JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengkonfirmasi bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk daftar penerima amnesti yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa di antara 44.000 napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Yusril mengatakan, pihaknya sudah membahas nama 44.000 narapidana yang akan menerima amnesti sejak dua bulan lalu untuk diajukan kepada Presiden Prabowo.

"Daftar nama 44.000 itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu, dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujarnya.

Yusril menambahkan, wacana untuk memberikan amnesti bagi kelompok-kelompok separatis di Papua baru berada di tahap kajian dan pendalaman.

Ia mengatakan, hal tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua dengan mengedepankan hukum dan HAM.

Yusril menyatakan, kajian tersebut berkaca dari pengalaman sejarah masa lalu, ketika pemerintah memberikan amnesti dan abolisi dengan syarat tertentu kepada semua orang yang terlibat dalam gerakan politik dan bersenjata PRRI dan Permesta serta Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia menjelaskan, pemberian amnesti dan abolisi kepada PRRI/Permesta dan GAM itu dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Belum ada keputusan mengenai hal itu (amnesti untuk KKB di Papua). Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44.000 itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebutkan, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” ujarnya.

Namun, Supratman juga menyatakan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan memberikan amnesti kepada kelompok bersenjata jika Presiden Prabowo memerintahkan hal tersebut.

"Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra menilai pemberian amnesti bagi KKB sebagai harapan baru untuk menemukan solusi bagi konflik di Papua.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan hukum dan hak asasi manusia.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendukung pemberian amnesti kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM," ujarnya.

Yusril menekankan bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap aparat kepolisian dan TNI maupun terhadap masyarakat sipil, akan diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucapnya.

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk bergerak guna menindaklanjuti kasus dugaan penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terjadi di Malaysia.

"Aparat penegak hukum, harus segera menindaklanjuti hal tersebut, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah melalui kementerian terkait juga harus melindungi PMI yang menjadi korban penembakan tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga perlu mencegah hal serupa agar tidak kembali terjadi.

Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa komisi terkait di DPR RI akan memanggil Menteri Luar Negeri untuk membicarakan permasalahan penembakan WNI tersebut.

Sebelumnya, insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terjadi pada Jumat (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia.

Insiden penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) juga akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan tersebut.

KP2MI juga mengecam keras penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam insiden penembakan itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Indonesia menargetkan investasi tahun 2025 mencapai Rp 1.905 triliun, lebih tinggi dari target tahun 2024 yang sebesar Rp 1.650 triliun. Kenaikan tersebut bagian dari upaya pemerintah mendapatkan investasi senilai Rp 13.032 triliun dalam rentang 2025-2029. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyambut baik rencana tersebut.

Ia mewakili Kadin Indonesia optimis bahwa saat ini iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, Bobby mengatakan bahwa masih ada beberapa perbaikan yang harus segera dilakukan untuk mengejar target investasi tersebut.

"Kuncinya adalah bagaimana Indonesia bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ini termasuk memudahkan investasi dan meningkatkan daya tarik seperti insentif,” terang Bobby kepada B Universe secara daring, Kamis (30/1/2025).

Bobby mencontohkan, insentif yang dapat diberikan berupa tax holiday dan insentif fiskal lainnya yang dapat dibantu oleh pemerintah. Menurutnya, kemudahan mendapatkan lahan untuk kawasan industri juga penting. 

Bobby melihat, saat ini negara-negara ASEAN tengah berlomba untuk menciptakan iklim investasi seideal mungkin untuk menarik dana asing masuk ke negaranya. Indonesia tidak boleh lengah dalam memitigasi faktor-faktor yang dapat membuat investor "kabur".

"Yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana investor melihat negara lain lebih ideal. Ini yang kadang masih menjadi faktor utama,” imbuhnya.

Dikatakan Bobby, faktor kepastian hukum juga penting diperhatikan, selain faktor finansial dan ekonomi.

“Indonesia mesti memperlihatkan, apabila sudah ada investasi yang tercatat di Indonesia, maka harus dijamin keberlanjutannya dan secara ekonomi tetap memberikan kepastian investasi itu bisa kembali kepada investornya. Nah ini Indonesia masih lebih banyak berbenah diri di sini," tambah Bobby.

Di sisi lain, Kadin Indonesia mengapresiasi upaya pemerintah yang gencar melakukan promosi investasi. Presiden Prabowo Subianto bahkan melakukan hal itu bersama kabinetnya saat lawatan ke luar negeri beberapa waktu lalu.

"Presiden dan Menteri Investasi sudah sangat bagus, keliling ke beberapa negara dari bulan Desember. Ada acara G20, acara APEC, sebelumnya ke Tiongkok, ke Amerika juga, kemudian ke Middle East, dan berakhir ke Malaysia, serta India. Tapi yang utama itu adalah negara-negara yang berpotensi masuk sebagai investor di Indonesia," ujar Bobby.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menggelar Webinar Nasional bertajuk “Paradigma Modern dalam KUHP Baru” dalam rangka mendukung pemahaman masyarakat terhadap Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026 di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, Kamis (30/01).

Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej mengajak seluruh peserta, baik secara luring maupun daring, untuk menyoroti pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia menuju pendekatan yang lebih modern dan berkeadilan.

“KUHP baru meninggalkan pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan,” tegas Wakil Menteri Hukum dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dirinya juga menegaskan bahwa KUHP baru Korporasi kini diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman denda lebih tinggi dibanding individu. Hukuman bagi korporasi meliputi pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.

Wakil Menteri menambahkan bahwa Hakim diberikan kewenangan untuk mengutamakan keadilan dibanding kepastian hukum. Faktor-faktor seperti motif pelaku, kondisi sosial, dampak pada korban, dan nilai keadilan dalam masyarakat wajib menjadi pertimbangan dalam pemidanaan.

Sebelumnya Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis BPSDM Hukum dalam menyosialisasikan perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum.

“Sosialisasi ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam penguatan SDM dan reformasi hukum demi mewujudkan masyarakat yang taat dan sadar hukum serta memperkuat pembangunan SDM melalui pemahaman yang lebih baik terhadap hukum pidana,” ujar Ayu dalam sambutannya.

Webinar ini dilaksanakan secara hybrid secara langsung dan melalui zoom meeting dan streaming Youtube Channel BPSDM Hukum. Jumlah peserta Webinar kali ini dihadiri lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari Pegawai Kementerian Hukum, Instansi Kementerian/Lembaga terkait, Aparat Penegak Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, Akademisi dan masyarakat.

Gusti Ayu menyebutkan bahwa BPSDM Hukum terus berkomitmen untuk mendukung agenda Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam penegakan reformasi hukum melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pemanfaatan media sosial juga akan dimaksimalkan sebagai kanal edukasi hukum bagi masyarakat luas.

“Secara berkelenjutan dengan pemahaman yang lebih baik terhadap KUHP baru, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing- masing,” pungkasnya.

Turut hadir dari Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Kepala Kantor Wilayah (Harun Sulianto) beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Adi Riyanto), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (N.A. Triandini Oscar), para pejabat manajerial dan non manajerial, dan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

KOMPAS.com - Kasus imigrasi Pangeran Harry kembali mencuat setelah lembaga pemikir konservatif Heritage Foundation mengajukan upaya baru untuk mempublikasikan catatan visa Duke of Sussex.

Persidangan pertama sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2025 di pengadilan federal di Washington D.C.

Kasus ini berpusat pada apakah Pangeran Harry mengungkapkan riwayat penggunaan narkobanya dalam aplikasi visa AS-nya.

Berdasarkan hukum imigrasi AS, pemohon visa wajib melaporkan penggunaan narkoba, dengan potensi konsekuensi seperti penolakan visa atau deportasi jika ditemukan adanya kesalahan penyajian atau kelalaian.

Kontroversi ini berawal dari memoar Spare, yang diterbitkan pada tahun 2023, di mana Pangeran Harry secara terbuka mengakui penggunaan narkoba rekreasional seperti mariyuana, kokain, dan jamur psikedelik.

“Itu tidak terlalu menyenangkan, dan itu tidak membuat saya terlalu bahagia, seperti yang tampaknya membuat semua orang di sekitar saya. Tapi itu membuat saya merasa berbeda, dan itulah tujuan utamanya—merasakan sesuatu yang berbeda,” tulis Pangeran Harry dalam bukunya.

Pengakuan ini memicu tuduhan dari Heritage Foundation, yang menuding Pangeran Harry kemungkinan tidak jujur dalam pengajuan visanya atau mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan Joe Biden.

Dalam wawancara dengan pembawa acara GB News, Nigel Farage, Donald Trump berspekulasi bahwa jika Pangeran Harry berbohong mengenai riwayat penggunaan narkobanya dalam aplikasi visa, “tindakan yang tepat” harus diambil, termasuk kemungkinan deportasi.

Kasus ini menjadi perhatian politik, terutama bagi kelompok konservatif yang mempertanyakan transparansi administrasi Joe Biden dalam menangani imigrasi selebritas.

Jika catatan imigrasi Pangeran Harry dipublikasikan dan terbukti ada pelanggaran, hal ini berpotensi memperumit status tinggalnya di AS.

Sidang yang akan datang dapat menjadi momen krusial dalam menentukan apakah Duke of Sussex atau Pangeran Harry akan menghadapi konsekuensi hukum atas keterbukaannya di Spare, atau jika kasus ini akan berakhir tanpa dampak besar bagi dirinya.

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini kerap mengeluarkan kebijakan pemindahan narapidana (napi) asing ke negara asalnya atau transfer of prisoner cukupmenyita perhatian publik.

Diawali dengan pemindahan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, kemudian lima terpidana kasus penyelundupan narkotika anggota Bali Nine asal Australia, pada pertengahan Desember 2024, dan kebijakan tersebut kini masih berlanjut.

Terbaru, ada rencana pemulangan terpidana mati kasus narkotika dari Prancis, Serge Areski Atlaoui pada awal Februari 2025.

Meski mengundang kontroversi dari berbagai pihak, namun tak banyak yang tahu bahwa kebijakan pemulangan napi asing memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, seperti mengurangi biaya negara, meningkatkan kerja sama internasional maupun mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dalam kebijakan pemindahan napi asing, Pemerintah menggunakan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Dengan demikian, jika nantinya Indonesia memiliki permintaan untuk memulangkan napi Indonesia dari Filipina, Australia, maupun Prancis, maka ketiga negara itu wajib memenuhi permohonan Indonesia.

Tak hanya bagi ketiga negara, kebijakan pemulangan napi oleh Indonesia ke negara asalnya tersebut, diyakini akan menjadi perhatian negara lain, khususnya beberapa negara yang merupakan tempat warga negara Indonesia (WNI) banyak dijatuhi hukuman mati, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

"Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, pemerintah Malaysia maupun pemerintah Arab Saudi juga bisa kami ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan napi asing, salah satunya berfokus untuk mementingkan unsur kemanusiaan karena para napi yang dipulangkan berstatus terpidana mati.

Implikasinya, kebijakan pemindahan napi Indonesia bahkan telah mendapatkan atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usai kebijakan pemerintah Indonesia memulangkan Mary Jane dan lima napi Bali Nine, PBB mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia dari "negatif" menjadi "netral".

Perubahan predikat PBB itu menjadi capaian yang sangat memuaskan, mengingat Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB, yakni pada 2015, dengan kategoriunfair trial (persidangan yang tidak adil) di dunia.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan lain dari kebijakan pemindahan napi asing, yakni berkurangnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diketahui, sepanjang seorang napi masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara. Pada 2023, dana APBN yang digelontorkan untuk kebutuhan makan para napi mencapai sekitar Rp2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lainnya antara lain seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi. Maka dari itu dengan memulangkan napi asing, beban berbagai kebutuhan tersebut akan ditanggung oleh negara asalnya dan tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia.

Begitu pula dengan permasalahan kepadatan lapas yang selama ini dihadapi Indonesia, di mana kapasitas 531 lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia tercatat sebanyak 140.424 orang.

Sementara itu, per September 2024, jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan mencapai 273.390 orang, sehingga terjadi kelebihan jumlah tahanan dan napi dibandingkan lapas maupun rutan sebanyak 132.966 orang atau 94,68 persen.

Dengan demikian, kebijakan pemulangan napi asing sedikit banyak akan mengurangi kepadatan lapas karena berkurangnya penghuni penjara.

Dari segi hubungan diplomatik, proses hukum pemindahan napi antarnegara berpotensi membangun rasa saling percaya di antara kedua penyelenggara negara.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bagi negara yang demokratis dan lebih kaya, penyelenggara negaranya akan lebih diuntungkan dengan kebijakan itu karena desakan pertukaran napi dari dalam negeri mereka akan berkurang.

Oleh karenanya, keadaan tersebut memungkinkan negara yang lebih kaya bersikap lebih toleran atas berbagai problematika pembangunan dari negara sedang berkembang. Dengan begitu, sepanjang proses pemindahan napi dilakukan secara prosedural, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan.

Dasar hukum lebih rinci

Pemindahan napi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Kendati demikian, pemindahan napi internasional belum diatur secara terperinci dalam dua beleid itu, yang membuat adanya urgensi pengaturan mekanisme pemindahan napi perlu dengan UU terbaru guna memberikan kepastian hukum serta menghindari keraguan pemberian kebijakan di masa mendatang.

Pemerintah telah berkomitmen segera membentuk UU terkait mekanisme pemindahan napi. Saat ini, draf RUU tersebut sudah ada di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dalam naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana yang disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum, telah diatur syarat dan prosedur pemindahan napi, mekanisme pengaturan permintaan pemindahan napi, prinsip double criminality, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses pemindahan napi, baik ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.

Syarat yang ditentukan dalam pemindahan napi terbagi atas dua bagian, yakni syarat untuk transfer napi dari Indonesia serta syarat untuk dapat ditransfer ke Indonesia.

Untuk syarat bagi yang akan ditransfer dari Indonesia, merupakan warga negara dari negara yang meminta dan menerima, mendapatkan persetujuan tertulis dari napi, serta mendapatkan persetujuan dari negara penghukum dan negara penerima.

Kemudian, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, memberikan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum, serta menyertakan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental napi dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Sementara syarat agar napi dapat ditransfer ke Indonesia meliputi napi merupakan warga negara Indonesia, memiliki persetujuan dari napi, negara penghukum, dan negara penerima, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, serta menyertakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lalu, menyerahkan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum serta memberikan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental narapidana dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Selain syarat dan prosedur yang lebih rinci, masih banyak mekanisme lainnya tentang pemindahan napi antarnegara yang telah disusun dalam naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU nantinya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan bisa segera membahas aturan tersebut, karena dengan aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan pemindahan napi antarnegara, kedudukan hukum di Indonesia tentunya akan bisa lebih terjamin dan Indonesia bisa tetap disegani di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan bakal terus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun realisasinya telah dilakukan melalui berbagai wujud seperti menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Dikutip dari website NU, hal itu tertuang dalam Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam yang dibacakan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Sukorejo, 21 Desember 1983 lalu. Adapun isinya sebagai berikut:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Aziz Hakim Syaerozi memastikan NU bakal menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI.

"NU adalah organisasi yang sudah menjadi besar, selalu menjadi garda terdepan menjaga NKRI, hal ini terbukti dari proses sejarah, terjadi tarik menarik untuk menentukan Pancasila menjadi ideologi negara," kata Aziz dikutip dari website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (30/1/2025).

Aziz Hakim Syaerozi memastikan bahwa Pancasila sudah menjadi ruh bagi agama dan berkehidupan berbangsa.

"Pancasila adalah ruh dari agama itu sendiri, oleh karena itu kepada pemuda, tokoh agama, sejarah ini tidak boleh dilupakan," ujarnya.

Sejalan dengan misi Asta Cita, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak para ulama berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama. Acara ini mengusung tema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Melalui sarasehan ini, NU kembali menegaskan peran strategisnya sebagai pendukung sekaligus penjaga harmoni sosial dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang diangkat tahun ini kita ingin mengikuti Asta Citanya presiden dengan memperkuat masyarakat. Kita ingin bekerja bersama umat menuju Indonesia yang maslahat dalam rangka merealisasikan Asta Cita," jelas Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

Adapun acara sarasehan bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal berlangsung 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut bakal mendiskusikan terkait sejumlah point Asta Cita.

Diharapkan, acara ini mampu menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan gagasan, visi, dan program kerja NU di berbagai jenjang kepengurusan.

Bagi yang ingin menyaksikan acara Sarasehan Ulama PBNU, bisa melalui live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

(prf/ega)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia.

Ia mengatakan Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga Paulus Tannos tidak serta merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekalipun memiliki paspor di negara lain.

"Indonesia punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Yang bersangkutan saat ini memiliki paspor negara sahabat, namun untuk melepas kewarganegaraan Indonesia tidak berlaku otomatis," ujar Supratman dalam konferensi pers di gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (29/1).

Supratman mengungkapkan Paulus Tannos yang menjadi buron KPK ini telah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Maka, status kewarganegaraannya masih sebagai warga negara Indonesia.

"Status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan," tutur politisi Gerindra itu.

Hingga hari ini, lanjut dia, Kementerian Hukum terus melakukan koordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura.

Supratman menjelaskan batas waktu pemerintah Indonesia untuk mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura adalah selama 45 hari yang akan berakhir pada 3 Maret 2025 nanti. Meski demikian, ia yakin pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

"Empat puluh lima hari itu untuk melengkapi dokumen, tapi saya yakinkan kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025," tegas Supratman.

Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

"Kita harus menghargai aturan-aturan hukum, mekanisme yang berlaku di negara lain termasuk Singapura. Saya yakin dan percaya sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat, dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani dan kita ratifikasi bersama, akan memudahkan penanganan kasus ini," katanya.

Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po adalah buron KPK dalam kasus proyek e-KTP. Paulus Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengkonfirmasi bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk daftar penerima amnesti yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa di antara 44.000 napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/1/2025).

Yusril mengatakan, pihaknya sudah membahas nama 44.000 narapidana yang akan menerima amnesti sejak dua bulan lalu untuk diajukan kepada Presiden Prabowo.

"Daftar nama 44.000 itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu, dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujarnya.

Yusril menambahkan, wacana untuk memberikan amnesti bagi kelompok-kelompok separatis di Papua baru berada di tahap kajian dan pendalaman.

Ia mengatakan, hal tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua dengan mengedepankan hukum dan HAM.

Yusril menyatakan, kajian tersebut berkaca dari pengalaman sejarah masa lalu, ketika pemerintah memberikan amnesti dan abolisi dengan syarat tertentu kepada semua orang yang terlibat dalam gerakan politik dan bersenjata PRRI dan Permesta serta Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia menjelaskan, pemberian amnesti dan abolisi kepada PRRI/Permesta dan GAM itu dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Belum ada keputusan mengenai hal itu (amnesti untuk KKB di Papua). Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44.000 itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," ucap dia.

Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai rencana pemberian amnesti bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Supratman menegaskan bahwa KKB tidak termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti dari pemerintah.

Ia menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan diberikan kepada individu yang diduga terlibat dalam kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

"Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman saat konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum pada Rabu (29/1/2025).

Menurut Supratman, kelompok yang dimaksud adalah aktivis yang menyampaikan ekspresi mereka mengenai persoalan di Papua.

Ia menyebutkan, keputusan ini telah disepakati dalam pembahasan pemerintah dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

BANDUNG - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap Staf Khusus Menkum Yadi Heriadi Hendriana yang telah resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Supratman menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian Yadi.

Dia berharap gelar doktor yang baru diperoleh bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalisme di Indonesia. ?Alhamdulillah, Pak Yadi bisa menyelesaikan studi program S3-nya dengan baik. Insya Allah, dengan gelar yang baru ini, beliau dapat memberikan kontribusi yang lebih baik, terutama bagi dunia jurnalis Indonesia,? ujarnya.

Menurutnya, kontribusi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas jurnalisme Indonesia. ?Ke depannya, saya berharap dunia jurnalis Indonesia bisa lebih objektif dalam menyajikan berita, namun juga tetap dapat membantu pemerintah dengan cara yang konstruktif,? tambahnya.

Supratman juga menekankan bahwa ilmu komunikasi yang diperoleh Yadi selama studi di Unpad dapat lebih mempererat hubungan antara pemerintah dan pers. ?Saya yakin, dengan ilmu komunikasi yang didapatkan hari ini, komunikasi antara pemerintah dan teman-teman di pers bisa menjadi lebih baik lagi,? ungkapnya.

Diketahui, Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Heriadi Hendriana resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah melalui sidang promosi doktor di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (30/1/2025). Dalam sidang terbuka yang digelar di Gedung Pascasarjana Unpad, Yadi mempertahankan disertasinya yang berjudul ?Ekonomi Politik Media dan Pemerintah pada Pandemi Covid-19.?

Dalam kesempatan tersebut, Yadi menekankan pentingnya peningkatan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menurutnya, jurnalis yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menghadapi berbagai tekanan hukum.

?Ini momen akademik yang memperlihatkan pentingnya teori dan legalitas dalam jurnalistik. Kualitas jurnalisme harus ditingkatkan, karena hanya dengan integritas dan kualitas yang baik, kita bisa menghadang berbagai tekanan hukum,? ujarnya.

Pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu fokus utama dalam disertasi Yadi, menurutnya bukan hanya sekadar fenomena sementara. Meskipun isu pandemi cukup dominan, ia menyatakan bahwa dampak dari media dan pemerintah selama pandemi masih relevan hingga sekarang.

?Pandemi memang menjadi sorotan utama saat itu, namun nilai dan pengaruh yang dihasilkan oleh media serta kebijakan pemerintah terus berlanjut,? tambahnya.

Setelah menyampaikan ringkasan disertasinya, Yadi berhasil menjawab dengan tegas berbagai pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan oleh para penguji, termasuk tiga oponen yang terlibat.

Sidang pun berakhir dengan pengumuman bahwa Yadi lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. ?Berdasarkan hasil riset penelaahan disertasi dan sidang promosi yang diselenggarakan hari ini, maka kami nyatakan saudara tidak harus mengulang. Saudara dinyatakan lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu komunikasi dengan yudisium sangat memuaskan," ujar pimpinan sidang Dadang Rahmat Hidayat.

Dia menyebut Yadi berhak menggunakan gelar doktor sesuai dengan tradisi akademik. "Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini membawa keberhasilan lainnya dimasa mendatang," ungkapnya.

Sejumlah pejabat dan tokoh penting juga hadir dalam sidang Yadi ini, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Selanjutnya, Anas Urbaningrum, Ketua KPI RI Ubaidilah, Ketua MUI Cholil Nafis, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Tokoh Agama Ust Yusuf Mansyur, dan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution.

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara soal rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu napi tidak termasuk orang terlibat kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Yusril mengatakan rencana pemberian amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dalam tahap kajian.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum Supratman Andi Agtas) bahwa di antara 44 ribu napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Yusril menyampaikan bahwa rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu napi telah dibahas pemerintah dalam dua bulan terakhir. Dia menyerahkan keputusan terkait rencana amnesti itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Daftar nama 44 ribu itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujar dia.

Yusril menerangkan, rencana amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dikaji. Dia mengungkit sejarah pemerintah pernah memberikan amnesti kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Bahwa wacana untuk memberikan amnesti kepada kelompok-kelompok separatis di Papua baru berada di tahap kajian dan pendalaman. Hal itu harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua dengan mengedepankan hukum dan HAM," kata Yusril.

"Hal itu berkaca dari pengalaman sejarah masa lalu, ketika pemerintah memberikan amnesti dan abolisi dengan syarat tertentu kepada semua orang yang terlibat dalam gerakan politik dan bersenjata PRRI dan Permesta serta kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemberian amnesti dan abolisi kepada PRRI/Permesta dan GAM itu dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi untuk menjaga keutuhan NKRI," imbuhnya.

Yusril lantas kembali menegaskan ihwal amnesti ke KKB Papua masih belum diputuskan. "Belum ada keputusan mengenai hal itu. Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44 ribu itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman memastikan amnesti tidak diberikan kepada KKB. Supratman menjelaskan, amnesti akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan gerakan makar nonsenjata.

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita nggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Ia mengatakan wacana pemberian amnesti itu telah disepakati bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun dia mengaku pihak-pihak penerima amnesti dapat berubah jika terdapat arahan dari Presiden.

"Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan," ujarnya.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan Presiden, kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu (pemberian amnesti ke KKB), kami pasti lakukan," sambung dia.

Simak Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

[Gambas:Video 20detik]

(fca/maa)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum memastikan dari 44.000 terpidana yang akan diberikan amnesti tidak ada yang termasuk dalam gerakan OPM.

Pada konferensi pers, Rabu (29/1/2025), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap keputusan itu diambil setelah proses yang bergulir pada Direktorat Pidana di Direktorat Jenderal Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

"Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Nah karena itu tunggu kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000," ungkap Supratman, dikutip Kamis (30/1/2025).

Politisi Partai Gerindra itu lalu menyampaikan 44.000 nama calon penerima amnesti itu akan diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu kelompok terpidana calon penerima amnesti yang menjadi perhatian yakni terkait dengan Papua. Namun, Supratman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada terpidana yang terlibat sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Kalau yang OPM, yang kriminal bersenjata, kita tidak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar tetapi non-senjata. Ini teman-teman aktivis biasalah kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya," tuturnya.

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menerangkan bahwa keputusan final pemberian amnesti berada di tangan Presiden Prabowo.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya pada Desember 2024, Supratman menerangkan bahwa pemerintah mengklasifikasi kelompok terpidana yang rencananya akan diberikan amnesti oleh Presiden. Total calon penerima amnesti yakni berjumlah 44.000 orang.

Tujuan pemberian amnesti itu untuk mengurangi kondisi kelebihan kapasitas lapas serta pertimbangan kemanusiaan.

Beberapa kasus pidana yang rencananya bakal diberikan amnesti oleh Presiden ke-8 RI itu meliputi napi kasus penghinaan terhadap kepala negara, kasus pelanggaran UU ITE, terpidana yang sakit berkepanjangan seperti mengidap AIDS serta menderita gangguan jiwa, kasus-kasus Papua serta kasus narkotika.