Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebutkan 34 narapidana yang beragama Konghucu di Indonesia menerima remisi khusus (RK) Imlek 2576 Kongzili yang diperingati pada hari Rabu, 29 Januari 2025.

"Tahun ini, sebanyak 34 narapidana dari sejumlah wilayah di Indonesia seluruhnya menerima RK I atau pengurangan sebagian masa pidana," kata Agus dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan penerima remisi khusus Imlek terbanyak (12 narapidana), berikutnya Kalimantan Barat (tujuh narapidana), dan Jawa Tengah (tiga narapidana).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per 17 Januari 2025, terdapat total 272.106 tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52 orang beragama Konghucu.

Agus menjelaskan bahwa pemberian remisi Imlek kali ini menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana sejumlah Rp18.615.000,00.

Remisi khusus tersebut didasarkan pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Menurut Agus, remisi merupakan bentuk penghargaan atas upaya narapidana dalam memperbaiki diri melalui program pembinaan.

Ia menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke tengah masyarakat.

Di samping itu, pemberian remisi merupakan wujud pelaksanaan program akselerasi Menteri Imipas dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni (overcrowded) dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan).

Menteri Imipas mendorong penerima remisi untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri. Dia juga mengapresiasi petugas pemasyarakatan dan pihak terkait atas kontribusi dalam mendukung pembinaan narapidana.

"Saya berharap pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," demikian Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, tetap berstatus WNI, walaupun mengaku memiliki paspor negara lain.

Menurut Supratman, kepemilikan paspor negara lain tidak serta merta mencabut status kewarganegaraan seseorang.

Sebab, terdapat prosedur administrasi yang harus dilewati.

“Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat,” ujar Supratman, kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

“Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis,” sambung dia.

Supratman mengungkapkan, Paulus Tannos memang sempat mengajukan pencabutan status kewarganegaraannya dari Indonesia.

Namun, Tannos tidak pernah melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam dua kali permohonan pencabutan status kewarganegaraan yang diajukannya.

“Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.

“Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” ujar Supratman.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

Dalam sidang pengadilan yang digelar otoritas Singapura pada Kamis (23/1/2024), Paulus melalui pengacaranya mengaku memiliki paspor diplomatik dari Guinea-Bissau, negara di Afrika Barat.

Adapun setelah dilakukan pengecekan, paspor tersebut tidak memberikan kekebalan diplomatik untuk Paulus karena tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA).

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terpaksa mendarat darurat di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (29/1/2025).

Pendaratan darurat ini disebabkan oleh gangguan cuaca buruk saat penerbangan yang ditujukan ke Jakarta.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ungkap Yusril saat ditemui di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang.

Awalnya, ia hendak kembali dari kunjungan kerja di Makassar, namun pesawat yang ditumpanginya mengalami kendala cuaca yang mengharuskannya untuk mendarat di Semarang.

"Kami sebetulnya terbang dari Makassar ke Jakarta, tapi karena cuaca buruk pesawatnya mendarat di Semarang," jelasnya.

Untuk mengisi waktu luang setelah mendarat, Yusril memutuskan untuk mengunjungi Kelenteng Sam Poo Kong.

Dalam kesempatan tersebut, ia berharap Imlek tahun ini akan membawa berkah bagi masyarakat dan mendatangkan kebaikan di tahun-tahun mendatang.

Kelenteng Sam Poo Kong, lebih dari sekadar tempat ibadah dan perayaan budaya, juga menyimpan jejak sejarah yang unik.

Yusril menekankan bahwa kelenteng ini merupakan simbol toleransi dan keberagaman yang telah ada sejak masa lalu.

"Kelenteng Sam Poo Kong menggambarkan harmoni antara Islam dan Tao. Laksamana Cheng Hoo, sosok yang dihormati di sini, adalah seorang Muslim yang juga menghormati ajaran Tao pada masanya," ungkapnya.

Menariknya, di kompleks kelenteng ini terdapat makam seorang Muslim, yaitu Wang Jing Hong, nakhoda kapal Cheng Hoo, yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Kyai Juru Mudi.

"Keberadaan makam ini mencerminkan bagaimana harmoni antara Islam dan Tao telah terjalin sejak dulu," tambah Yusril.

Ia berharap semangat toleransi yang tecermin dari sejarah Kelenteng Sam Poo Kong dapat terus dijaga.

"Saya harap di masa mendatang persahabatan antara umat beragama semakin erat dan harmonis," tutupnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperingati perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang, Rabu (29/1/2024).

Yusril mengaku kehadirannya di Sam Poo Kong ini mendadak karena cuaca ekstrem yang mengakibatkan pesawat yang ditumpanginya mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang. Kami sebetulnya terbang dari Makassar ke Jakarta, tapi karena cuaca buruk, pesawatnya mendarat di Semarang," tutur Yusril di Klenteng Sam Poo Kong, Rabu (29/1/2025).

Kendati demikian, Yusril mengaku berbahagia dapat mengikuti perayaan Imlek di Semarang.

Dia mengutarakan harapannya agar Tahun Baru Imlek mendatangkan berkah bagi seluruh masyarakat dalam setahun mendatang.

"Hari ini kami merasa berbahagia bisa mampir di Klenteng Sam Poo Kong bersama masyarakat Tionghoa di Semarang, umat Buddha, umat Khonghucu, merayakan Imlek pada tahun ini. Mudah-mudahan Imlek tahun ini membawa keberkatan bagi seluruh masyarakat dan membawa kebaikan bagi tahun-tahun yang akan datang," katanya.

Dia juga berkeliling Klenteng menyaksikan rangkaian perayaan Imlek dengan ribuan wisatawan.

Yusril bernostalgia pernah melakukan syuting film di kelenteng itu.

"Saya sudah beberapa kali datang ke sini, waktu dulu bikin film Laksamana Cheng Ho. Kita belajar juga di sini walau syutingnya tidak di kelenteng ini, syutingnya di Tiongkok," kata dia.

Menurutnya, Klenteng Sam Poo Kong juga menggambarkan toleransi pada masa lalu antara agama Islam dan Khonghucu.

Kala itu, keduanya sudah hidup berdampingan secara damai.

"Laksamana Cheng Ho beragama Islam, dan nahkodanya makamnya ada di sini. Itu melambangkan kerja sama yang harmonis antara Islam dan Khonghucu di masa lalu. Saya kira di masa yang akan datang akan terus terjalin," ujarnya.

Meski sempat diguyur hujan, wisata dan rangkaian perayaan Imlek di Sam Poo Kong tetap berlanjut disaksikan pengunjung.

Selain pertunjukan barongsai, konser dengan bintang tamu NDX AKA akan digelar malam nanti.

Medan (ANTARA) - Korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan Rp78 juta bermodus arisan online atau daring bernama Intan Aseh meminta Polrestabes Medan untuk segera memanggil ahli pidana tambahan untuk kepastian hukum.

“Kita mendesak Satreskrim Polrestabes Medan agar segera memanggil ahli pidana dalam rangka memastikan apakah kasus ini memenuhi unsur pidana atau tidak,” kata Intan melalui kuasa hukumnya Sevendy Christyan di Medan, Rabu (29/1).

Dia menegaskan bahwa kliennya selaku korban saat ini menantikan keadilan dan kepastian hukum. Pasalnya, kasus penipuan dengan tersangka seorang wanita berinisial NS terkesan lambat.

Bahkan, lanjut dia, kasus ini sudah hampir dua tahun berjalan, namun belum juga menunjukkan rasa keadilan bagi korban dalam proses penyidikan ini.

"Sejak dilaporkan pada tanggal 27 Februari 2023, dengan LP Nomor: LP/B/717/II/2023/SPKT/Polrestabes Medan. Status penyidikan masih P19,” jelas dia.

Padahal, kata dia, sesuai petunjuk Jaksa pada Kejari Medan ada yang harus kembali dilengkapi oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan.

"Perkembangan terbaru, kami dapat dari penyidik berdasarkan P19 yang dilemparkan oleh pihak Kejari Medan, yang mana intinya penyidik disuruh untuk memeriksa ahli pidana dan perdata," sebut dia.

Oleh karena itu, Sevendy mendesak penyidik Satreskrim Polrestabes Medan untuk segera meminta keterangan ahli pidana tambahan yang akan dihadirkan pihaknya, agar kasus tersebut terang benderang.

"Kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap ahli pidana dan perdata, menyatakan laporan kami bukan merupakan perbuatan pidana, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pidana," jelas Sevendy.

Menurut dia, kasus ini merupakan pidana murni dan bukan perdata. Sebab, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp78 juta.

Untuk itu, Sevendy mengatakan upaya hukum selanjutnya, pihaknya telah melayangkan surat ke penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, agar bisa melakukan pemanggilan ahli pidana tambahan.

“Kita telah membuat surat permohonan untuk dilakukannya pemanggilan terhadap ahli pidana yang kami hadirkan, untuk dimintai keterangannya,” kata dia.

Ia menambahkan, dalam surat permohonan itu juga ditembuskan kepada Kapolda Sumut, Bag Wassidik Polda Sumut, Kejati Sumut dan Kejari Medan beserta JPU yang memeriksa perkara ini.

"Kami ingin adanya perbandingan, antara ahli pidana yang diperiksa penyidik Polrestabes Medan dengan ahli pidana yang akan kami hadirkan," tutur Sevendy.

Pihaknya berharap dengan adanya laporan tersebut, kliennya mendapatkan kepastian hukum dan meminta agar kasus ini menjadi atensi Kapolrestabes Medan.

“Klien kami hanya menginginkan keadilan atas apa yang telah dialaminya, dan meminta agar segera mendapatkan kepastian hukum,” tegas dia.

Secara terpisah, Kepala Polrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, yang baru menjabat pada Oktober 2024 ketika dikonfirmasi mengaku akan mengecek kembali perkembangan kasus ini.

"Saya cek dulu ya,” ujarnya singkat.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. Dia memastikan pria bernama lengkap Tjhin Thian Po itu masih warga negara Indonesia (WNI).

?Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat,? kata Andi dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan pada prinsipnya menganut sistem kewarganegaraan tunggal atau satu kewarganegaraan. Paulus Tannos, kata Andi, sudah dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan.



Namun tidak selesai karena dokumennya kurang lengkap. "Namun demikian bahwa berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," kata Andi.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan tetapi sampai saat ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," sambungnya.

Andi menegaskan bahwa hingga saat ini status kewarganegaraan Paulus Tannos masih warga negara Indonesia (WNI). "Karena itu status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," tegasnya.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan," tandasnya.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat kasus pagar laut misterius di Tangerang adalah perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-undang (UU).

Ia mempertanyakan belum ada kejelasan proses hukum dalam kasus tersebut.

"Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara, perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-Undang (UU)," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Pakar hukum tata negara ini mengatakan laut tidak boleh dimiliki siapapun pihak-pihak swasta, baik perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara.

Ia menjelaskan dalam hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah ada hak guna laut atau HGB di laut. Mahfud mengatakan hak guna bangunan hanya ada di tanah. Menurutnya, sertifikat HGB yang diberikan di atas air dan sudah dibuatkan kavling-kavling, menandakan memang ada niat jahat.

Ia menduga nantinya ketika terjadi abrasi dan tampak menjadi daratan, tanah yang sudah dipagar itu akan dibagi, diukur per meternya dan jadi reklamasi.

Mahfud mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut itu.

Menurutnya, kasus pagar laut itu sudah jelas hukum pidana karena sudah ada sertifikat yang dikeluarkan.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan karena laut tidak boleh disertifikatkan, sehingga polisi bisa langsung memproses.

Ia mengingatkan dalam kasus itu juga diduga kuat ada kolusi, permainan dengan pejabat-pejabat terkait yang pasti melibatkan uang.

"Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," katanya.

Sebelumnya, keberadaan pagar terbuat dari bambu di laut Tangerang pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Senyum bahagia terlihat di wajah Puti Guntur Soekarno saat hadir di hadapan para kader PDI Perjuangan Surabaya pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Rumah Makan Joss Gandos, Surabaya, 26 November 2024. Kebahagiaan tersebut muncul setelah kabar gembira datang: pemerintah akhirnya mencabut TAP MPR yang selama ini menuduh Bung Karno sebagai dalang dari peristiwa G30S PKI.

Dalam pidato virtualnya, Puti, yang juga anggota MPR RI, dengan tegas menyampaikan rasa bangga atas keputusan tersebut. “Kini, TAP MPR yang menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S PKI sudah dicabut. Kita patut bangga karena ini membuktikan bahwa Bung Karno tidak terlibat sedikit pun dalam organisasi terlarang itu,” ungkap Puti melalui Zoom kepada kader PDI Perjuangan.

Menyusul pencabutan TAP MPR tersebut, Puti pun menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Cita-cita Bung Karno adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, mari terus bergerak dan aplikasikan Pancasila dalam setiap langkah kita. Sekarang nama Bung Karno sudah bersih, kita harus semakin bersemangat!" ujar Puti yang juga merupakan cucu dari Presiden pertama RI, Soekarno.

Acara tersebut juga menjadi momentum bagi Puti untuk memberikan penguatan kepada PAC dan ranting PDI Perjuangan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dalam mengimplementasikan Pancasila. Aliyudin, Staf Ahli Puti, menambahkan bahwa tujuan dari acara sosialisasi ini adalah untuk memperkokoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan nyata.

“Mbak Puti ingin agar Pancasila benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai konsep yang tertulis," kata Aliyudin.

Lebih lanjut, Aliyudin mengungkapkan bahwa pencabutan TAP MPR yang selama ini menuduh Bung Karno terlibat dalam G30S PKI juga dipertegas oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato ulang tahun partai. "Secara logika, tidak mungkin Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai Presiden terlibat dalam kudeta terhadap dirinya sendiri," tegas Aliyudin.

Aliyudin juga menekankan bahwa langkah konkret dari Puti dalam mengamalkan Pancasila dapat dilihat dari program-program beasiswa seperti PIP dan KIP Kuliah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa, yang merupakan bagian dari cita-cita Bung Karno.

“Program beasiswa ini adalah bentuk nyata dari upaya Mbak Puti untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno. Mari kita dukung langkah-langkah nyata ini agar semakin banyak generasi penerus bangsa yang bisa maju dan berprestasi,” ujar Aliyudin.

Dengan semangat baru dan keyakinan bahwa nama Bung Karno telah dipulihkan, Puti mengajak semua kader PDI Perjuangan untuk lebih solid dan aktif dalam menjaga marwah partai. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa semangat perjuangan Bung Karno tetap hidup dalam setiap langkah kita.

Editor : Arif Ardliyanto

Kementerian Hukum RI menargetkan proses ekstradisi buronan kasus e-KTP Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin rampung sebelum tenggat waktu pada 3 Maret 2025.

"Saya yakin dan percaya dalam waktu yang singkat hal itu bisa dipenuhi," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menjelaskan waktu 45 hari itu merupakan waktu tenggat bagi Kemenkum untuk mengajukan permohonan.

"Dan kelengkapan berkas itu 45 hari lama waktu yang dibutuhkan dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret 2025," ucapnya.

Supratman menjelaskan pelaksanaan ekstradisi atas permintaan dan penyidikan oleh KPK merupakan kewenangan Kementerian Hukum.

Nantinya, Kemenkum akan meneruskan permintaan itu ke otoritas Singapura tempat Tannos ditangkap.

Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025. Penangkapan dilakukan oleh lembaga anti rasuah Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Tannos berstatus sebagai buronan KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik.

Saat ini ia ditahan di Changi Prison setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura.

Atas penangkapan tersebut, KPK, Kemenkum, Polri, dan Kejaksaan Agung langsung memulai proses pemenuhan berbagai dokumen dan persyaratan untuk segera memulangkan Tannos ke Indonesia.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menggugat keabsahan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu direncanakan karena pihaknya menilai terdapat kecacatan hukum dalam proses seleksi hingga pelantikan para pimpinan KPK saat ini.

"Iya, kami melihat adanya cacat hukum," ujar Maqdir, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/1/2025).

Meski demikian, Maqdir belum dapat memastikan kapan gugatan tersebut akan dilayangkan ke MK.

Pihaknya masih terus mendiskusikan serta mematangkan rencana tersebut.

"Kami masih mendiskusikannya. Masih belum diputuskan," ujar dia.

Terkait gugatan tersebut, Maqdir merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya, yakni 2024-2029.

"Dengan demikian, maka tafsir konstitusional yang tepat dan benar menurut hukum terhadap pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK adalah jika panitia seleksi tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Maqdir.

“Hasil panitia seleksi tersebut pun merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029," sambung dia.

Maqdir juga mengacu pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding.

"Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh," kata Maqdir.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan sendiri ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (8), dan Ayat (9) UU KPK, khususnya terkait dengan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

"Apalagi hal tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang secara terang dan tegas menyatakan bahwa pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029,” tutur Maqdir.

“Dengan demikian, maka seharusnya pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto," sebut Maqdir.

Maqdir berpandangan, tindakan Presiden Joko Widodo yang tetap membentuk Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan putusan MK atau contempt of constitutional court.

“Sehingga seharusnya segala keputusan dan atau kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 bersifat null and void (batal demi hukum) atau setidaknya voidable (dapat dibatalkan),” pungkas dia.

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan remisi kepada dua orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.

Acara pemberian remisi ini berlangsung pada Rabu (29/1/2025), yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Achmad Adrian.

Dikatakan, Achmad Adrian pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan sikap disiplin dan kepatuhan selama menjalani masa pidana.

"Remisi ini merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Kami berharap dengan adanya remisi ini, warga binaan semakin termotivasi untuk berperilaku baik dan aktif dalam program pelatihan yang diberikan oleh Rutan Muntok," ucapnya.

Dikatakan  Adrian, dua warga binaan yang mendapatkan remisi telah memenuhi syarat mendapatkan pengurangan masa tahanan selama 15 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ada dua orang yang mendapatkan remisi. Dalam penyerahan remisi berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan tertib," katanya.

Dia mengatakan, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Muntok dalam memberikan pelatihan kepada warga binaan agar dapat menjalani masa pidana dengan baik serta siap kembali ke masyarakat.

Ardian berharap dengan adanya pemberian remisi ini seluruh warga binaan semakin termotivasi untuk terus berbuat baik dan mengikuti aturan yang berlaku. 

"Rutan Muntok akan terus menjalankan tugasnya dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak-hak warga binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. 

Editor : Muri Setiawan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut misterius Tangerang.

Menurutnya, kasus pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum pidananya. Pelanggaran terkait penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan. Menurutnya, laut tidak boleh disertifikatkan.

Dengan fakta itu katanya, tak ada alasan lain bagi polisi untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu.

Ia mengingatkan penerbitan sertifikat itu diduga kuat dipicu adanya kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Permainan pasti terjadi karena ada aliran uang.

"Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Pakar Hukum Tata Negara ini menjelaskan siapapun aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memproses kasus itu.

Menurutnya, siapa saja yang bertindak lebih dulu tidak dapat diganggu instansi-instansi yang lain.

"Semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain. Nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan dalam psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan selalu takut pada atasan dan bawahan kerap disalahkan jika bertindak tanpa arahan dari atasan.

Oleh karena itu, ia berharap, atasan tertinggi dari semua aparat penegak hukum yakni Presiden Prabowo, tegas memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah itu.

"Kenapa tidak ada penjelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung, jangan sampai kasusnya hilang, nanti habis dibongkar, semuanya diam-diam karena sudah mendapatkan bagian atau saling melindungi, lalu kasus ini hilang, padahal ini kasus serius," ujar Mahfud

Pagar laut misterius membentang sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Keberadaan pagar terbuat dari bambu di laut Tangerang pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.

Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Sertifikat dikuasai oleh beberapa pihak

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.

Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.