyeluruh.

Makassar -

Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting yang diperingati oleh umat muslim setiap tanggal 27 Rajab kalender Hijriah. Isra Miraj merujuk pada perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari Makkah ke Masjidil Aqsa hingga menuju Sidratul Muntaha.

Pada peristiwa tersebut, Allah SWT memberikan perintah tentang kewajiban shalat lima waktu kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Miraj juga menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.

Pada peringatannya, umat muslim biasanya mengisi hari tersebut dengan berbagai amalan, seperti berdoa, berzikir, hingga memperbanyak selawat.

Lantas, bagaimana jika seorang muslim ingin menjalankan puasa pada hari tersebut? Apakah diperbolehkan dan bagaimana ketentuan pelaksanaannya?

Simak penjelasan lengkap tentang puasa Isra Miraj 27 Rajab berikut ini.

Bolehkah Puasa Isra Miraj 27 Rajab?

Selain terkait pelaksanaanya, banyak juga yang bertanya-tanya apakah puasa pada Isra Miraj tersebut diperbolehkan atau tidak. Ini lantaran adanya keraguan untuk melaksanakannya. Lantas, bolehkah puasa Isra Miraj 27 Rajab?

Dikutip dari buku Panduan Praktis Ibadah Puasa yang disusun oleh Drs E Syamsuddin & Ahmad Syahirul Alim LC ALim dijelaskan bahwa sejatinya tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa khusus pada perayaan Isra Miraj 27 Rajab. Oleh karena itu, puasa tersebut termasuk dalam kategori bid'ah.

Namun, jika seseorang berniat untuk menjalankan puasa sunnah mutlak yang kebetulan jatuh pada tanggal tersebut, maka hal itu tetap diperbolehkan.

Seperti yang diketahui, dalam hal ini Isra Miraj 1446 H jatuh pada hari Senin, 27 Januari 2025.

Maka pada hari tersebut, umat muslim dapat melaksanakan puasa namun dengan berniat puasa Senin. Seperti diketahui, puasa sunnah Senin merupakan puasa yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Rasulullah SAW.

Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

Artinya: "Bahwa Nabi selalu berusaha menjaga puasa hari Senin dan Kamis" (HR. Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah)

Dalam hal ini, umat muslim juga dapat mengerjakan puasa pada tanggal tersebut dengan niat puasa Rajab. Ini berlandasakan pada anjuran untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab.

Dikutip dari buku Kalender Ibadah Sepanjang Tahun oleh Ust Abdullah Faqih Ahmad Abdul Wahid, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

"Bulan Rajab adalah bagian dari bulan-bulan yang mulia dan hari-harinya tercatat di pintu-pintu langit yang keenam. Barang siapa berpuasa satu hari di dalamnya karena dasar takwa kepada Allah, maka pintu langit dan hari itu berkata, 'Ya Rabbi, ampunilah ia'."

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa jika seseorang ingin melakukan puasa pada saat Isra Miraj 27 Rajab, itu tetap diperbolehkan selama tidak ada niat untuk menjadikannya sebagai ibadah yang khusus hanya untuk hari tersebut.

Niat Puasa Isra Miraj 27 Rajab 1446 H

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak ada anjuran khusus untuk berpuasa pada peringatan Isra Miraj. Namun, umat muslim tetap bisa mengerjakan puasa pada waktu tersebut dengan niat puasa sunnah Senin ataupun puasa Rajab.

Nah berikut niat puasa Senin dan puasa Rajab:

Niat Puasa Senin

Adapun niat puasa Senin sebagaimana dikutip dari buku Tata Cara dan Tuntunan Segala Jenis Puasa oleh Nur Solikhin adalah sebagai berikut:

Niat Puasa Senin 27 Rajab 1446 H

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma yaumal istnaini sunnatan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Aku berniat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala."

Niat tersebut dibaca pada malam hari, yaitu sejak terbenamnya Matahari. Namun, apabila seseorang lupa membaca niat pada malam harinya, maka dapat membaca niat pada pagi hari sampai sebelum tergelincirnya Matahari.

Adapun bacaan niatnya, yaitu:

Niat Puasa Senin Siang Hari

نَوَيْتُ صَوْمَ هٰذَا اليَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Arab Latin: Nawaitu shauma hâdzal yaumi 'an adâ'i sunnati yaumil itsnaini lillâhi ta'âlâ.

Artinya: "Aku berniat puasa sunnah hari Senin ini karena Allah ta'ala."

Niat Puasa Rajab

Sementara itu, dikutip dari buku Inilah Alasan Rasulullah SAW Menganjurkan Puasa Sunnah oleh Amirullah Syarbini & Iis Nur'aeni Afgandi, berikut bacaan niat puasa Rajab:

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ رَجَبَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَ

Arab Latin: Nawaitu shauma syahri rajaba sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: Saya berniat puasa bulan Rajab, sunnah karena Allah Ta'ala

Tata Cara Melaksanakan Puasa Sunnah

Setelah mengetahui niat puasanya, umat muslim yang ingin berpuasa pada tanggal 27 Rajab hendaknya juga mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hal ini penting diketahui agar dapat memperoleh keutamaannya.

Adapun tata cara pelaksanaan puasa, yaitu:

1. Niat

Saat seorang muslim akan melaksanakan puasa Senin-Kamis, hendaknya membaca niat terlebih dahulu. Niat puasa Senin-Kamis sebagaimana yang disebutkan diatas bisa diucapkan dalam hati, namun lebih disunnahkan untuk mengucapkannya secara lisan.

2. Makan Sahur

Makan sahur menjelang puasa sangat dianjurkan. Waktu sahur yang lebih utama yaitu dilakukan menjelang masuk waktu subuh sebelum imsak.

3. Menahan Diri

Setiap muslim yang melaksanakan puasa Senin-Kamis sebaiknya mampu menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lainnya. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa seperti berkata kotor, menggunjing orang, dan segala perbuatan dosa.

4. Menjaga Diri

Selain menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, muslim yang melaksanakan puasa Senin-Kamis hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa.

5. Menyegerakan Berbuka

Seseorang yang melaksanakan puasa Senin-Kamis sebaiknya menyegerakan berbuka ketika tiba waktu magrib dan tidak menunda-nundanya.

Demikianlah penjelasan terkait puasa Isra Miraj 27 Rajab. Semoga bermanfaat!

(urw/alk)

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat kodifikasi atau himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang mengenai pemilu.

Menurut Titi, kodifikasi itu bisa mencakup sejumlah aturan tentang pemilu dan pilkada yang saat ini terpisah dalam sejumlah undang-undang.

"Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama," kata Titi dalam diskusi daring, Minggu (26/1).

Menurut dia, usulan itu perlu dipertimbangkan agar Indonesia memiliki dasar hukum yang sederhana dan terintegrasi terkait penyelenggaraan demokrasi yang efektif.

Nantinya, kata Titi, kodifikasi itu bisa berbentuk UU Kitab Hukum Pemilu yang diatur secara sistematis, seperti buku, bab, bagian, dan paragraf, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan para pemangku kepentingan. Termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat.

"Namanya bisa saja misalnya Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilihan Umum atau seperti Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang materi muatannya dikelompokkan menjadi buku bab bagian dan paragraf," katanya.

Selama ini, aturan mengenai pemilu terpisah dalam sejumlah undang-undang. Ada Pileg dan Pilpres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Lalu ada UU Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, hingga UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Saat ini, DPR saat ini tengah membuka rumusan untuk menyatukan sejumlah UU tersebut dalam omnibus law UU Politik Pembahasan itu belum secara resmi dimulai, tapi DPR mulai serius untuk memulai pembahasan usulan tersebut.

Omnibus law politik yang tengah dirumuskan DPR memiliki cakupan lebih luas, mencakup aturan pemilu, pilkada, partai politik, dan hubungan eksekutif-legislatif.

Sedangkan usulan kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada ala Perludem hanya fokus pada aturan teknis pemilu.

KOMPAS.com - Israel dan Hamas saling menuduh gagal menepati perjanjian gencatan senjata yang dimulai pada Minggu (19/1/2025).

Diberitakan dari BBC, perselisihan itu terjadi pada Sabtu (25/1/2025), ketika ribuan warga Palestina dicegah di Koridor Netzarim saat hendak kembali ke rumah mereka di Jalur Gaza utara.

Pemerintah Israel memblokir jalan utama dan menuduh Hamas melanggar ketentuan kesepakatan gencatan senjata.

Sebelumnya, Hamas telah membebaskan empat tentara perempuan Israel, sedangkan Israel membebaskan 200 tahanan Palestina.

Namun, Pemerintah Israel melarang warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka sampai Hamas membebaskan warga sipil Israel, Arbel Yehud.

Arbel Yehud adalah warga sipil Israel yang berusia 29 tahun. Dia seharusnya dibebaskan pada Sabtu (25/1/2025). Namun, namanya tidak termasuk di antara empat tentara perempuan yang dibebaskan Hamas.

Menurut catatan CNN, Yehud tidak ditahan oleh Hamas. Seorang sumber senior dalam gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), kelompok lain di Jalur Gaza mengatakan, mereka telah menahan Yehud hingga Israel menyepakati ketentuan pertukaran sandera-tahanan.

Selain itu, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga mengatakan, Hamas belum memberikan daftar rincian semua status sandera.

“Selama pelaksanaan pertukaran tahap kedua kemarin, Hamas melakukan dua pelanggaran. Arbel Yehud, seorang sandera sipil yang dijadwalkan untuk dibebaskan pada hari Sabtu, belum dibebaskan, dan daftar terperinci dari semua status sandera belum diberikan,” bunyi pernyataan Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dikutip dari AFP.

Situasi saat Israel larang warga Palestina pulang, ada tembakan

Malam hari saat warga Palestina dilarang melewati Koridor Netzarim oleh tentara Israel, terdengar suara tembakan keras.

Saat itu, massa sedang berkumpul di sepanjang jalan al-Rashid di Gaza tengah untuk pulang ke rumah mereka. Namun, gelegar tembakan tiba-tiba terdengar.

Menurut kantor berita Reuters, mengutip Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas dan media Palestina, melaporkan tembakan itu menyebabkan satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka

Empat tembakan juga terdengar seperti dalam sebuah video yang beredar di internet. BBC Verify telah mengonfirmasi lokasi rekaman tersebut, tetapi belum memverifikasi laporan korban secara independen.

Salah satu sandera yang batal pulang adalah Muhammad Emad Al-Din. Dia bersama dengan ribuan tahanan lain tengah menunggu untuk pulang ke Gaza utara.

"Saya tahu rumah saya mungkin hancur, tetapi saya akan mendirikan tenda di atas reruntuhannya. Saya hanya ingin kembali," kata dia.

Jakarta -

Massa pengunjuk rasa menggelar demo di Kuala Lumpur, Malaysia. Demo tersebut untuk menuntut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mempercepat laju reformasi dan memberantas korupsi.

Dilansir Straitstimes, Minggu (26/1/2025), demonstran berbaris dari luar pusat perbelanjaan, pada Sabtu (25/1/2025) ke Lapangan Merdeka (Lapangan Kemerdekaan) yang bersejarah sekitar 1 km jaraknya. Massa bertambah menjadi sekitar 200 orang pada akhir pawai.

Massa meneriakkan slogan-slogan seperti "Jangan bebaskan Najib" - merujuk pada mantan perdana menteri Najib Razak yang dipenjara - dan "Matilah, matilah para koruptor", sambil mengibarkan poster-poster besar yang mengecam korupsi.

Diketahui, PM Malaysia Datuk Seri Anwar telah dituduh oleh para pengkritiknya karena terlalu lambat dalam melaksanakan reformasi untuk membersihkan pemerintahan dan terlalu lunak terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan sekutu-sekutu politiknya.

Massa merupakan mahasiswa, dengan banyak yang mengenakan kaus oblong hitam. Penyelenggara aksi mengatakan bahwa anggota oposisi Parti Islam SeMalaysia, dan juga Parti Amanah Negara - dari koalisi berkuasa Anwar - ikut serta dalam pawai tersebut.

Para pengunjuk rasa menuntut tiga reformasi pemisahan Kamar Jaksa Agung dari Kantor Perdana Menteri, pembebasan Komisi Anti-Korupsi Malaysia dari campur tangan politik, dan pengenalan Undang-Undang Pendanaan Politik.

(yld/gbr)

MEDAN, iNewsMedan.id - Bimbingan Kerja (Bimker) Rutan Kelas I Medan (Ragusta) baru saja menerima orderan Pavling Block untuk halaman Masjid Al - Mukhlisin Blok 15 Perumnas Helvetia Medan seluas kurang lebih 400 meter menjelang persiapan bulan suci Ramadhan 1446 hijrah, pada Sabtu (25/1/2025).

Pemesanan ini dipercayakan pengurus Masjid Al Mukhlisin kepada Bimker Ragusta sebagai wujud simbol memperkuat rasa persaudaraan kepada sesama sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Pemesanan pavling blok type 225K tersebut tentunya menjadi wadah berkreasi bagi warga binaan Rutan Kelas I Medan untuk mendapatkan penghasilan tambahan meski sedang menjalani masa tahanan.

Salah satu pengurus Masjid Al Mukhlisin, Junaidi menyampaikan rasa syukur bisa menjalin kerjasama dengan Bimker Ragusta melalui pembelian paving blok ini. Selain mendapatkan harga yang lebih terjangkau, pemesanan paving blok dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan ini juga sekaligus menjadi bukti kepedulian kepada sesama khususnya warga binaan agar bisa bangkit memperbaiki dirinya, dan buah karya paving blok yang mereka kerjakan juga menjadi manfaat dan amal jariyah yang tiada terputus pahalanya di hadapan Allah SWT.

"Paving blok hasil warga binaan Rutan Kelas I Medan kita beli dengan niat Ibadah dalam ibadah, maksudnya kalau kita beli dari hasil kerja warga binaan, mereka akan senang dan menambah kepercayaan untuk bekerja mencari nafkah dengan cara halal saat bebas nanti," ujar Junaidi pengurus Masjid Al Mukhlisin Perumnas Helvetia blok 15 Medan.

Melalui niat yang baik menyambut bulan suci Ramadhan 1446 hijrah, lanjut Junaidi, pembelian Pavling Block dari hasil kerja warga binaan ini juga dapat membantu para warga binaan untuk menyisihkan hasil penjualan tersebut kepada keluarganya yang saat ini menanti mereka bebas dari hukuman.

Terpisah, Karutan Kelas I Medan, Alanta Imanuel Ketaren menyambut baik niat pengurus Masjid Al Mukhlisin untuk membantu warga binaannya mengunakan Paving blok hasil kerja Bimker Ragusta.

"Apresiasi kami kepada pengurus Masjid Al Mukhlisin Perumnas Helvetia Medan blok 15 yang memesan 5000 Paving blok hasil Bimker Ragusta, dan akan melanjutkan pembelian selanjutnya secara bertahap untuk kebutuhan halaman Masjid, dari kami atas nama Rutan Kelas I Medan menyumbangkan 1000 Pavling Block untuk menyambut Bulan suci Ramadhan," jelas Alanta Imanuel.

Lebih lanjut Alanta Imanuel menjelaskan, hasil karya Bimker Ragusta sudah banyak dipercaya oleh beberapa Hotel di Kota Medan, seperti pemesanan Handbag, slipper, Mebeler, dan Developer perumahan memesan Pavling Block secara Kontinu, hasil penjualan dari Bimker Ragusta keuntungannya akan diberikan kepada warga binaan agar dapat disisihkan buat keluarganya yang menanti mereka bebas.

Editor : Chris

Palopo -

Tiga komisioner KPU Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menunggu SK pemberhentian dari KPU RI setelah dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) imbas kasus ijazah palsu cawalkot Trisal Tahir. Mereka akan mengkaji upaya hukum lebih lanjut setelah menerima SK pemecatan tersebut.

"Kami menunggu SK pemberhentian dari KPU RI," kata Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin kepada detikSulsel, Minggu (26/1/2025).

Irwandi mengatakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui upaya hukum apa yang akan dilakukan. Namun, dia memastikan pihaknya akan melakukan kajian setelah SK pemberhentian resmi diterima dari KPU RI.

"Itu yang akan kami diskusikan setelah SK pemberhentian dari KPU RI kami terima, apakah ada upaya hukum lain atau tidak," bebernya.

Di sisi lain, Irwandi mengatakan bahwa keputusan DKPP sebenarnya bersifat final. KPU RI wajib menindaklanjuti keputusan tersebut.

"Setahu saya keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya KPU RI harus menindaklanjuti keputusan tersebut," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan putusan memecat 3 komisioner KPU Palopo. Ketiga komisioner tersebut dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam pemberian status memenuhi syarat (MS) calon wali kota Trisal Tahir.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo pada Jumat (24/1). Pembacaan keputusan dilakukan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) yang disiarkan langsung di YouTube DKPP RI.

"Teradu 1, teradu 2, teradu 3 dalam perkara nomor 287-PKE-DKPP/XII/2024 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar Ratna Dewi Pettalolo.

Putusan tersebut merupakan hasil dari rapat pleno internal DKPP dengan menimbang semua bukti yang ada. Adapun 3 komisioner KPU Palopo yang diberhentikan yakni Ketua KPU Palopo Irwandi Djumadin serta dua Anggota KPU Palopo Abbas dan Muhatzir Muhammad Hamid.

(asm/hmw)

"Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama,"

Jakarta (ANTARA) - Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta agar Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Pilkada diintegrasikan dan diusulkan menjadi UU tentang Kitab Hukum Pemilu.

Secara filosofis dan yuridis, menurutnya, kemendesakan untuk mencabut dan mengganti UU Pemilu dan Pilkada itu sudah terpenuhi. Pasalnya, kata dia, ada berbagai hal aturan yang tumpang tindih dan berbeda antara kedua UU tersebut walaupun diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama.

"Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama," kata Titi dalam diskusi secara daring yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kedua UU yang tak diubah dalam jangka waktu yang lama tersebut perlu segera direvisi karena masyarakat akhirnya memindahkan advokasi dari ruang sidang di parlemen menjadi advokasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia pun mengatakan bahwa UU tersebut sudah ratusan kali dilakukan uji materi di MK, karena kondisi tersebut menyebabkan ada kebuntuan hukum yang terjadi.

Dia menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan signifikan yang diatur di dalam dua UU tersebut. Di antaranya soal penegakan hukum politik uang, dan soal dasar hukum Sentra Gakkumdu yang berbeda.

Contohnya, dia menjelaskan bahwa di UU Pilkada, pihak yang memberi dan menerima sama-sama merupakan sebuah tindak pidana. Sedangkan di UU Pemilu, hanya pihak yang memberi saja yang bisa diproses hukum.

"Dan tahapannya terbatas hanya pada tahap kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan masa tenang. Sementara di UU Pilkada, setiap tahapan bisa dijerat dengan politik uang dalam Pasal 187A UU 10/2016," kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam kondisi pasca periode elektoral. Dalam studi tata kelola pemilu, menurutnya kondisi tersebut adalah waktu yang tepat untuk melakukan kajian, audit, hingga evaluasi atas penyelenggaraan pemilu yang sudah selesai.

"RUU Pemilu kerap disebut sebagai arena pertarungan soal hidup dan matinya partai politik sebagai peserta pemilu," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025