BATAM, KOMPAS.com - Tiga warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai tersangka buntut penyerangan yang dilakukan sekelompok orang pada 18 Desember 2024 lalu.

Penetapan tersangka terhadap ketiga warga ini diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan warga yang menolak PSN Rempang Eco-City.

Adapun ketiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Siti Hawa alias Nenek Awe (67), Sani Rio (37), dan Abu Bakar (54).

Saat ini, ketiganya dikenakan Pasal 333 KUHP atau pasal dengan tuduhan perampasan kemerdekaan.

Kuasa hukum warga dari LBB Mawar Saron, Supriardoyo Simanjuntak, mempertanyakan alasan kepolisian terkait pasal yang disangkakan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, di saat peristiwa terjadi, sebanyak 8 warga menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh puluhan orang yang terindikasi dari PT Makmur Elok Graha (MEG).

"Mereka dikenakan pasal perampasan kemerdekaan, itu menjadi kejanggalan bagi kami," jelasnya saat ditemui, Jumat (31/1/2025).

Selaku kuasa hukum, pihaknya menyebut tidak akan mempertanyakan apabila ketiga warga tersebut terlibat dalam dugaan pengeroyokan yang juga terjadi kepada satu orang korban yang disebut perwakilan PT MEG.

Untuk itu, kuasa hukum meminta Polresta Barelang memperjelas proses penyelidikan, terutama keterbukaan informasi mengenai barang bukti yang disebut pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka.

Kuasa hukum menyebut, mereka belum melihat barang bukti yang disebutkan oleh pihak kepolisian.

"Ketiga warga yang ditetapkan tersangka ini merupakan warga yang berkeras menentang penetapan PSN Rempang Eco-City. Mereka hanya mempertahankan kampung mereka," jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP M Debby Tri Andrestian, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (31/1/2025) sore, menyebut bahwa saat ini pihaknya menangani empat laporan polisi terkait bentrokan antara warga dan karyawan PT MEG yang terjadi di beberapa lokasi di Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, pada 17-18 Desember 2024.

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya RH (28) dan AS (24), karyawan PT MEG, yang ditahan pada 22 Desember 2024 lalu.

Sementara itu, dalam laporan yang diajukan oleh PT MEG, tersangka yang belum diperiksa antara lain Abu Bakar, Siti Hawa, dan Sani Rio.

Seiring berjalannya penyelidikan, beberapa laporan mulai dicabut setelah adanya upaya restorative justice antara warga dan pihak PT MEG.

Perdamaian resmi tercapai pada 8 Januari 2025, dengan beberapa laporan ditarik oleh pelapor.

Meski proses hukum terus berjalan, polisi menghadapi beberapa kendala dalam penyelidikan, antara lain minimnya saksi yang dapat mengidentifikasi pelaku, terutama karena insiden terjadi pada malam hari.

"Selain itu, tidak adanya CCTV di lokasi kejadian juga menjadi hambatan dalam memastikan detail peristiwa. Beberapa pelaku diduga mengenakan penutup wajah, yang semakin menyulitkan identifikasi," ujarnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi Kemendes PDT dan Kemenkum dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Yandri pun merasa bersyukur dengan penandatanganan kerja sama ini karena ada memberi dampak positif bagi desa.

"Dengan kerja sama ini, kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Yandri, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai penandatanganan kerja sama. Proses Badan Hukum BUMDes, kata Yandri, akan dipercepat agar nantinya semua desa di Indonesia bakal miliki BUMDes yang berbadan hukum.

"Terima Kasih Menteri Hukum," kata Yandri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Ketiga, fasilitasi pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan Keempat, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Nota kesepahaman ini juga untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa, mendorong terbentuknya paralegal justice di desa yang dimaksudkan agar desa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri dengan berlandaskan aturan hukum.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Kemendes PDT Teguh, Kepala Biro Humas Kemendes PDT Andi Nita Arie dan Kepala Biro Hukum Kemendes PDT Lalu Syaifuddin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto mengapresiasi komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Purwadi menyebutkan, pencanangan itu merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.

“Saya mendukung penuh inisiatif Kementerian HAM dalam pembangunan ZI sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Purwadi menjelaskan, sebelum restrukturisasi, Direktorat Jenderal (Dirjen) HAM meraih predikat ZI menuju WBK pada 2023.

Prestasi tersebut menjadi pijakan penting bagi Kementerian HAM dalam meneruskan upaya pembangunan ZI di seluruh unit kerja.

Selain itu, dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit meraih predikat WBK dan 27 unit memperoleh predikat WBBM antara 2014 hingga 2024.

Capaian itu mencerminkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas sehingga harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Purwadi juga meminta Kementerian HAM menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri yang merupakan hasil kolaborasi Tim Penilaian Internal Kementerian Hukum dan HAM sebelum restrukturasi dengan Kemenpan-RB.

Langkah itu diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

“Semoga komitmen ini terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta menjadi inspirasi bagi instansi lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan profesional,” ujarnya.

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara Pencanangan Pembangunan ZI dan Komitmen Bersama Kementerian HAM Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (31/01/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai berpesan kepada jajarannya untuk terus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, integritas merupakan suatu perbuatan bukan penilaian. Meski demikian, penilaian penting dilakukan untuk bisa mengukur pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

Natalius mengatakan, pencanangan ZI diharapkan bukan sekadar seremoni dan formalitas saja.

“Jadikan momen ini sebagai bentuk nyata Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan berintegritas dan berkualitas kepada masyarakat,” ungkapnya.

Keberangkatan Khasan Ashkabov (30) ke Dubai ditunda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penundaan dilakukan setelah Ashkabov ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis (30/1/2025) pukul 19.00 Wita.

Ashkabov ditangkap lantaran telah menculik dan merampok warga negara (WN) Ukraina, Igor Iermakov pada 15 Desember 2024. Ashkabov dan delapan orang komplotannya menculik Iermakov dari Ubud ke Ungasan dan merampok uang senilai Rp 3,5 miliar.

"Kami melakukan penundaan keberangkatan terhadap seorang warga asing asal Rusia berinisial KA. Dia diduga terlibat dalam kasus perampokan terhadap warga asing asal Ukraina," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Anak Agung Bagus Narayana, dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Narayana mengatakan Ashkabov mendarat di Bali pada 25 Januari 2025. Dia datang ke Pulau Dewata berbekal visa kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 23 Februari 2025.

Menurut Narayana, itu adalah data keimigrasian terakhir yang tercatat di Imigrasi Ngurah Rai. Narayana enggan membeberkan waktu kedatangan Ashkabov ke Bali dan visa yang digunakan saat merampok Iermakov.

"Itu data terakhir yang bersangkutan masuk ke Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan karena kami masih komunikasi dengan Polda Bali," terang Narayana.

Narayana menegaskan Imigrasi Ngurah Rai mendukung penuh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap Ashkabov. "Kami sedang tunggu perkembangan karena itu materi penyidikan dan penyelidikan polisi," imbuh Narayana.

Diberitakan sebelumnya, Ashkabov sempat akan kabur ke Dubai dengan penumpang maskapai Emirates. Namun, belum sempat terbang ke Dubai, polisi dan petugas imigrasi keburu menciduk Ashkabov.

Mantan atlet MMA itu akhirnya dikeler polisi ke Mapolda Bali untuk diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam aksi perampokan terhadap Iermakov.

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Kementerian HAM berencana memberikan pendidikan HAM kepada narapidana yang diberikan amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pendidikan HAM tersebut bertujuan mengubah pola pikir narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.

Guna mendukung pendidikan HAM tersebut, Kementerian HAM telah meluncurkan buku saku HAM bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI. Buku tersebut nantinya disalurkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas), tempat narapidana yang diberi amnesti menjalani hukuman penjara.

"Kami bikinkan 44.000 buku saku, dan kami akan mengumpulkan masing-masing di satu tempat, setiap lembaga pemasyarakatan. Siapa yang sudah lolos asesmen oleh Kementerian Hukum, nanti kami datangi ke lapas. Kalau ada 200 atau 500 orang, kami mengajar: tidak boleh mencuri ini, melanggar HAM ini, melanggar HAM itu," katanya.

Buku saku HAM untuk narapidana yang akan mendapat amnesti diluncurkan saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025. Buku tersebut terdiri atas empat bab, yaitu Apa Itu Hak Asasi Manusia?, Perbuatan Melanggar HAM, Hak dan Kewajiban Warga Binaan, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Buku saku HAM, kata dia, disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, dia berharap pembaca memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44.000 narapidana yang akan dapat amnesti, dan hari ini saya sudah luncurkan buku saku HAM," kata Pigai di Jakarta, Rabu (22/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan penitipan penahanan terhadap dua tersangka perkara dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) di dua lembaga pemasyarakatan berbeda.

"Untuk Lalu Azril Sopandi kami titipkan di Lapas Kelas II A Lombok Barat, dan untuk Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram," kata Ketua Tim Penyidik Kejati NTB Hasan Basri di Mataram, Jumat.

Penahanan tersebut, jelas dia, tindak lanjut hasil gelar perkara penyidikan yang menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Lalu Azril Sopandi merupakan eks Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat). Sedangkan, Isabel Tanihaha adalah eks Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Dari hasil penyidikan terungkap bahwa perbuatan kedua direktur perusahaan yang melakukan KSO untuk pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare untuk pembangunan gedung LCC tersebut, telah melanggar hukum dengan mengagunkan aset pemerintah ke bank.

"Peran dua tersangka ini masing-masing direktur yang melakukan KSO, wujud KSO itu pembangunan LCC. Salah satu poin krusial adalah melegalkan atau dapat dilakukan atau mengagunkan sertifikat HGB atas tanah eks penyertaan modal 8,4 hektare Pemkab Lombok Barat ke Bank Sinarmas. Yang diagunkan tidak semua, hanya satu sertifikat nomor 01," ujarnya.

Kejati NTB dalam penanganan kasus ini telah menyita objek perkara dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang terdiri dari dua HGB, yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di pinggir jalan utama provinsi di wilayah Gerimak, Kabupaten Lombok Barat.

Jaksa melakukan penyitaan dengan memasang plang pemberitahuan penyitaan oleh Kejati NTB di depan gedung LCC.

Dasar pihak kejaksaan menyita aset yang masih dalam status agunan di Bank Sinarmas itu mengacu pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Perkara aset LCC ini sebelumnya pernah maju sampai ke meja persidangan berdasarkan hasil penyidikan Kejati NTB. Dalam perkara tersebut ada dua pejabat dari PT Tripat selaku BUMD Lombok Barat, yang terjerat pidana.

Keduanya adalah mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi yang kembali lagi menjadi tersangka dalam kasus dengan objek perkara yang sama dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak.

Berdasarkan vonis pidana yang dijatuhkan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama hingga menimbulkan kerugian negara.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menguraikan proses penyertaan modal dan ganti gedung yang dibangun pada tahun 2014.

Saat Azril Sopandi masih menduduki jabatan Direktur PT Tripat, perusda tersebut mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Lombok Barat berupa lahan strategis di Jalan Raya Mataram-Sikur, Desa Gerimak, Kecamatan Narmada seluas 8,4 hektare.

Lahan itu kemudian menjadi modal PT Tripat untuk membangun KSO dalam pengelolaan LCC bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Bliss Pembangunan Sejahtera yang merupakan anak perusahaan dari Lippo Group.

Lahan seluas 4,8 hektare dari total 8,4 hektare, kemudian dijadikan agunan oleh PT Bliss Pembangunan Sejahtera ke PT Bank Sinarmas. Dari adanya agunan tersebut, PT Bliss pada tahun 2013 mendapat pinjaman dan menjadikannya sebagai modal pembangunan LCC.

Pelunasan kredit dari pinjaman modal dengan agunan aset milik Pemkab Lombok Barat dikabarkan tidak ada batas waktu pada PT Bank Sinarmas.

Dalam proses perjanjian KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera muncul keterlibatan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony, yang turut serta membubuhkan tanda tangan perjanjian.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Israel telah membebaskan 110 tahanan Palestina pada Kamis (30/1) waktu setempat.

Pembebasan ini merupakan bagian dari gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas.

Bus yang membawa para tahanan Palestina tiba di Ramallah, Tepi Barat, dan disambut meriah oleh ratusan orang.

Pada hari yang sama, delapan sandera yang ditawan Hamas juga dibebaskan di Gaza.

Pembebasan sandera lainnya dijadwalkan pada Sabtu (1/2), yaitu tiga pria Israel.

BANDUNG, iNews.id – Tim Hukum Jabar Istimewa mengungkap 176 tambang ilegal beroperasi di hampir semua daerah Jawa Barat (Jabar). Tambang ilegal itu masih beroperasi sampai saat ini karena diduga dibekingi oknum aparat baik sipil maupun non-sipil. 

Fakta itu disampaikan Tim Hukum Jabar Istimewa di Mapolda Jabar, Jumat (31/1/2025). 

"Berdasarkan data dari ESDM Jabar, ada 176 lebih tambang ilegal. Kami tahu tambang ilegal dibekingi aparat dan soal itu telah kami sampaikan ke Polda Jabar agar ditindak tegas," kata Jutek Bongso, perwakilan Tim Hukum Jabar Istimewa. 

Jutek menyatakan, terkait tambang ilegal yang beroperasi tersebut, Tim Hukum Jabar Istimewa terdiri atas sekitar 1.000 advokat, siap mengajukan gugatan. Tim hukumm juga mendesak Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar bertindak. 

"Kami bersama sekitar 50 pengacara datang ke Polda Jabar untuk audiensi dan konsultasi hukum terkait tambang ilegal. Kami mendukung kepolisian menindak tegas tambang ilegal karena dipastikan merugikan masyarakat, lingkungan, dan negara," kata Jutek.

Tim hukum Jabar Istimewa, ujar Jutek Bongso menyerahkan sejumlah kajian hukum mengenai tambang ilegal. 

"Kami serahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut dalam bahasa hukum ialah legal opinion. Kami susun legal opinion ini untuk membantu Polda Jabar. Setelah ini, kami akan ke Kejati Jabar untuk mendesak hal sama," ujar Jutek.

Jutek menuturkan, ratusan tambang ilegal telah puluhan tahun beroperasi di Jabar, dibiarkan merusak lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian negara. 

"Walaupun telah lama beroperasi, tambang ilegal itu tidak memberikan kontribusi apa pun baik pajak maupun pendapatan bagi negara," tuturnya.

Menurut Jutek, ini bukanlah asumsi, bukan prediksi, melainkan nyata kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah. Bayangkan, satu bulan satu tambang ilegal yang jumlahnya 176 tadi hasilkan puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah disetor untuk pajak atau pendapatan dikali puluhan tahun. 

"Berapa banyak? Kami minta perkara ini ditertibkan tanpa pandang bulu dan dikaitkan unsur kerugian negara dengan diproses secara UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," ucap Jutek.

Bahkan, ujar Jutek, ada kawasan milik BUMN yang digunakan untuk tambang ilegal di Kabupaten Subang. Karenanya, Tim Hukum Jabar Istimewa akan mengawal kasus ini secara serius dan meminta Polda menindak tegas. 

"Tambang ilegal merugikan kepentingan masyarakat. Jalan-jalan menjadi rusak, lingkungan hidup terganggu, hingga nyata merugikan negara," ujarnya.

Disinggung tentang dugaan tambang ilegal itu dibekingi aparat, Jutek menuturkan, sudah pasti dilindungi aparat baik sipil maupun non-sipil. 

"Sudah pasti ada beking, makanya bisa beroperasi puluhan tahun. Kami sudah sampaikan hal itu ke Polda Jabar agar juga ditindak tegas," tutur Jutek. 

Selain audensi dengan Polda Jabar, Tim Hukum Jabar Istimewa juga melayangkan somasi kepada salah satu anggota ormas yang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Subang yang menentang penutupan tambang ilegal.

Jutek menilai, kelompok tersebut telah melanggar prinsip-prinsip hukum dan melakukan kebohongan publik.

"Pertama, dalam orasinya, yang bersangkutan meminta dan menuntut DPRD dan aparat hukum untuk membuka kembali tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami, itu melanggar hukum, karena jelas tambang ilegal tak boleh beroperasi dan merugikan masyarakat," kata Jutek.

Orator dalam unjuk rasa tersebut bernama Andi L Hakim alias Gondrong, ujar Jutek, mengatasnamakan pengusaha dan sopir truk. Sementara faktanya, Andi  bukan pengusaha dan sopir truk melainkan diduga bagian dari ormas tertentu.

"Saudara Andi menyatakan bahwa 18 hari sopir kelaparan tidak makan. Tentu ini juga berita bohong dan tidak benar. Saudara Andi menghasut dan mengajak tokoh-tokoh tertentu. Kami meminta 1x24 jam, saudara Andi meminta maaf kepada masyarakat Jabar. Kalau tidak, kami Tim Hukum Jabar Istimewa akan melaporkannya ke kepolisian," ucap Jutek.

Editor: Kastolani Marzuki

Polisi menetapkan Wahyudin (40) sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Guru ngaji bejat itu kini resmi ditahan.

Pantauan detikcom, Wahyudin dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan mengenakan masker.

Wahyudin tampak memalingkan wajahnya saat disorot kamera. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari guru ngaji cabul tersebut.

Korban 20 Orang

Sebelumnya, polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan Wahyudin (40), guru ngaji cabul di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang. Wahyudin ternyata telah mencabuli puluhan anak.

"Korban sudah mencapai 20 orang," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Wira mengatakan tersangka Wahyudin sudah bertahun-tahun melakukan aksi cabul tersebut. Pencabulan ini dilakukan di rumahnya di Sudimara, Kecamatan Ciledug.

"Tersangka W alias I berdasarkan keterangan yang ada telah melakukan perbuatan pencabulan ini mulai tahun 2017 sampai 2024," ujar Wira.

"Seluruh kejadian tersebut dilakukan di rumah tersangka W alias I," sambungnya.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh orang tua korban pada 23 Desember 2024. Tetapi, sebulan sebelum dilaporkan, Wahyudin melarikan diri dari rumahnya di Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang.

Wahyudin ditangkap oleh tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, pada Rabu (29/1) di tempat persembunyiannya di Serang, Banten.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pakar Hukum Pidana dan Tata Negara Universitas Jember (UNEJ) soroti wacana revisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wacana tersebut memang menjadi perhatian bagi sejumlah pihak, terutama para akademisi dan praktisi hukum.

Pakar Hukum Pidana UNEJ, Prof. M. Arief Amrullah dan Ahli Hukum Tata Negara, Eddy Mulyono juga turut berpendapat mengenai rancangan KUHAP baru yang masih dalam tahap penyusunan tersebut.

Arief menyatakan bahwa salah satu isu krusial dalam KUHAP yang lama adalah peran korban dalam sistem peradilan pidana. Hal itulah yang perlu mendapatkan perbaikan dalam revisi mendatang.

"Dalam KUHAP yang lama, perhatian lebih banyak diberikan kepada perilaku, sementara hak-hak korban sering kali terabaikan. Hal ini perlu mendapat perbaikan dalam revisi KUHP yang akan datang," katanya, Jumat (31/1/2025).

Lebih lanjut kata Arief, tahapan prapenuntutan yang cenderung memakan waktu lama perlu untuk disorot. Pasalnya akan menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara. Menurutnya, ada solusi untuk memastikan agar asas peradilan bisa cepat dan benar-benar terpenuhi yakni dengan memanfaatkan tekhnologi dalam proses hukum.

"Pemangkasan atau bahkan penghilangan tahap penyelidikan juga menjadi isu yang perlu dicermati dengan hati-hati. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini bisa berpotensi menghambat keadilan dan memperlambat penanganan perkara," ujarnya.

"Penyidik Polri dan jaksa penuntut umum bisa melakukan penyidikan bersama dan pra penuntutan secara bersamaan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, setiap pertanyaan atau kekurangan dalam berkas dapat segera dilengkapi di waktu yang sama. Hal ini akan memangkas waktu dan meningkatkan efisiensi proses hukum," tambahnya.

Sementara itu, Eddy Mulyono meletakkan fokusnya pada pentingnya sinergi-kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam penerapan R-KUHAP. Sebab jika proses revisi ini menimbulkan kompetisi tidak sehat, maka harus dilakukan kajian ulang agar supaya hasilnya tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan.

"Dalam sistem hukum yang ideal, sinergi-kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Namun, jika revisi KUHAP justru menimbulkan persaingan tidak sehat, maka perlu dikaji ulang, agar revisi ini tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," ucapnya.

Eddy juga menyebut bahwa aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan penerapan implementasi R-KUHAP. Tujuannya, agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

"Sistem peradilan yang efektif harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas. Namun, tetap memberikan ruang bagi kolaborasi antar lembaga hukum," tandasnya.

Mahasiswa Fisip UNEJ Tewas Diduga Loncat dari Lantai 8

Mahasiswa Fisip UNEJ Tewas Diduga Loncat dari Lantai 8

Komnas HAM akan mendorong SUHAKAM untuk menginvestigasi peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) mengenai peristiwa penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/1).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa koordinasi dengan SUHAKAM akan dilakukan secara bilateral maupun melalui Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF). Dalam hal ini, Komnas HAM RI merupakan Ketua SEANF periode 2024–2025, sementara SUHAKAM menjadi anggota.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM, baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," kata Atnike di Jakarta, Jumat, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Komnas HAM, sambung Atnike, akan mendorong SUHAKAM untuk menginvestigasi peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan, serta mendorong penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Menurut dia, Komnas HAM dan SUHAKAM memiliki hubungan kerja sama yang baik selama ini. Kerja sama dilakukan dalam hal berbagi informasi dan praktik, baik mengenai kasus-kasus yang menjadi atensi maupun sedang ditangani oleh kedua lembaga.

Komnas HAM memberi atensi atas peristiwa yang merenggut nyawa satu orang warga negara Indonesia tersebut. Untuk itu, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Kuala Lumpur, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lebih lanjut Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi para korban. Komnas juga meminta Pemerintah untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM terhadap PMI secara keseluruhan.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Jenazah korban tewas telah dipulangkan dan tiba di Riau, kampung halamannya, Rabu (29/1). Sementara itu, empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) pimpinan Ketua Umum Bambang Haryadi resmi diakui oleh pemerintah. Pengakuan atas kepengurusan Dekopin yang dikomandoi Bambang ditandai dengan pemberian surat pengakuan dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Ketum Dekopin, Bambang Haryadi, mengatakan pihaknya berharap setelah pengakuan ini dapat langsung menyelaraskan program dengan pemerintah. Dia meyakini koperasi menjadi salah satu unsur penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Hari ini kami telah mendapat jawaban, bahwa hasil Munas tersebut telah diakui oleh pemerintah. Dan kami berharap ke depan, Dekopin baik di semua tingkatan, Dekopinwil, Dekopinda, bisa bekerja sama dengan pemerintah. Karena kami ingin menyelaraskan program dari pemerintahan Bapak Prabowo agar koperasi ke depan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan kita saat ini," ungkap Bambang kepada wartawan di kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Bambang lantas menyampaikan pihaknya berkeinginan terlibat dalam memperkuat sektor ketahanan pangan. Kemudian, kata dia, sektor pertanian hingga perkebunan juga akan menjadi target penguatan Dekopin.

"Ke depan kami ingin perkuat dari semua sektor termasuk terutama di sektor ketahanan pangan. Jadi entar ada koperasi unit desa seperti yang diinginkan pemerintah, ingin dihidupkan kembali dari sektor pertanian. Ada juga dari sektor perkebunan maupun perikanan maupun peternakan yang sifatnya untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan kita ke depan," kata Bambang.

Seperti diketahui, Menkum Supratman Andi Agtas, mengeluarkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang diketuai Bambang Haryadi. Surat ini diserahkan langsung oleh Menkum kepada Ketum Dekopin Bambang Haryadi.

"Pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Haryadi," kata Menkum Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Supratman menjelaskan surat ini dikeluarkan setelah melihat pelaksanaan Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada 27-29 Desember 2024. Dia juga mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan Keppres nomor 6 tahun 2011 tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin yang tidak mengalami perubahan.

"Berdasarkan hasil Munas yang diselenggarakan oleh Dekopin pada tanggal 27 sampai 29 Desember itu, ternyata tidak mengalami perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," jelas Supratman.

Selain mengakui kepengurusan Dekopin dengan Ketum Bambang Haryadi, Supratman juga menerangkan sekaligus mengakui jajaran Dewan Pengawas, Dewan Majelis Pakar, Induk Kooperasi, Pimpinan Dekopinwil dan Pimpinan Dekopinda. Dia pun berharap pengakuan dari pemerintah ini bisa menjadi langkah awal perjalanan Dekopin ke depan.

"Nah yang kami sahkan hari ini yang pertama adalah Ketua Penasehat yakni Prof. Dr. Jimly Asshidique SH, Ketua Umum Bapak Bambang Hariyadi SE, Ketua Harian Insinyur Priskianto MBA, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, Ketua Majelis Pakar Dr. Ferry Yuliantono," terang Supratman.

"Dengan demikian maka pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui dan kami berharap dengan pengakuan dan pendaftaran badan hukumnya yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, segera kami laksanakan. Semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di tanah air," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kata Menkum soal SK Kepengurusan PMI JK Belum Terbit':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini