Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara menggelar penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 dan komitmen untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Humas Lapas Kelas I Medan Goklas Sitanggang dalam keterangan tertulis diterima di Medan, Senin (27/1).

Kegiatan penandatangan yang digelar pada Sabtu (25/1), di Aula Lapas Medan dihadiri seluruh pegawai menandai komitmen kuat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui pembangunan Zona Integritas, Lapas Kelas I Medan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan pelayanan publik yang optimal dan transparan,” ujar Goklas.

"Selain penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen pembangunan Zona Integritas, acara juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada pegawai teladan dan berdedikasi tinggi.

Penghargaan itu diberikan kepada Joan Marson Siregar, seorang pegawai yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama periode bulan Desember 2024.

Pihaknya berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai Lapas Kelas I Medan untuk terus berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara Kepala Lapas Kelas I Medan Herry Suhasmin menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan mencapai predikat WBK dan WBBM bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi juga membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh jajaran.

"Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik institusi ini. Zona Integritas bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita dalam memberikan pelayanan yang bebas korupsi, transparan, dan akuntabel,” ujar Herry Suhasmin.

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon melibatkan petugas gabungan dalam penggeledahan blok hunian dan warga binaan sebagai upaya meningkatkan keamanan.

"Penggeledahan kami lakukan bersama instansi terkait TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku," kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Menurut dia penggeledahan rutin di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Tujuan utama dari penggeledahan mencegah dan menghindari masuknya barang-barang terlarang seperti narkotika, senjata, dan benda-benda berbahaya lainnya ke dalam Lapas.

Dengan demikian, penggeledahan rutin dapat membantu menghindari tindakan kriminal di dalam Lapas, seperti perjudian, penyerangan, dan lainnya.

Penggeledahan rutin juga bertujuan menjaga kesadaran dan kedisiplinan warga binaan Lapas dalam mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku.

"Dengan melakukan penggeledahan secara rutin, dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik atau masalah di dalam Lapas sebelum berkembang menjadi lebih serius. Hal ini pada akhirnya dapat membantu meningkatkan efektivitas proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lapas ke masyarakat," tuturnya.

Ia menjelaskan seluruh blok hunian dan 390 warga binaan yang mendekam di lapas tersebut digeledah dan diperiksa memastikan tidak ada barang terlarang di dalam penjara.

Setelah dilakukan penggeledahan di sejumlah blok hunian warga binaan tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun telepon genggam.

Dari hasil penggeledahan tersebut juga petugas hanya mendapatkan barang-barang seperti kabel, alat masak aluminium, gelas berbahan pecah belah dan gunting.

Barang-barang tersebut pun disita dan dimusnahkan sebagai bentuk penegakan aturan bagi warga binaan di dalam Lapas itu.

"Ini menegaskan komitmen kita untuk menegakkan aturan di dalam lapas, jangan sampai ada hal yang mengganggu stabilitas keamanan di lapas," ujarnya.

Surabaya -

Polisi telah menangkap Rochmat Tri Hartanto alias Antok (32), tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Khasanah (29). Tersangka terancam dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Farman menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, tersangka dikenakan sejumlah pasal terkait pembunuhan tersebut.

"Kita terapkan pasal pembunuhan berencana, (Pasal) 340 KUHP subsider 338 KUHP dan subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup," ujar Farman saat konferensi pers di Polda Jatim, Senin (27/1/2025).

Sebelumnya, Farman mengungkapkan bahwa aksi keji ini sudah direncanakan oleh tersangka.

"Perlu kami sampaikan kejadian sebenarnya sudah direncanakan pelaku jauh hari. Itu mengapa pelaku mengajak bertemu korban di hotel wilayah Kediri," ungkap Farman.

Hingga kini, polisi masih mendalami keterlibatan sejumlah orang lain yang diduga membantu tersangka. Beberapa orang terekam dalam CCTV yang dianalisis oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim.

Polisi juga menyita tiga mobil terkait kasus ini. Salah satunya adalah mobil milik korban, Suzuki Ertiga putih bernomor polisi AG 1078 PB, yang dijual oleh tersangka.

Hasil penjualan mobil korban digunakan tersangka untuk membeli mobil Toyota Vios hitam bernopol B 1506 IY. Selain itu, polisi menyita mobil ToyotaAvanza putih bernopol AE 1179 TE yang digunakan tersangka sebagai sarana membawa korban sebelum dimutilasi.

Sebelumnya, mayat Uswatun ditemukan dalam koper besar di tumpukan sampah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Kamis (23/1/2025). Penemuan ini dilaporkan Yusuf Ali, warga setempat, yang membuka koper tersebut. Mayat tersebut tanpa kepala dan dua kakinya.

Keluarga Uswatun di Blitar kemudian bertolak ke Ngawi untuk melihat jasad tersebut yang ternyata memang keluarganya yang hilang. Polisi pun melakukan penyelidikan hingga pelaku diamankan pada Minggu (26/1/2025) malam. Pelaku adalah A, yang merupakan suami siri korban.

Setelah itu, terungkap bahwa kepala korban dibuang di bawah jembatan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, sedangkan kedua kakinya ditemukan di Desa Sampung, Ponorogo. Ternyata, Uswatun dibunuh dan dimutilasi di kamar 301 Hotel Adi Surya, Kota Kediri.

(hil/iwd)

Jayapura -

Komnas HAM Perwakilan Papua mendorong pembentukan tim yang kompeten untuk membahas wacana amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM menegaskan agar pihak dari Papua mesti dilibatkan dalam rencana pemberian pengampunan bagi kelompok sipil bersenjata tersebut.

"Harapan saya hanya satu, ini segera ditindaklanjuti dan Presiden harus memberikan mandat kepada misalnya menteri hukum dan HAM dan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits menegaskan tim tersebut harus berisi orang-orang yang berpengalaman. Dia menilai permasalahan di Papua kompleks sehingga membutuhkan orang yang memahami persoalan.

"Silakan mengundang pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pihak-pihak itu ada di Papua, bukan pihak-pihak yang ada di Jakarta yang tidak memiliki relasi komunikasi, tidak memiliki pengalaman dalam proses bersama-sama di waktu lalu," tegasnya.

"Orang ini harus sudah punya pengalaman, bukan orang yang ujug-ujug hanya bicara tanpa memiliki pengalaman dan rekam jejak bagaimana mengupayakan proses komunikasi dan dialog," tambah Frits.

Komnas HAM Papua juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan. Frits berharap tim yang membahas wacana amnesti untuk KKB Papua segera bergulir.

"Ini bisa terjadi tentu butuh teamwork yang kuat yang memahami substansi, bukan hanya koar-koar. Menyelesaikan Papua bukan hanya koar-koar, menyelesaikan Papua membutuhkan pendekatan humanis dan itu membutuhkan waktu. Kami bersedia membantu Presiden Prabowo," jelasnya.

Frits melanjutkan, wacana pemberian amnesti terhadap KKB juga perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Dia menyinggung ada dua pandangan berbeda terkait KKB Papua yang perlu dipahami.

"Aparat menyebut sebagai KKB, tapi bagi sebagian orang Papua menyebut ini perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Pandangan ini harus dikelola dalam forum dialog. Jadi ini perlu asesmen, dialog, perlu ada pemetaan sehingga ini upaya untuk penyelesaian konflik," ucapnya.

Frits menambahkan, wacana pemerintah memberikan amnesti patut diapresiasi. Dia mengaku, Komnas HAM Papua sudah sejak dulu mendorong dilakukannya dialog kebangsaan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

"Kita tidak menyebut dialog damai, karena dialog damai di Papua sudah selesai. Sekarang itu kita butuh dialog kemanusiaan, untuk mendudukkan siapa, untuk mendudukkan kelompok sipil bersenjata, sayap politiknya, lalu faksi-faksi dan korban, pelaku tapi juga perwakilan pemerintah," imbuh Frits.

(sar/asm)

Malang -

Tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu.

Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Dr. Arfan Kaimuddin. Arfan menyampaikan kritik tajam terhadap beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Menurut Arfan salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP, yang mengatur bahwa jika dalam waktu 14 hari laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, masyarakat dapat langsung mengajukan laporan kepada kejaksaan.

Arfan menilai ketentuan tersebut berisiko menimbulkan dualisme kewenangan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan.

"Kewenangan penyidikan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana yang diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Jika kejaksaan diperbolehkan untuk langsung memproses laporan tanpa melalui mekanisme penyidikan polisi, ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam proses hukum," kata Arfan kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

Sebagai lulusan doktoral hukum dengan konsentrasi hukum pidana, Dr. Arfan juga menegaskan bahwa pembagian kewenangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum didasarkan pada asas specialty dan separation of powers.

Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang spesifik untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah intervensi yang tidak semestinya.

Arfan juga menyoroti dampak negatif Pasal 12 Ayat 11 terhadap asas due process of law. Dalam sistem hukum pidana, penyidikan merupakan tahap awal yang sangat sensitif dan harus dijalankan dengan prosedur ketat.

"Jika penuntut umum langsung terlibat dalam proses penyidikan, hak-hak tersangka bisa terancam karena proses hukum yang ideal mengharuskan adanya pembagian kewenangan yang jelas," tambah pria Kelahiran Kota Ambon ini.

Selain itu, Arfan mengungkapkan bahwa ketentuan ini dapat membebani kejaksaan dengan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyidik.

Fungsi utama kejaksaan adalah memproses perkara berdasarkan hasil penyidikan, bukan melakukan investigasi awal.

Dalam analisisnya, Arfan juga mengkritik Pasal 111 Ayat 2 RUU KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum dapat mengajukan permohonan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang seharusnya hal demikian merupakan kewenangan kepolisian.

Hal ini akan melemahkan sistem peradilan pidana yang sudah terintegrasi dengan baik selama ini. Menurutnya, hal itu melanggar prinsip peradilan yang adil dan imparsial (fair trial).

"Jaksa dan polisi adalah bagian dari rantai penegakan hukum yang harus bekerja secara kolaboratif, bukan saling menilai atau mengintervensi. Ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang serius," tegas Arfan.

Arfan yang meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Tahun 2018 ini, juga menyoroti dampak perluasan kewenangan kejaksaan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2021.

Salah satu kewenangan yang dianggap bermasalah adalah fungsi intelijen kejaksaan, seperti pengawasan multimedia dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan.

"Kejaksaan didesain untuk menegakkan hukum, bukan untuk melaksanakan tugas pembangunan atau pengawasan multimedia yang sifatnya abstrak," ujarnya.

Arfan menambahkan bahwa perluasan kewenangan kejaksaan ini dapat menimbulkan tumpang tindih dengan institusi lain seperti Kepolisian, TNI, dan BIN, serta mengaburkan fungsi utama kejaksaan sebagai penegak hukum.

Sebagai akademisi, Arfan mengusulkan agar legislator mempertimbangkan kembali ketentuan-ketentuan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam RUU KUHAP.

"Pendekatan dalam sistem peradilan pidana dititik beratkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bukan justru memberikan ruang yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum," tutupnya.

Pandangan kritis Arfan diharapkan menjadi masukan bagi legislator untuk menyusun regulasi yang lebih matang dan adil bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana.

(mua/iwd)

KLATEN, KOMPAS.com - Pengguna jalan tol bisa meminta ganti rugi kepada pihak pengelola, jika mengalami kerusakan kendaraan atau kecelakaan akibat kondisi jalan, seperti adanya lubang atau faktor lain.

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto mengatakan, klaim ganti rugi harus dibarengi atau dibuktikan dengan sikap dan perilaku pengemudi yang baik dan mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Melansir dari Kompas.com, Senin (27/1/2025), menurut Budiyanto, kerusakan mobil karena jalan rusak, faktor alam seperti longsor, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan pengendara, menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa:

1. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Budiyanto menambahkan, berkaitan dengan pengguna jalan tol yang merasa dirugikan karena kondisi jalan berhak menuntut ganti kerugian kepada badan usaha pengelola jalan tol. Ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 87.

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa pengguna jalan berhak menuntut ganti rugi kepada badan usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari badan usaha dalam pengusahaan jalan tol.

“Setiap pengguna jalan tol yang merasa dirugikan oleh kondisi jalan rusak, atau adanya longsor di pinggir jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, tidak diakibatkan oleh antar pengendara, menjadi tanggung jawab pengelola jalan tol,” ucap Budiyanto.

Selain itu, menurut Budiyanto, perlu membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, baik pengguna maupun badan pengelola jalan tol untuk meningkatkan pelayanan, dan kualitas tanggung jawab dalam menciptakan Kamseltibcar Lantas yang dinamis dan kondusif, terutama di jalan tol.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Baru-baru ini, video Agus Buntung yang tengah santai sambil menari dan makan roti menjadi viral di media sosial.

Dalam video yang tersebar, I Wayan Agus Suartama (IWAS), atau yang akrab disebut Agus (22), tampak santai berjalan kaki sambil makan roti dan menari-nari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam video yang beredar di sejumlah akun media sosial, Minggu (26/1/2025) terlihat Agus Buntung yang mengenakan kaos hitam tengah santai berjalan kaki sambil makan roti dan menari-nari di lapas.

Dalam video tersebut, Agus terlihat tanpa beban, menikmati waktu luangnya dengan santai. Tidak ada ekspresi tertekan yang biasanya dikaitkan dengan kehidupan di balik jeruji besi.

Bahkan, gaya menari santai Agus membuat beberapa orang merasa bingung sekaligus penasaran. Meski menjalani hukuman berat, momen santainya di dalam lapas ini menampilkan sisi lain dari kehidupan seorang narapidana, sesuatu yang jarang terekspos ke publik.

Sebelumnya diketahui, Agus sendiri merupakan sosok kontroversial yang divonis 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta oleh Pengadilan Negeri Mataram atas kasus pelecehan seksual terhadap 19 korban.

Perlu diketahui, Agus Buntung sejatinya sempat mengeluh terkait fasilitas untuk penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan janji sebelumnya. Menurutnya, kondisi fasilitas di lapas yang tidak ramah disabilitas membuatnya tidak nyaman.

Kejadian tersebut membuat warganet berkomentar di media sosial. Beberapa dari mereka menyoroti tingkah laku Agus Buntung yang sangat santai di lapas, meski sempat mengeluh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

"Ternyata penjara tidak semenakutkan itu ya, Gus, kemarin mengeluh tidak sesuai fasilitas sekarang menari-nari," tulis komentar warganet dalam unggahan tersebut.

"Tuh kan dia senang di situ, saya doakan saja semoga setelah ini kamu menjadi manusia yang lebih baik, Agus," timpal warganet lainnya.

Inilah hukum mengucapkan 'Selamat Tahun Baru Imlek ' menurut Islam yang disampaikan Buya Yahya , pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tahun Baru Imlek jatuh pada Rabu, 29 Januari 2025.

Meskipun konteks mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek ini berbeda dari mengucapkan Selamat Natal yang berkaitan dengan akidah agama. Namun, tahun baru Imlek tetap saja merupakan hari raya kepercayaan agama lain. Karena dalam Islam juga terdapat tahun baru Hijriyah.

Dalam satu kajian Buya Yahya di kanal YouTube, beliau memberi penjelasan terkait hukum mengucapkan Selamat Imlek ini. Kata Buya Yahya, Islam bukanlah agama yang membedakan etnis. Jawa, Madura, Sunda, China dan lain-lain sama di hadapan Allah. Kalau punya iman maka ia mulia di sisi Allah. Tidak ada diskriminasi suku dalam Islam.

"Siapa yang beriman dia akan mulia di sisi Allah," kata Buya Yahya dilansir dari saluran Channel Al-Bahjah TV.

Pertanyaannya, apakah boleh mengucapkan Selamat Imlek? Kata Buya Yahya, kalau urusannya berkaitan dengan syiar agama, tentu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Perlu dicatat, Islam tidak mengajarkan permusuhan.

"Jika mau mengucapkan selamat tahun baru, maka dilihat terlebih dahulu, dalam hal tersebut ada hubungannya dengan keyakinan atau tidak. Jika ada hubungannya dengan keyakinan masalah agama maka haramnya tingkat tinggi, seperti mengucapkan selamat Natal contohnya," jelas Buya Yahya.

"Bila berkaitan dengan tahun baru yang hanya pergantian tahun maka tidak ada unsur akidah di dalamnya. Namun jika terdapat unsur akidah di dalamnya maka bisa menjadi haram yang tingkat tinggi," lanjutnya.

Mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek menurut Buya Yahya juga termasuk ke dalam membesarkan syiar umat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW sehingga termasuk haram untuk umat Islam.

Sehingga jadilah umat muslim yang memiliki pendirian terhadap kaidah islamiyah. Jangan hanya mengikuti apa yang sedang tren dan sedang berkembang di kalangan masyarakat.

Selain itu, umat Islam juga sudah memiliki Tahun Baru Hijriyah yang dilaksanakan setiap tahun. Sehingga bila bukan tahun baru dari kepercayaannya tidak perlu ikut-ikutan merayakannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengucapkan Tahun Baru Imlek yang tidak ada kaitannya umat Islam tidak perlu dirayakan dengan memberikan selamat, namun juga jangan mencaci.

JAKARTA - International Conference on Interdisciplinary Terrorism and Extremism Studies in Europe, Asia, and Africa (ICITES) 2025 merupakan kolaborasi universitas lintas benua yang diselenggarakan di Sky Lounge, Universitas Wina, Vienna. ICITES adalah hasil kerja sama antara Universitas Indonesia, Universitas Wina, dan Universitas Lagos.

?Konferensi ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan terkait terorisme di Asia, Afrika, dan Eropa serta membuka peluang kolaborasi riset di masa mendatang,? ujar Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, Minggu (26/1/2025).

Ketua Konferensi sekaligus perwakilan Universitas Wina sebagai tuan rumah Ednan Aslan menyoroti kebutuhan mendesakan strategi berkelanjutan untuk melawan terorisme di tingkat global. Dengan merujuk pada pengalaman global serta berbagai tantangan di Indonesia, Ednan menegaskan pentingnya pengembangan pengetahuan yang komprehensif, penelitian yang memberikan dampak nyata, serta tata kelola yang berlandaskan nilai dalam upaya pemberantasan ekstremisme dan terorisme.

Sementara itu, Ashiru dari Universitas Lagos menggarisbawahi pentingnya kerja sama akademik lintasnegara sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global terkait terorisme dan ekstremisme. Ashiru menyoroti bahwa kolaborasi seperti ICITES 2025 dapat menjadi platform efektif untuk berbagi wawasan dan pengalaman guna menciptakan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan.

ICITES 2025 merupakan bukti komitmen Universitas Wina, Universitas Lagos, dan Universitas Indonesia dalam memajukan keamanan global melalui penelitian interdisipliner. Sebagai titik temu berbagai perspektif dalamisu kompleks terorisme dan ekstremisme, konferensi ini menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi untuk bertukar wawasan mengenai topik-topik terkini dalam kajian terorisme.

Kemudian, Athor Subroto menyebut kolaborasi ini merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama Utara-Selatan dapat diwujudkan dalam hubungan akademis yang adil, guna mendorong kajian terorisme dengan pendekatan interdisipliner. Adapun ICITES 2025 berlangsung selama dua hari, dan menghadirkan diskusi panel, lokakarya, presentasi, serta sesi Networking yang mempertemukan akademisi dan praktisi dari Eropa , Asia, dan Afrika.

Topik yang dibahas dalam konferensi juga membahas kecerdasan buatan (AI), gender, psikologi ekstremisme, dan ketahanan masyarakat yang terdampak. Konferensi ini dibuka oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Austria dan Omar Haijawi-Pirchner, Kepala Direktorat Perlindungan Negara dan Dinas Intelijen Austria.

Penulis: VOA Indonesia/Eva Mazrieva

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - KBRI di Washington DCmengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) untuk senantiasa membawa kartu identitas ke mana pun berada.

Di samping itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Washington DC, Ida Bagus Made Bimantara, meminta para WNI untuk dapat bersikap tenang saat berhadapan dengan petugas imigrasi dan bea cukai AS atau Immigration and Custom Enforcement (ICE) jika terjadi pemeriksaan.

Diplomat tertinggi di KBRI Washington yang akrab disapa dengan Sade itu menyampaikan, imbauan tersebut dikelurkan seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran dan penggerebekan warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat.

“Selalu membawa kartu identitas dan apabila diberhentikan oleh petugas imigrasi. Ingat, bahwa seluruh warga dari negara mana pun di AS, dilindungi oleh hukum dan konstitusi AS. Artinya, kita berhak untuk tidak bicara dan menelepon pengacara ketika menghadapi situasi keimigrasian atau situasi hukum lain di AS,” ujar Sade pada Sabtu (25/1/2025)

Segera setelah menjabat pada 20 Januari lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menindak tegas imigasi ilegal dan mendeportasi mereka yang tinggal di AS secara ilegal.

Saat menandatangani instruksi presiden itu, Trump juga mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menghukum para pejabat yang menolak penegakan tindakan yang diperintahkannya itu.

Selang dua hari setelah dikeluarkannya instruksi presiden itu, pada Kamis (22/1/2025), sejumlah agen ICE mengumpulkan imigran tanpa dokumen –dan juga warga negara Amerika– dalam sebuah penggerebekan di tempat kerja di Newark, New Jersey.

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan Wali Kota Newark Ras Baraka, melaporkan bahwa seorang veteran militer ikut ditahan dalam operasi penggerebekan itu.

“Agen-agen ICE tidak dapat menunjukkan surat perintah karena mereka menahan “penduduk dan warga negara yang tidak berdokumen,” ujar Baraka dalam sebuah pernyataan bersama dengan beberapa pemimpin lokal sehari setelah operasi itu.

Separuh WNI di Amerika tak berdokumen

Dalam wawancara melalui telepon, Ida Bagus Made Bimantara mengatakan, KBRI telah mengambil sejumlah langkah antisipasi terhadap instruksi Presiden Trump.

Pertama, kata Sade, KBRI berkoordinasi dengan lima Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Amerika untuk menggarisbawahi perlunya memberi perlindungan terbaik bagi WNI, menyiapkan tim krisis dan mengaktifkan saluran siaga (hotline).

Nomor telpon darurat KBRI di Washington DC adalah: 202-569-7996.

Kedua, KBRI juga melakukan sosialisasi ke kantong-kantong masyarakat untuk menyampaikan sejumlah hal terkait penanganan isu ini seandainya ada WNI yang bermasalah.

Tak hanya itu, KBRI juga berkoordinasi dengan pengacara khusus imigrasi di Amerika untuk memberikan bantuan dan dukungan hukum yang diperlukan.

Jakarta -

Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait kondisi penegakan hukum selama 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden menilai penegakan hukum dalam kondisi baik.

Survei digelar pada 16 hingga 21 Januari dengan melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih dengan simple random sampling dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei dilakukan dengan tatap muka.

Survei tercatat memiliki margin of error +/- 2,9%. Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95%.

Para responden ditanyakan 'bagaimana bapak/ibu melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?'. Hasil survei menunjukkan hanya sekitar 22 persen responden yang menilai penegakan hukum saat ini buruk.

Berikut ini hasil surveinya:

Sangat Baik 2,9%
Baik 41,8%
Sedang 30%
Buruk 19,8%
Sangat Buruk 2,5%
TT/TJ 3%

"Kondisi penegakan hukum lebih banyak yang menilai baik atau sangat baik sekitar 44,7%. Jadi yang menilai baik dan sangat baik lebih banyak, yang menilai sedang 30%, yang menilai buruk, sangat buruk, lebih sedikit sekitar 22%," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida saat memaparkan survei, Senin (27/1/2025).

Kemudian, Rizka membeberkan tren penegakan hukum juga cenderung positif. Namun, pada 2 survei terakhir Indikator Politik Indonesia responden yang menilai buruk sedikit naik.

"Tren penegakan hukum, di sini kita lihat trennya, tren positif cenderung naik, yang menilai sedang cenderung turun, dan yang menilai buruk masih lebih rendah, tapi dalam dua survei terakhir agak naik sedikit, meskipun masih lebih banyak yang menilai baik untuk tren penegakan hukum," ucap dia.

(maa/dhn)

Jayapura -

Komnas HAM Perwakilan Papua menyambut baik wacana pemerintah memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Pihaknya mendorong adanya proses asesmen dan rehabilitasi agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Saya dalam perspektif HAM, kita menyebutnya sebagai upaya membangun dialog. Tapi tentu pemberian amnesti maupun abolisi sebaiknya dimulai dengan asesmen," kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Senin (27/1/2025).

Frits menegaskan pemberian amnesti perlu dipikirkan secara matang. Dia juga menekankan perlunya rehabilitasi ketika amnesti atau pengampunan kepada KKB memang sudah diberikan.

"Asesmen itu kemudian mau meletakkan bahwa tidak hanya sekadar pengampunan, tapi pasca-pemberian pengampunan itu bagaimana orang-orang itu direhabilitasi," tuturnya.

Dia menganggap Presiden Prabowo sudah memahami konflik yang terjadi di Papua. Frits menilai pemerintah hendak mengubah pendekatan operasi militer menjadi operasi dialogis.

"Prabowo yang sudah berpengalaman punya operasi pendekatan yang baik dalam persepktif HAM saya menyebutnya sebagai upaya membangun promosi HAM," tegas Frits.

Frits melanjutkan rencana pemberian amnesti harus melibatkan lembaga dan instansi lain yang terkait. Komnas HAM Papua juga bersedia membantu mewujudkan rencana tersebut.

"Komnas HAM berkepentingan untuk memberikan asesmen, support kepada Presiden supaya pemberian amnesti itu tidak berhenti pengampunan saja, pasca-pemberian pengampunan orang-orang itu harus diberdayakan, membangun kembali kepercayaan kepada negara," ucapnya.

Dia melanjutkan, proses asesmen perlu dilakukan untuk membedah sejauh mana pengampunan secara kolektif atau individu diberikan. Hal ini untuk menghindari potensi yang bisa menimbulkan resistansi bagi negara.

"Jadi perlu asesmen untuk kemudian sejauh mana pengampunan secara kolektif atau individu itu diberikan. Karena sekali lagi dalam rangka penegakan HAM itu kan kita meletakkan penegakan hukum sebagai upaya hukum dalam penegakan HAM," jelas Frits.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku wacana amnesti ke KKB sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril dilansir dari 20detik.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Namun pihaknya masih mengkaji rencana tersebut secara hati-hati.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

(sar/ata)